Aliansi Jurnalis Independen


Majelis Tolak Eksepsi Penasihat Hukum
July 14, 1995, 11:08 am
Filed under: Berita

KOMPAS – Jumat, 14 Jul 1995  

Jakarta, Kompas
     Majelis hakim PN Jakarta Pusat dalam putusan sela kasus aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang dituduh menyebarkan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah dan Kepala Negara, menolak keberatan para terdakwa dan penasihat hukum secara keseluruhan. Untuk itu majelis hakim memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan.
     Sebagaimana biasa, sidang diliput puluhan wartawan media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri. Tampak pula beberapa atase pers negara sahabat di samping para aktivis LSM, mantan Pemred Tempo Gunawan Mohamad, tokoh HAM HJ Princen, anggota Petisi 50 Chris Siner Key Timu.
     Seperti sidang-sidang lalu ruang sidang sejak pagi sudah dipenuhi pengunjung “asing”, sehingga para pengunjung lain, wartawan dan simpatisan AJI, kesulitan mendapat tempat duduk. Yang berbeda, sidang hari Kamis (13/7) ini bertepatan dengan ulang tahun ke-30
salah seorang terdakwa, Ahmad Taufik. Karenanya, seusai sidang ada pesta kecil tiup lilin, potong kue ulang tahun dan menyanyi Happy Birthday di ruang penasihat hukum yang dihadiri anggota dan simpatisan AJI.
     Dalam sidang terhadap Ahmad Taufik dan Eko Maryadi, majelis hakim yang diketuai Madjono Widiatmaja pada pokoknya menyatakan, materi eksepsi telah diatur secara limitatif dalam pasal 156 KUHAP. Keberatan penasihat hukum bahwa pengajuan para terdakwa ke pengadilan menjurus pada show of force tak termasuk materi eksepsi
yang dimaksud KUHAP. Mengenai pelanggaran KUHAP dalam hal penangkapan, penahanan, penyitaan/penggeledahan majelis hakim menyatakan tak berwenang memeriksa. Seharusnya keberatan itu diajukan pada saat terjadi penyidikan, demikian hakim.
     Keberatan penasihat hukum terhadap saksi-saksi yang akan diajukan juga tak diterima hakim. Pemanggilan saksi sudah sesuai KUHAP dan dalam BAP para saksi tak disumpah, demikian hakim, karenanya kebenaran material akan diperiksa dalam sidang.
     Mengenai keberatan penasihat hukum bahwa dakwaan tak jelas, majelis hakim berpendapat, dakwaan jaksa sudah memenuhi persyaratan formal dan material sesuai pasal 143 ayat 2 KUHAP. Sedang mengenai penerapan pasal haatzaai artikelen yang merupakan produk kolonial, majelis berpendapat, pasal-pasal itu masih berlaku karena belum dicabut.
     Dengan demikian majelis hakim menolak seluruh keberatan penasihat hukum maupun terdakwa. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi Rabu (19/7) mendatang.
                                       
Putusan sela lain
     Pada hari yang sama, majelis hakim yang dipimpin Soehardjo membacakan1 putusan sela bagi Danang Kukuh Wardoyo, karyawan rumah tangga AJI yang ikut diciduk seusai halal bihalal AJI. Majelis hakim menilai, alasan terdakwa dan penasihat hukum bahwa terdakwa tak mengerti dakwaan tak relevan diajukan sebagai eksepsi. Sedang pemisahan berkas perkara dengan dua terdakwa lain, menurut hakim, merupakan hak jaksa.
     Hakim berpendapat, dakwaan jaksa sudah memenuhi persyaratan formal dan material. (sur/atk)


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: