Aliansi Jurnalis Independen


Hadapi Tuntutan Pencemaran Nama Baik, Dua Wartawan Lampung ke Dewan Pers
May 7, 2005, 2:48 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Sabtu, 07 Mei 2005

Jakarta, Kompas – Dua wartawan Lampung dari tabloid Koridor, yaitu Pemimpin Redaksi Darwin Ruslinur dan Redaktur Pelaksana Budiono Syahputra, mengadu ke Dewan Pers pada Jumat (6/5) berkaitan dengan vonis sembilan bulan penjara yang baru mereka terima tiga hari lalu. Darwin dan Budiono meminta dukungan kepada Dewan Pers dalam menghadapi tuntutan pencemaran nama baik. Continue reading



AJI dan PWI Kecam Pengeroyokan
September 22, 2004, 2:49 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Rabu, 22 September 2004

DAERAH SEKILAS

Banda Aceh – Aliasa (34), wartawan harian Mandiri terbitan Medan, dikeroyok sekelompok orang di sebuah kafe di Kutacane, ibu kota Kabupaten Aceh Tenggara, Minggu (19/9). Hingga Selasa kemarin, yang bersangkutan masih terbaring akibat luka di kepala, mata, dan telinga. Pengeroyokan tersebut diyakini sebagai dampak pemberitaan surat kabarnya menyangkut aktivitas pencurian kayu yang diduga dilakukan oleh orang-orang tertentu. “Saya masih terbaring,” kata Aliasa kepada Kompas. Di Banda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh mengecam tindakan penganiayaan itu dan minta polisi menindak pelakunya. Ketua AJI Banda Aceh Nurdin Hasan menyatakan, tindakan premanisme tersebut jelas sangat bertentangan dengan undang-undang. (NJ)



Hasyim Muzadi dan Jusuf Kalla Sama-sama Janjikan Kebebasan Pers
August 6, 2004, 2:39 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Jumat, 06 Agustus 2004

Jakarta, Kompas – Dua calon wakil presiden, Hasyim Muzadi dan Jusuf Kalla, saling berlomba merebut simpati kalangan pers dengan menjanjikan kebebasan pers. Namun, keduanya hanya mengiyakan saja apa yang dikatakan para panelis dan tidak secara tegas menyatakan apa yang akan dilakukan untuk menjamin adanya kebebasan pers itu.

Demikian terekam dalam Dialog Publik tentang Kebebasan Pers yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kamis (5/8) kemarin.

Adapun panelis yang hadir dalam dialog publik itu adalah Ketua AJI Edi Suprapto, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Bimo Nugroho, anggota Dewan Pers Sabam Leo Batubara dan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafi’i Maarif.

Hasyim dan Kalla tidak hadir dalam satu panelis untuk memperbincangkan pers. Mereka tidak berhadapan secara langsung. Akan tetapi, secara bergantian, mereka memaparkan kebebasan pers dan kemudian para panelis mengungkapkan berbagai macam pertanyaan.

Dalam pemaparannya, Hasyim mengatakan tidak akan ada pembredelan pers sepanjang kekuasaan ada pada dirinya dan pasangannya, Megawati Soekarnoputri. Saat ini pun, Hasyim menilai kebebasan pers sudah terlaksana dengan cukup baik.

“Karena itulah, untuk ke depannya, kalau ada permasalahan antara masyarakat yang merasa dirugikan dan kalangan pers hingga sampai ke pengadilan, seharusnya hanya menggunakan UU Pers sehingga UU itu menjadi lex specialis,” ungkap Hasyim.

Penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pers dengan menggunakan UU Pers ini menurut Hasyim bukan merupakan sesuatu khayalan atau impian. Hasyim juga berpesan agar pers jangan hanya menulis yang kontradiksi, tetapi juga yang konsensus. “Berita yang baik harus menjadi baik dan berita yang buruk juga menjadi buruk,” katanya.

Wartawan salah tulis

Sementara itu, Jusuf Kalla mengatakan, kebebasan pers merupakan way of life sehingga tidak bisa lagi dicabut atau ditarik dan harus terus dilakukan serta dipertahankan. “Ada tiga hal yang sudah diberikan dan tidak bisa dicabut lagi, yaitu demokrasi, otonomi, dan kebebasan pers,” kata Kalla.

Menurut Kalla, tindakan ke depan hanya tinggal menjaga kebebasan pers karena di Indonesia sudah ada kebebasan pers. “Pemerintahan mendatang tidak boleh melakukan pembredelan pers karena itu sama saja dengan kembali ke masa lalu,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Bambang Harimurti meminta Kalla untuk melarang penggunaan Pasal 207 KUHP dan pasal lainnya yang berkaitan dengan penghinaan aparat negara kepada kalangan pers yang melakukan pemberitaan umum. Menjawab tantangan itu, Kalla hanya mengatakan sependapat bahwa pasal itu memang mengarah subversif, tetapi dia tidak mempunyai kewenangan untuk melarang penggunaan pasal itu.

“Mungkin, untuk berjanji tidak menggunakan pasal itu, saya tidak punya kewenangan. Saya memang sependapat dengan Anda. Tetapi, untuk melaksanakan hal tersebut, tentu harus bersama-sama dengan pasangan saya, tidak bisa sendiri,” kata Kalla.

Saat akan mengikuti dialog itu, Kalla membantah adanya sumbangan fiktif dalam laporan dana kampanyenya. “Tidak ada dana fiktif, yang ditulis di koran kan fiktif dalam tanda petik, itu hanya salah nama dan alamat dan jumlahnya tidak ada Rp 600 juta,” katanya.

Sehari sebelumnya, Kalla mengatakan dana yang dikategorikan “fiktif” sebanyak Rp 600 juta. Ia juga menjanjikan akan mengklarifikasi kesalahan nama dan alamat tersebut dan akan memublikasikan.

Kalla mengatakan ada ribuan nama yang menyumbang sehingga kesalahan pencantuman nama dan alamat bisa saja terjadi. “Wartawan saja kadang-kadang juga salah ketik kan,” kata Kalla. (SIE)



“Kompas” Melaju ke Perempat Final
July 22, 2004, 2:47 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Kamis, 22 Juli 2004

VARIA OLAHRAGA

“Kompas” Melaju ke Perempat Final

Tim Futsal Harian Kompas melaju ke perempat final kejuaraan Futsal HUT Ke-10 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang di gelar di Gelanggang Olahraga Bulungan, Jakarta, 21-22 Juli 2004. Bergabung di Grup C, Tim Kompas yang dimotori Gesit Ariyanto sukses menempati urutan teratas dari hasil sempurna tiga kali kemenangan atas tim tuan rumah AJI dengan skor 2-1, tim Majalah Tempo 1-0, dan Trans TV 2-0. Dengan hasil tersebut, Tim Kompas melaju ke perempat final dan akan menghadapi runner-up Grup D, Tim Koran Tempo. Kejuaraan Futsal peringatan HUT AJI ini diikuti 16 tim yang terdiri dari tim-tim media cetak dan elektronik. Dengan sistem setengah kompetisi, 16 tim tersebut dibagi menjadi empat grup. (OTW)



Sarasehan AJI soal Pemilu Presiden
May 27, 2004, 1:18 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Kamis, 27 Mei 2004
DAERAH SEKILAS

Yogyakarta – Pemilihan presiden 5 Juli mendatang akan diwarnai konflik antarkelompok pendukung calon presiden tertentu. Akibatnya, wartawan akan terkena dampak konflik tersebut berupa tindak kekerasan. Demikian kesimpulan sarasehan “Pemilu Presiden Tanpa Kekerasan terhadap Wartawan”, yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta dan South East Asian Press Aliance (SEAPA) Jakarta, di Yogyakarta, Rabu (26/5). (J12)



Waspadai Demokrasi Jadi Otoritarianisme
May 24, 2004, 2:51 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Senin, 24 Mei 2004

Jakarta, Kompas – Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia perlu dipribumikan atau dikontekskan dengan budaya Indonesia. Perkembangan demokrasi perlu diwaspadai agar tidak kembali menuju otoritarianisme. Apalagi yang kini dikembangkan adalah demokrasi yang prosedural, tidak lagi substantif. Continue reading



Satu Kilometer Sepanjang “Jalur Gaza” Ambon
May 21, 2004, 2:46 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Jumat, 21 Mei 2004

“WARGA kami tidak ikut turun ke Ambon. Kami hanya melihat saja karena konflik itu hanya satu titik. Ini bukan soal agama seperti tahun 1999, tetapi semata-mata soal RMS,” kata Abdulrahim Nasela, tetua Desa Hitu Messeng, yang menjadi salah satu pusat pemerintahan dan penyebaran agama Islam di Pulau Ambon pada masa lalu.

SATU titik yang disebut Nasela tidak lain adalah ruas jalan sepanjang satu kilometer di kawasan Waringin Talake, salah satu wilayah perbatasan komunitas Muslim dan Kristen di Ambon. Di situ pertempuran sengit terjadi antarwarga kedua komunitas selama hampir seminggu sejak hari pertama kerusuhan terbaru di Ambon, yang dipicu aksi pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS), 25 April 2004. Dari aksi lempar batu, serang-menyerang dengan senjata tajam, batu, dan bom molotov, tembakan senapan dan rangkaian bom rakitan berlangsung berhari-hari sejak Minggu (25/4) sore. Di situ pula korban sasaran sniper berjatuhan.

Jamil (15) menceritakan, saat ia ikut melakukan penyerangan di Waringin, seorang kawannya jatuh terkena tembakan sniper di kepala. Beberapa saat setelah itu peluru mengenai anggota tubuh kirinya. “Pas merayap ada tembakan susulan, tetapi tidak ada yang kena,” tutur Jamil. Hari itu sekitar 10 orang tewas. Sejumlah anak terkena luka bakar yang cukup parah di sekujur tubuh saat sebuah bom molotov menerjang drum penyimpanan minyak dan meledak.

Kawasan Waringin-Talake merupakan tempat permukiman padat. Sejumlah sekolah berlokasi di situ. Termasuk kantor alternatif gubernur yang menempati gedung Telkom. Sebelum aksi peringatan RMS, gubernur telah menginstruksikan dinas-dinas untuk mengosongkan tempat itu. “Ada satu dinas yang tidak mau mendengar instruksi saya,” kata Gubernur Maluku Karel Ralahalu.

Di Kawasan Waringin, Talake, Batu Gantung, itu ratusan rumah warga terbakar. Juga terbakar dua sekolah, salah satunya, SMA Muhammadiyah, dan gedung Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM). Beberapa waktu setelah pertempuran reda, daerah itu masih menjadi sasaran aksi. Dua orang ditangkap, Abaye (29) dan Ruslan (32), di kawasan tersebut karena kedapatan membawa bom. Pada siang hari kawasan itu sunyi sepi, hanya ada aparat yang berjaga- jaga. Sampai saat ini pada malam hari kawasan itu gelap gulita. Warga bergerombol di luar jalur yang pernah menjadi medan pertempuran itu.

Korban akibat kerusuhan pasca-aksi pengibaran bendera RMS, 25 April, begitu besar. Sedikitnya 38 orang tewas, 200 orang luka-luka, dan ribuan orang kembali mengungsi. Tercatat pula sebuah universitas dan tiga gedung sekolah, dua tempat ibadah, gedung perwakilan Perserikatan Bangsa Bangsa, dan 536 rumah penduduk hangus terbakar. Kerusuhan itu juga mengakibatkan terputusnya kembali interaksi antara komunitas Muslim dan Kristen di Ambon yang sudah berlangsung hampir dua tahun. Bahkan, pasar transaksi yang menghubungkan penghidupan antara masyarakat Muslim dan Kristen di Ambon sampai hari ini tidak bisa berjalan.

APA jawaban pemerintah terhadap kerusuhan itu? Seminggu setelah kerusuhan, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mengajukan proposal biaya penanganan pascakonflik sebesar Rp 1,59 triliun. Proposal itu disampaikan Karel Ralahalu kepada pemerintah melalui Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah yang berkunjung ke Ambon, Selasa (4/5). Pemerintah pusat kemudian setuju mengucurkan dana pemulihan konflik sebesar Rp 33 miliar. Tambahan personel militer dan Brimob pun kembali dikirim. Hampir-hampir tidak ada upaya pemerintah untuk menyelidiki atau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

Rencana aksi pengibaran bendera RMS di rumah dr Alex Manuputty pada 25 April begitu terang benderang. Menjelang 25 April, Maluku dinyatakan dalam siaga I. Sebanyak 560 personel Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dan 430 personel Kodam XVI Pattimura disiagakan. Pada bulan Maret, Pangdam Pattimura Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Syaifudin Summah telah membuat pernyataan bahwa pihaknya telah menyiagakan pasukannya dan “tidak mau kecolongan bila RMS melakukan hal-hal yang mengacaukan keutuhan negara”. Akan tetapi, sebuah bendera RMS, Jumat (23/4), berkibar di dekat pos Arhanud 11 TNI AD di Karang Panjang, Ambon. Di Polda, setelah insiden itu, kepada pers, Syaifudin menyatakan telah menginstruksikan tembak di tempat bagi mereka yang tertangkap basah melakukan pengibaran bendera RMS.

Upacara pengibaran bendera memperingati 54 tahun RMS tetap bisa berjalan. Hampir dua jam bendera berkibar di halaman rumah Alex. Tidak ada tembak di tempat, tidak ada penindakan segera. Yang terjadi justru iring-iringan massa bersama para simpatisan dan pendukung Front Kedaulatan Maluku/Republik Maluku Selatan (FKM/RMS) mengikuti Sekjen FKM/RMS Moses Tuanakotta yang digiring dari Kudamati ke Polda Maluku. Seluruh yel-yel, lagu-lagu, dan bendera RMS menyertai iring- iringan itu sehingga tidak salah bila segera berkembang isu bahwa Polda mengamankan pawai RMS. Pawai itu mengakibatkan munculnya massa tandingan di kalangan komunitas Muslim di Ambon. Itu tidak terlalu mengherankan karena selama empat tahun konflik Maluku, keberadaan RMS dicoba dikaitkan dengan warga Kristen melalui pelabelan Kristen-RMS.

Ketika iring-iringan massa dan pendukung FKM/RMS balik dari Polda, massa yang membawa bendera merah putih menghadang dari wilayah permukiman Muslim di perempatan Tugu Trikora. Di situ bentrok terjadi. Mula-mula hanya lempar-lemparan batu, kemudian terjadi pembakaran kios bahan bakar, tetapi segera terdengar rentetan tembakan dan aksi para penembak jitu. Ketika korban berjatuhan, serentak kerusuhan itu menyebar ke beberapa tempat di Ambon, seperti Poka, Mardika, Talake, dan Pohon Pule.

Konflik yang terjadi tidak bisa disederhanakan dengan penjelasan konflik antara pendukung RMS dan pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimensi-dimensi konflik komunal berlatar belakang agama masih sangat kental. Dalam waktu singkat, komunitas Muslim dan Kristen kembali berhadap-hadapan di perbatasan permukiman kedua komunitas di hampir seluruh wilayah di Ambon. Penyerangan kapal Doloronda yang menyebabkan tiga orang tewas, 18 luka-luka, dan beberapa lainnya hilang tidak ada hubungan sama sekali dengan urusan FKM/RMS. Disusul kemudian dengan peristiwa pembakaran Gereja Nazaret dan sejumlah rumah penduduk di Karangpanjang, Rabu (28/4) sekitar pukul 03.00 dini hari.

UPAYA pihak-pihak tertentu untuk mengobarkan lagi konflik Maluku telah kandas sekalipun ada usaha-usaha untuk memperluas konflik yang terjadi pasca-aksi pengibaran bendera RMS. Di Pulau Buru, sejumlah orang tidak dikenal melakukan penembakan ke arah penduduk dengan menggunakan perahu cepat. Dua orang tewas dan enam lainnya luka- luka. Penembakan juga terjadi di Latuhalat yang menyebabkan seorang luka-luka. Desas- desus akan ada penyerangan hampir tiap hari terdengar, bunyi bom sesekali terdengar di malam hari, tetapi provokasi semacam itu tidak lagi memancing amarah massa.

Sr Brigitta Renyaan, aktivis perempuan yang terlibat dalam kegiatan resolusi konflik di Maluku, mengatakan bahwa ia sempat kecewa karena masyarakat di Ambon bisa dengan mudah ditarik kembali dalam konflik. Masyarakat Ambon, kata Brigitta, memang dijebak untuk ikut dalam konflik karena begitu kuatnya isu disertai ancaman kekerasan. Akan tetapi, menurut dia, respons masyarakat tidak seperti dulu. Masyarakat pada dasarnya telah jenuh dan lelah dengan situasi konflik.

“Situasi sekarang jauh berbeda dengan konflik pada tahun 1999. Dulu serangan terjadi terus-menerus, siang malam, tanpa berhenti. Sekarang kekerasan memang terjadi, tetapi hanya sekali-sekali dan cepat berhenti,” kata Renyaan.

Berbagai spekulasi muncul mengapa konflik di Ambon meletup lagi hanya gara-gara aksi sekelompok orang yang melakukan aksi pengibaran bendera RMS. Aksi itu hampir rutin dilakukan tiap tahun dan pemerintah tidak menumpas gerakan itu sekalipun gerak-gerik tokoh FKM/RMS begitu mudah ditangkap oleh masyarakat awam. Puluhan aparat intelijen dari Kopassus masih diterjunkan di Ambon. Institusi kodam telah kokoh berdiri, gubernurnya pun punya latar belakang militer. Di kalangan masyarakat Ambon berkembang berbagai macam analisis konspirasi, seperti kerusuhan ini dibuat sebagai alasan pemberlakuan darurat militer karena status darurat militer di Aceh akan disudahi. Ada yang mengaitkan kerusuhan terakhir sebagai upaya untuk mendiskreditkan pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Ada pula yang mengaitkannya dengan upaya untuk meyakinkan calon pemilih di tingkat nasional, presiden kelak harus di tangan militer bila ingin Indonesia aman.

Jacky Manuputty, Sekretaris Pusat Pengendalian Krisis Gereja Protestan Maluku, mengatakan bahwa asumsi dan analisis yang berkembang di tengah masyarakat sah-sah saja sepanjang tidak ada klarifikasi.

“Asumsi itu bisa benar atau keliru. Sejauh ini memang tidak ada upaya pemerintah untuk melakukan klarifikasi mengapa konflik bisa begitu cepat terpicu dan berkembang,” ujarnya.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan memang terjadi pembiaran aksi pengibaran bendera RMS pada 25 April dan kerusuhan yang menyusul setelahnya. Aparat militer, kepolisian, maupun pemerintah daerah persis mengetahui rencana aksi itu dan kemungkinan bentrokan di masyarakat yang di timbulkannya. Tokoh-tokoh FKM/RMS telah membuat pernyataan terbuka di media massa lokal, sebaliknya juga beberapa tokoh Muslim yang kemudian membentuk posko Anti-RMS. Pada saat bendera dikibarkan, arak-arakan massa dan pendukung RMS, sampai bentrok terjadi, hanya segelintir aparat yang terjun di lapangan. Tidak ada gas air mata dan peralatan pengendali huru-hara disiapkan, tetapi peluru tajam. Wajar kalau muncul tudingan bahwa pemerintah seolah-olah telah membiarkan semua terjadi dengan semua akibat yang ditimbulkannya, termasuk 38 nyawa melayang sia-sia.

Pembiaran dan tidak adanya penegakan hukum, pengungkapan kebenaran dalam konflik Maluku juga disorot oleh sejumlah aktivis resolusi konflik, para peneliti, dan tokoh Maluku, dalam diskusi tertutup yang diselenggarakan Pusat Penelitian Politik LIPI, Aliansi Jurnalis Independen, dan Institut Titian Perdamaian di Jakarta, 31 April 2004. Direktur Eksekutif Institut Perdamaian Ichsan Malik menyatakan bahwa konflik di Ambon meletup lagi karena tidak berjalannya proses penegakan hukum, sistem komunikasi dalam masyarakat yang macet, dan agenda penanganan pascakonflik terbengkalai.

“Tidak ada proses belajar selama empat tahun konflik yang membuat masyarakat Maluku hancur lebur,” kata Ichsan.

Dugaan keterlibatan oknum militer dalam kerusuhan pasca-25 April sangat kuat. Dalam peristiwa pembakaran Gereja Nazaret dan sejumlah rumah warga di Karangpanjang, sejumlah saksi menunjuk keterlibatan sejumlah oknum aparat militer dari Arhanud 11 TNI-AD. Warga di Hative Kecil, Ambon, memergoki tiga aparat dari kesatuan tersebut berfoto ria dengan menggunakan bendera RMS. Di Tanah Tinggi, seorang pemuda diminta berpose dengan M-16 dan diedarkan di wilayah komunitas Muslim dengan menyebutnya sebagai “rambo RMS”. Tiga peristiwa yang diduga melibatkan aparat dari kesatuan tersebut menjadi catatan resmi Pusat Penanggulangan Krisis GPM.

Pangdam Pattimura Mayjen Syarifudin Summah menyatakan bahwa tindakan tiga oknum Arhanud 11 hanyalah action belaka. Tiga aparat militer dari Arhanud 11 itu bersama komandan kompi akhirnya ditahan di Pomdam XVII Pattimura untuk diproses lebih lanjut. Beberapa hari setelah itu, Koptu Benyamin Yakob Sinay dari Kodim 1504 Ambon juga ditangkap karena terlibat dalam kegiatan FKM/RMS.

Suriadi, aktivis Posko Anti- RMS, menyatakan bahwa mereka memercayakan kepada TNI-Polri untuk menuntaskan persoalan FKM-RMS sampai ke akar-akarnya. Akan tetapi, Suriadi juga mengancam apabila TNI-Polri sampai batas waktu yang ditetapkan tidak bisa menyelesaikan persoalan, mereka akan melakukan penyelesaian dengan cara mereka sendiri. Posko Anti-RMS yang dipimpin Salim Bahasoan yang diberi jabatan sebagai panglima juga mengeluarkan pernyataan “tidak ada kata damai bagi umat Islam dalam bentuk apa pun sepanjang FKM-RMS belum dilibas atau ditumpas oleh TNI-Polri”.

Macetnya pasar transaksi di Ambon pascaperistiwa 25 April juga tidak lepas dari seruan Posko Anti-RMS yang menyatakan “dilarang keras bagi umat Islam bertransaksi dengan umat Kristen (FKM-RMS) dalam bentuk apa pun”.

Di tengah gencarnya seruan-seruan itu, belum ada langkah yang serius dari pemerintah untuk menangani konflik yang kembali terjadi di Ambon, termasuk penanganan gerakan FKM-RMS. Tidak ada keinginan untuk mengungkap kebenaran atas apa yang terjadi. Semua dibiarkan menjadi tanda tanya, dan itu pula yang dieksploitasi oleh sekelompok orang untuk memperpanjang konflik di negeri seribu pulau itu.

Di saat situasi belum pulih, empat aktivis FKM/RMS kabur dari tahanan Polda Maluku. Pada Selasa (18/5) tiba-tiba saja sebuah bendera RMS diterbangkan ke udara dengan balon. Itu pula yang menjadi salah satu pemicu aksi unjuk rasa dan pemasangan barikade yang dilakukan Posko Anti-RMS di Jalan AY Patti, Ambon.

Pertempuran sepanjang satu kilometer di Waringin-Talake lagi-lagi menyandera seluruh warga Ambon. (P Bambang Wisudo)




Follow

Get every new post delivered to your Inbox.