Penghujung Maret 2008, DPR mengesahkan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi Undang-undang. Regulasi yang telah dirancang sejak 1999 itu mengatur banyak hal, mulai dari kegiatan hacking, transaksi via sistem elektronik, hingga soal hak kekayaan intelektual, berikut ketentuan tentang ancaman sanksi pidananya.

Seperti hampir semua, RUU ITE juga memiliki dua sisi mata uang. Pemerintah jelas dibikin sumringah RUU usulan mereka disetujui Parlemen. Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh—sebagai pihak yang paling dekat dengan pelaksanaan wet ini—sampai mengkaitkan pengesahan UU ITE ini dengan peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional.

Lain halnya tanggapan dari para pejuang kebebasan informasi, termasuk Dewan Pers. Pada Senin (7/4), Dewan Pers menyatakan keberatan dengan UU tersebut. Mereka merasa tidak dilibatkan sama sekali dalam proses legislasi. Padahal kemunculan UU ITE dengan sejumlah pasalnya, ternyata dinilai sebagai babak baru pemberangusan kebebasan pers. Salah satunya adalah kemunculan hatzaai artikelen gaya baru.

Dewan Pers cukup terganggu dengan keberadaan pasal 28 UU ITE. Pada ayat (2) disebutkan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antargolongan”.

Pidana bagi yang melanggar aturan informasi dan transaksi elektronik tidak tanggung-tanggung. Maksimum enam tahun mendekam bui dan/atau denda paling banyak Rp1miliar. Uniknya, ketentuan serupa sebenarnya sudah termaktub dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bedanya, ancaman hukuman yang digariskan KUHP lebih irit, maksimum empat tahun penjara.

Khusus untuk penodaan agama, KUHP mengatur lebih rigid dalam pasal 156a. Hukumannya maksimum juga masih kalah dengan UU ITE, cukup 5 tahun bui saja. Pun begitu, penerapan pasal itu juga tidak mudah karena pengenaannya harus melibatkan sejumlah instansi. Contoh yang dijerat menggunakan pasal tersebut adalah Musaddeq—mantan pimpinan Al-Qiyadah Al Islamiyah.

Menurut Dewan Pers, selain pasal 28 ayat (2) tersebut, ternyata masih ada pasal 27 UU ITE yang tidak kalah mencengangkan. Di situ terdapat pemidanaan anyar buat penyebar dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman. Semua ketentuan itu sebenarnya sudah termaktub dalam KUHP. Baru-baru ini, Bersihar Lubis—seorang wartawan senior— dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Depok gara-gara menulis kolom yang dianggap bermuatan unsur penghinaan terhadap institusi penguasa umum.

Padahal, menurut Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan, pasal 5 UU ITE sebenarnya sudah menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik berikut hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. “Sudah diakui sebagai alat bukti yang sah sesuai hukum acara di Indonesia,” kata Manan lewat saluran telepon.

Perluasan alat bukti merambah pada dokumen elektronik ini memang patut diacungi jempol sebagai kemajuan. Apalagi hal itu bisa digunakan untuk perkara-perkara yang selama ini sulit dibuktikan lantaran belum diakuinya alat bukti elektronik. Namun kalau ketentuan itu masih ditambah pemidanaan baru yang mengancam kebebasan informasi terutama bagi kalangan pers, kata Manan, ”hal itu perlu dikaji lagi. Informasi adalah hak publik. Apalagi pidananya lebih berat dari yang ada di UU Pers.”

Saat ini AJI Indonesia tengah mendalami isi dari UU ITE dalam perspektif pers. Jika nanti hasil kajian terhadap UU itu memang potensial merugikan kebebasan pers, AJI bakal mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Setidaknya, dari perbedaan pemidanaan antara media elektronik dan media cetak bisa tergolong sebagai penegakan hukum yang diskrimatif. Cuma, rencana itu belum matang. “Kita lihat nanti,” ujarnya.

Staf Ahli Depkominfo Bidang Hukum Edmon Makarim mengatakan, insan pers tak perlu kuatir terkekang kebebasan oleh keberadaan UU ITE. Sebab, wet tidak menyebut pers secara khusus dalam pasal-pasalnya. Dia mengatakan, UU ITE bukan dibuat dengan semangat mengekang kebebasan informasi, tapi menurutnya, banyak hal di dunia maya yang memang perlu diatur.

Menurut dosen pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chaerul Huda perbedaan berat pemidanaan itu wajar. Ia menilai, distribusi informasi lewat elektronik relatif lebih cepat dan covering yang amat luas. Lain halnya dengan cetak yang relatif memakan waktu dan luas sebaran informasi terbatas. “Internet bisa menyebar tak terbatas. Efek dari penyebaran yang tak terbatas itu kan juga lain,” jelas Chaerul.

Chaerul menambahkan, untuk menjerat pidana terhadap pers yang menyebar informasi lewat jaringan elektronik, asas yang berlaku tetap lex specialis derogat legi generalis. UU Pers, menurut Chaerul, masih tetap merupakan aturan khusus untuk memidanakan kesalahan yang dilakukan oleh pers.

(NNC)

Hukum Online, [9/4/08]

Salam Kemerdekaan Pers!

Lembaran baru tahun 2008 dinodai tindak kekerasan terhadap jurnalis. Seorang jurnalis Sumut Pos, Yusrizal, menjadi korban pemukulan oleh setidaknya 5 (lima) petugas keamanan kediaman Walikota Medan, Abdillah. Pemukulan atas Yusrizal di kediaman Abdillah, Jalan Perak, terjadi Rabu, 2 Januari 2008, sekira pukul 21.00 WIB, sesaat setelah Yusrizal mengambil gambar kediaman Abdillah. Yusrizal dipukuli di depan istrinya. Saat bersamaan pula, jurnalis Sindo, Rinaldi, diperlakukan kasar oleh petugas yang sama (dicekik dan dimaki-maki) .

Yusrizal ditugaskan redaksi kantornya untuk memotret suasana kediaman pribadi Abdillah, pasca ditahannya Abdillah oleh KPK di Jakarta dalam kasus korupsi. Atas permintaan itu, Yusrizal kemudian datang ke kediaman Abdillah. Namun saat memotret, dia didatangi petugas keamanan rumah Abdillah dan kemudian kameranya diambil, kemudian dipukuli.

Yusrizal saat ini terbaring lemah di Rumah Sakit Methodist di Jl Thamrin Medan. Dia terpaksa menjalani opname dan kondisinya saat ini masih lemah. Menurut dokter, Yusrizal mengalami penyempitan saluran pernafasan karena penganiayaan itu.

Tindakan kekerasan terhadap jurnalis adalah cara-cara premanisme yang merupakan tindakan pidana dan pelanggaran hukum, sebab jurnalis dalam kegiatan jurnalisnya dilindungi UU.

Karena itu, AJI Medan menyatakan sikap:
1. MENGECAM KERAS aksi pemukulan yang dilakukan 5 ( lima ) pengawal Walikota Medan Abdillah atas jurnalis Sumut Pos, Yusrizal dan perlakuan kasar atas jurnalis Sindo, Rinaldi.

2. MEMINTA POLTABES MEDAN serius menangani aksi kekerasan itu, dan memandangnya sebagai upaya penghalangan kerja jurnalistik sebagai mana diatur dalam UU no.40 tahun 99 tentang Pers pada Pasal 18 ayat 1: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).”

3. MENGHIMBAU masyarakat untuk memahami kerja jurnalistik yang sejatinya merupakan perwujudan dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Bila jurnalis dihalang-halangi, hal itu berarti menghalangi pula hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Kami juga akan mendukung sepenuhnya Harian Sumut Pos untuk melaporkan hal tersebut ke polisi agar kejadian serupa tidak terulang lagi pada media massa cetak maupun elektronik di Sumatera Utara.

Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat demi tegaknya kebebasan pers dalam mengungkap kebenaran.

Medan, 3 Januari 2008

Onny Kresnawan
Koord. Divisi Advokasi AJI Medan

Tembusan:
1. Kapolda Sumut
2. Gubernur Sumut
3. Kapoltabes Medan
4. AJI Indonesia
5. Dewan Pers
6. Media Pers
7. Organisasi Jurnalis (PWI, IJTI, PWI – Reformasi, KOWRI, MPC)

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menutup tahun 2007 dengan keprihatinan mendalam terhadap situasi kebebasan pers di tanah air. Ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis di berbagai wilayah, bersamaan dengan kecenderungan upaya kriminalisasi terhadap jurnalis oleh aparat pemerintah maupun warga masyarakat.

Pada satu sisi, AJI bersyukur karena publik semakin menyadari hak-hak informasinya. Kritik terhadap kesalahan pemberitaan pers berjalan seiring dengan tuntutan publik akan pers yang profesional dan mengedepankan etika jurnalistik. Masyarakat sudah mampu membedakan mana pers yang profesional-beretika dengan pers yang ngawur dan mengabaikan etika. Pada bagian ini, sudah sepatutnya komunitas pers, termasuk organisasi media dan organisasi jurnalis di manapun, berbenah diri dengan meningkatkan standar kompetensi jurnalistiknya, termasuk dengan memenuhi kesejahteraan para pekerjanya secara memadai.

Pada sisi lain, sikap kritis publik dan pemerintah terhadap pers yang berlebihan berpotensi mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yakni kebebasan pers dan hak publik atas informasi, seperti dijamin Konstitusi. Ancaman terhadap pers bukan lagi berbentuk bredel atau sensor seperti pada zaman Soeharto, melainkan ancaman pemidanaan dan pemenjaraan terhadap pekerja media. Jika dibiarkan, ancaman kriminalisasi pers ini akan menjadi momok baru yang membuat para jurnalis tidak bisa lagi menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai amanat Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

AJI juga mencatat adanya upaya pembelokan isu sistematis yang menyerang integritas wartawan Majalah Tempo Metta Dharmasaputra karena yang bersangkutan berhasil membongkar manipulasi pajak PT Asian Agri lewat liputan investigasinya. Penyebarluasan print-out pesan pendek (sms) yang seharusnya berklasifikasi rahasia, merupakan sebentuk ancaman atas pekerjaan profesional seorang jurnalis sekaligus merupakan pelanggaran langsung atas Undang-Undang Telekomunikasi.Sayangnya, kepolisian yang merupakan pihak pertama pemohon salinan sms kepada PT Telkom sama sekali tidak berbuat apa-apa atas pelanggaran undang-undang tersebut.

Peta Kekerasan Pers 2007

Sepanjang Januari – Desember 2007, AJI mencatat 75 kasus kekerasan terhadap pers di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya (2006), yakni 53 kasus. AJI juga mencatat propinsi/kota yang paling berbahaya bagi jurnalis (2007) adalah Jakarta (17 kasus), Jawa Timur (14 kasus), Jawa Barat (10 kasus), disusul Propinsi Aceh (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut) 8 kasus kekerasan. Pada 2006, di Jakarta tercatat
ada 16 kasus kekerasan, Jawa Timur 7 kasus, dan Jawa Barat 6 kasus.

Khusus masalah kriminalisasi terhadap pers, AJI mengecam sikap sejumlah aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, yang melakukan penyidikan kasus pers tanpa melibatkan Dewan Pers (DP) sebagai pengadilan etik jurnalistik tertinggi dalam komunitas pers.

AJI juga menyesalkan sikap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) yang menerapkan “pasal-pasal karet delik pers” dari Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun KUH Perdata dalam menangani sengketa pemberitaan pers. Padahal, sesuai amanat Undang Undang Pers, setiap keberatan terhadap pemberitaan pers tersedia mekanisme hak jawab, hak koreksi, mediasi oleh Dewan Pers, pengadilan etik oleh organisasi jurnalis, sebelum akhirnya sampai ke wilayah hukum.

Pada 2007, AJI mencatat ada sejumlah kasus kriminalisasi pers yang menarik perhatian publik serta dunia internasional. Antara lain; pengadilan atas kolumnis Koran Tempo, Bersihar Lubis, yang kini diadili di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat; pengadilan Pemimpin Tabloid Investigasi Eddy Sumarsono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; pemenjaraan mantan Pemimpin Umum Radar Jogja Risang Bima Wijaya, dan Pemimpin Redaksi Tabloid Oposisi, Medan, Dahri Uhum Nasution. Para jurnalis itu umumnya dihadapkan pada pasal “pencemaran nama baik” dan “kejahatan menyerang kehormatan”,
yang secara zaman sudah tidak layak digunakan karena merupakan aturan hukum peninggalan kolonial Belanda.

Secara internasional, sebenarnya Indonesia sudah masuk ke dalam negara “demokrasi penuh” dengan keberhasilan menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, aman dan transparan. Tapi situasi ini tidak didukung dengan iklim kebebasan pers yang masih menempatkan Indonesia sebagai negara “separuh demokratis” dengan indeks kebebasan pers yang masih buruk karena banyaknya kasus kekerasan serta pemidanaan terhadap pers (Sumber: Freedom House 2007 dan Reporters Sans Frontieres 2007). Sebagai anggota Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) yang bermarkas di Brussel, Belgia, dan pendiri Aliansi Pers Asia Tenggara (SEAPA) yang berbasis di Bangkok, AJI akan terus menjaga iklim kebebasan pers yang lebih baik dan berusaha menjamin adanya hak publik atas informasi tetap dipenuhi sesuai amanat reformasi dan Konstitusi.

Dengan ini AJI menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengecam kekerasan terhadap pers dan menolak setiap upaya kriminalisasi terhadap kebebasan menjalankan profesi jurnalistik, kebebasan mengeluarkan pendapat secara tulisan dan lisan, serta meminta segenap aparat pemerintah dan masyarakat agar lebih memahami tugas dan profesi jurnalistik yang sudah dijamin Undang Undang.

2. Menuntut pemerintah Indonesia, c.q Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Kejaksaan Agung (Kejakgung), serta Ketua Mahkamah Agung (MA), agar menggunakan kewenangannya mengusut berbagai tindakan kekerasan terhadap pekerja pers, menghentikan upaya pemidanaan terhadap jurnalis dan pers sebagai langkah konkret dalam menjaga demokrasi dan menjalankan amanat Konstitusi tentang hak informasi publik.

3. Mengajak segenap komunitas pers, termasuk perusahaan pers, organisasi pers dan jurnalis agar secara sungguh-sungguh meningkatkan standar profesi dan etika jurnalistik, serta memperhatikan standar kesejahteraan pekerja pers. AJI mengingatkan, pers yang profesional dan taat kode etik jurnalistik (KEJ 2006) akan mendapat dukungan publik, sehingga pers bisa menjalankan tugas dan profesinya lebih bebas. AJI juga mengajak segenap kalangan pers untuk melawan segala bentuk teror dan ancaman yang dapat
mencederai kebebasan pers dan profesi jurnalistik.

Jakarta, 28 Desember 2007

Heru Hendratmoko Eko Maryadi
Ketua Umum Koordinator Divisi Advokasi

Isu perburuhan dinilai kurang mendapatkan perhatian, utamanya dari media. Padahal, jika tak muncul ke permukaan melalui pemberitaan media, isu-isu semacam ini kerap diabaikan. Peliputan media yang menyangkut isu perburuhan sangat berharga untuk mengetuk kesadaran pengusaha dan penentu kebijakan agar lebih memperhatikan kepentingan mereka. Oleh karena itulah, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), American Centre for International Labour Solidarity (ACILS) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES) menyelengarakan “Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan”

PERSYARATAN

1. Lomba ini terbuka bagi setiap orang yang berprofesi sebagai jurnalis di media cetak, online, radio dan televisi.

2. Tulisan yang dilombakan berbentuk reportase/feature/berita analisis

3. Tulisan telah dipublikasikan di media cetak, media online, radio dan televisi, pada Januari 2007 hingga Januari 2008

4. Setiap peserta bisa mengirimkan maksimal dua (2) karya untuk dilombakan

5. Materi dikirim dalam bentuk:

a. Cetak dan online – Fotokopi atau kliping naskah

b. Radio – Script naskah dan materi audio dalam format CD

c. Televisi – Script naskah dan materi audio visual dalam format DVD

6. Materi paling lambat diterima oleh Sekretariat AJI pada 5 Februari 2008.

7. Pengiriman materi disertai fotokopi kartu pers

PENILAIAN

Unsur-unsur yang dinilai: pemilihan tema, perspektif, dan kedalaman serta gaya tulisan

DEWAN JURI

Wartawan senior media cetak, radio, televisi, serta perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), American Centre for International Labour Solidarity (ACILS) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES), dan International Labour Organization di Jakarta

HADIAH (untuk masing-masing kategori)

Total hadiah yang akan diberikan sebesar Rp 22.500.000 untuk tiga (3) pemenang

PENGUMUMAN DAN PENERIMAAN HADIAH

Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pengumuman dan penerimaan hadiah akan diselenggarakan pada bulan Maret 2008.

PENGIRIMAN NASKAH

Materi dikirimkan melalui pos atau kurir ke Sekretariat AJI Jl. Kembang Raya No. 6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420. Telp. 021-3151214 Faks. 021-3151261 atau melalui e-mail ke sekretariat@ajiindonesia.org, atau sekretariatnya_aji@yahoo.com.

Informasi lebih lanjut, hubungi: Judith [judithkristi@yahoo.co.id] HP 0813-19100993

Menjelang tutup tahun 2007, kekerasan terhadap jurnalis yang sedang bekerja terus bermunculan. Bulan lalu, kekerasan menimpa jurnalis Jawa Pos (Farouk Arnaz) oleh salah seorang polisi dari Unit Narkoba Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya, kekerasan juga dilakukan oleh Kapolres Depok terhadap beberapa jurnalis di Depok Town Square. Di penghujung Desember ini, kekerasan itu kembali terjadi lagi.

Kamis pekan ini (20/12), sejumlah jurnalis yang sedang bekerja dikeroyok di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelakunya ialah sekelompok orang tak dikenal yang kalap karena peti kemasnya diperiksa oleh aparat. Menurut <http://Detik.com> Detik.com, jumlah mereka diperkirakan lebih dari seratus orang. Mereka menyerang aparat bea cukai, polisi, dan jurnalis yang sedang bersama-sama membongkar peti kemas tersebut.

Para jurnalis sempat diamankan ke markas Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3). Namun massa masih mengejar para jurnalis sehingga jurnalis kembali dievakuasi ke kantor Bea Cukai.

AJI Jakarta masih berupaya memastikan jumlah jurnalis yang mengalami kekerasan dalam peristiwa itu. Sementara ini, jurnalis yang tercatat mengalami kekerasan serius ialah cameraman televisi Indosiar Haris Nordin, dan seorang jurnalis dari Trans 7 yang identitas lengkapnya masih didata oleh AJI Jakarta.

AJI Jakarta sangat menyesalkan peristiwa ini. Ini bukti bahwa kekerasan masih mengancam kerja jurnalis. Bahwa massa sangat beringas sehingga dua kali menyerang jurnalis adalah bukti lemahnya aparat kepolisian dalam mengamankan jurnalis.

Karena itu, AJI Jakarta menuntut:

1. Polisi mengusut tuntas peristiwa penyerangan tersebut termasuk menangkap aktor dibalik massa yang mengeroyok tersebut.

2. Polisi menangkap para pelaku penyerangan dan mengadilinya sesuai hukum pidana karena telah melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain.

3. Ganti rugi atas kerusakan kamera dan kerusakan lain yang timbul dari penyerangan tersebut. Ganti rugi ditanggung secara tanggung renteng oleh pelaku dan orang yang berada di balik massa tersebut.

Jakarta, 21 Desember 2007

Koordinator Advokasi AJI Jakarta

Umar Idris

Informasi: 83702660

(19 Desember 2007)

“Terhadap pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran”. Membaca Pasal 4 Ayat 5 RUU Pers versi pemerintah ini, kita segera menduga pemerintah telah bersikap konstruktif dan proporsional terhadap kebebasan pers. Pemerintah telah sadar untuk melindungi hak-hak publik atas informasi, berbagai pembatasan terhadap prinsip-prinsip kebebasan media harus dihapuskan.

Namun, ketentuan itu terasa basa-basi belaka karena pada ayat berikutnya, pemerintah tetap menghendaki pemberlakuan bredel, sensor, dan larangan siaran untuk “pers yang memuat berita atau gambar atau iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar-umat beragama dan atau bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat dan atau membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional”.

Dengan kata lain, sensor dan bredel tetap bisa diberlakukan dengan alasan-alasan yang sangat luas dan multitafsir. Apa yang dimaksud dengan “merendahkan martabat suatu agama”, “mengganggu kerukunan hidup antar-umat beragama”, “bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat”, atau “membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional” sebagai alasan untuk memberlakukan sensor, bredel, dan pelarangan siaran? Siapa yang berhak menjatuhkan klaim pelanggaran atas hal-hal tersebut?

Pada masa lalu, media sering dipojokkan, koran dilarang terbit, wartawan diinterograsi polisi karena klaim-klaim serupa. Klaim yang secara sepihak dilakukan oleh aparatus resmi untuk membungkam media-media kritis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Dalam konteks inilah rencana amandemen UU Pers justru menimbulkan potensi ancaman bagi kontinuitas iklim kebebasan pers di Indonesia.

RUU Pers

RUU Pers yang sejauh ini beredar mengindikasikan bahwa pemahaman atau cara pandang pemerintah terhadap kebebasan pers belum sepenuhnya berubah. Pemerintah masih melihat pers dari sisi partikular pihak yang merasa menjadi sasaran kritik pedas media massa.

Maka, respons yang muncul pun sangat partikular: bagaimana mengontrol dan mereduksi kebebasan media. Politik kebijakan pemerintah di bidang media dan komunikasi tidak benar-benar berlandaskan pada suatu imperatif untuk menciptakan ruang publik yang berkualitas, tetapi lebih didasarkan pada rasionalitas strategis untuk menundukkan dan mengarahkan praktik bermedia sesuai dengan kepentingan pemegang kekuasaan.

Rasionalitas strategis ini menjelaskan mengapa dalam RUU Pers itu pemerintah terlalu banyak mengusulkan pembentukan “peraturan pemerintah” untuk mengatur berbagai masalah yang sudah diatur dalam UU Pers. Bahkan, persoalan hak jawab dan hak koreksi pun hendak diatur dengan “peraturan pemerintah” (Pasal 5 Ayat 4).

Rencana kebijakan dan pernyataan-pernyataan tendensius pejabat pemerintah terhadap media selama ini juga menunjukkan absennya pemahaman tentang universalitas nilai-nilai kebebasan pers. Pemerintah tidak menyadari bahwa membatasi kebebasan pers sama artinya dengan membatasi hak-hak publik atas informasi dan komunikasi yang deliberatif, dan ini berarti melanggar hak asasi manusia dan perintah konstitusi. Jika kebebasan pers disubordinasikan, publiklah yang paling dirugikan karena kehilangan sarana untuk mengevaluasi proses penyelenggaraan kekuasaan.

Pemerintah juga cenderung menggeneralisasi semua media sebagai kurang berkualitas dan kebablasan dalam mempraktikkan kebebasan pers. Apakah media-media berkualitas harus diperlakukan secara sama dengan media-media yang tidak profesional dan suka menyebarkan berita bohong? Lagi pula, Dewan Pers lebih patut mengurusi masalah ini daripada pemerintah secara langsung.

Ancaman

Bicara tentang ancaman terhadap institusionalisasi kebebasan pers, bukan hanya RUU Pers yang mesti diperhatikan, tetapi juga RUU KUHP, RUU Kerahasiaan Negara, RUU Intelijen, RUU Antipornografi, dan lain-lain. Pasal-pasal “penertiban” atas ranah kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi dalam berbagai RUU ini mengancam eksistensi kebebasan pers.

Berbagai RUU itu mengedepankan konstruksi negatif tentang ide-ide kebebasan. Kebebasan dikonstruksi sebagai sesuatu yang abnormal, anarki, dan kontraproduktif bagi tertib sosial. Kebebasan dipersepsikan sebagai nilai yang diimpor dari luar. Padahal, berulang kali para founding father secara eksplisit menggunakan term kebebasan itu pada konstitusi kita. Konstitusi kita mengakui kebebasan sebagai bagian dari harkat-martabat manusia Indonesia.

Berbagai RUU itu juga cenderung meremehkan kemampuan masyarakat dalam mengatur dirinya sendiri, dalam menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Lalu pemerintah menganggap diri lebih tinggi dari masyarakat dan berhak mengatur semua hal. Terabaikan prinsip bahwa negara secara hakiki berfungsi untuk melengkapkan apa yang kurang dalam kemampuan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri (Magnis Suseno, 2003). Fungsi negara adalah subsidier dan tidak perlu mengintervensi begitu banyak aspek kehidupan publik.

Gerakan reformasi telah berusaha mengembalikan ranah kebebasan berekspresi dan kebebasan pers sebagai bagian dari dunia kehidupan (lebenswelt) yang relatif bebas dari intervensi sistem dan sepenuhnya dideterminasi oleh mekanisme-mekanisme publik. Namun, melalui agenda politik legislasinya, pemerintah berusaha mengintegrasikan kembali ranah kebebasan itu ke dalam sistem kekuasaan dengan matra utama birokratisasi dan regularisasi.

===========================================================
Hal: Undangan Mengikuti Sekolah Serikat Pekerja Media Sesi X

Kepada Yth:
Kawan-kawan pekerja media/
pengurus serikat pekerja media
di Tempat

Salam solidaritas,

Salah satu hak serikat pekerja berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh adalah mewakili dan membela anggotanya dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Serikat bisa berperan sejak perkara masih berada pada tingkat bipartit, diajukan ke Disnaker, hingga bergulir ke Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI). Sayangnya,peran serikat, terutama ketika harus beracara di PHI, masih kerap digantikan oleh para lawyer umum.

Untuk meningkatkan peran dan kecapakapan serikat dalam masalah ini, Sabtu, 5 Januari 2008, AJI Jakarta akan menggelar sekolah sesi X dengan tema “Beracara di Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI).” Dalam sesi
ini akan dibahas seluk-beluk beracara di PHl, termasuk strategi dan teknik saat harus beracara. Pemateri dalam sesi ini adalah Hendrayana, SH, DirekturEksekutif LBH Pers. Sekolah kembali akan dilaksanakan di Kantor AJI Jakarta Jl. Prof. Dr. Soepomo Kompleks BIER No. 1 A, Jakarta, pukul 10.00 WIB.

Karenanya kami mengundang kawan-kawan pekerja media dan pengurus serikat pekerja media untuk mengikuti sesi ini. Bagi kawan-kawan yang bersedia, mohon melakukan konfirmasi via email ke: ajijak@cbn.net.id atau telepon ke 021-83702660, 021-71100685, atau sms ke 08125245478 (Aditya Heru Wardhana) atau 08155517333 (Wiwin)

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan keikutsertaannya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Desember 2007

Persatuan bagi pekerja media!

Winuranto Adhi

Koordinator Divisi Serikat Pekerja

Hari ini di Balai Sidang Jakarta, untuk kedua kalinya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Badan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Anak, UNICEF, menyerahkan “Penghargaan AJI-UNICEF untuk Karya Jurnalistik Terbaik tentang Anak”. Pada tahun 2006, ketika penghargaan ini diberikan untuk pertama kalinya oleh AJI dan UNICEF, penghargaan hanya diberikan untuk media cetak. Memasuki tahun yang kedua, penghargaan diberikan untuk karya jurnalistik terbaik yang mengangkat isu tentang anak, baik di media cetak, radio maupun televisi.

Dewan juri yang terdiri dari praktisi media cetak, radio dan televisi serta pemerhati hak anak memutuskan Ahmad Nurhasim (Harian Jurnal Nasional), Angela H Wahyuningsih (Majalah Femina) dan Aries Kelana (Majalah Gatra) sebagai pemenang pertama, kedua dan ketiga untuk kategori media cetak. Peraih penghargaan untuk karya jurnalistik di radio adalah Fariansyah (KBR 68H), Sri Lestari (KBR 68H) dan Suryawijanti (KBR 68H) masing-masing sebagai pemenang pertama, kedua dan ketiga. Sedangkan Toni Tjahjono (RCTI), Aderia (Trans TV) dan Dulhadi (RCTI) memenangi kompetisi untuk kategori televisi.

Selain menerima sertifikat penghargaan dari UNICEF dan AJI, para penerima penghargaan juga menerima hadiah uang sebesar Rp 6.500.000 untuk setiap pemenang pertama, Rp 5.000.000 untuk pemenang kedua, dan Rp 4.000.000 untuk pemenang ketiga, serta asuransi jiwa dengan pertanggungan sebesar Rp 50.000.000. Hadiah ini berasal dari mitra corporate UNICEF: Commonwealth Life, Mayora, dan BCA.

Dr. Gianfranco Rotigliano, Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia mengatakan, “Melalui penghargaan tahunan ini UNICEF ingin memberi peluang dan dorongan kepada para insan media untuk membuat karya-karya jurnalistik mengenai anak, menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme investigatif yang handal, mendidik masyarakat luas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan anak, sekaligus juga beradvokasi bagi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih baik.”

Panitia seleksi menerima 110 karya jurnalistik yang mengangkat isu tentang anak. Karya-karya tersebut berasal dari berbagai media di tanah air. Heru Hendratmoko, Ketua Umum AJI Indonesia menggatakan saat ini telah banyak reporter dan editor yang peka terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan pemberitaan tentang anak. “Jadi tidak hanya sebatas meliput dan menyebarluaskan kepada publik tanpa prespektif sama sekali, ” kata Heru Hendratmoko.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Muhammad Nuh, menyambut baik diselenggarakannya penghargaan ini. ” Diharapkan dapat mendorong semangat bagi jurnalis baik dari media cetak, radio maupun televisi untuk terus meningkatkan kualitas karyanya,” kata Nuh. Selain itu, kata Nuh, juga untuk menyebarluaskan gagasan yang berpihak kepada masa depan anak.

UNICEF dan AJI berkomitmen untuk memberikan penghargaan ini setiap tahun untuk mendorong minat wartawan dan produser untuk mengangkat isu-isu tentang anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: Rach Alida Bahaweres, Divisi Perempuan AJI Indonesia, telp. 081330392480 atau UNICEF: Kendartanti Subroto, Communication Specialist, telp. 0818 913 620

“Ke depan, perlu menumbuhkan adanya saling percaya antara `stakeholders` sehingga energi tidak habis untuk saling mencurigai,” kata Nuh didampingi jajaran Dirjen Depkominfo dalam jumpa pers akhir tahun Depkominfo di Kantornya di Jakarta, Jumat (28/12).
Nuh mengungkapkan hal tersebut karena saat ini masih ada kekhawatiran dan kecurigaan dari sebagian kalangan pers bahwa pemerintah akan merevisi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Hal tersebut terbukti dengan masih adanya tulisan di media massa yang mengungkapkan munculnya UU Pers yang tidak demokratis atau membredel kebebasan. Dia menegaskan kembali bahwa pihaknya tidak akan melakukan revisi UU Pers apalagi untuk membatasi kebebasan pers.

“Tidak akan ada UU Pers yang sifatnya membredel. Sampai saat ini kita belum pernah mengutak-atik RUU Pers. Depkominfo belum pernah membahas secara departemensial RUU Pers itu,” katanya. Nuh menegaskan agar semua semua komponen bangsa untuk mengkonvergensikan pemikiran demi memajukan negara ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara menegaskan, pihaknya akan menolak dimasukkannya poin yang mengarah pada upaya pembredelan pers dalam revisi terhadap UU Nomor 40/1999.

“Saya tidak menolak revisi UU Pers, tapi Dewan Pers akan menolak jika revisi itu memasukkan poin atau pasal-pasal untuk membredel dan mengatur kebebasan pers,” kata Leo di Bengkulu, Senin (3/7).

Ia menjelaskan, revisi UU Pers yang mengarah ke pembredelan media tidak sesuai dengan kemerdekaan pers yang sedang berjalan. Menurut dia, memang UU Nomor 40/1999 masih perlu disempurnakan sebab masih ada beberapa kelemahan, namun ada juga kelebihannya, revisi hendaknya lebih menyempurnakan agar kehidupan dan kebebesan pers lebih terjamin.

Dia mengatakan, jangan sampai revisi UU Pers justru mematikan kehidupan pers dan akan mengembalikan pers Indonesia kembali ke masa lalu.

Ia menyatakan, upaya untuk mencegah revisi terhadap UU Pers tidak bisa dilakukan karena tidak ada pasal yang menjadi payung hukum dalam UUD dan hal itu menjadi kelemahan sehingga setiap saat manakala DPRD atau menghendaki perubahan, tetap bisa dilakukan.

Leo menegaskan, Dewan Pers tidak menolak revisi, tapi revisi itu harus dilakukan secara rasional dan tetap mendengarkan aspirasi masyarakat pers yang perannya sangat besar dalam kehidupan demokrasi di tanah air. (WD)

“Bagi AJI mengenai PKB ini memang agenda yang cukup penting, karena perumusan PKB ini merupakan kampanye AJI sejak 1997 untuk mendorong SP-SP. Ini tidak mudah karena sebagian besar media kita tidak mempunyai SP. Ini sempat prematur karena tidak bisa menembus media2 yang ada. Istilah pekerja sering diasosiasikan dengan ”kiri”. Perusahaan2 yang kurang welcome dengan SP sebenarnya mempunyai kekhawatiran terhadap SP. Ini menjadi tugas AJI dan SP yang lain untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada perusahaan2 media bahwasanya SP bisa menjadi wadah motivator para pekerja,” ujar Abdul Manan.

Lebih lanjut Abdul Manan berharap jika PKB ini selesai akan kami sosialisasikan, khususnya pada media yang sudah mempunyai SP. Ini menyangkut kerja jurnalis.

Dalam debat publik kali ini yang menjadi moderator adalah Misbach G. sebagai praktisi hukum. Misbach menjelaskan PKB versi AJI adalah sebuah rangkaian perjalanan yang dilakukan oleh AJI mulai dari kampanye SP sampai pada membuat PKB ini.

Presentasi PKB versi AJI dilakukan oleh tim perumus dari PKB ini yaitu Jay Waluyo dan Setriyarsa. Menurut Jay, ”PKB ini sebenarnya adalah upaya untuk melindungi hak2 pekerja. Di Indonesia ini belum ada lembaga yang khusus mengawasi proses pengupahan sehingga banyak pelanggaran yang terjadi dan dibiarkan begitu saja. Dari tim kecil kemarin yang mencoba merumuskan PKB, setidaknya sudah berupaya untuk melindungi hak2 pekerja yang disesuaikan dengan UU Pekerja. Jika utuh disamakan dengan UU Pekerja juga akan merugikan pekerja. Masih banyak hal yang tentunya sama2 kita perjuangkan bersama, setidaknya ada posisi yang berimbang dengan manajemen”.

Lebih lanjut menurut Jay, ”pasal-pasal yang menjadi andalan dalam PKB ini adalah Bab I, pasal I-poin 6, Bab I, pasal I-poin 8, sudah kita atur sedemikian rupa, poin 9 dan poin 11, kita mencantumkan jam kerja yang jelas. Bab I, pasal I-poin 13, tentang upah. Bab III pasal 16, Bab IV pasal 18, mengenai tunjangan, Bab V pasal 26 mengenai program pensiun dan tentang ombudsman pada bab terakhir”.

Setriyarsa juga menambahkan bahwa konsep awal draft PKB ini adalah untuk pekerja pers mengetahui hak-hak mereka di perusahaan. ”Dengan PKB ini setidaknya bisa memberikan panduan bagi teman2 kita di media mengenai hak2 mereka,” ujarnya.

Dari hasil presentasi tersebut AJI mendapatkan tanggapan dari Kepala Personalia Tempo Inti Media, Retno Effendi. Menurut Retno menyikapi mengenai konsekuensi anggaran dan hukum perusahaan serta ketentuan mengenai pasangan dan pengertian keluarga. Selain itu juga berlangsung diskusi dengan masukan dari undangan.

Dari Pertemuan tersebut ada beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers Versi AJI:
1. Harus ada klasifikasi dan peraturan tentang modal usaha bagi setiap orang yang ingin terjun ke bisnis pers.
2. Dunia pers harus dikelola oleh orang yang memahami jiwa pers itu sendiri.
3. Pendiri perusahaan pers haruslah merupakan orang pers,
4. Selama ini, kita tidak menyiapkan cara bagaimana menghadapi masalah etika secara utuh.
5. Seharusnya tidak boleh ada celah yang memungkinkan orang menjadi jurnalis amplop.
6. Asosiasi profesi misalnya, seharusnya bisa melakukan screening untuk jurnalis agar jurnalis tidak menerima amplop dan melakukan pelatihan-pelatihan jurnalistik dan pengembangan kapasitas SDM.
7. Kurang ada keterkaitan antara regulasi-regulasi dengan teknis kerja jurnalistik di lapangan. Seharusnya regulasi-regulasi ini benar-benar memperhatikan aktivitas-aktivitas jurnalis dan pers dalam penggalian berita di lapangan.
8. Banyak hal-hal yang berkembang saat ini di dunia pertelevisian yang terkait dengan persoalan etika. Misalnya tentang hidden camera (kamera tersembunyi). Aturan KPI menyebutkan bahwa penggunaan kamera tersembunyi itu harus dengan ijin narasumber. Kita justru menggunakan kamera tersembunyi untuk mendapatkan informasi di tempat-tempat yang belum terang dan ada indikasi ketidakberesan sedang terjadi.
9. Ada kecenderungan dewan pers tidak netral terutama dalam hal-hal yang terkait dengan pelanggaran etika. Seringkali Dewan Pers lebih mengedepankan kepentingan pemerintah.
10. Ada kecenderungan membuat dewan pers menjadi lembaga yang lebih kuat dengan menjadikannya sebagai lembaga negara. Tapi persoalannya disini adalah kalau Dewan Pers didanai melalui anggaran negara maka anggotanya harus dipilih melalui DPR lebih dulu. Ini juga mengkhawatirkan. Dan yang lebih merepotkan lagi, sekitar 70% media di Indonesia merupakan media yang menjalankan jurnalisme investigasi sebagai muatan beritnya, secara internal sebagian dari mereka memiliki aturan sendiri.
11. Masalah yang terbanyak datang dari aturan dari pemerintah. Selain itu, juga belum ada sertifikasi yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi jurnalis.
12. Harap diingat, bahwa industri pers tidak akan berkembang jika jurnalisnya tidak kuat.
13. Jika kita lihat saat ini, industri persnya tidak sehat. Dunia televisi misalnya, pada akhirnya hanya akan dipenuhi oleh sinetron-sinetron karena lebih mengedepankan keuntungan industrinya ketimbang idealismenya. Industrinya hanya makin sakit. Di sisi lain, aosiasi profesinya juga tidak ada yang kuat dan tidak mau kuat.
14. Kita harus belajar dengan orang kapitalis, jangan setengah-setengah. Dalam sistem kapitalis murni masih ada peraturan yang pro rakyat, mereka menentang dan menolak monopoli.
15. Kita sebetulnya punya mata yang lebih basah untuk melihat persoalan mengenai etika yang ditangani oleh Dewan Pers dan keputusan yang dijatuhkan oleh dewan pers. Tapi, beberapa putusan itu ditolak, ini mempengaruhi kredibilitas Dewan Pers. Sampai saat ini, kita masih belum punya lembaga yang dapat dipercaya untuk mengolah kasus-kasus yang selama ini masuk ke Dewan Pers.

Media Indonesia, 14 November 2007 dihadiri oleh Tim Redaksi Media Indonesia, Jurnalis senior Djaffar Assegaf, Sedangkan AJI diwakili oleh Sekretaris Jenderal Abdul Manan, Anggota pengurus AJI: Mujib Rahman, Willy Pramudya, Eko Maryadi, dan Office Manager Dian Silalahi

Dari Pertemuan tersebut ada beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers Versi AJI:
1. Jangan menutupi jalan pikiran dan terhenti pada prasangka bahwa Perubahan UU Pers pasti akan sangat tidak menguntungkan
2. Perubahan UU Pers ini kelihatannya hanya revisi sementara karena memang banyak kelemahannya.
3. Ini buku lama tentang kontroversi pers yang menyebutkan bahwa yang namanya negara demokrasi liberal harusnya juga sudah pindah, karena itu terjadi setelah revolusi berakhir, sehingga yang tertinggal adalah social resource flexibility (flesibilitas sumber daya sosial).
4. Dalam UU pers yang baru disebutkan tentang prinsip bebas aktif dengan tanggungjawab, karena pada prinsipnya jurnalis harus membangun tanggungjawab itu di dalam dirinya sendiri. Sehingga rasa tanggungjawab ini jelas jalurnya.
5. Kemudian tentang Dewan Pers. Sebetulnya dewan pers didirikan untuk saluran regulasi, sehingga masyarakat pers tidak perlu takut karena ada pimpinannya.
6. Dulu pers menjadi alat Menkokesra untuk mengatur berita, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang kita balik: kita pergunakan pers untuk mengangkat berita yang terjadi di tengah masyarakat.
7. Dewan pers mendapatkan anggaran Rp 13 miliar dari Kementerian Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo), tapi dia tidak berbuat apa-apa.
8. Tetapi yang paling penting kita ingin menghasilkan UU Pers yang modern dan memiliki jurnalis yang pintar. Karena itu pendidikan menjadi satu hal penting dalam dunia pers.
9. Kalau di Jerman, jerman itu menjadi anggota DJF (Dutche Jerman Feurbach). Mau menjadi jurnalis tidak gampang, mereka harus sekolah, kursus dan masuk organisasi DJF ini.
10. Selain itu perlu perfectional journalism. Serta jaminan asuransi, terutama ketika anda sudah berada dalam peliputan di wilayah konflik dan di daerah-derah berbahaya.
11. Persoalan moral dalam kerja jurnalistik juga sangat dalam artinya. Karena orang bekerja tidak hanya mengandalkan otak, tapi juga menyertakan hati nurani.
12. Problem berikutnya yang kita hadapi adalah: jurnalis yang bekerja di lapangan dituntut mempunyai kompetensi yang baik dalam pelaporan dan penulisan berita, tetapi dalam perjalanannya banyak keluhan yang masuk,
13. Menyarankan kepada asosiasi jurnalis seperti AJI agar bersikap lebih keras dan tegas menanggapi pelanggaran etika. Buatlah buku saku tentang masalah etika dan bagikan kepada jurnalis secara proaktif.
14. AJI harus memiliki peranan dalam mencoba paradigma jurnalisme kelompok (group journalism)

Dari pertemuan tersebut, ada beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers versi AJI yaitu:

1.      Lebih banyak pada keluhan-keluhan praktek, dan keluhan-keluhan ini tanggungjawab kita sebagai warga.

2.      Merumuskan konsepsi-konsepsi jurnalis itu sendiri memang tidak gampang.

3.      Boleh ada rahasia (untuk menjaga hak-hak nara sumber), tapi  harus ada klasifikasi dan ada pembatasan waktu

4.      Akan ada perdebatan pada suatu soal tanggungjawab hukum. Kalau kasus di temukan kalau menurut uu pers itu kan pertanggungjawaban fiktif.

5.      Harus ada klausul yang menetapkan bahwa hal-hal yang akan digunakan oleh pers berkaitan dengan kegiatan apa saja harus di minta pertanggungjawabannya 

6.      Pers harus didorong untuk melakukan hal tersebut dengan campur tangan minimal dari pemerintah, bila perlu tanpa ada campur tangan sama sekali jika kita dapat mengandalkan fungsi self relgulatory body

7.      Perlu dipikirkan bagaimana melahirkan UU Pers yang berwibawa yang dihasilkan oleh masyarakat pers sendiri, yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan jurnalis dan pers. Ada kekhawatiran bila ada campur tangan pemerintah, maka itu bisa membahayakan kebebasan pers yang sudah diperjuangkan sejak lama.  Satu pasal saja yang tidak berpihak pada pers bisa berdampak besar terhadap nasib kebebasan pers.

8.      Ada juga kekhawatiran bahwa UU Per itu dibuat oleh kelompok-kelompok Islam yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan situasi Indonesia yang majemuk.  Padahal itu sebenarnya hanya dampak lantaran masyarakat pers sendiri tidak bisa membuat aturan yang bisa mengeliminir hal seperti itu.

9.      Prinsipnya adalah mengatur diri sendiri, tapi juga ada semangat membangun lembaga pers yang berwibawa.  Dan proses ini harus terus dikawal oleh masyarakat pers sendiri.

10.  Bila perusahaan pers-nya sudah memiliki kewibawaan, maka kita bisa membuat kesepakatan dengan pemerintah yang biasanya kerap tidak rela adanya pers bebas.

11.  Kalau mendengarkan pendapat Rudi Satrio, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, dia membedakan antara de facto lex spesialis dan de jure lex spesialis.  Kita tidak mungkin mengadopsi KUHP di dalam UU Pers, hanya agar UU Pers dikatakan lex spesialis.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers versi AJI yaitu:

1.      Adanya lembaga training center untuk jurnalis yang tidak harus ada di media

2.      Pendekatannya pada kompetensi jurnalis

3.      Penting untuk memiliki organisasi profesi yang berwibawa

4.      Perlu ada penambahan kewenangan Dewan Pers dalam hal kompetensi jurnalis

5.      Dewan Pers harus bertindak sebagai public complaint comission

6.      Jika Dewan Pers mengeluarkan sertifikasi, maka itu harus dipandang sebagai bagian dari membela kepentingan masyarakat

7.      Harus dibuka kemungkinan untuk pemilihan anggota Dewan Pers melalui DPR

8.      Putusan Dewan Pers yang tidak dihormati akan mempengaruhi kredibilitas Dewan Pers

9.      Denda maksimal yang terbatas juga tergantung pada kemampuan perusahaan

10.  Pekerjaan pers bersentuhan dengan persoalan di masyarakat

11.  Pasar tidak 100% mencerminkan masyarakat yang sudah dewasa

12.  UU Pers harus bisa mencerminkan hal-hal ideal yang ada di masyarakat

13.  Penanganan kasus pers dalam kerangka adanya kesalahan yang dilakukan oleh pers

14.  Media harus membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa pers

”Untuk isu SP menjadi satu tawaran, SP tetap menjadi bagian dari perjuangan AJI Indonesia atau perlu membentuk suatu organisasi SP khusus. Federasi merupakan suatu konsersium untuk kita. Itu tawaran yang akan didiskusikan dalam workshop ini,” ujar Heru Hendratmoko, Ketua Umum AJI Indonesia.

Hadir dalam workshop adalah Ami dari Free Voice dan Mark Visch dari Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) serta kepada  Iskandar selaku Direktur Lembaga Hubungan Industrial yang mewakili Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menurut Mark Visch SP tidak akan bisa berjalan tanpa adanya asosiasi profesional terlebih dahulu dan sebaliknya. ”SP akan membutuhkan uang dalam segala aktifitasnya dan tanpa SP anda akan lebih leluasa dibandingkan tanpa SP. Dukungan dari publik lebih dari sekedar tiket menjadi suatu keberhasilan,” tambah Mark.

Selain itu juga hadir perwakilan dari beberapa forum karyawan media yang ada di Indonesia, diantaranya Forum Karyawan SWA, Smart FM, dan Majalah Tempo dan peserta yang hadir adalah perwakilan dari AJI-AJI Kota.

Dari Pertemuan tersebut ada beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers Versi AJI:

• Ada kecenderungan untuk saling menyerang antara industri televisi dan cetak seperti pada kasus UU Penyiaran
• Advokasi terhadap UU Pers bisa maju jika ada kesepakatan bersama antara industri televisi dan cetak
• Harus membangun persepsi masyarakat bahwa gerakan ini bukan berarti jurnalis kebal hukum
• Dewan Pers harus lebih mewakili masyarakat
• Industri televisi lebih hati-hati (prudent) dalam pemberitaan, tetapi berarti aman dalam hal pencemaran nama baik
• Dalam MNC ada training reguler yang diikuti oleh semua orang dan dilakukan secara berkesinambungan
• Hak atas informasi penting untuk dimasukkan dalam RUU Pers
• Kepemilikan silang tidak menjadi masalah sepanjang tidak ada tekanan untuk kebijakan redaksi
• Pengaturan kepemilikan silang sebaiknya tidak mengikuti UU Penyiaran
• Pengaturan kepemilikan silang sebaiknya diserahkan pada mekanisme pasar karena media yang punya integritas akan lebih mudah diterima pasar

Kepada Yang Terhormat

Bapak/Ibu

di Tempat

Perihal: Undangan Diskusi Terbatas untuk Membahas Isu & Agenda Strategis Media

Salam Demokrasi!

Kita semua memahami bahwa eksistensi media ataupun pers adalah bagian yang tak terpisahkan bagi demokrasi di Indonesia. Namun, meskipun telah ada sejumlah UU (tentang pers dan penyiaran) maupun regulator yang dibentuk sejak awal era reformasi, kita juga tahu bahwa tidak serta-merta tantangan yang berkaitan dengan media, khususnya kebebasan pers, telah hilang sama sekali.

Bagaimanapun terdapat sekian banyak kepentingan yang secara langsung maupun tidak hendak mempengaruhi media. Ada kepentingan kekuasaan politik, modal, pekerja media maupun publik – yang sering terpinggirkan.

Untuk memahami berbagai isu kontemporer dalam dunia media, yang terkait dengan konteks demokratisasi di Indonesia, serta untuk membahas sejumlah agenda strategis yang telah dan baru akan dirumuskan oleh sejumlah stakeholders media, kami bermaksud mengundang Anda dalam acara “Diskusi Terbatas untuk Membahas Isu & Agenda Strategis Media”. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal               : Jum’at 30 November & Sabtu,  1 Desember 2007

Pukul                           : 18.00 (Kamis) hingga 17.00 (Jumat)

Tempat                        :

*Masing-masing peserta akan diberikan biaya transportasi  dengan jumlah total Rp500,000 (di luar biaya penginapan yang telah ditanggung panitia)

Demikian maksud undangan ini. Kami sangat mengharapkan partisipasi Anda untuk turut memberi sumbang-saran bagi terciptanya atmosfir dan kehidupan media yang ideal bagi penguatan demokrasi di Indonesia, melalui pertemuan kita kali ini. Bila ada pertanyaan tentang kegiatan ini silakan menghubungi panitia (Heru Hendratmoko 0811 851 083 atau Wandy “Binyo” Nicodemus 0815 8600 5815). Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungan Anda.

Jakarta, 12 Oktober 2007

Turut Mengundang

Todung Mulya Lubis                                                                                    Heru Hendratmoko

Daftar Peserta

• Todung Mulya Lubis (Pengundang)
• Komaruddin Hidayat (Pengundang)

• Heru Hendratkmoko (AJI)
• Abdul Manan (AJI)
• Bambang Harymurti (Majalah Tempo)
• Abdullah Alamudi (Dewan Pers)
• Lukas Luwarso (Dewan Pers)
• Santoso (Kantor Berita Radio 68H)
• Chrisma Albandjar (Staff Komisi I)
• Eva K Sundari (PDI-P – DPR RI)
• Nursyabani Katjasungkan (PKB – DPR RI)
• Marzuki Darusman (Golkar – DPR RI)
• Teten Masduki (ICW)
• Agus Sudibyo (Yayasan SET)
• Eri (PT LSI)
• Ahmad Nyarwi (PT LSI)
• Ahmad Syafii Ma’arif (Tokoh Masyarakat)
• Ati Nurbaiti (The Jakarta Post)
• Karni Ilyas (ANTV)
• Hendrayana (LBH Pers)
• Misbah (Mantan LBH Pers)
• Trimulya D. Suryadi (Surabaya – Pakar hukum media)
• Effendy Gazaly (UI, Newsdotcom)
• Izzul Muslimin (Komisi Penyiaran Indonesia)

• Tessa Piper (Panitia)
• Wandy “Binyo” Nicodemus (Panitia)
• Andrew Thornley (Panitia)

Dari Pertemuan tersebut ada beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers Versi AJI:

1. Dewan Pers kurang bergigi
2. Pelaksanaan UU Pers sendiri kurang berjalan dengan baik
3. Perlu ada pembatasan mana produk pers dan yang bukan produk pers dan cara membedakannya
4. UU Pers yang sekarang belum sepenuhnya melindungi pers, meski dari sisi materi UU Pers sudah lumayan baik
5. Proses pemilihan anggota Dewan Pers perlu diatur
6. Pelanggaran etika justru sering dilakukan oleh media mainstream
7. Perlu diatur saham media untuk karyawan dalam UU Pers
8. Dalam revisi UU Pers perlu juga dipikirkan tentang bagaimana pemilihan kerusakan nama baiknya
9. Pelanggaran etika oleh jurnalis perlu dipikirkan mekanisme penegakkannya
10. Penegakkan etika harus ada melaporkan ke Dewan Pers dan publik

1.       Perlu ada penambahan kewajiban badan publik untuk memberikan informasi kepada jurnalis

a.       Mekanisme sanksi: sanksi administratif atau sanksi pidana atau sanksi administratif dan pidana

2.       Perlu pengaturan lebih lengkap tentang Dewan Pers

a.       Kedudukan dewan pers sebagai lembaga negara atau lembaga independen

b.      Mengatur keanggotaan dewan pers

c.       Susunan dewan pers untuk lebih mencerminkan wakil masyarakat

d.      Dewan pers menjadi portal sebelum masuk ke proses hukum

e.       Pembiayaan dewan pers diutamakan dari komunitas pers atau dengan apbn

3.       Pengaturan tentang Perusahaan Pers

a.       Istilah perusahaan pers diganti dengan istilah yang lebih tepat

b.      Detail tentang kesejahteraan

c.       Soal saham apakah hak prioritas atauy kewajiban pemberian saham kepada karyawan

4.       Ketentuan tentang sanksi

a.       Ada klausula khusus tentang sanksi pidana yang terdapat di undang-undang lain hanya diberlakukan sanksi pidana denda berdasarkan uu pers

b.      Pembatasan tuntutan ganti kerugian dalam perdata

Rapat II dilaksanakan pada 24 Oktober 2007, dihadiri oleh Suprijadi WE, Aa Sudirman, Agus Sudibyo, Abdul Manan, Eko Maryadi, dan Anggara. Dalam rapat kali ini sudah masuk RUU Pers versi AJI draft I dari hasil pembahasan pada rapat sebelumnya. Dalam rapat kali ini ada beberapa pokok bahasan yang perlu dimasukkan dalam RUU Pers Draft II antara lain

• Pembahasan menggunakan draft yang sudah disusun oleh Suprijadi WE
• Dalam konsideran RUU perlu memasukkan soal RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang rencananya akan disahkan November 2007
• Konsistensi istilah mengganti perusahaan menjadi korporasi
• Perubahan definisi jurnalis
• Perubahan istilah sengketa pers menjadi sengketa pemberitaan
• Penambahan di pasal 4 ayat (4) untuk dipecah jadi orang dan pemerintah
• Perubahan pada pasal 5 ayat (1) tentang kewajiban memberitakan sesuai dengan kode etik
• Perubahan dalam pasal 6 menjadi pers nasional berfungsi
• Perubahan pasal 7 ayat (3)
• Penghilangan pasal 10
• Penambahan pasal 12 tentang kewajiban korporasi pers untuk memberikan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat (1)
• Pasal 12 ayat (2) adalah yang semula pasal 12 ayat (1)
• Penambahan Pasal 14 ayat (4) tentang larangan bagi korporasi pers yang melarang jurnalisnya untuk memasuki asosiasi profesi
• Perubahan pasal 15 dari preusan iklan menjadi korporasi pers serta penambahan larangan iklan yang menganjurkan peran dan pertikaian
• Perubahan dalam pasal 16 tentang setiap warga negara menjadi korporasi pers dan penambahan tentang mekanisme pendirian cantor berita harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Penambahan dalam Pasal 19 yaitu menetapkan standar pendirian korporasi pers
• Penting memasukkan ketentuan tentang kewajiban lembaga negara untuk memberikan informasi
• Perumusan Kode Etik dalam bab tersendiri
• Organisasi jurnalis dalam ketentuan tersendiri
• Penting ada pembatasan kepemilikan dan kepenguasaan dalam korporasi pers yang berbentuk badan hukum PT dalam monopoli dan kepemilikan silang

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers versi AJI yaitu:

1.      Ada kekecewaan dari masyarakat terhadap kinerja media yang diakibatkan oleh media sendiri

2.      Dewan Pers kurang menjalankan fungsinya secara optimal, seharusnya Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dipublikasikan di seluruh media

3.      Media terkesan menjadi entitas yang benar sendiri

4.   Hak jawab/hak koreksi dapat ditafsirkan secara luas, karena terkadang narasumber menginginkan sudut pandang pemberitaan sesuai dengan keinginannya

5.  Putusan MA terhadap kasus majalah Time menjadi perhatian oleh media di Indonesia, karena suatu permberitaan yang sudah memenuhi kaidah jurnalistik dinyatakan sebagai perbuatan pencemaran nama baik dan menyebabkan Majalah Time harus membayar denda yang tertinggi di dunia yang pernah

6.      Diusulkan agar dalam RUU Pers, ada ketentuan yang menyatakan segala sesuatu yang terkait dengan pers diselesaikan berdasarkan UU Pers

7.      Penegakkan etika harus menjadi titik penting

8.  Tidak ada persoalan bila harus ada pendidikan untuk menjadikan jurnalis profesional.

The Jakarta Post, 2 Oktober 2007 dihadiri oleh Pemimpin Redaksi The Jakarta Post (JP) Endy M Bayuni dan sejumlah tim redaksi JP: Merdy, Kurniawan, Novan IS, Riyadi Suparno, dan Junaidi.  AJI diwakili oleh Sekretaris Jenderal Abdul Manan, anggota pengurus AJI Indonesia Mujib Rahman, dan staf Advokasi AJI Indonesia Anggara.

Dari pertemuan tersebut, ada beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers versi AJI yaitu:

1. Dewan Pers perlu didukung agar membuat standar kompetensi dan mewajibkan media untuk membuat pelatihan
2. RUU Pers sebaiknya tidak memberikan definisi yang tegas tentang siapa yang dimaksud jurnalis, karena akan membuka peluang intervensi lebih jauh
3. Dewan Pers gagal dalam membela kepentingan publik, seharusnya dewan pers bisa menyatakan pers salah dan pers harus dihukum. Selama ini terkesan dewan pers hanya membela kepentingan pers, dewan pers harus terlihat pro publik
4. RUU Pers sebaiknya difokuskan pada bagaimana Dewan Pers untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga semangatnya adalah pelayanan publik (public services)
5. Anggota Dewan Pers sebaiknya dipilih melalui fit and proper test di DPR
6. PPR perlu dipublikasikan oleh setiap media
7. Dewan Pers perlu membuat benchmark tentang profesionalisme jurnalis dan media

Aliansi Jurnalis Independen mengecam keras terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap wartawati Indonesia oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Seorang wartawati dari salah satu media di Kalimantan (A), mendapatkan kekerasan seksual pada saat melakukan liputan investigasi tentang nasib TKI yang hidup di kongsi-kongsi (bedeng) Malaysia.

(A) mendapatkan kekerasan seksual di sebuah kongsi atau bedeng TKI di Liman Kati, Kuala Kangsar, Negara Bagian Perak, 17 September lalu. Selain itu, korban juga dipukuli hingga babak belur. Kepalanya sobek dihantam asbak yang dilempar pelaku. Pelaku (R) adalah buruh bangunan asal Sulawesi Selatan yang bekerja di Liman Kati, Kuala Kangsar.

Pelaku awalnya mengaku ingin membantu korban untuk menemukan narasumber bagi peliputan investigasi. Tetapi teryata malah melakukan tindakan kekerasan seksual. Polisi menahan (R) yang belakangan diketahui mengantongi tiga tanda pengenal dengan nama berbeda namun foto sama. Keabsahan dokumen ini masih dalam penyelidikan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, (A) memasuki wilayah Malaysia pada Sabtu, 8 September lalu dari Nunukan. Tiba di Tawau, ia berkenalan dengan warga Indonesia yang memberikan nomor kontak (R). (A) menghubungi (R) dari Kuala Kangsar, Negara Bagian Barat. Di sinilah terjadi peritiwa kekerasan seksual disertai penganiayaan itu.

(A) telah dijemput Konsulat Jenderal RI (KJRI) Penang untuk didampingi secara hukum dan ditampung. Pada minggu, 23 September lalu, (A) dibawa ke Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kuala Lumpur untuk difasilitasi penyelidikan selanjutnya.

Aliansi Jurnalis Independen :
1.mengecam keras tindakan kekerasan seksual terhadap wartawati yang sedang melakukan kerja jurnalistik. Tindakan ini merupakan salah satu upaya menghalang-halangi pekerjaan jurnalistik seperti dilindungi Undang-Undang Pers. Pelakunya bisa diancam hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

2. AJI mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk mendorong pengadilan untuk mengadili secara hukum tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

3. AJI juga meminta diberikan pendampingan kepada korban.

4. AJI juga meminta agar semua pihak menghormati setiap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya.

Salam,

Heru Hendratmoko
Ketua Umum

Luviana
Koordinator Divisi Perempuan