Aliansi Jurnalis Independen


Empat Lembaga Surati Mahmilgung
August 24, 2001, 2:17 pm
Filed under: Kliping

Pengalihan Penahanan Edy Tidak Sah

Yogya, Bernas

Sebanyak 4 lembaga yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Tim Pencari Fakta Persatuan Wartawan Indonesia (TPF PWI) Yogyakarta, dan Lembaga Pembela Hukum (LPH) Yogyakarta, mengirim surat kepada Ketua Mahmilgung Republik Indonesia.

Dalam surat tertanggal 24 Agustus 2001 itu mereka menyampaikan tuntutan agar Mahmilgung mencabut dan menyatakan surat Kapolda DIY kepada Ka Odmil II-11 Yogyakarta, yang meminta pengalihan penahanan terhadap Edy Wuryanto, adalah salah prosedur dan tidak sah.

Tembusan surat itu dikirim kepada Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi II DPR RI, Panglima TNI, Kapolri, Dan Puspom TNI, Oditur Jenderal TNI, Ka Mahmilti II, Odmilti II, Dan Pomdam IV Diponegoro, Daop Kapolri, Sekjen Kapolri, Ka Mahmil II-11, dan Ka Odmil II- 11.

LBH diwakili oleh Budi Santoso SH, AJI diwakili Heru Prasetyo, TPF PWI diwakili Asril Sutan Marajo serta LPH diwakili Triyandi Mulkan SH MM.

Salah prosedur

Mereka meminta Mahmilgung mencabut surat persetujuan yang diberikan Odmil II-11 Yogyakarta kepala Kapolda DIY, karena dinilai salah prosedur dan melampaui wewenang serta melanggar undang-undang. Selain itu, Mahmilgung diminta menyatakan penetapan Ka Odmil II-11 atas penahanan Edy Wuryanto dan ditempatkan di Denpom IV/2 adalah sah dan harus dilaksanakan Odmil II-11 Yogyakarta.

“Penetapan Majelis Hakim Militer II-11 dalam perkara terdakwa Edy Wuryanto, telah ditetapkan penahanan yang ditandatangani Ka Mahmil II-11 Kolonel CHK Anas Chaniago tanggal 12 Juli 2001 terhadap terdakwa selama 30 hari. Namun, sampai putusan, penetapan tersebut tidak pernah dilaksanakan Oditur Militer II-11 Yogyakarta, hal ini melanggar UU No 13 Tahun 1997 tentang peradilan militer pasal 64 ayat (1) huruf b,” tulis mereka dalam suratnya.

Kapolda DIY pada tanggal 21 Juli 2001, ternyata juga berkirim surat pada Ka Odmil II-11 yang isinya minta pengalihan penahanan atas nama terdakwa Edy Wuryanto dialihkan dari tahanan Denpom IV/2 ke tahanan Polda DIY. Kemudian surat Kapolda tersebut disetujui Ka Odmil II-11 Yogyakarta.

Menurut keempat lembaga itu, surat yang diajukan Kapolda telah salah alamat dan salah prosedur seharusnya surat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dianggap tidak pernah ada.

Selain itu, jawaban Ka Odmil II-11 kepada Kapolda tentang persetujuannya atas pengalihan penahanan tersebut mengandung berbagai cacat hukum. Oditur Militer tidak berhak secara hukum mengubah penetapan atau putusan hakim baik dalam peradilan militer maupun peradilan umum. Oditur wajib karena tugas dan wewenangnya melaksanakan penetapan atau putusan Majelis Hakim. Oditur Militer apabila tidak cakap dalam menjalankan tugas dapat dikenakan pasal 55 UU No 3 Tahun 1997. (kun)

http://www.kompas.com/entertainment/news/0203/10/1982.htm



Poso, Bara yang Belum Padam
June 13, 2001, 2:36 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Rabu, 13 Juni 2001

LEBIH dua tahun setelah konflik sosial meletus di Poso, Sulawesi Tengah, Desember 1998, suasana mencekam masih menyelimuti wilayah itu. Barikade untuk menghambat laju kendaraan yang memasuki Poso belum disingkirkan. Ban mobil, tong, dan pot-pot bunga dibiarkan tergeletak di tengah jalan. Aparat berseragam coklat dan pakaian loreng masih siaga di pos-pos penjagaan di sepanjang jalan menuju kota. Suara tembakan dan letusan bom rakitan, menurut warga, masih sesekali terdengar. Insiden-insiden kecil, pembunuhan, dan penculikan masih terjadi. Continue reading



Tikungan Terakhir
June 1, 2001, 10:24 am
Filed under: Kliping

June 01, 2001
Di ujung nasib Rudi Singgih disangka pencuri kemudian ditembak mati.

Oleh AGUS SOPIAN

KENNY duduk tepekur. Tangan kiri meremas-remas ujung jari tangan kanannya. Bibirnya terkatup. Wajahnya lebih banyak menunduk. Continue reading



Media Massa Cenderung Hilangkan Nurani Kultural
May 4, 2001, 7:37 pm
Filed under: Kliping

Jumat, 04 Mei 2001
Sumber : Kompas

Makassar, Kompas – Pemilihan kata dalam pemberitaan tentang konflik sosial di media massa cenderung membentuk stigma antar-etnik dan menghilangkan nurani kebudayaan (cultural conscientia) dari etnik yang terlibat konflik. Konsentia kultural itu kemudian tidak mampu lagi membedakan mana yang manusiawi dan mana yang tidak. Hal itu dikemukakan Direktur Lembaga Penerbitan Unhas (Lephas) Alwy Rachman, dalam seminar Pers dan Konflik Sosial, di Makassar, Kamis (3/5). Continue reading



Sejumlah Organisasi Perjuangkan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi
February 16, 2001, 2:38 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Jumat, 16 Februari 2001

Jakarta, Kompas

Sebanyak 17 organisasi yang tergabung dalam Koalisi untuk Kebebasan Informasi tengah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebebasan Memperoleh Informasi. Selain menyampaikan konsep RUU tersebut kepada Badan Legislatif DPR hari Jumat 9 Februari yang lalu, koalisi mengadakan seminar Hak atas Informasi: Menuju Perwujudan Pemerintahan Terbuka dan Masyarakat Sipil di Jakarta, Rabu 14 Februari. Continue reading



Bulan Madu Pers Telah Berakhir
February 9, 2000, 1:58 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Rabu, 9 Februari 2000

MASA bulan madu penerbitan pers agaknya telah berakhir. Sederet penerbitan pers yang meluncurkan edisi perdananya dengan gegap gempita diam-diam menghilang dari peredaran, sedang sisanya berada di ambang kebangkrutan. Hiruk-pikuk investasi baru dalam usaha surat kabar itu kini meninggalkan persoalan ketenagakerjaan yang serius. Sejumlah penerbitan pers secara sepihak menutup usahanya, menelantarkan karyawannya tanpa uang pesangon. Sejumlah penerbitan lainnya tutup lubang gali lubang sekadar untuk membayar gaji atau tunjangan hari raya buat karyawannya. Continue reading



Bulan Madu Pers Telah Berakhir
February 9, 2000, 1:28 pm
Filed under: Kliping

Rabu, 9 Februari 2000

MASA bulan madu penerbitan pers agaknya telah berakhir. Sederet penerbitan pers yang meluncurkan edisi perdananya dengan gegap gempita diam-diam menghilang dari peredaran, sedang sisanya berada di ambang kebangkrutan. Hiruk-pikuk investasi baru dalam usaha surat kabar itu kini meninggalkan persoalan ketenagakerjaan yang serius. Sejumlah penerbitan pers secara sepihak menutup usahanya, menelantarkan karyawannya tanpa uang pesangon. Sejumlah penerbitan lainnya tutup lubang gali lubang sekadar untuk membayar gaji atau tunjangan hari raya buat karyawannya.

Seorang pemimpin redaksi sebuah majalah di Jakarta sempat menjadi “buron” perusahaan setelah perusahaan memutuskan menarik mobil dinas “Nissan Terano”-nya untuk menutup biaya cetak dan tunjangan hari raya bagi karyawannya. Setelah beberapa hari dicari-cari sang pemimpin redaksi ditemukan dan mobilnya dijual seharga Rp 172 juta. “Dari penjualan mobil inilah karyawan menerima tunjangan hari raya (THR) dan gaji bulan Desember yang diterima 4 Januari lalu,” tutur seorang karyawan majalah tersebut.

Belum diketahui bagaimana kelanjutannya, apakah setelah terlambat beredar pekan lalu majalah ini bakal terbit kembali atau tidak.

Enam koresponden surat kabar Trans Sumatera, koran asal Lampung yang diawaki oleh sejumlah eks-karyawan Lampung Post, merasa dipecat secara tidak adil. Ahmad Baehaqi, salah seorang karyawan yang di-PHK mengaku bahwa ia bersedia bekerja tanpa secarik surat tugas ataupun surat kontrak semata-mata karena “niat baik”.

Ia mengisahkan kesulitan yang pernah dialaminya saat bertugas meliput kegiatan DPR. Karena tidak memiliki kartu pers maupun surat tugas, ia me-nyodorkan contoh surat kabarnya ketika ditanya identitas. “Karena tetap meminta kartu pers, akhirnya saya sodorkan KTP saya,” kata Baehaqi.

PHK enam koresponden Trans Sumatera itu dikeluarkan oleh Alexander A Spinoza dari Kantor Perwakilan Trans Sumatera di Jakarta tertanggal 7 Januari 2000. Namun, kata Baehaqi, surat itu sangat janggal karena tanpa kop surat ataupun stempel. Pemimpin Redaksi Trans Sumatera Syamsul B Nasution ketika dihubungi melalui telepon menyatakan tidak ada PHK di perusahannya. Sedangkan keenam wartawan Trans Sumatera itu berstatus magang, bahkan lamarannya belum sampai ke pusat. “Mereka baru dites di Jakarta, pengetesannya memang dengan mencari berita,” kata Nasution.

Akan tetapi, pernyataan itu dibantah lagi oleh Baehaqi. Menurut dia, lamaran itu telah dikirimkan ke kantor pusat. Bahkan nama mereka telah tercantum dalam boks redaksi Trans Sumatera.

***

NASIB yang sama menimpa Tabloid Perspektif yang dinya-takan berhenti terbit sejak 30 Desember 1999 lalu. Suwarjono, salah seorang karyawan tabloid yang terbit perdana pada awal Oktober 1998 itu menuturkan kepada Aliansi Jurnalis Inde-penden (AJI), selama setahun ia bekerja, perusahaan berjalan seperti biasa.

Namun pada pertengahan Agustus 1999 uang operasional bagi wartawan daerah dan uang transpor bagi wartawan di Jakarta tidak keluar. Akan tetapi, pada bulan November 1999, pihak perusahaan mengundang seluruh karyawan dan membe-ritahukan kondisi yang dialami tabloid yang semula dicetak 100.000 eksemplar itu.

Perusahaan menawarkan PHK dengan pesangon dua kali gaji atau tetap bertahan dengan gaji dipotong antara 20 sampai 50 persen. Namun mereka yang di-PHK tidak memperoleh pesangon dan gaji November hanya dibayarkan separo. Belum lagi masalah itu selesai, perusahaan mengadakan pertemuan akhir Desember lalu dan menyatakan bahwa tabloid itu ditutup. Pihak perusahaan menjanjikan akan memberikan pesangon dan gaji pada 20 Januari 2000, tetapi hal itu tidak terwujud.

Belakangan setelah sejumlah karyawan menghubungi pihak ketiga, pihak perusahaan mulai membayarkan sisa gaji yang belum dibayarkan pada bulan November 1999 dan memberikan gaji bulan Februari. “Namun sampai sekarang kompensasi bagi mereka yang di-PHK pada tahap pertama tak kunjung datang,” kata Suwarjono, wakil 30 karyawan Tabloid Perspektif, yang telah memberikan surat kuasa kepada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk menye-lesaikan masalah ini.

***

BUKAN hanya perusahaan pers baru yang rontok dalam kompetisi pasar tetapi juga sejumlah majalah lama, seperti DR dan Jakarta Jakarta. Majalah DR merupakan majalah tertua yang gugur dalam persaingan bisnis majalah berita. Majalah yang terbit sejak 9 September 1968 pernah diambil-alih oleh PT Grafiti Pers setelah perusahaan itu kehilangan Majalah Berita Mingguan Tempo yang dibredel oleh penguasa Orde Baru.

Semula Grafiti Pers menginginkan agar DR diubah saja menjadi Tempo, namun tawaran itu ditolak karyawan DR. Mereka mengajukan alternatif mencari investor baru. Sejak Juli 1998 kepemilikan DR beralih kepada konsorsium yang dipimpin oleh The Jakarta Post. Namun di tengah persaingan yang sangat ketat, DR terpental. Tanda-tanda bahwa keuangan perusahaan tidak sehat telah dirasakan karyawan sejak Desember 1999 setelah perusahaan terlambat memberikan THR.

Pada bulan Januari lalu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa memutuskan penutupan DR. Perusahaan menawarkan akan membayar pesangon maksimal tiga bulan gaji. “Namun karena uang tidak ada, perusahaan mengatakan akan membayar secara dicicil,” kata Hasudungan Sirait, Redaktur Pelaksana DR.

Penutupan juga dialami oleh Majalah Jakarta Jakarta yang berada di bawah payung Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Majalah yang terbit perdana sebagai majalah berita bergambar itu sempat beberapa kali mengubah format sebelum berhenti terbit akhir November 1999 lalu. Awal Desember 1999, perusahaan mengumumkan pada karyawan Jakarta Jakarta bahwa majalah itu tidak diterbitkan lagi. Perusahaan menawarkan karyawan dimutasi ke penerbitan lain, namun sejumlah karyawan menyodorkan opsi yang berbeda. Sebanyak 31 karyawan Jakarta Jakarta saat ini masih menunggu hasil perundingan dengan perusahaan.

Menurut laporan yang diterima Aliansi Jurnalis Independen, sederet perusahaan penerbitan pers lainnya kini mengalami persoalan keuangan yang serius. “Kami menyerukan kepada penerbitan pers yang akan menutup usahanya agar tidak meninggalkan tanggung jawabnya terhadap karyawan,” kata Didik Supriyanto, Sekjen Aliansi Jurnalis Independen.

***

PENERBITAN pers yang berguguran sudah bisa diduga sebelumnya. Pasar yang relatif tidak bertambah, kini mesti dipe-rebutkan oleh begitu banyak pendatang baru yang sebagian bermodal cekak dan tidak didukung oleh profesionalisme dalam jurnalistik maupun manajemen bisnisnya.

Sejumlah pengusaha dan pemilik modal tergiur dengan kisah sukses sejumlah media membangun kerajaan bisnis di bidang media dan ingin mencoba-coba terjun dalam bisnis pers. Ternyata mereka harus menelan pil pahit. Bisnis media tidak mudah ditembus. Dana milyaran rupiah menguap dalam waktu singkat, bahkan tidak jarang menyedot dana usaha-usaha lain yang digelutinya.

Pada waktu Menpen Muhammad Yunus membuka keran Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP), ia pernah mengajukan argumen bahwa setiap media yang diterbitkan paling tidak dapat menyerap 60 tenaga kerja, belum termasuk mereka yang terlibat dalam pemasaran. Namun bisnis media tidak bisa disederhanakan sebagai usaha membuka lapangan kerja.

“Bisnis pers bukan bisnis kacang goreng yang tidak membutuhkan modal dan profesionalisme,” kata Didik.

Saat ini diperkirakan SIUPP yang telah dikeluarkan pemerintah mencapai sekitar 1.800 sampai 2.000. Meski jumlah penerbitan yang benar-benar ope-rasional diperkirakan tidak lebih dari 1.000, namun jumlah itu sudah cukup fantastis.

Menurut Direktur Pelaksana Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat Suryana, pendatang baru dalam usaha pers sebaiknya jangan berasumsi akan mampu menyaingi koran-koran yang sudah mapan. Menurut dia, pendatang baru yang memiliki peluang sukses adalah mereka yang menggarap lahan baru ke arah segmen yang kecil yang tersebar di berbagai tempat.

“Sebagai pengurus SPS saya sedih melihat betapa banyak warga atau pengusaha lain yang tanpa kesiapan mencoba-coba berusaha dalam bidang pers, tetapi akhirnya terpuruk. Bahkan tidak jarang usaha pokoknya malah terseret,” kata Suryana.

***

PENUTUPAN sejumlah penerbitan pers, menurut aktivis Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Ulil Abshar Abdalla, merupakan gelombang pengangguran ketiga besar-besaran setelah pemutusan hubungan kerja secara massal yang dialami pabrik-pabrik garmen yang disusul kemudian oleh usaha-usaha perbankan. Dalam kompetisi pasar yang sangat ketat, kata Ulil, yang akan menang adalah surat kabar yang berkualitas (quality papers).

“Segi negatifnya yang akan menang adalah grup-grup besar sehingga akan kembali terjadi homogenisasi informasi,” kata Ulil seraya menunjuk grup-grup besar di bidang pers yang saat ini mengembangkan media massa lokal secara ekspansif. “Itu hanya ekspansi bisnis untuk memaksimalkan kapasitas produksi,” tambahnya.

Abdullah Alamudi, anggota Majelis Kode Etik AJI menyatakan, penutupan sejumlah media massa ini merupakan pengalaman pahit bagi dunia pers Indonesia yang baru saja menikmati kebebasan pers. “Ini merupakan lembaran yang menyedihkan bagi sejarah pers Indonesia karena sejumlah penerbitan pers berantakan dan wartawannya telantar,” katanya.

Menurut Alamudi, bisnis pers ibarat uang bermata dua. Betapa pun hebatnya redaksi, tanpa ada kemampuan manajemen untuk menjual dan memperoleh iklan, dalam waktu singkat media itu akan terbenam. Oleh karena itu, ia tidak heran bila sejumlah pemodal yang ingin memiliki surat kabar sebagai batu loncatan untuk mencapai kekuasaan berakhir dengan kekecewaan.

“Gelombang kebangkrutan penerbitan pers ini merupakan peringatan agar para calon in-vestor yang berniat menerbitkan pers agar menimbang matang-matang sebelum terjun dalam bisnis pers,” kata Didik. (p bambang wisudo)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0002/09/nasional/bula07.htm



3 Tahun Aliansi Jurnalis Independen
August 10, 1997, 1:17 pm
Filed under: Kliping

Kabar dari PIJAR
Date: Sun, 10 Aug 1997 15:29:06 -0600 (MDT)

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memberikan penghargaan kepada (alm) Muhammad Syarifudin, pada acara ulang tahunnya yang ke tiga, 7/8 malam, di Gedung Teater Utan Kayu (TUK). Wartawan Bernas ini dinilai telah memenuhi kriteria dewan juri. Orang tua Udin, Pak Janggot, demikian ia biasa dipanggil, yang hadir malam itu menjadi bintang utama acara. Continue reading



Arrest of “Suara Independen” worker in printing house raid
October 29, 1996, 10:06 am
Filed under: Kliping

Pays/Sujet: Indonesia
Date: 29 octobre 1996
Source: Institut Studi Arus Informasi (ISAI)
Personne(s): Andi Syahputra
Cible(s): employé(s) des médias
Type(s) d’infraction(s): détention
Niveau de priorité: Flash

Andi Syahputra, a media worker with the leading Indonesian underground newspaper “Suara Independen”, was arrested at 4:00 on the morning of 28 October 1996, not 27 October as was reported. Continue reading



Attacks on the Press
January 1, 1996, 10:10 am
Filed under: Kliping

The cases of press freedom violations described on this website were investigated and verified by CPJ’s research staff, according to CPJ strict criteria. Continue reading




Follow

Get every new post delivered to your Inbox.