Filed under: Pernyataan Sikap
No : 020/AJI-Adv/ SP/IX/2006
Stop Intervensi Militer pada Kebebasan Pers di Thailand
Perkembangan pasca kudeta militer 19 September 2006 di Thailand tampaknya kian mengkhawatirkan. Serangkaian kebijakan pemerintahan militer yang menamakan dirinya The Council for Democratic Reform under Constitutional Monarchy (CDRM) jelas-jelas mengancam kebebasan sipil, sebagai hak fundamental dalam masyarakat yang demokratis. Junta militer dengan sewenang-wenang telah mencabut hak-hak dasar yang selama ini dinikmati masyarakat Thailand, di antaranya melarang perbedaan pendapat, menangkap para demonstran, menutup ratusan radio komunitas, dan membatasi penyiaran. (more…)
Filed under: Kliping
ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
THE ALLIANCE OF INDEPENDENT JOURNALISTS
No: 020/AJI-Adv/SP/IX/2006
STOP MILITARY INTERVENSION AGAINST PRESS FREEDOM IN THAILAND
The development after a military coup on September 19, 2006 in Thailand has been apparently getting worse. A series of policies issued by the military administration, which calls themselves The Council for Democratic Reform under Constitutional Monarchy (CDRM), has clearly threatened civilian freedom as fundamental rights in a democratic community. The military junta has arbitrarily revoked the basic rights enjoyed so far by the Thai people, including banning differences in opinions, arresting protesters, closing down hundreds of community radios and limiting radio relays. (more…)
Filed under: Kliping
September 14, 2006
West Papua foreign media ban suggests “concealment of human rights abuses”
The International Federation of Journalists (IFJ) has again voiced concern at the continued ban on foreign media in West Papua, after an Australian television crew was deported from the region for using tourist visas. (more…)
Filed under: Pernyataan Sikap
PENGURUS ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) KEDIRI
Sekretariat: Donayan Gg. I No 39, Kelurahan Semampir, Kota Kediri
Nomor : 09/09/06/AJI.KDR.
Perihal : Pemberitahuan dan Klarifikasi Pencatutan Nama AJI
Kepada Yang Terhormat,
Bapak/ Ibu Kabag Humas Pemkab Trenggalek
Di Tempat
(more…)
Filed under: Berita
Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka Online diadili karena memuat kartun Nabi Muhammad. Pencabutan dan permintaan maaf tak menghapus perkara.
SEPOTONG poster diusung tinggi-tinggi di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bertulisan ”Gunakan Pers, Bukan KUHP”, poster itu dihadirkan oleh para wartawan yang tergabung dalam Aliansi Tolak Kriminalisasi Pers. Belasan poster turut memeriahkan sidang pertama Teguh Santoso, Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka Online. (more…)
Filed under: Berita
Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka Online diadili karena memuat kartun Nabi Muhammad. Pencabutan dan permintaan maaf tak menghapus perkara. (more…)
