Aliansi Jurnalis Independen


Revisi UU Pers atau Hak Konstitusional?
June 29, 2007, 1:20 pm
Filed under: Kliping

Revisi UU Pers atau Hak Konstitusional?

 Oleh : Leo Batubara – Koordinator MPPI, Anggota Dewan Pers (29 Juni 2007)

Selama 62 tahun ini payung hukum pers belum melindungi kemerdekaan pers. Pada era Orde Baru (Orba), payung hukum pers adalah sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) bersumber Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966 junto No 21/1982. Dengan PP itu Menteri Penerangan menjadi penentu kebijakan pers. PP ibarat cek kosong, terserah Menteri Penerangan mau mengisi apa. Karena kemerdekaan pers—bisa disebut mandatory right—bersumber dari kebijakan pemerintah, maka mandat yang sudah diterima pers bisa dicabut. UU Pokok Pers melarang pembredelan pers, tetapi pada tahun 1984 Menpen menerbitkan Permen No 1 yang dapat membatalkan izin penerbitan pers.


Pers merdeka

UU Pers No 40/1999 memerdekakan pers. Intervensi dan kontrol pemerintah atas pers dihapus. PP dalam penyelenggaraan pers, persyaratan izin pemerintah untuk menerbitkan pers, sensor, dan pembredelan, semua ditiadakan. Fungsi kontrol pers diperkuat dengan tidak lagi ada ancaman pidana penjara bagi wartawan.

Namun, UU Pers sebagai payung hukum pers masih lemah. Sejumlah UU lain dapat membatasi kemerdekaan pers. Pemberitaan kontrol pers dapat dituduh sebagai pencemaran nama baik berdasar KUHP. Karena kemerdekaan pers berdasar UU Pers No 40/1999 dan bersumber dari kesepakatan politik pemerintah serta DPR saat itu—statusnya bisa disebut legislative right—maka nasibnya bisa diubah oleh kompromi politik antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan revisi UU Pers mendatang.

 Di Indonesia, pers merdeka akan selalu terancam bila masih diatur PP dan UU. Pasal 28 UUD 1945 asli dan Pasal 28 F Amandemen II adalah pasal-pasal banci karena tidak berdaya menghadapi peraturan dan perundang- undangan yang mengekang kemerdekaan pers.

Menyadari kondisi itu, sejumlah aktivis pers merdeka mendirikan Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia/MPPI (14 Oktober 1998). MPPI mengajukan draf Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR tentang Kebebasan Informasi ke Sidang Istimewa (SI) MPR November 1998. Salah satu pasal yang diperjuangkan “segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang membatasi kemerdekaan pers, dilarang”—ditolak SI MPR.

MPPI juga melanjutkan perjuangannya agar rumusan itu diakomodasi dalam Amandemen II pada Sidang Tahunan (ST) MPR Agustus 2000 maupun dalam Amandemen IV pada ST MPR Agustus 2002. Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR menolak payung hukum itu.

Kembali ke Deppen

Ketika Dewan Pers menyampaikan kekhawatirannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) (24/5/2007) bahwa revisi UU Pers berpotensi memperlemah kemerdekaan pers, Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyatakan, “Agar kemerdekaan pers kokoh, diperlukan payung hukum berstatus hak konstitusional (constitutional right). Tanpa status itu, MK tidak mungkin memutus bahwa kebijakan, peraturan, dan UU yang dinilai mengekang kemerdekaan pers sebagai melanggar konstitusi”.

Ke mana arah kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh? Dalam pertemuan dengan Dewan Pers (8/6/2007) Muhammad Nuh menegaskan, “Kebijakan Pemerintah tidak akan mengintervensi pers. UU Pers direvisi atau tidak terserah sampeyan, terserah pers. Dewan Pers lebih tahu. Pemerintah tidak ngatur-ngatur.”

Meskipun demikian, setelah pertemuan berakhir, draf Revisi UU Pers yang beredar justru berbeda dengan sikap bijak Menkominfo. Draf revisi justru berisi paling tidak lima ancaman.

Pertama, revisi itu membolehkan sensor, pelarangan pemberitaan, dan pembredelan. Pasal 4 Ayat 5 mengamanatkan, berita yang membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional bisa disensor, dilarang, dan medianya bisa dibredel. Pada gilirannya media yang pemberitaannya bertentangan dengan penyelenggaraan hankamnas dapat dibredel.

Kedua, penyelenggaraan pers oleh PP. Pasal 5 Ayat 4 “Ketentuan tata cara hak jawab dan koreksi diatur dengan PP”. Era Orba saja ketentuan itu masih urusan masyarakat pers. Pasal 9 Ayat 4, “standar persyaratan perusahaan pers diatur dengan PP.” SPPP ini sama dengan SIT gaya baru. Berdasar PP itu, media yang tak memenuhi standar, bisa dicabut.

Ketiga, empat pasal revisi dapat mengkriminalkan pers.

Keempat, Pasal 17 Ayat (2) b, “Masyarakat melakukan gugatan hukum kepada pers yang merugikan kepentingan masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat”. Pasal baru itu mendorong masyarakat langsung melakukan gugatan hukum berdasar KUHP, tidak perlu mengadu ke Dewan Pers.

Kelima, empat pasal/ayat memberi kewenangan kepada Dewan Pers menjadi penguasa baru, menjadi eksekutor penyensoran dan pembredelan, berwenang menindak asosiasi wartawan dan wartawan yang tidak memenuhi standar, serta berkuasa menentukan sendiri sejumlah regulasi pers tanpa menyertakan komunitas pers. Dengan revisi itu, Dewan Pers berubah dari penegak kode etik pers menjadi penegak hukum.

Ke mana arah pers merdeka? Dari uraian itu tersimpul, pertama, bila yang diinginkan memperkokoh kemerdekaan pers, solusinya dengan mengamandemen konstitusi agar kemerdekaan pers mendapat payung hukum berstatus hak konstitusional. Kedua, merevisi UU Pers berarti memberi peluang kembalinya sistem penyelenggaraan pers Orba.

 



Menyoal RUU Perubahan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
June 22, 2007, 8:50 am
Filed under: Kliping

Oleh : Anggara (22 Juni 2007)

Pendahuluan

Masyarakat Pers Indonesia sekali lagi dikejutkan dengan berita tentang munculnya RUU Perubahan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers (untuk selanjutnya disebut dengan RUU Perubahan UU Pers). Setelah sekian lama hanya menjadi rumor, maka kemunculan RUU Perubahan UU Pers ini langsung mengundang kontroversi di tengah masyarakat pers. RUU yang sejatinya digagas oleh Dr. Sofyan Djalil saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi segera mengundang penolakan dari berbagai pihak. Penolakan tidak hanya berasal dari kalangan organisasi wartawan seperti AJI, akan tetapi juga datang dari berbagai kalangan lain seperti DPR dan Dewan Pers. RUU ini dipandang akan mengembalikan pers ke dalam suasana penuh pengaturan sebagaimana yang pernah dialami oleh pers di masa sebelum hadirnya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurut Heru Hendratmoko, Ketua Umum AJI Indonesia, RUU ini akan mengembalikan peran pemerintah sebagai pengontrol dari pers. Hal ini terlihat dari munculnya Peraturan Pemerintah yang akan menjadi peraturan pelaksana apabila RUU tersebut telah menjadi UU.

Dari titik ini penting melihat bagaimana politik hukum yang melatar belakangi pembuatan RUU tersebut dan ancaman apa yang berpotensi timbul apabila RUU ini diundangkan menjadi UU

Problem Paradigma

RUU Perubahan UU Pers ini mengandung problem paradigma, apabila dalam UU Pers, meski belum cukup jelas, paradigma yang dianut adalah self regulating society, maka paradigma yang dianut oleh RUU Perubahan UU Pers ini tidak lagi self regulating society dan meletakkan pengaturan serta kontrol tersebut ke tangan pemerintah. Hal ini dapat terlihat dalam ketentuan-ketentuan dalam RUU Perubahan tersebut bukan memperkuat peran Dewan Pers dan/atau organisasi jurnalis dan media namun malah memperkuat peran pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pers. Munculnya, setidaknya tiga peraturan pemerintah dalam RUU ini bisa menjadi indikasi awal dari menguatnya keinginan pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Dalam profesi yang lain, fungsi pengawasan, pada tahap penegakkan etika dilakukan oleh organisasi profesi, akan tetapi dalam RUU ini fungsi penegakkan etika profesi dilakukan melalui tangan pemerintah.

Problem Inkonsistensi

RUU Perubahan UU Pers ini mengandung masalah inkonsistensi sejak awal. Inkonsistensi ini teerlihat dari definisi pers yang dicantumkan dalam Pasal 1 angka (1) RUU Perubahan UU Pers tersebut

UU No 40/1999 tentang Pers

RUU Perubahan UU Pers

Pasal 1 angka 1

Pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia

Pasal 1 angka 1

Pers adalah lembaga nir-laba dan/atau badan hukum dan/atau badan usaha serta wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, radio, televise, dan perangkat multimedia

Dalam kedua definisi tersebut, RUU Perubahan UU Pers mendefinisikan bahwa pers adalah sebuah subyek hukum yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Definisi ini menjadi rancu ketika muncul ketentuan lain dalam Pasal 3 ayat (2) RUU Perubahan UU Pers yang menyebutkan

“Disamping fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pers nasional juga berfungsi sebagai badan usaha”

Lebih rancu lagi ketika ketika lihat pembahasan dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4)

(3) “Setiap perusahaan pers wajib memenuhi standar persyaratan perusahaan pers”

(4) “Ketentuan lebih lanjut tentang standar persyaratan perusahaan pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Dalam ketentuan yang terkait ini terlihat jelas inkonsistensi dari RUU Perubahan UU Pers ini. Jika pers didefinisikan sebagai subyek hukum dan bentuk badan hukumnya bisa bermacam-macam dari Yayasan, Koperasi hingga PT. Maka akan bertabrakan dengan ketentuan dalam UU Yayasan dan juga UU Koperasi. Kedua UU ini justru mengatur sifat kedua badan hukum ini tidak sebagai badan usaha yang mempunyai kepentingan/motif ekonomi.

Persyaratan pengaturan tentang standar perusahaan pers juga terlampau melangkahi ketentuan yang terdapat dalam berbagai ketentuan misalnya ketentuan dalam UU PT, UU Yayasan, UU Koperasi, dan berbagai bentuk badan hukum lainnya yang diatur dalam KUHPerdata maupun KUHDagang.

Jika pemerintah bermaksud mengatur tentang standar perusahaan (termasuk perusahaan pers) maka pemerintah harus mengaturnya melalui UU dan bukan melalui PP. Ini berarti Pemerintah harus merevisi berbagai peraturan yang terkait dengan badan hukum.

Problem Kontrol dan Sensor

Melalui RUU Perubahan UU Pers, pemerintah bermaksud meletakkan kontrol kembali terhadap kehidupan pers. Kontrol tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) jo ayat (5)

(2) ”terhadap pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran”

(5) ”dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pers yang memuat berita atau gambar atau iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama dan atau bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat dan atau membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional”

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) ini sangat longgar karena sampai saat ini tidak ada penjelasan resmi baik dalam konteks UU maupun dalam berbagai putusan pengadilan tentang apa yang dimaksud dengan:

  1. berita atau gambar atau iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan atau;
  2. mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama dan atau;
  3. bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat dan atau;
  4. membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional

Ketentuan karet yang diadopsi dari KUHP dan RKUHP ini yang kemudian justru menyeret Teguh Santosa, Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka Online dan juga Erwin Arnada, Pemimpin Redaksi Majalah Playboy ke depan pengadilan, serta berpotensi untuk menyeret ”Teguh” dan ”Erwin” lainnya ke depan pengadilan

Tafsir merendahkan, mengganggu, bertentangan, serta membahayakan tersebut justru merupakan tafsir sepihak dan berpotensi besar mengganggu kebebasan berpendapat terutama kebebasan pers. Dalam negara hukum, tafsir demikian justru tidak diperkenankan. Apalagi rumusan ini bertentangan dengan niat dan maksud dari Perubahan II UUD 1945, TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005.

Kontrol Hak Jawab.Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi

Dalam RUU Perubahan UU Pers ini mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi diakui namun pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Mekanisme hak jawab ataupun hak koreksi sebenarnya ada pada tataran etika akan tetapi dalam konteks Indonesia Hak Jawab dan Hak Koreksi telah menjadi prinsip hukum untuk melindungi masyarakat dari pemberitaan pers yang keliru.

Pengaturan tentang Hak Jawab dan Hak Koreksi serta Kewajiban Koreksi ini seharusnya diatur oleh Dewan Pers secara baku mengingat ketiga pranata etik ini telah menjadi pranata hukum.

Dalam konteks hukum setidaknya dalam kasus Tommy Soeharto Vs. Gatra, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat melalui putusannya No 619/Pdt.G/1999/PN Jkt.Pst telahm memberikan guideline tentang pengaturan Hak Jawab. Dalam kasus tersebut PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa

“Hak Jawab diberikan pada kesempatan pada halaman yang sama atau ditempatkan pada letak yang menarik perhatian, maksimum sepanjang berita yang dipertanyakan atau dipersoalkan. Penyiaran Hak Jawab wajib dilakukan segera oleh media siaran, jika dipersoalkan. Penyiaran Hak Jawab dilakukan segera oleh media siaran, jika perlu berulang”

Kasus ini bisa landmark tentang bagaimana pemuatan hak jawab yang seharusnya dan tidak perlu pengaturan lebih jauh melalui Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari RUU Perubahan atas UU Pers ini.

 

 



Revisi UU Pers Jangan Bahas Substansi Pemberitaan
June 22, 2007, 8:43 am
Filed under: Kliping

Anggota Komisi I DPR , Deddy Djamaluddin Malik mengatakan revisi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hendaknya tidak menyangkut substansi pemberitaan, supaya tidak lagi ada pembredelan media massa. “Kita menolak revisi kalau akan membalikkan kebebasan yang sudah ada menjadi tidak bebas,” katanya di Jakarta, Kamis (21/6).

Sebelumnya pada Rapat Kerja Menkominfo dengan Komisi I DPR (Selasa, 18/6), sejumlah anggota DPR mempertanyakan rencana revisi UU Pers, dan mempersoalkan satu pasal yang masih mencantumkan soal pembredelan dan sensor terhadap siaran dan karya tulis jurnalistik media massa oleh pemerintah. Peran pokok pemerintah, kata Deddy , adalah memberikan jaminan dalam hal perizinan dan peniadaan sensor.

Menurut Deddy, revisi bisa dilakukan dengan mengedepankan pembahasan tentang pengaturan kesejahteraan pekerja pers. Selain itu juga harus dibuat ketentuan modal minimal yang harus dimiliki pihak tertentu yang ingin mendirikan industri pers. Kemudian revisi juga diharapkan memuat aturan tegas tentang keberadaan media massa yang mengusung kepentingan politis pihak-pihak tertentu. Media semacam itu, katanya , sering dijumpai menjelang pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Masa terbit media massa semacam itu yang hanya sesaat justru tidak memberi jaminan kesejahteraan kepada pekerja pers.

Lebih lanjut Deddy menegaskan seluruh fraksi di DPR mendukung revisi yang tidak membatasi kebebasan pers. Untuk itu, DPR mendesak pemerintah agar draf revisi UU Pers didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok pers sebelum diajukan ke DPR. Diskusi dengan kelompok pers itu penting untuk menggali masukan tentang revisi yang tidak membrangus kebebasan pers.

Hal senada juga dikatakan Pemimpin Umum LKBN ANTARA Asro Kamal Rokan yang menyetujui perlunya UU Pers direvisi, namun bukan untuk membatasi kebebasan pers. “Revisi itu perlu, namun bukan untuk membatasi kebebasan pers, sebab tidak ada lagi istilah mundur dalam kebebasan pers,” ujar Asro.

Menurut dia, banyak pasal dari UU itu harus diperbaiki, di antaranya soal perlindungan wartawan dan profesionalisme pers. Asro juga mengharapkan ada pengaturan mengenai kantor berita dalam revisi UU Pers. UU Pers sama sekali tidak mengatur tentang kantor berita nasional. Padahal, sebagai perbandingan, dalam UU Penyiaran ada aturan jelas tentang TVRI dan RRI. “Ini menyulitkan bagi ANTARA untuk berkembang,” ujar Asro.



Revisi UU Pers Jangan Bahas Substansi Pemberitaan
June 22, 2007, 8:02 am
Filed under: Kliping, Uncategorized

Anggota Komisi I DPR , Deddy Djamaluddin Malik mengatakan revisi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hendaknya tidak menyangkut substansi pemberitaan, supaya tidak lagi ada pembredelan media massa. “Kita menolak revisi kalau akan membalikkan kebebasan yang sudah ada menjadi tidak bebas,” katanya di Jakarta, Kamis (21/6).

Sebelumnya pada Rapat Kerja Menkominfo dengan Komisi I DPR (Selasa, 18/6), sejumlah anggota DPR mempertanyakan rencana revisi UU Pers, dan mempersoalkan satu pasal yang masih mencantumkan soal pembredelan dan sensor terhadap siaran dan karya tulis jurnalistik media massa oleh pemerintah. Peran pokok pemerintah, kata Deddy , adalah memberikan jaminan dalam hal perizinan dan peniadaan sensor.

Menurut Deddy, revisi bisa dilakukan dengan mengedepankan pembahasan tentang pengaturan kesejahteraan pekerja pers. Selain itu juga harus dibuat ketentuan modal minimal yang harus dimiliki pihak tertentu yang ingin mendirikan industri pers. Kemudian revisi juga diharapkan memuat aturan tegas tentang keberadaan media massa yang mengusung kepentingan politis pihak-pihak tertentu. Media semacam itu, katanya , sering dijumpai menjelang pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Masa terbit media massa semacam itu yang hanya sesaat justru tidak memberi jaminan kesejahteraan kepada pekerja pers.

Lebih lanjut Deddy menegaskan seluruh fraksi di DPR mendukung revisi yang tidak membatasi kebebasan pers. Untuk itu, DPR mendesak pemerintah agar draf revisi UU Pers didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok pers sebelum diajukan ke DPR. Diskusi dengan kelompok pers itu penting untuk menggali masukan tentang revisi yang tidak membrangus kebebasan pers.

Hal senada juga dikatakan Pemimpin Umum LKBN ANTARA Asro Kamal Rokan yang menyetujui perlunya UU Pers direvisi, namun bukan untuk membatasi kebebasan pers. “Revisi itu perlu, namun bukan untuk membatasi kebebasan pers, sebab tidak ada lagi istilah mundur dalam kebebasan pers,” ujar Asro.

Menurut dia, banyak pasal dari UU itu harus diperbaiki, di antaranya soal perlindungan wartawan dan profesionalisme pers. Asro juga mengharapkan ada pengaturan mengenai kantor berita dalam revisi UU Pers. UU Pers sama sekali tidak mengatur tentang kantor berita nasional. Padahal, sebagai perbandingan, dalam UU Penyiaran ada aturan jelas tentang TVRI dan RRI. “Ini menyulitkan bagi ANTARA untuk berkembang,” ujar Asro.



Dewan Pers “Terpecah” Tolak Revisi UU Pers
June 22, 2007, 7:50 am
Filed under: Kliping

Denpasar, 22 Juni 2007 (ANTARA News) – Sejumlah anggota Dewan Pers “terpecah” dalam menyikapi keinginan pemerintah merevisi Undang Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni ada yang mendukung dan menolak.

Anggota Dewan Pers Bambang Harymurti (BHM), S Leo Batubara dan ABG Satria Naradha, dalam perbincangan dengan ANTARA News di Hotel Sindhu, Sanur, Bali, Jumat, menyatakan keberatan terhadap keinginan merevisi UU Pers tersebut.
Ditemui saat menunggu kehadiran Ketua Dewan Pers Prof Dr Ichlasul Amal MA untuk mengadakan rapat pleno, ketiganya mencatat beberapa hal dalam draf RUU (revisi) atas UU Pers yang diberikan pemerintah tersebut yang bisa mengkhawatirkan kehidupan pers di tanah air.
Seperti kewajiban penerbit pers memenuhi standar persyaratan perusahaan pers (SP3) yang akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP). “Ini kan sama saja kembali ke zaman SIT (surat izin terbit) dan SIUP (surat izin usaha pers) dulu. Bisa saja untuk `mengganjal` supaya tidak terbit dengan alasan kurang persaratan,” katanya.

Demikian pula adanya ketentuan tentang larangan terbit sementara waktu, dinilai sama saja dengan “menghidupkan” kembali ketentuan tentang breidel atau larangan terbit.

Sementara BHM menekankan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh dipenjarakan karena kesalahan dalam menjalankan profesinya. “Undang Undang Pers tidak perlu mencantumkan pasal pemenjaraan wartawan. Jangan ada kriminalisasi,” tegasnya.

Sedangkan Satria Naradha yang adalah Pimpinan Bali Post Group, beralasan kini bukan saat yang tepat merevisi UU Pers, karena pemerintah seharusnya lebih konsentrasi menyelesaikan berbagai persoalan lain yang lebih mendesak.

Selain itu, dunia pers di Indonesia telah berkembang dengan baik, termasuk melibatkan karyawan/wartawan dalam kepemilikan saham. “Pekerja profesi ini juga tidak perlu diharuskan membentuk serikat pekerja,” katanya.

Ketiganya juga merasa yakin bahwa Dewan Pers yang ada sekarang, tidak akan bersedia menjalankan keinginan pemerintah untuk menindak penerbitan dengan melarang terbit.
“Masak penguatan fungsi dan peran Dewan Pers harus diartikan memiliki kewenangan `menutup` penerbitan pers. Ini kan sama saja kita jadi eksekutor seperti jaksa,” kata Leo Batubara yang didukung BHM.

Draf RUU (revisi) atas UU Pers 40/1999 itu ditenderkan dengan plavon biaya Rp700 juta, dan diumumkan di sebuah surat kabar di Jakarta, 22 April 2007.

Leo Batubara maupun BHM, sependapat perlunya Dewan Pers menanyakan soal tender RUU (revisi) tersebut. Apalagi Dewan Pers diminta mengirimkan wakilnya guna membahas RUU revisi itu hanya sehari setelah pelantikan Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh.



Jamin Kemerdekaan Pers di Pakistan
June 21, 2007, 8:05 am
Filed under: Berita

Pada hari ini, Kamis 21 Juni 2007, Delegasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bertemu dengan Duta Besar Republik Islam Pakistan untuk Indonesia, Maj. Gen (Retd) Ali Baz, untuk menyampaikan keprihatinan dan solidaritas untuk jurnalis di Pakistan

Dalam pertemuan ini AJI menyampaikan bahwa berdasarkan data dari International Federation of Journalists (IFJ) dan Pakistan Federal Union of Journalists (PFUJ) tentang adanya empat kasus jurnalis yang terbunuh sejak pertengahan 2006 dan dua jurnalis telah menjadi target pembunuhan, data ini tidak termasuk jurnalis yang mendapatkan intimidasi, penculikan, dan penyiksaan. Jurnalis yang berada di wilayah pedalaman juga berada dalam keadaan terancam

AJI menyerukan kepada pemerintah Pakistan untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis serta mengadakan investigasi dan membawa para pelaku kekerasan terhadap jurnalis ke depan pengadilan. AJI juga mendesak pemerintah Pakistan untuk menjamin keselamatan jurnalis, karena jurnalis adalah non combatan meski berada di wilayah konflik

AJI juga mendukung langkah dari PFUJ untuk mengambil langkah-langkah untuk menjamin keselamatan jurnalis di Pakistan termasuk (1) mengadakan asuransi jiwa untuk semua jurnalis, (2) pelatihan keselamatan jurnalis, (3) menyediakan jaket dan topi anti peluru untuk semua jurnalis yang dikirim ke wilayah konflik, dan menyediakan tindakan medis untuk semua jurnalis dan staf media.

AJI juga menyerukan agar pemerintah Pakistan untuk menekan para pemilik media untuk segera mengimplementasikan 7th Wage Award yang akan memberikan upah yang layak untuk pekerja media.

Oleh karena itu, AJI menyerukan kepada pemerintah Pakistan untuk segera mengambil langkah-langkah yang mendukung keselamatan jurnalis dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers di Pakistan

 

Heru Hendratmoko

Ketua Umum

Eko Maryadi

Koordinator Div Advokasi



Mewaspadai Revisi UU Pers
June 20, 2007, 8:44 am
Filed under: Uncategorized

Oleh: S. Sinansari Ecip - Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Di kalangan pers di Jakarta, beredar rancangan revisi Undang-undang (UU) No 40/1999 tentang Pers. Di situ terlihat adanya pelanggaran terang-terangan terhadap Undang-undang Dasar 1945. Itu sangat dikhawatirkan membawa pers Indonesia kembali ke zaman pemerintahan Soeharto. Di masa itu, peran pemerintah sangat dominan sehingga pers menjadi pembantu dan corong kekuasaan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) M Nuh membantah rancangan tersebut sebagai rancangan pemerintah yang akan disodorkan kepada DPR. Melihat bentuknya, borang tersebut berupa naskah akademik, yang memerlukan elaborasi. Mungkin ada sumber dalam Depkominfo yang membocorkannya dengan maksud baik, yakni agar kebebasan pers di Indonesia tetap berjalan sesuai jalur yang sepantasnya.

Itu terbukti dengan ucapan Menkominfo M Nuh, yang menyatakan itu bukanlah rancangan revisi dari pemerintah. ”Urusan pers bukan urusan pemerintah lagi karena sudah ada Dewan Pers,” tutur M Nuh. ”Kalau ada revisi, yang melakukan perubahan adalah kalangan pers sendiri,” ujar dia menambahkan. Kalimat seperti itu dia nyatakan di depan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia di kesempatan yang berbeda. Memang sebelumnya sudah beberapa kali terdengar bahwa pemerintah (Menkominfo yang waktu itu dijabat Sofyan Djalil) ingin merevisi UU Pers karena pers Indonesia kebebasannya berlebihan. Kemungkinan besar rancangan yang menghebohkan itu berasal dari menkominfo yang lama.

UUD versus UU Pers

Pasal 28F UUD 45 jelas-jelas menyatakan, ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Draft revisi (atau apa pun namanya), antara lain mengandung tiga hal penting. Pertama, draft tersebut mengungkapkan bahwa terhadap pers Indonesia akan dilakukan sensor dan kemungkinan pembredelan. Kedua draft tersebut juga menyebutkan bahwa perusahaan pers juga akan melewati syarat tertentu. Ketiga, persyaratan tersebut dibuat oleh peraturan pemerintah.

UU Pers No 21/1982 meski mengandung kebebasan, ternyata dibekap (dibungkam) oleh peraturan menteri (yakni Permenpen No 1/1984) yang bisa membatalkan izin (surat izin usaha penerbitan pers). Bagaimana mungkin peraturan menteri bisa membatalkan undang-undang. Bisa saja, dengan menambahkan kata ‘kecuali’.

Dalam UU Pers No 40/1999 kebebasan pers lahir ketika menteri penerangannya Yusus Yosfiah dan presidennya BJ Habibie. Itu tonggak penting reformasi. Pasal 4 ayat 2 undang-undang tersebut menyatakan, ”Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.” Dalam draft, ditambahkan pengecualiannya, yaitu pers dikenakan penyensoran, pembredelan, bila pers memuat berita atau gambar atau iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan/atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama dan/atau bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat dan/atau membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional. Sejauh ini, pers diberi kepercayaan untuk melakukan penyensoran sendiri yang bertanggung jawab. Tersedianya Hak Jawab dan Hak Koreksi dalam UU Pers (Pasal 5 ayat 2 dan 3), akan diuraikan dalam bentuk peraturan pemerintah.

UU Pers Pasal 9 ayat 1 menyebutkan, ”Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.” Dalam draft revisi ada tambahan, ’’ketentuan lebih lanjut tentang standar persyaratan perusahaan pers, diatur dengan peraturan pemerintah.’’ Artinya, jika ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat, tidak bisa mendirikan perusahaan pers. Lebih jauh lagi, rumusan kalimat tersebut juga bisa diartikan bahwa untuk mendirikan perusahaan pers harus ada izin seperti SIUPP.

Dalam draft revisi juga terdapat ketentuan yang menyebutkan, ’’Perusahaan pers yang melanggar ketentuan (tentang isi karya jurnalisme tertentu) dipidana dengan denda maksimal Rp 500 juta dan dilakukan penghentian pemuatan berita atau gambar atau iklan oleh Dewan Pers setelah ada keputusan hukum berkekuatan tetap dari pengadilan.” Ketentuan seperti ini jelas-jelas bermaksud untuk menjalankan kriminalisasi terhadap pers, yang akan ditolak oleh Dewan Pers.

PP Berbahaya

UU 40/1999 dibuat dengan sederhana dan diharapkan langsung dapat dijalankan, tanpa harus dibuat peraturan pemerintahnya (PP). Jika untuk mengaplikasikan undang-undang tersebut harus dibuat PP, dikhawatirkan pemerintah bisa “bermain.” UU yang baik bisa rusak karena PP yang tidak baik. Kebebasan pers Indonesia akan terpelanting kembali ke zaman dulu jika undang-undangnya tetap bisa dipermainkan.

Sebagai contoh ‘permainan’ yang akhirnya membuat situasi menjadi tidak sehat terjadi di bidang penyiaran. Saat ini sudah lahir UU No 32/2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini memberi iklim yang baik bagi dunia penyiaran. Kemudian pemerintah, tanpa mendengar kiri dan kanan (termasuk tidak mendengar DPR), membuat PP yang mencederai kebebasan di bidang penyiaran. Pemerintah akan menjalankan PP itu tanpa mempedulikan kondisi dan keberatan pihak lain. Tanpa mempedulikan suara yang lain, kafilah berlalu terus.

Adalah menarik pernyataan Menkominfo M Nuh yang terungkap di bagian awal tulisan ini. Pemerintah tidak mengurusi pers lagi karena sudah ada Dewan Pers. Itu perlu diikuti pernyataan, “Pemerintah tidak mengurusi penyiaran lagi (kecuali tentang frekuensi radio) karena sudah ada Komisi Penyiaran Indonesia, yang dibentuk untuk itu oleh undang-undang.

Ribut Berakhir

Semua pihak tentu tidak menginginkan Indonesia terus dalam keadaan ribut. Kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa saat keributan yang satu belum selesai, ditutup dan diteruskan oleh keributan yang lain. Karena itulah, semestinya keributan tentang kebebasan pers yang akan dipasung kembali ini menjadi penutup bagi keributan yang lain. Sudah terlalu banyak keributan yang terjadi.

Kalau akan ada revisi terhadap UU Pers, semestinya dilakukan untuk memperkokoh kebebasan pers yang ada saat ini, jangan sebaliknya. Kepercayaan publik yang besar kepada pers jangan diporoti. Kepercayaan tersebut selama ini sudah dipertanggungjawabkan oleh pers dengan baik. Bentuk tanggung jawabnya itu antara lain dengan berita yang makin bermutu, seimbang, tidak memihak pemerintah (jika tidak dianggap perlu), dan seterusnya.

Bagaimana terhadap pers yang dianggap ‘kebablasan’ atau belum bermutu? Di sinilah peran pemerintah mestinya terpanggil untuk secara serius dan dengan niat baik memperbaikinya. Pemerintah harus jadi fasilitator yang memberi dan memodali mereka dengan pengetahuan teknis dan etika yang baik. Dukungan seperti itu harus terus diberikan hingga produk mereka menjadi lebih baik. Mereka tidak perlu dibunuh melainkan perlu diasuh.

Ikhtisar
– Draft revisi UU Pers yang kini beredar memuat ketentuan yang membahayakan kebebasan pers dan membuat dunia pers mundur kembali ke masa lalu.

- Ketentuan tersebut antara lain menyinggung soal kemungkinan membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan penyensoran dan pembreidelan.

- Lewat menteri komunikasi dan informatika pemerintah membantah bahwa draft yang beredar itu merupakan draft pemerintah.

- Yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini bukanlah menyempitkan ruang gerak pers, melainkan mendukung supaya kualitas dunia pers terus meningkat.

 



Depkominfo dan Revisi UU Pers
June 19, 2007, 1:55 pm
Filed under: Kliping

Oleh H. Naungan Harahap, S.H., M.H. (19 Juni 2007)

ISU pembelengguan pers kembali marak dalam beberapa bulan terakhir ini, seakan isu ini terus menghantui media massa menyusul beredarnya wacana revisi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menghendaki dihidupkannya kembali pers beredel yang pernah berlaku pada masa orde-orde sebelumnya. Jika wacana revisi UU Pers itu benar, itu patut disesalkan. Alasannya mengapa muncul justru di tengah masyarakat pers yang sedang berproses menuju pers independen yang demokratis. Lebih spesifik lagi dengan memberlakukan pers beredel kembali berarti secara juridis formal ide pokok revisi tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Pers itu sendiri yang menolak praktik pemberedelan pers.

Rancangan revisi UU Pers yang menghebohkan itu mencuat sejak bulan April lalu, revisi itu dinilai membawa misi yang sangat bernuansa pembangunan yang otoriter dan berusaha mengatributif pemerintah dengan berbagai kewenangan mengontrol pers. Keadaan pers yang telah kebablasan, berbohong, pornografi, provokasi, anarkis, dan wartawan terlibat pemerasan menjadi pertimbangan pemerintah untuk merevisi UU Pers.

Merespons isu rencana revisi UU tersebut Dewan Pers dalam diskusi bertema “Upaya Mengefektifkan Pelaksanaan UU Pers” mengemuka pernyataan kekhawatiran, dan berpendapat justru revisi undang-undang tersebut memberi peluang masuknya berbagai pasal yang akan mengekang kembali kebebasan dan kemerdekaan pers. Dewan Pers menolak pertimbangan pemerintah yang menyamaratakan keadaan pers amatiran karena masih banyak pers di Indonesia yang profesional dan mass medianya berkembang serta memiliki kinerjanya yang baik. Kekhawatiran kalangan pers itu semakin transparan setelah adanya pemuatan iklan Depkominfo di media massa beberapa bulan lalu mengenai penyusunan kajian revisi RUU Pers.

Entah khawatir dengan berbagai reaksi praktisi pers yang tidak setuju dengan rencana revisi UU Pers itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Mohammad Nuh, mengatakan ia sependapat bahwa kebebasan pers harus dikawal, revisi ini sifatnya penyempurnaan (Kompas 18/07/2007). Dia menjelaskan, dalam konsep rancangan tidak ada pasal yang menyebut pemberedelan, “Freedom of press menjadi kata kunci, dilengkapi tanggung jawab,” ujarnya.

Revisi UU Pers

Menurut pengamatan sejak merebaknya isu pengekangan kebebasan pers ini, Menkominfo M. Nuh dalam bulan Juli lalu saja sudah beberapa kali secara resmi melontarkan penjelasan terhadap revisi UU Pers tersebut, baik di Jayapura Papua ketika seminar PWI, pada diskusi Dewan Pers di Jakarta, dan di Bandung (30/7/2007) dalam diskusi media massa dengan Redaksi Pikiran Rakyat. Pada setiap kesempatan itu M. Nuh wanti-wanti menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk memberedel surat kabar yang ada. Depkominfo menyangkal tidak mempunyai agenda revisi UU Pers.

Pada hakikatnya kemerdekaan pers bukan milik wartawan melainkan hak masyarakat. Kebebasan pers (freedom of the press) atau kebebasan mempunyai dan menyatakan pendapat (freedom of opinion and expression) serta kebebasan berbicara (freedom of speak) adalah beberapa di antara hak manusia yang asasi. Bukankah dengan hak tersebut memungkinkan manusia sebagai warga negara untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara tanpa diganggu.

Terkait dengan penyusunan revisi UU Pers maka harus cermat dilakukan dapat memenuhi dimensi normatif dan empiris. Dimensi normatif terkait teori jurnalistik dan asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu transparan dan demokratis sesuai ketentuan dan harapan masyarakat.

Pasal 2 UU Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Sedangkan Pasal 5 menyebutkan pers nasional wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma hukum yang berlaku, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi.

Sepanjang sejarah, kemerdekaan pers kita selalu dalam posisi dilematis. Perspektif hukum pers pada era Orde Baru dan era reformasi sangat berbeda. Pada era Orde Baru kemerdekaan pers dipasung dengan alasan demi stabilitas, sehingga hak-hak berbicara dibatasi oleh berbagai ketentuan represif. Sedangkan pada era reformasi sebaliknya, keadaan kemerdekaan pers kita cenderung responsif. Namun para pakar telah sepakat bahwa landasan konstitusional pasal 28 yang sudah diubah menjadi Pasal 28 F UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi tentang kemerdekaan pers di Indonesia.

Pasal 28 berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam Pasal 28 F amandemen kedua berbunyi sbb; “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Rancangan revisi UU Pers yang mengedepankan otoritas formal dan mengabaikan kriteria yang diperlukan akan merugikan perkembangan pers dalam mewujudkan proses reformasi total yang demokratis. Kerugian sosial akan timbul dalam memberikan pendidikan dan penerangan, karena pers tidak leluasa melaksanakan perannya melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran yang terkait dengan kepentingan umum.

Unsur nilai

Menkominfo M. Nuh berjanji dalam mempertahankan kemerdekaan pers atau kebebasan pers, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada organisasi media untuk mengawasi pengolahan dan proses suatu pemberitaan atau penyiaran sebelum dikomunikasikan kepada khalayak. Namun kepercayaan yang diberikan pemerintah tidak berarti serta-merta bebas persyaratan, pemberitaan media masih dituntut harus memenuhi nilai-nilai penting yaitu memiliki unsur edukasi pencerahan pikiran khalayak melalui informasi produk jurnalistik yang berisi pemberdayaan khalayak (empowerment) dan membawa misi pesan moral nasionalisme untuk menjaga NKRI, Pikiran Rakyat (31/7).

Ketiga unsur itu sekaligus menjadi dasar pemerintah turut campur dalam hal content media massa. Dengan perkataan lain turut campur berarti pula suatu intervensi baik positif maupun negatif sifatnya. Memang intervensi pemerintah hanya menyangkut isi, sedangkan masalah teknis menjadi tanggung jawab masing-masing media massa. Tapi, perlu diingatkan, intervensi negatif terhadap pers sangat merusak, keadaan yang tidak kondusif bisa timbul akibat kewenangan pemerintah yang terlalu dominan. Situasi seperti itu pernah terjadi pada masa Orde Baru serta menjadi pengalaman anak bangsa yang sangat berharga.

Ketiga kriteria tersebut merupakan versi baru dari rezim pemerintahan KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) dalam mengolah suatu informasi menjadi berita, sekaligus menjadi persyaratan dan unsur-unsur penting dalam kegiatan jurnalistik. Bisa ditafsirkan bahwa hak kebebasan wartawan dalam mengolah isi berita di media massa tidak bersifat mutlak, kebebasan yang dimiliki oleh pers di media massa dewasa ini hanya sebatas teknis. Artinya media bersangkutan harus piawai mengemas suatu informasi sebelum disiarkan atau diberitakan kepada publik. Jika mengabaikan ketiga kriteria tersebut tentu kepercayaan itu bisa dicabut kembali dan dengan sangat mudah pemerintah berwenang dapat menjatuhkan sanksi berat berupa vonis pers beredel.

Secara ideal, rencana penyempurnaan UU Pers jika ditinjau dari nilai-nilai yang diinginkan pemerintah yaitu edukasi, empowerment, dan nasionalisme jelas tujuannya untuk memberdayakan fungsi dan peran pers yang kita kenal selama ini. Sesungguhnya, kriteria pemberitaan itu bukan suatu hal baru di tataran pers nasional, bahkan sangat relavan dengan jiwa dan semangat reformasi UU Pers No. 40/1999. Bandingkan isi perundang-undangan pers yang berlaku dengan kriteria persyaratan yang dimaksudkan dalam rencana revisi. Pasal 3 UU Pers menyebutkan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Pasal 6 d selanjutnya berbunyi bahwa pers nasional berperan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Tetapi, jika revisi hanya menekankan pada unsur-unsur pemberitaan dan ambisi kewenangan pers kontrol semata, tanpa melihat keadaan media massa di lapangan, dikhawatirkan hanya akan membuka peluang masuknya berbagai pasal yang akan mengekang kembali kebebasan pers atau pemenjaraan kemerdekaan pers.

Agaknya terjadi kesalahan persepsi terhadap pengawalan kebebasan pers yang diupayakan oleh penguasa melalui revisi UU Pers dengan menerapkan persyaratan nilai-nilai yang abstrak. Penilaian terhadap suatu nilai bisa mengundang multi tafsir, sehingga kepastian hukum yang ingin dicapai menjadi bias. Jika terdapat pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya kasus delik pers seharusnya pengawasan itu dioperasionalkan berdasarkan hukum melalui badan peradilan yang sah, bukan dengan kekuasaan.*** 

Penulis, Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Jawa Barat, Program S-3 Bidang Kajian Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.



Pemerintah Belum Berinisiatif Merevisi UU Pers
June 18, 2007, 8:12 am
Filed under: Kliping

Jakarta, 18 Juni 2007 (Kominfo-Newsroom) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh menyatakan, pemerintah belum berniat mengambil inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Pers, dan juga belum pernah menyampaikan draff RUU Pers ke DPR maupun kepihak mana pun.

Rasa-rasanya saya kaget, kalau dikatakan pemerintah mempunyai inisiatif mengajukan revisi Undang-Undang Pers, meskipun ada draff yang sudah sampai di tangan publik, mungkin itu berupa kajian-kajian dan darff tersebut dinilainya belum rampung,” kata Menkominfo pada RDPU dengan Komisi I (Polhukam) DPR RI di gedung DPR-RI Jakarta, Senin (18/6).
Wacana untuk merevisi UU Pers memang ada pada saat Menkominfo diundang ke Dewan Pers, namun pada waktu itu pihaknya menyampaikan terlebih dahulu kepada para anggota Dewan Pers mengenai posisi dari pemerintah yang menanyakan apakah UU Pers yang sudah ada perlu direview, tetap, atau hanya per item yang harus diperbaiki. “Saya pikir, sebaiknya yang berinisaif untuk mengajukan refisi UU Pers adalah para insan pers sendiri,” katanya.

Dia menambahkan, seandainya pemerintah yang berinisiatif dari awalnya maka akan dinilai tidak tepat, karena sekarang jamanya demokrasi, tetapi yang paling penting untuk diketahui bersama bahwa UU atau peraturan apapun jika akan dilakukan perubahan maka harus melihat tiga fungsi yang saling terkait terlebih dahulu. Pertama, adalah fungsi waktu, Kedua, fungsi content dan, Ketiga fungsi konteks. “Jadi kalau diantara ketiga fungsi tersebut teryata tidak dapat menjawab persolalan yang ada, maka UU tersebut lazim untuk dilakukan perubanhan,” jelasnya.

Untuk itu, sebaiknya yang berinisiatif adalah dari insan pers, namun pemerintah bukan berarti diam saja dan tidak memfasilitasinya, pemerintah pun mempunyai kewajiban untuk ikut mendorong kalau memang item-item harus dituangkan dalam RUU, baru pemerintah siap melakukan review

Menteri menjelaskan, kenapa revisi UU Pers ini menjadi wacana, karena item tersebut dicantumkan ke dalam mata anggaran 2008, ini adalah bagian dari tindak lanjut amanat yang disampaikan anggota dewan pada tahun 1999-2004 untuk melakukan kajian kembali UU Pers. Menkominfo mengungkapkan, yang menjadi konsen di dalam pemerintah saat ini adalah pentingya informasi, oleh karena itu informasi seperti oksigen, jadi kalau produsen oksigen dapat memberikan oksigen murni, maka persolan akan cepat selesai.
“Tetapi yang dipikirkan sekarang bagaimana menangani produsen oksigen yang sudah terkontaminasi, padahal pada dasarnya kami sama-sama ingin memberikan informasi yang sehat,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Depkominfo, Widiadnyana Merati menambahkan, revisi UU Pers baru sebatas kajian, dan Pemerintah belum pernah mengajukan rancangan ataupun amandeman ke DPR atau ke pihak manapun.
“Seandainya draffnya sudah ada, itu baru sebatas kajian Depkominfo bersama para akademisi, karena selama ini kami telah melakukan kajian-kajian akademis bersama UI dan UNPAD,” jelasnya.

Namun, di dalam kajian tersebut tidak diungkapkan atau dicantumkan kata “pemberedelan”. Kajian tersebut juga di dasarkan dari usulan DPR 1999-2004 yang meminta agar pemerintah melakukan kajian-kajian UU Pers.

Pada saat itu DPR menginginkan dalam UU Pers harus ada, pertama adanya jaminan bagi pekerja pers, kedua hal-hal menyangkut perusahaan pers, ketiga agar UU Pers menjadi UU Legs Spesialis.(T.wd/Yr/toeb/b)

 



AJI Tolak Revisi UU Pers
June 18, 2007, 6:23 am
Filed under: Kliping

Angga Haksoro Ardhi

Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena revisi tersebut mengancam kebebasan pers.

 

Melalui siaran pers, Senin (18/6), AJI mengkritik usulan revisi UU Pers yang akan diajukan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ketua AJI Indonesia Heru Hendratmoko mengatakan, revisi UU Pers secara jelas bertentangan dengan esensi kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang Dasar.

 Menurut AJI, kebebasan pers dan kebebasan mendapatkan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Kini kebebasan pers dan kebebasan memperoleh informasi publik akan dikebiri melalui revisi UU Pers.

 Dalam siaran pers itu juga dikatakan semangat merevisi UU Pers didasari cara pandang yang bertentangan dengan prinsip kebebasan pers. Hal itu tercermin dari pertimbangan usulan revisi versi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyebutkan, ”Pers mempunyai tanggung jawab membantu pemerintah melaksanakan program-program pembangunan, dan menjalankan fungsi pemerintahan.”

 Padahal, menurut AJI, fungsi pers bukan membantu pembangunan atau menjalankan roda pemerintahan. “Dalam sistem demokrasi, pers berfungsi mengontrol jalannya kekuasaan negara, bukan sebaliknya.” Demikian siaran pers yang ditandatangani 35 peserta Rapat Kerja Nasional AJI.

AJI juga mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memprioritaskan pembahasan rancangan undang-undang yang menjamin kebebebasan masyarakat sipil, seperti RUU Kebebasan Mendapatkan Informasi Publik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (E1/E2)

 




Follow

Get every new post delivered to your Inbox.