Aliansi Jurnalis Independen

(Jakarta, 7 September 2007) Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers belum relevan untuk direvisi karena sudah menjamin kemerdekaan dan kebebasan pers. Berbagai wacana dan upaya mervisi UU Pers tersebut justru sangat tergantung kepada komunitas pers sendiri atau pihak pemerintah.

”Saat ini revisi UU Pers tidak ada urgensinya . Kalau kalangan insan pers menilai sudah waktunya direvisi berarti itu menjadi kontribusi yang perlu direspon,”demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR Theo Sambuaga diskusi buku Memorie van Toelichting: 15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers” di Jakarta, Kamis (6/9) malam.

Dia menjelaskan, rencana perubahan UU Pers itu bisa saja berasal dari kalangan pers atau pemerintah, namun pihak DPR menilai belum saatnya untuk merevisi UU tersebut.

Dikatakan, salah satu alasan untuk tetap mempertahankan UU tersebut karena menjamin kemerdekaan dan kebebasan pers sejak reformasi. Hal tersebut akan mendorong proses demokratisasi di Indonesia. ”Persoalan sekarang bukan lagi merevisi atau tidak, tapi bagaimana UU itu diimplementasikan. Inilah tantangan kita,” ujar mantan aktivis GMN I tersebut.

Untuk itu, lanjutnya, pers diharapkan meninggalkan profesionalisme dan benar-benar memberikan fakta sehingga mengungkapkan kebenaran dan aspiorasi rakyat. Selain itu, kepercayaan publik pun meningkat karena tidak igunakan oleh kepentingan atau kelompok tertentu. Terkait dengan itu, dia menyayangkan sejumlah media yang digunakan untuk kepentingan politik tertentu atau juga kolaborasi pemilik modal dalam memanfaatkan media massa .

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah telah menyiapkan draf revisi UU tersebut yang segera diajukan ke DPR. Namun, penolakan dari berbagai pihak menyebabkan rencana revisi tersebut masih tertunda.

Menurut Leo Batubara dari Serikat Penerbit SuratKabar (SPS), keinginan untuk merevisi tersebut menunjukkan keberadaan UU tersebut belum aman dan pemerintah masih berkeinginan untuk mengontrol media massa. Ancaman terhadap pers saat ini justru tidak saja pada revisi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tetapi juga sejumlah produk UU yang saat ini tengah dibahas dan memuat sejumlah pasal-pasal yang dapat membahayakan kebebasan pers.

”Salah satu pasal dalam RUU Pemilihan Umum terdapat rumusan yang sangat berbahaya karena bisa memenjarakan wartawan. Ancaman-ancaman seperti ini masih banyak dalam beberapa produk RUU yang lagi dibahas saat ini tetapi hampir tidak ada yang memataunya,” tegasnya. [H-12]

LISTEN NOWDOWNLOAD AUDIO

This week we take a first-hand look at the state of the Indonesian media. The country has experienced some remarkable liberalisation over the last ten years, but what’s that meant for Indonesia’s media sector?
(more…)