Aliansi Jurnalis Independen


1995, Hantu Bredel Masih Membayang
February 13, 1996, 10:00 am
Filed under: Laporan

Ini merupakan isi dari buku Laporan Tahunan (Annual Report) yang
diterbitkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan
diluncurkan tanggal 7 Pebruari 1996 di Gedung YLBHI, Jakarta.
Buku ini banyak menyoroti kondisi pers di Indonesia selama tahun
1995. Buku ini berjudul: WAJAH PERS INDONESIA 1995

—– *** —–

1995, HANTU BREDEL MASIH MEMBAYANG

Bayang-bayang kelam pembredelan Tempo, DeTik dan Editor masih
belum sirna dari pikiran sebagian besar jurnalis negeri ini
sepanjang tahun 1995. Kendati pemberangusan ketiga media telah
setahun lampau, sampai penghujung 1995 pun teror yang
dihadirkannya masih tetap meraja sehingga hampir seluruh media
massa ber-SIUPP memilih untuk ‘tiarap’ saja. Tiarap di sini dalam
makna mencoba menjauhi wilayah pemberitaan yang mereka anggap
sensitif atau rawan dan menggarap lahan yang ‘aman-aman saja’.

Sejumlah tindak represif kembali meyakinkan kaum jurnalis di
dalam negeri bahwa kebijakan pencabutan SIUPP 1994 belum cukup
untuk meredakan kemurkaaan dan kecurigaan penguasa kepada siapa
saja yang masih menyuarakan kebebasan pers serta kritis terhadap
mereka.

Pers alternatif yang makin berani muncul ke permukaan menyusul
tragedi pemberangusan Tempo, DeTik dan Editor serta tiarapnya
media massa ber-SIUPP, pada tahun 1995 menjadi sasaran tinju
kekuasaan. Setelah Kabar dari Pijar (KDP), kali ini giliran
Independen (Forum Wartawan Independen) yang diterbitkan Aliansi
Jurnalis Independen (AJI) yang disikat.

Bermula dengan penangkapan Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang
Kukuh seusai acara halal bi halal AJI di hotel Wisata Jakarta.
Ahmad Taufik (Ketua Presidium AJI) dan Eko Maryadi (Kepala Rumah
Tangga sekretariat AJI), kemudian, oleh Pengadilan Tinggi Negeri
Jakarta, masing-masing divonis 30 bulan hukuman penjara,
sedangkan Danang (office boy di sekretariat AJI), 18 bulan.
Ketiga orang ini akhirnya bergabung dengan Pemred KDP Tri Agus S.
Siswomihardjo — yang sudah lebih dulu ditangkap — mendekam di
penjara Salemba. Kasus Danang tak lebih dari sebuah skandal
karena dakwaan terhadap diri remaja lugu yang bekerja di AJI
hanya untuk menghidupi diri sembari menunggu Ujian Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) tersebut tidak berdasar dan
artifisial.

Menyusul penangkapan ketiga orang ini, Jaksa Agung pun melarang
peredaran Independen. Sudahkah itu cukup untuk membungkam siapa
saja yang bersebelahan paham atau pandangan dengan kekuasaan?

Ternyata tidak.

Deklarasi Sirnagalih yang hakekatnya adalah komitmen pada
kebebasan pers serta penolakan wadah tunggal kaum jurnalis
tampaknya dianggap terlalu berbahaya sehingga para
penandatangannya perlu ditindas. PWI Jaya (menurut Mochtar Lubis
PWI merupakan alat Golkar, sedang Soedjati Djiwandono menyebut
PWI adalah jalan menuju kekuasaan) mencabut keanggotaan 13
penandatangan Deklarasi Sirnagalih dan PWI Pusat kemudian
menggenapi keputusan ini. Sofyan Lubis, Ketua PWI Pusat pun
‘meminta’ agar para Pemred tidak mempekerjakan para penandatangan
deklarasi di jajaran redaksi. Arti kata ‘meminta’ di sini harus
dirujuk pada kamus terminologi Orde Baru. Yakni ‘menekan’ atau
‘memaksa’. Menpen Harmoko menimpali dengan menyatakan,
mempekerjakan wartawan yang keanggotaan PWI-nya digugurkan bisa
kena sanksi. Hasilnya?

Dengan tak lagi menjadi anggota PWI, maka Goenawan Mohamad tak
boleh lagi memimpin Swasembada dan Fikri Jufri harus menepi di
Matra. Juga, Eros Djarot tak mungkin lagi memimpin sebuah media,
seperti DeTik dulu. Maka ia harus menghalau hasratnya untuk
memunculkan sebuah media bagi ‘mereka yang berpikir merdeka’.
Jadi ketiga orang ini dibredel untuk yang kedua kali.

Sejumlah Pemred dipanggil dan ditegur Deppen atau PWI. Mereka
didesak untuk menggusur orang-orang AJI dari redaksi. Kompas
merasa lebih baik meminta Dhia Prekasha Yoedha dan Satrio
Arismunandar mengundurkan diri dengan pesangon. Jakarta-Jakarta
terpaksa memindahkan Joseph Adi Prasetyo ke perpustakaan. Setelah
beberapa kali gagal menyuruh ‘tiarap dulu’ Pemred Bisnis
Indonesia akhirnya me-Litbangkan P. Hasudungan Sirait, cukup
dengan alasan naif: tenaganya tak dibutuhkan lagi di redaksi
(pada penghujung 1995 Meirizal Zulkarnain yang berbicara atas
nama AJI di Hong Kong dan Amsterdam, juga digusur dari redaksi
Bisnis Indonesia dengan alasan ‘indisipliner’). Setelah mem-PHK
Santoso (waktu itu Sekjen AJI), Forum Keadilan pun mengalihkan
Ayu Utami dan Imran Hasibuan dari redaksi ke pemasaran. Reporter
menjadi tenaga pemasaran, suatu loncatan besar, tentunya.
Beberapa wartawan lainnya bisa bertahan di redaksi hanya dengan
persyaratan tertentu, termasuk tak boleh menulis dengan by-line
dan pindah desk.

Yang dikejar PWI tak hanya yang di redaksi saja atau yang masih
jadi jurnalis. Seorang wartawan Tempo yang belakangan bekerja di
Bursa Efek Jakarta juga sempat disasar. Untunglah kewenangan
organisasi “resmi” wartawan ini tak begitu manjur di sana.

Umumnya Pemred mengatakan intervensi luar terhadap urusan
internal mereka telah terlalu jauh serta sangat tidak
proporsional. Mereka terpaksa bertindak hanya karena di bawah
tekanan baik dari Deppen maupun PWI. Yang terakhir ini melakukan
intimidasi dengan memanfaatkan rekomendasinya sebagai kartu
truff. Seperti diketahui, untuk menjadi Pemred seseorang harus
direkomendasi PWI. Dengan kartu semacam itu, mereka pun
menggalakkan PWI-sasi.

Pendekatan kekuasaan yang diterapkan pemerintah dan PWI kepada
media massa selama ini secara efektif telah menyemaikan bibit
paranoia, jauh di lubuk hati para jurnalis. Apa lagi setelah
Tempo juga dibredel, sesuatu yang kurang dipercaya orang
sebelumnya mengingat ke-moderat-an majalah bermotto ‘enak dibaca
dan perlu’ ini serta kedekatan mereka dengan pejabat tinggi
tertentu. Kalau Tempo saja bisa dibabat, apa lagi yang lain.

Di tengah iklim kecemasan seperti ini, ibarat dalam permainan
sepakbola, lumrah saja kalau sebagian besar media massa mencoba
bermain safe model catenaccio. Bukan dengan total football.
Saking ingin safe maka mereka tak sungkan lagi untuk menerapkan
self censorship, kendati nurani sebenarnya mengatakan lain.
Seperti yang dilakukan Indonesia Business Weekly (IBW), SCTV,
atau Lampung Post, untuk menyebut segelintir nama. Tentu tak
hanya mereka ini yang pernah melakukan swa-sensor, kemungkinan
yang lain juga.

Di tengah hiruk-pikuk berita pengalihan Dana Reboisasi Rp 400
miliar secara diam-diam ke IPTN, seperti media massa lainnya IBW
(yang kini tak terbit lagi) pun tak ketinggalan. Majalah
berbahasa Inggris ini mengangkatnya menjadi laporan utama. Bahan
sudah siap cetak ketika bosnya, Lukman Setiawan (yang juga
juragan Gatra dan Bisnis Indonesia), pulang dari acara Hari Pers
Nasional (HPN) di Manado. Mungkin terpengaruh oleh penegaasan
Menpen Harmoko saat HPN agar pers tidak memuat berita-berita
sensasional demi mendongkrak tiras, Lukman serta-merta minta
Laput tentang dana reboisasi itu diganti. Alasannya, dana itu tak
perlu diributkan lagi karena sudah merupakan keputusan presiden.
Bisa dibayangkan betapa tak sedapnya perasaan kru IBW saat itu
karena harus menyiapkan Laput pengganti saat libur seusai
dead-line sudah membayang. Tapi mereka tak bisa mendebat.

Yang dilakukan SCTV bisa dikategorikan juga sebagai swa-sensor.
Tak seperti yang diiklankan di sejumlah koran, Benjamin
Mankoedilaga urung tampil pada acara Perspektif Sabtu itu. Secara
mendadak, dalam acara yang dipandu Wimar Witoelar ini yang muncul
adalah Oce Sudioto, wartawan Berita Yudha. Tak ada penjelasan
resmi perihal pembatalan tampilnya Benjamin, Ketua PTUN yang
belum lama namanya meroket setelah timnya memenangkan gugatan
karyawan Tempo. Tapi ada yang menyebut SCTV membatalkannya
setelah seorang pejabat Deppen menelepon pemegang sahamnya.

Perspektif belakangan kembali menjadi berita. Mendadak talk show
mirip acara Larry King ini menghilang dari SCTV. Kali ini juga
tak jelas apa sebabnya. Ada yang menghubungkannya dengan
munculnya Mochtar Lubis dua kali berturut dalam tayangan
terakhir. Seperti biasa, Mochtar berbicara kritis tentang Orde
Baru waktu itu, termasuk soal kebebasan pers. Sama halnya dengan
pembatalan penampilan Benjamin, besar kemungkinan hilangnya acara
favorit ini juga karena kehendak pihak luar tertentu. Wimar
sendiri, yang kemudian menggelar Perspektif di hotel, melihat
penghentian tayangan bukanlah kemauan SCTV.

Hampir bersamaan dengan lenyapnya acara Perspektif, Media
Indonesia Minggu pun tak terbit beberapa nomor. Alasan yang
dikemukan pengelolanya sebelum pemunculan terakhir hanyalah ingin
konsolidasi serta memantau respons pembaca terhadap edisi akhir
pekan Media Indonesia yang ditangani anak-anak Tempo tersebut.
Sebelum spekulasi makin macam-macam, Media Indonesia Minggu
muncul lagi dengan tampilan yang tetap agak berani.

Di antara semuanya, Lampung Post-lah yang paling ketat melakukan
swa-sensor sepanjang tahun 1995. Saking ketatnya, mereka harus
mem-PHK dua wartawan serta menskors dua reporter lainnya.
Ceritanya, keempat wartawan ini dianggap bertanggungjawab atas
turunnya artikel wawancara dengan Pramoedya Ananta Toer di
Lampung Post Minggu. Tulisan berformat tanya jawab sekitar
kontroversi pemberian hadiah Magsasay kepada Pram itu, oleh
pimpinan Lampung Post sendiri dianggap sangat riskan. Sembari
mengatakan kecolongan, mereka perlu meralat bahwa artikel itu
sebaiknya dianggap tak pernah ada. Setelah kon-sultasi dengan
Jakarta (pemilik saham lainnya, Surya Paloh), keempat jurnalis
dikenai sanksi: PHK dan skorsing.

Dengan paparan seperti di atas, untuk kesekian kali terbukti
bahwa menjadi jurnalis di negara dimana kebebasan berekspresi dan
berorganisasi belum dihormati betul, seperti halnya apresiasi
terhadap hakekat sebuah profesi, tidaklah gampang. Sebaliknya,
teramat pelik. Tak hanya kecakapan teknis yang dituntut, tetapi
juga pengenalan serta keuletan dalam beradaptasi dengan
lingkungan yang setiap kali bisa berang atau murka. Jadi, untuk
amannya, dibutuhkan pengenalan akan kultur serta psikologi
masyarakat, entitas yang sebenarnya sangat majemuk. Sungguh tidak
gampang. Kecuali kalau mau menempuh jalur pragmatis, dengan
kesediaan mengorbankan nurani serta prinsip-prinsip keberimbangan
pemberitaan.

Begitulah, maka tahun 1995 pun keteguhan hati insan pers
Indonesia berulang kali diuji. Pers nasional dikecam baik oleh
aparat pemerintah maupun oleh ling-kungannya sendiri. Sejumlah
judul berita memperlihatkan derajat apresiasi terhadap profesi
ini. Misalnya, Kasus Pemukulan Wartawan karena Berita Tak Imbang
(Media Indonesia, 3/1), Insan Pers Jangan Berorientasi Amplop
(ucapan Ketua PWI Jaya, Republika 31/1), Pers Cenderung Tidak
Lagi Kritis Menilai Sesuatu (hasil sarasehan Departemen
Cendekiawan Golkar, Suara Karya), Pemerintah Hormati Eksistensi
Pers Asal Tidak Menyimpang (Media Indonesia, 20/1), Pers Jangan
Hanya Melihat dari Segi Negatifnya Saja (ucapan Gubernur DKI
Surjadi pada pencanangan HPN, Kompas 21/1), DK-PWI: Hindari
Sensasi Berlebihan (Republika, 31/1), DK PWI Ingatkan Pers
Hormati Asas Praduga Tak bersalah (Suara Pembaruan, 31/1),
Wartawan Bodrek Dilaporkan ke PWI (Merdeka, 20/3), Harmoko: Pers
tak Pernah Dilarang Kritik Pemerintah (Republika, 21/3), PWI Akan
Berantas Premanisme Di Kalangan Wartawan (Suara Karya, 23/3),
Dirjen PPG: Jangan Ukur Kebebasan Pers Indonesia dengan Teori
Liberal (Republika, 22/4), Keluarga Nike Ardilla Sesalkan
Pemberitaan Media Massa (Suara Karya, 27/6), Menpen: Tidak Ada
Budaya Telepon di Kalangan Pers (Kompas, 14/9) dan DK-PWI: Taati
Ketentuan Penulisan Rahasia Negara (Suara Pembaruan, 30/12).

Ucapan walikota Surabaya cukup menjadi representasi bagaimana
kalangan tertentu di pemerintahan memandang para kuli tinta.
Dalam bahasa Suroboyoan, Walikota Kol. Sunarto Sumoprawiro
mengingatkan, “Ojo nulis sing elek-elek, timbang tak musuhi
repot engko. Tak goleki omahe, tak gusur, tak gawe jalur ijo.”
Kalau dibahasa Indonesiakan artinya kira-kira ‘Jangan nulis yang
jelek-jelek, dari pada saya musuhi, bakal repot. Saya cari
rumahmu, saya gusur, saya bikin jalur hijau.” Dengan ucapan
seperti itu, tak syak lagi Cak Narto mem-persepsi-kan wartawan
tak ubahnya seperti para kere yang setiap saat bisa dihalau
petugas Tibum. Kalau pun memang ucapannya dalam konteks canda,
arogansi kekuasaan terkandung dalam nadanya. Wajar kalau jurnalis
Surabaya merasa dilecehkan.

Tak hanya kritik, cacian atau hujatan yang diterima kaum jurnalis
negeri ini pada tahun lalu. Tapi juga intimidasi dan tindak
kekerasan. Sejumlah wartawan telah menjadi objek viktimisasi
oknum petugas keamanan atau sipil. Ini tentu sangat memasygulkan.
Wartawan suratkabar Mingguan Pekanbaru, Genta, dihajar habis
hingga tak sadarkan diri tiga hari. Jasril Chandra, 33, dianiaya
tukang pukul tak dikenal karena tulisannya ‘Riau Dijejali
Jaringan Bandit Pencuri Kayu’. Berita kelabu ini menjadi cerita
pembuka pada hari-hari pertama Januari 1995.

Berita tak sedap datang dari Bandung, Agustus lalu. Wartawan
Kompas di Bandung, Ricky Pitoy Tafuama, menjadi korban keganasan
puluhan oknum polisi saat eksekusi sebidang tanah di Cibereum.
Ricky yang sedang meliput, ditendang, dijambak dan diseret
puluhan meter, di depan rekan wartawan lainnya.

Wartawan majalah wanita Kartini, Nestor Rico Tambunan dan Nita
Indrawati Arifin menjadi korban amuk warga Sungaipenuh, Kerinci,
Oktober silam. Sedang fotografer Suara Pembaruan, Ashari sempat
diseret massa di lokasi yang sama. Nestor dan Nita yang sedang
meliput korban gempa Kerinci, berdarah-darah dikeroyok massa yang
sedang kalap. Kamera dan tape recorder mereka dirampas. Mobil
Suzuki Carry yang mereka kendarai juga rusak berat. Tersulut
isyu, penduduk mengira wartawan ini perampok dan penculik gadis.
Kendati memperlihatkan kartu pers, massa yang kalut tetap tidak
peduli.

Masih di Sumatera, tiga wartawan juga mendapat perlakuan tak
senonoh. Gafar Ayub, Syarifuddin Siregar dan Amir menjadi korban
pemukulan di Bengkulu.

Arief Suhardiman, fotografer The Jakarta Post juga termasuk yang
sial tahun 1995. Dia dihajar satpam dan sopir di basement Wisma
Dharmala, Desember. Meski menyebut dirinya wartawan, Arief tetap
diinterogasi dan dianiaya.

Sebuah kisah lara wartawan pada 1995, datang dari Kalbar. Empat
kru Buletin Karya Nyata Perwakilan Kalbar menyerang kantor PWI
setempat serta merusak kantor redaksi SKM Partisipasi, September
lalu. Dalam insiden yang disaksikan sejumlah wartawan itu seorang
pelaku menyiram Sekretaris PWI Aman S dengan air cabe campur cuka
(Kompas, 1/9). Kasus ini berkaitan dengan pemuatan berita
pengedaran kartu biru mirip kartu PWI oleh Karya Nyata.

Meski bukan aniaya, yang dialami dua wartawan majalah Sinar, tak
kurang memprihatinkan. Dua awak Sinar, Victoria Sidjabat dan Yul
Adriansyah ditangkap dan sempat mendekam sehari di ruang Reserse
Umum Polda Metro Jaya. Reporter dan fotografer yang sedang
bertugas menyingkap latar belakang perceraian Rachmawati-Dicky
Suprapto, diadukan putri Bung Karno tersebut karena masuk
melompati pagar. Padahal mereka datang ke sana atas saran Dicky,
yang ingin memperlihatkan sesuatu yang sensasional.

Kalau dari tadi yang dipaparkan adalah viktimisasi wartawan, ada
juga berita dimana jurnalis dihadapkan sebagai pelaku kesalahan.
Salah satunya adalah Wakil Ketua PWI Banda Aceh Syarief Harris
yang dituduh memeras dan mengancam seorang bernama Ruslan BN.
Tapi majelis hakim PN Banda Aceh kemudian menyatakan tuduhan tak
terbukti. Mereka berpendapat, Syarief hanya terbukti menipu
Ruslan BN. Karena itu dia dihukum 10 bulan penjara potong masa
tahanan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada 1995 juga terjadi beberapa
kasus penyalahgunaan profesi wartawan. Yang terungkap misalnya
pencatutan nama PWI Tangerang untuk cari uang, wartawan gadungan
di Cirebon, serta pemerasan pengusaha oleh tiga oknum yang
mengaku wartawan dari tiga media ibukota.

***

Sepanjang 1995, tercatat sejumlah kasus sensasional yang untuk
beberapa lama sempat mendominasi pemberitaan pers di tanah air.
Termasuk kasus Oky (follow-up kisah pembunuhan di New York dan
pemalsuan paspor), dana revolusi, dana reboisasi, Permadi, demo
Dresden, Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), George Junus Aditjondro,
huru-hara di Purwakarta dan Jombang, tewasnya Nike Ardilla,
pembantaian keluarga Acan dan Rohadi, terplesetnya Harmoko saat
membaca Al-fatihah, pencopotan Dirut Merpati Ridwan Fatarudin
serta Mendag ‘Billy’ Joedono dan yang terbaru, korupsi Menhub
Harianto Danutirto.

Cerita tentang ke-kenes-an serta kegamangan pers nasional
kembali berlanjut selama 1995, sehubungan dengan peng-eksplotasi-
an isyu sensasional ini.

Seperti biasa, hampir seluruh media begitu bersemangat memburu
informasi ketika sebuah kasus sensasional mulai terkuak. Begitu
bergairahnya, sehingga seakan tak ada lagi yang lebih layak
diberitakan. Tapi anti klimaks akan muncul ketika otoritas
menyatakan ekspose cukup sudah. Seperti layaknya anak kecil yang
bermain sepuas hati sampai orang tuanya menghentikannya, media
massa pun tak sungkan membiakkan gunjingan sampai kemudian
otoritas turun tangan. Itulah yang terjadi pada pemberitaan soal
Oky (yang — seperti kasus Dice dan Pak De dulu — mulai melebar
ke mana-mana sampai nama anggota keluarga terkemuka di negeri ini
mulai disebut-sebut), dana revolusi, dana reboisasi, OTB, Nike
Ardilla, serta terpelesetnya Harmoko.

Namun, ada perkembangan baru dalam pola pemunculan berita-berita
kontroversial semacam ini. Yakni munculnya media tertentu yang
mengambil posisi lebih sebagai penyambung lidah pemerintah atau
kelompok tertentu. Keberpihakan ini membuat nilai-nilai etik tak
menjadi hirauan lagi. Untuk masalah tertentu, koran atau majalah
sudah lebih merupakan organ (suratkabar partai).

Sejak mulai terbit, Gatra misalnya, sudah memperlihatkan
pemihakannya yang sangat, kepada pemerintah. Terutama ketika
mereka menurunkan tulisan tentang orang atau kelompok yang
pemikirannya berseberangan dengan pemerintah. Ketika demo anti-
Soeharto merebak di Dresden, Gatra-lah yang pertama kali secara
eksplisit menyebut bahwa Sri Bintang Pamungkas, Goenawan Mohamad
serta Yeni Rosa Damayanti merupakan otak aksi. Dalam perkembangan
selanjutnya Goenawan bisa mempertahankan alibi dan Sri Bintang di
pengadilan pun tak didakwa sebagai biang demo. Yeni sendiri
menyatakan hanya turut menyaksikan saja.

Ketika menurunkan laporan utama tentang LSM, majalah ini pun
tendensius. Karena sikap yang demikian, para aktivis mengatakan
gelombang penghantaman LSM dan tokoh pro-demokrasi justru
berlangsung setelah Gatra menurunkan tulisannya. Itu sebabnya ada
yang menjulukinya sebagai ‘jurnalisme intel’. Julukan ini bergema
lagi saat unjuk rasa menentang kerja sama W.S Rendra dengan
majalah milik Bob Hasan ini dalam pembacaan puisi di TIM, belum
lama ini.

Saat kontroversi pemberian Magsaysay kepada Pramoedya Gatra
lagi-lagi sangat berpihak kepada pemerintah. Demikian juga dalam
laporan utama tentang OTB. Kebijakan seperti ini sesungguhnya
hanya akan meyakinkan khalayak pembaca bahwa Gatra bukanlah
pengganti Tempo karena sikapnya sangat bertolak belakang.
Kemandirian yang senantiasa dicoba-dipertahankan oleh Tempo, tak
tampak di Gatra. Pada yang terakhir ini yang menonjol adalah
kompromi dengan kekuasaan sehingga mereka tak risih untuk menjadi
sekedar juru bicaranya. Sesungguhnya di Gatra banyak jurnalis
muda, yang komitmen-nya pada demokratisasi sebenarnya tak perlu
diragukan. Masalahnya mungkin, mereka belum cukup punya ruang
gerak sehingga harus mengelus dada menyaksikan para petingginya
yang menjual diri.

Walaupun tak separah Gatra, Harian Republika juga termasuk
menggunakan standard ganda. Dalam keseharian mereka tak ada
bedanya dari koran lain dalam hal pemberitaan. Tapi setiap kali
telah bersinggungan dengan wilayah kepentingan pengelolanya ICMI,
BPPT, Habibie dan kolega sikap mereka akan sangat lain.

Pemihakan ini sangat tampak pada waktu maraknya kasus dana
reboisasi (menyangkut Habibie dan IPTN), Permadi (yang dituduh
menghujat Nabi Muhammad), serta, yang paling baru, kasus Mehub
Haryanto Danutirto. Tentang kasus korupsi ini, sejak awal
Republika sudah menempatkan diri sebagai pembela Menhub, yang
merupakan figur teras ICMI. Ketika sebagian besar media massa
mencoba mengungkap harta kekayaan Haryanto, koran ini membela
sebisanya. Suatu sikap yang tak populer, tentunya. Saat skandal
memasuki klimaksnya, bersama Gatra, Republika justru mencoba
mengalihkan fokus permasalahan dengan mempertanyakan sumber
bocoran dokumen Irjenbang Kentot Harseno. Sebagai institusi yang
punya fungsi kontrol sosial, seyogyanya yang dibela media massa
adalah kepentingan masyarakat banyak. Yaitu publik yang dirugikan
akibat tindak penyalahgunaan wewenang ini. Dalam perkembangan
terakhir, Republika juga tampaknya ambil bagian dalam pengalihan
sasaran tembak, yaitu ke ‘pembocor rahasia negara’. Keberpihakan
seperti yang disebut ini membuat pemberitaan menjadi bias.

Bias atau kemencengan masih berada di daftar teratas penyakit
yang membuat kredibilitas pers nasional sering diragukan.
Kemencengan bisa terjadi karena kekhilafan atau keteledoran,
dapat pula karena kesengajaan. Yang terakhir ini dapat terjadi
karena tidak adanya pilihan (misalnya, di bawah tekanan) bisa
pula karena perbenturan kepentingan. Bias seperti ini bukan tanpa
risiko atau biaya. Teraniayanya sejumlah wartawan pada tahun
1995, sebagian disebabkan olehnya. Yang merasa dirugikan oleh
karena pemberitaan yang tendensius, tak kurang yang mengeluh.
Salah satunya adalah George Junus Aditjondro, mantan wartawan
Tempo yang kini berprofesi sebagai dosen.

Dari Australia, kediamannya sekarang, George menyayangkan sikap
sejumlah media massa yang lewat lontaran pertanyaan ia anggap
telah mengkondisikan agar aparat keamanan menindak tegas dirinya,
termasuk mengekstradisikannya. Kalau saja wartawan tak
melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring, ujar aktivis
yang ceramahnya di Yogya dituduh mendiskreditkan Soeharto,
otoritas tak akan membuat pernyataan yang provokatif.

George mungkin benar. Tapi, sebagai mantan wartawan, dia juga
tentunya mafhum bahwa bisa saja para reporter tadi sebenarnya tak
berniat memojokkan dirinya. Bisa saja kekenesan atau kegenitan
serta kenaifan yang membuat mereka menanyakan ‘yang tidak-tidak’.
Akhirulkalam, paparan di atas merupakan gambaran garis besar
perjalanan kaum jurnalis di negeri ini sepanjang 1995. Ada yang
baru, tapi umumnya yang berlangsung adalah pengulangan kisah-
kisah lama yang berkisar tentang sempitnya ruang berekspresi
serta sulitnya menjalin pengertian agar pihak lain bisa mafhum
akan hakekat tugas seorang jurnalis.

****

PERS MASIH DIDISKREDITKAN

Selama setahun lalu (1995) banyak peristiwa yang terjadi di
lingkungan pers dan jurnalis dalam negeri. Ada penganiayaan,
intimidasi, interogasi atau pelecehan wartawan. Namun,
kebanyakan kejadian pada tahun lalu masih merupakan ekses atau
buntut dari pembredelan Tempo, Detik dan Editor. Termasuk
penangkapan orang-orang Aliansi Jurnalis Independen (Ahmad
Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo) dan aktivis Pijar
Tri Agus, proses perkara mereka, rentetan demonstrasi yang
menentang penangkapan, pemecatan 13 anggota PWI serta larangan
bagi mereka untuk bekerja sebagai wartawan, dan pemberian award
kepada AJI.

Ada pula kejadian lain yang bukan merupakan imbasan langsung dari
pembredelan. Misalnya upaya kuningisasi wartawan serta seminar
PWI belum lama ini yang kesimpulannya justru mendiskreditkan
organisasi itu sendiri. Juga demo di TIM pada hari kedua
pembacaan sajak Rendra yang disponsori Gatra, karena penyair ini
dianggap berkhianat. Satu lagi yang perlu disebut adalah
pertemuan AJI-PWI di Paris.

Catatan perihal rentetan peristiwa ini tentunya dibuang sayang.
Karena bagaimana pun ia merupakan sebagian dari catatan historis
perjalanan pers dan faset menuju demokratisasi di negeri ini.
Sehubungan dengan itu AJI akan menghimpun rekaman kejadian tadi
untuk dijadikan laporan tahunan. Dengan demikian, inilah awal
tradisi AJI untuk menerbitkan Annual Report perkembangan pers
nasional, secara teratur.

***

Tanggal 3 Januari: Wartawan Genta Dianiaya
Wartawan koran mingguan Genta di Pekanbaru, Riau, dihajar
habis, hingga tak sadarkan diri selama tiga hari. Ia digebuki
tukang pukul tak dikenal setelah menurunkan berita utama tentang
pencurian kayu yang melibatkan sejumlah pengusaha dan pejabat
Departemen Kehutanan setempat.
Penganiayaan ini dialami Jasril Chandra, 33 tahun, guru SD
yang menyambi menjadi wartawan Genta. Dalam artikel berjudul
sensasional “Riau Dijejali Jaringan Bandit Pencuri Kayu”, ia
bercerita rinci tentang jumlah kerugian negara akibat tindak
pidana ini. Secara sederhana ia menggambarkan bahwa sepanjang
tiga tahun terakhir pencurian kayu di Riau telah mencapai 260
ribu kubik yang nilainya sekitar Rp. 15,6 miliar.
Selain Jasril, Andang Hudiantoro (juru foto Genta) yang
menampilkan 12 foto ilustrasi pada laporan utama tersebut, juga
diteror penelepon gelap. Andang berulang kali diancam lewat
telepon oleh seseorang yang tak dikenal.
Dugaan bahwa penganiayaan dan teror ini berkaitan dengan
laporan utama yang ditulis Jasril, dibenarkan oleh Kadispen Polda
Riau Jusuf Ramli.

Tanggal 23 Januari : Konflik di Sarinah
Majalah wanita Sarinah terbit dua versi, walau logo, format,
gaya penulisan dan pola tata letak keduanya serupa betul.
Terbitnya Sarinah kembar adalah puncak konflik di tubuh pengelola
majalah dwimingguan itu, yang memang sudah mulai memanas sejak
awal 1994. Di satu pihak ada kubu Soegiarso Soerojo, pemimpin
umum dan pemimpin redaksi Sarinah yang didukung lebih dari 90%
wartawan. Sementara kubu lainnya dikomandoi oleh Hoedi Soejanto,
direktur utama PT Mangku Jaya, penerbit Sarinah.
Menurut salah seorang redaktur Sarinah yang mendukung kubu
Soegiarso, Abiyasa, perseteruan bermula karena kubu Hoedi ingin
melepaskan diri dari kelompok Pos Kota. Padahal dulu, tahun 1992,
ketika Sarinah mengalami kesulitan uang, hanya Pos Kota Group
yang bersedia membantu. Belakangan Sarinah mulai mampu merengguk
keuntungan sedikit demi sedikit, konon Rp 20 juta setiap kali
terbit.
Melihat masa depan yang baik kubu Hoedi ingin membatalkan
kerjasama tadi, padahal Sarinah masih berhutang sekitar Rp3
miliar kepada Pos Kota Group.
Namun sumber lain mengatakan sumber konflik sebenarnya
adalah karena kedua kubu berebut untuk menguasai pimpinan puncak
majalah.

Bulan Januari: Munculnya Tiras
Majalah Tiras, yang diawaki bekas karyawan Editor, majalah
berita yang SIUPP-nya dibatalkan pada Juni 1994, terbit. Dengan
demikian, dari tiga media massa yang dibredel waktu itu,
Editor-lah yang menjalani transformasi secara damai. Adapun
DeTik, setelah dijegal saat menggarap Simponi, akhirnya memilih
untuk berhenti saja. Sehingga sampai sekarang sebagian kru-nya
masih belum punya pekerjaaan di bidang jurnalistik. Sedangkan
Tempo, sekalipun otoritas telah mencoba memunculkan Gatra sebagai
penggantinya, hingga kini masih menjadi perkara. Seperti
diketahui, Goenawan Mohamad dkk. menolak klaim bahwa Gatra
merupakan pengganti Tempo, dan PTUN Jakarta serta Pengadilan
Tinggi TUN Jakarta telah mengukuhkan gugatan mereka.
Tiras merupakan reinkarnasi Editor. Tipologi huruf pada
logo, tata letak, dan rancang grafisnya mengingatkan pada
“almarhum” Editor. Tiras diterbitkan PT Independenindo Bangun
Media (IBM), sedangkan penerbit lama, PT Indodharma Utama Media,
tak tercantum lagi. Di PT IBM, karyawan menguasai saham 20%,
sebanyak 36% saham lainnya dikuasai PT Advis, milik sekelompok
orang yang dulu mendirikan Editor. Sementara Bobby Arief
Rubianto, yang di Editor disebut Pemimpin Redaksi non-aktif
menguasai 14% dan sisa saham 30% dikuasai PT Pranadhipa Persada,
salah satu anak perusahaan milik Menteri Tenaga Kerja Abdul
Latif, lewat A. Latief Corporation. Untuk memulai usaha baru itu,
PT IBM telah menempatkan modal Rp 5 miliar.

Tanggal 9 Pebruari : Protes di Hari Pers Nasional
Peringatan Hari Pers Nasional (HPN), dipusatkan di Menado.
Pada kesempatan itu Presiden Soeharto menyerukan agar pers
nasional tak memuat berita sensasional demi mendongkrak tiras.
Pada saat bersamaan Menpen Harmoko menerima sepucuk surat dari
Australia yang ditandatangani sejumlah wartawan dari Mongolia,
Korsel, Jepang, Kamboja, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, India,
Indonesia, Filipina, Australia, Selandia Baru, Fiji, Papua
Nugini, Hong Kong dan Tonga. Mereka adalah peserta pertemuan
regional International Federation of Journalists (IFJ), 5-8
Februari, di Sydney, Australia. Surat tersebut antara lain
berisi: “Kami rasa, ironis sekali bahwa pemerintah Anda merayakan
hari pers nasional di Menado, Sulawesi Utara, sementara
pembatasan dan tekanan terhadap wartawan dan tiga mingguan yang
dibredel masih ada.’

Tanggal 11 Pebruari : Sensor Diri Indonesia Business Weekly
Laporan utama majalah bahasa Inggris (kini sudah almarhum)
Indonesia Business Weekly (IBW) tentang penggunaan Dana Reboisasi
sebesar Rp 400 milyar untuk pengembangan IPTN terpaksa
dibatalkan. Bahan-bahan sudah terkumpul dan siap naik cetak. Pada
11 Februari, Lukman Setiawan, boss Bisnis Indonesia dan IBW —
yang malah memetik keuntungan dari pemberdelan Tempo dengan
menerbitkan tiruannya, Gatra — pulang dari Menado. Ia memeriksa
isi IBW dan langsung memutuskan agar laporan utama Dana Reboisasi
diganti. Menurut Lukman, dana reboisasi tak perlu lagi diributkan
karena merupakan keputusan Presiden. Memang, waktu itu isyu ini
sedang marak di media massa dalam negeri, kemudian pemerintah
mempeti-eskannya.

Tanggal 9 Maret : Harian Terbit Terbit Ganda
Harian Terbit, yang ternyata sudah sejak lama terbit kembar,
dipersoalkan di DPR. Adalah Sophan Sophian dkk. yang
mempertanyakan ikhwal terbit kembar ini kepada Menpen Harmoko
(yang juga pemilik koran ini) dalam temu dengar di DPR. Harmoko
sendiri mengatakan tidak tahu-menahu dan akan menegur Terbit.
Edisi kembar tersebut bukan hanya berbeda isinya, tapi juga
mottonya. Yang beredar di kawasan Jakarta muncul dengan motto
‘”surat kabar sore,” lainnya beredar di kawasan Jawa Tengah
dengan motto “harian independen.” Pemimpin redaksi Terbit, Tarman
Azzam yang juga menjabat sebagai ketua PWI Jaya mengakui
kesalahan ini. “Saya telah mengirim surat permintaan maaf ke
Deppen. Kami mengaku salah dan tak akan mengulangi lagi perbuatan
itu.”
Adapun alasan terbitan ganda yang berlangsung lebih dari
setahun itu, menurut dia, adalah untuk bisa bersaing dengan
suratkabar lainnya di Jateng. Dengan pengakuan salah ini, maka
skandal yang melibatkan otoritas pers Indonesia ini, seolah
selesai di situ saja.

Tanggal 10 Maret : Kesaksian Jakob Oetama
Ketua Pelaksana Harian Dewan Pers, Jakob Oetama, menjadi
saksi pada sidang gugatan eks karyawan Tempo terhadap Menpen di
PTUN. Dalam kesaksiannya, Jakob Oetama yang juga adalah pemimpin
redaksi harian Kompas, menegaskan Dewan Pers tidak pernah diajak
berunding soal turunnya SK Menteri No. 123/1994, pada 21 Juni
1994, yang mengakhiri hidup tiga media: Tempo, DeTik dan Editor.

Tanggal 16 Maret : AJI Digrebek
AJI menyelenggarakan acara Halal bi Halal di Hotel Wisata
Internasional, Jakarta yang antara lain dihadiri oleh Sri Bintang
Pamungkas, Ali Sadikin, Marsilam Simanjuntak, Rendra, H.J.C.
Princen, Asmara Nababan dan Iwan Fals. Dari kalangan diplomat ada
Sekretaris I dan Atase Tenaga Kerja Kedubes AS, Thomas Murphy,
Atase Pers Kedutaan Swiss, Daniel Hunn, dan Sekretrais III
Kedubes Australia, Indrawati Mc Cormick. Ada pula wartawan senior
Sori Siregar, cerpenis yang kini bekerja di majalah Forum
Keadilan. Belakangan datang lagi Mayjen (purn) Soebijakto
Prawirasoebrata, mantan gubernur Lemhanas, dan Adnan Buyung
Nasution.
Acara yang dimulai pukul 19:30 dan diisi pidato yang
berturut-turut disampaikan oleh Ali Sadikin, Sri Bintang
Pamungkas dan Rendra, harus berakhir dengan ditangkapnya Ahmad
Taufik (Ketua Presidium AJI), Eko Maryadi (Kepala Rumah Tangga
sekretariat) dan Danang Kukuh Wardoyo (office boy sekretariat
AJI).

Tanggal 17 Maret : Ahmad Taufik Diciduk
Ahmad Taufik, Ketua Presidium AJI ditangkap lagi di
rumahnya. Waktu itu jam sudah menunjukkan lewat pukul 02:00 subuh
ketika polisi berpakaian preman melompati pagar rumah orang tua
Taufik dan menanyakan alamat Ahmad Taufik. “Saya dari AJI, teman
Taufik. Saya mau menjemput dia karena ada tugas mendadak,” kata
para intel, seperti dituturkan ibu Taufik, Ny. Fadhilah Agiel.
Taufik sebenarnya tidak lagi tinggal di rumah itu sejak
mempersiapkan kelahiran anaknya. Tanpa rasa curiga, ibunya
memberitahu alamat dan arah jalan menuju rumah Taufik di kawasan
Condet. Para intel segera menuju sasaran dengan berbekal surat
penangkapan yang ditandatangani Kapten Sundari dari Unit Bunuh
dan Culik, Polda Metro Jaya. Menurut istri Taufik, para polisi
menggedor rumah dengan keras dan meminta Taufik segera ikut.

Tanggal 21 Maret : Menpen Peringatkan Pers
Menpen Harmoko pada acara Malam Puncak Peringatan Hari Pers
Nasional PWI DKI Jakarta mengatakan pers tak pernah dilarang
untuk mengeritik pemerintah, asal konstruktif sifatnya. ”Pers
tidak melakukan kritik asal bunyi, asal radikal. Kritik semacam
itu tidak menjawab masalah,”tegasnya.

Tanggal 21 Maret : PWI Jaya Pecat 13 Wartawan
Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syarwan Hamid mengatakan
penangkapan terhadap anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
oleh aparat kepolisian tidak menyalahi aturan. Sementara itu, PWI
cabang DKI Jakarta menyatakan akan terus menertibkan anggotanya.
Ketua PWI Cabang DKI Jakarta, Tarman Azzam, menjelaskan
penertiban ini dilanjutkan sampai wartawan yang berada di Jakarta
memenuhi peraturan dan perudangan serta amanat kongres PWI.
Penertiban itu, masih menurut Tarman Azzam meliputi tiga
hal, yaitu: penertiban oknum yang bukan wartawan yang sehari-hari
mengaku sebagai wartawan, penertiban wartawan yang tidak
mempunyai kartu PWI serta peneertiban anggota PWI yang melakukan
pelanggaran. “Terhadap mereka, PWI DKI Jakarta telah memecat 13
orang anggotanya,”tegas Tarman.

Tanggal 27 Maret : PWI Menafikan Organisasi Wartawan Lain
Ketua Umum PWI Pusat Sofyan Lubis mengklaim PWI sebagai
satu-satunya organisasi profesi wartawan dan minta seluruh
wartawan untuk segera bergabung guna mendapat perlindungan.
“Tidak ada organisasi profesi wartawan lain kecuali PWI,”tegasnya
saat menghadiri acara Hari Pers Nasional di Magelang, Jawa
Tengah.
Dia juga menambahkan, PWI tidak dapat berbuat apa-apa
terhadap tiga wartawan yang dipenjarakan karena tuduhan menerbit-
kan majalah tanpa izin, karena mereka tidak terdaftar sebagai
anggota PWI. Sofyan Lubis juga mengingatkan bahwa akan ada lagi
beberapa wartawan yang mungkin akan ditahan dengan tuduhan sama:
menerbitkan media tanpa ijin.

Tanggal 2 April : Menpen Minta Wartawan Laporkan Pengedar
Independen
Menpen Harmoko meminta para wartawan ‘yang diakui
pemerintah’ melaporkan anggota AJI yang mendistribusikan majalah
Independen. Dia juga menyatakan PWI merupakan satu-satunya
organisasi wartawan Indonesia yang diakui pemerintah. “Membentuk
organisasi lain adalah melanggar hukum karena PWI merupakan satu-
satu wadah resmi.”

Tanggal 5 April : Penentang Penangkapan Anggota AJI dan Pijar
Ditahan
Polisi menahan 45 orang pengunjuk rasa yang memprotes
penangkapan anggota AJI dan Pijar, serta menuntut pembebasan
mereka. Sekitar 400 orang mahasiswa dan aktivis HAM
berdemonstrasi di kampus UGM, Yogya. Para pengunjuk rasa sedang
menuju kantor DPRD ketika polisi menghadang dan membubarkan
mereka.

Tanggal 5 April : Pemerintah Kontrol Pers Lewat Isyarat
Pemerintah mengontrol pers dengan cara mengirimkan isyarat-
isyarat tersamar kepada para pemimpin redaksi, tentang seberapa
jauh bebebasan pers masih ditolerir. Metoda seperti ini memaksa
pers untuk menduga-duga sampai di mana mereka boleh melangkah.
Ketidak pastian ini membuat pers cemas karena mereka akan
senantiasa bersentuhan dengan otoritas yang sensitif. Akibatnya
mereka pun cenderung menjalin hubungan yang paternalistik dengan
otoritas, agar bisa tetap hidup. Harsono Suwardi menyatakan hal
ini dalam orasi saat pengukuhan dirinya sebagai guru besar FISIP
UI, pada 5 April.

Tanggal 11 April : Tim IFJ ke Indonesia
Delegasi International Federation of Journalists (IFJ) tiba
di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Delegasi yang berjumlah
lima orang, dipimpin langsung oleh Sekjen IFJ, Aidan White.
Mereka berniat mencari dan mengumpulkan fakta tentang tekanan
yang tengah dihadapi sejumlah wartawan di Indonesia untuk
dilaporkan dalam Kongres IFJ di Spanyol awal Mei 1995. Keempat
anggota delegasi adalah Ching Chabo (Singapura), Christopher
Warren (Australia), Judit Neurink (Belanda) dan Leonie van Blade
(Parlemen Eropa).

Tanggal 12 April : Tim IFJ Temui Pemred
Rombongan IFJ berpencar menemui sejumlah pemimpin redaksi
media massa ibukota termasuk Surya Paloh dan Laurens Tato (Media
Indonesia), Raymond Toruan, Susanto Pudjomartono, Thajib I. Sabil
(Jakarta Post), Wina Armada dan Noorca M. Massardi (Forum
v Keadilan), Seno Gumira Ajidarma (Jakarta-Jakarta), Lukman
Setiawan (Bisnis Indonesia) dan Aristides Katoppo (Suara
Pembaruan).
IFJ gagal berdialog di Bisnis Indonesia karena petinggi di
sana menampik. Tapi di Republika mereka diterima oleh Pemred
Parni Hadi, yang juga Sekjen PWI Pusat. Adalah Parni yang
kemudian mengontak Deppen sehingga Dirjen PPG Subrata bersedia
berbicara dengan Aidan White dkk.

Tanggal 13 April : Tim IFJ ke Tahanan Polda
Rombongan IFJ menemui Ahmad Taufik, Eko Maryadi serta Danang
Kukuh Wardoyo di tahanan Polda Jaya.

Tanggal 17 April : PWI Pusat Kukuhkan Pemecatan Wartawan
PWI Pusat mengadakan temu pers untuk mengumumkan pemecatan
13 wartawan anggota PWI Jaya. Ke-13 wartawan adalah Happy
Sulistiady, Ardian T. Gesturi, Diah Purnomowati, Goenawan
Muhamad, Fikri Jufri, Budiman S. Hartoyo, Toriq Hadad, Joepie
Hidayat, Moerbanue Moera, Eros Djarot, P. Hasudungan Sirait,
Satrio Arismunandar dan Josep Adi Prasetyo digugurkan.
Keanggotaan mereka digugurkan karena menandatangani Deklarasi
Sirnagalih, yang isinya antara lain menolak sistem wadah tunggal
bagi profesi wartawan Indonesia.
Pada dasarnya PWI Pusat hanya mengukuhkan SK Ketua PWI Jaya
No.010/SK/PWIJ/III/9, yang ditandatangani Tarman Azzam.
Sofyan Lubis, ketua PWI Pusat, pada saat itu juga meminta
semua Pemred untuk tidak mempekerjakan sebagai wartawan mereka
yang menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Dia bahkan mengingatkan
para Pemred untuk tidak main-main dengan pengukuhan pemecatan
ini. “Jika ada yang masih tetap mempekerjakan mereka tentu akan
kita peringatkan, bila perlu diberikan sanksi. Harus diingat
bahwa tiap Pemred bisa mnduduki posisinya karena rekomendasi PWI.
Karena itu mereka bukan cuma harus mendukung keputusan PWI, tapi
juga harus melaporkan ke PWI setiap kali menerima wartawan.”

Tanggal 26 April : Keluarga Nike Ardilla Kritik Pers
Keluarga Nike Ardilla menyesalkan pemberitaan media massa
yang dianggap terlalu memojokkan pribadi artis yang tewas dalam
kecelakaan mobil itu. “Beberapa media massa telah menulis berita
negatif yangsangat kontroversial dan tak sesuai dengan fakta,”
kata Yan Juanda Saputra, penasihat hukum keluarga Nike, dalam
konferensi pers di Jakarta.

Tanggal 3 Mei: Tempo Menang
Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Goenawan
Mohamad dan 43 wartawan Tempo terhadap Menteri Penerangan
Harmoko. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, termasuk Ali
Sadikin, Sri Bintang Pamungkas dan Rendra. Tak kurang dari 400
pengunjung yang meluap sampai ke luar sidang, larut dalam
kegembiraan.
Sebenarnya, banyak pihak yang berprasangka sidang gugatan
Tempo sekadar basa-basi saja, dan pasti kalah. Rasanya tak ada
yang berani menentang putusan Menpen Harmoko, pada saat Ketua
Umum Golkar itu sibuk kampanye keliling Indonesia, memperkokoh
posisinya.

Tanggal 15 Mei : Protes Senator AS Untuk Dubes RI
Para senator dan anggota kongres Amerika Serikat melayangkan
surat kepada Dubes RI Arifin M. Siregar di Washington DC, yang
menyatakan keprihatinannya atas tindakan pemerintah yang
memberangus AJI. “Penangkapan aktivis AJI itu, merupakan bagian
dari upaya pembungkaman suara kritis terhadap pemerintah,
terutama kritik terhadap Menristek Habibie, Menpen Harmoko dan
Presiden Soeharto,” bunyi surat yang ditandatangani Senator Bob
Graham, dan anggota kongres Jim Leach serta John Lewis.
Mereka mengirimkan surat itu atas nama Komite Kongres untuk
Mendukung Penulis dan Jurnalis, sebuah komite bipartisan, yang
beranggotakan 17 senator dan 74 anggota kongres. Komite itu
dibentuk dalam upaya mendukung kebebasan menulis, membuat
reportase dan menerbitkan, di seluruh dunia.
“Dengan hormat, kami meminta agar pemerintah Anda segera
membebaskan Ahmad Taufik dan anggota AJI lainnya, bila penahanan
mereka semata-mata disebabkan oleh pemakaian hak kebebasan
ekspresi yang diakui secara internsional,” bunyi surat sepanjang
dua halaman itu.
Dalam suratnya tertanggal 22 Juni 1995, Dubes Arifin Siregar
mengaku sudah meneruskan keprihatinan komite itu pada pejabat
yang berwenang di Jakarta.
Tetapi Arifin juga menjelaskan, bahwa kasus AJI bukanlah
kasus hambatan terhadap kebesarn pers. Menurut dia, kasus AJI
adalah kasus pelanggaran hukum. “Di Indonesia, penerbitan pers
dan penyebarannya membutuhkan izin. Tanpa izin, kegiatan itu
dapat disebut ilegal,” tulis Arifin. Anggota AJI, menurut Arifin
telah membentuk organisasi, menerbitkan dan mendistribusikan
majalah tanpa izin.

Tanggal 20 Mei : Sensor Diri di SCTV
Penampilan Benjamin Mangkoedilaga, ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara (Jakarta), di acara Perspektif yang rutin
ditayangkan setiap Sabtu petang oleh SCTV, dibatalkan secara
mendadak. Padahal ia sudah rekaman. Tanpa alasan yang jelas,
tiba-tiba penampilannya diganti dengan wartawan Berita Yudha, Oce
Sudioto.
Walau tak pernah ada klarifikasi resmi yang mengemukakan
alasan penangguhan ini, amat jelas bahwa keputusan ini berkaitan
dengan figur Benjamin yang tengah menjadi buah bibir berkat
keputusannya memenangkan gugatan Tempo terhadap Menteri
Penerangan.
Menurut sumber yang dikutip Majalah Forum Keadilan,
“Penangguhan” penayangan Benjamin itu terjadi setelah beritanya
dimuat Merdeka sehari sebelum penayangan. Seorang pejabat
Departemen Penerangan, kabarnya, menelpon seorang pemegang saham
SCTV. Intinya, meminta agar Benjamin tidak ditayangkan.
“Penangguhan” ini sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya
rekaman Perspektif yang menampilkan Ketua PB Nahdatul Ulama (NU),
Abdurrahman Wahid, juga sempat tertunda yang sampai sekarang
belum juga disiarkan.

Bulan Mei : Serambi Indonesia Digugat
Harian Aceh, Serambi Indonesia, telah digugat karena sebuah
surat pembaca. Usman Nyak Umar, 43, menuntut koran itu Rp 150
juta dengan alasan telah mencemarkan nama baiknya. “Kami
menggugat karena Serambi Indonesia tidak mau menyebut nama
penulis surat pembaca itu,” ujar Kepala SMA Negeri Suak Timah,
Meulaboh.
Dalam sebuah surat pembaca pada edisi 26 April 1995, Usman
disebut sewenang-wenang terhadap terhadap guru, disamping
menyalahgunakan wewenang sehingga guru tak menikmati berbagai
tunjungan.
Usman merasa dirinya difitnah. Ia pun mendatangi Serambi
Indonesia dan minta nama pengirim surat diungkap. Serambi
Indonesia menampik karena merasa hal itu tidak etis. Apalagi
karena mereka telah memuat jawaban bantahan Wakil Kepala ekolah
SMA Suak Timah, Sabirin Husein.
Pengadilan Negeri Meulaboh sendiri lewat putusan sela telah
menolak gugatan, dengan alasan bukan wewenang mereka. Sebab
Serambi Indonesia berkantor pusat di Banda Aceh, bukan di
Meulaboh.

Bulan Mei : Sinar Minta Maaf
Majalah Sinar meminta maaf kepada Sofyan Lubis, ketua umum
PWI , karena memuat laporan tanya-jawab yang ternyata bukan hasil
wawancara dengannya, melainkan dengan Sofyan Lubis peneliti dari
LP3ES yang sedang studi lanjut untuk mendapatkan gelar master di
Manila. Sofyan Lubis yang PWI saat itu sedang berada di Jambi.
Padahal wawancara tersebut dimuat untuk edisi laporan utama
majalah tersebut tentang kemenangan gugatan majalah Tempo
terhadap Menpen Harmoko di PTUN Jakarta. Laporan utama tanya
jawab dengan Sofyan Lubis (yang bukan ketua umum PWI), dengan
wartawan Sinar, Noor Fatachi, dilengkap dengan foto diri sang
ketua PWI.

Tanggal 16 Juni : Sidang AJI Digelar
Sidang aktivis AJI dimulai, setelah tiga bulan mereka
mendekam di penjara. Sidang dibagi dalam dua perkara. Giliran
pertama Ahmad Taufik dan Eko Maryadi, didakwa oleh Jaksa Penuntut
Umum, T.S. Limbong SH telah melakukan penghinaan terhadap
Presiden, menyebarkan rasa permusuhan dan menyalahkan fungsi
pers.
Persidangan itu cukup menarik perhatian, antara lain
dihadiri oleh para wakil dari kedutaan Besar Australian, Swedia,
Belanda, Amerika, Kanada, Inggris dan beberapa tokoh masyarakat,
seperti Ali Sadikin, Sri Bintang Pamungkas dan Adnan Buyung
Nasution.
Sedang pada sesi kedua diajukan Danang K. Wardoyo, dengan
Jaksa Penuntut Umum, Meity. SH, didakwa dengan pasal-pasal yang
hampir sama.

Tanggal 19 Juni : Pameran Tempo
Pameran ilustrasi Tempo, di Taman Ismail Marzuki, 19-21
Juni, dibuka. Pembukan pameran yang diselenggarakan dalam rangka
memperingati setahun setelah pembredelan tiga media massa, pada
21 Juni 1991, dihadiri Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PB NU, Ali
Sadikin, Princen, direktur LPHAM; Mulya Lubis, pengacara; Aswab
Mahasin, wakil ketua Yayasan Pembangunan Berkelanjutan, dan
seniman Semsar Siahaan, yang kakinya dipatahkan dalam aksi
menentang pembredelan 27 Juni 1994.
Pada malam pembukaan tersebut, Abdurrahman Wahid memberikan
pidato sambutan. Ia mengemukakan kritik terhadap dunia pers
Indonesia yang disebutnya, “masih karikatural.”

Tanggal 21 Juni : Peringatan Bredel
Pemberian penghargaan Suardi Tasrif kepada tiga jurnalis
yang ditahan, yaitu Ahmad Taufik dan Eko Maryadi dari majalah
Independen dan Tri Agus Siswomihardjo, Pemred Kabar Dari Pijar.
Penghargaan itu diberikan karena mereka dinilai konsisten
memperjuangkan kemerdekaan pers, dan, bahkan rela menanggungkan
akibatnya dengan masuk penjara.

Tanggal 27 Juni : Wartawan Yogya Dilecehkan
Sejumlah wartawan yang tengah menunggu konfirmasi berita di
Mapolresta, Yogyakarta, diusir oleh Wakapolresta Yogyakarta,
Mayor (Pol) Haka Astana. Pengusiran wartawan ini terjadi sekitar
pukul 13.30, ketika beberapa wartawan tengah menunggu konfirmasi
adanya dugaan penipuan yang dilakukan sebuah lembaga pendidikan
kejuruan.
Saat wartawan sedang berkumpul di depan ruang Kasat Serse
Polresta, tiba-tiba Wakapolresta Mayor (Pol) Haka Astana
mendatangi wartawan. Kemudian dengan nada tinggi ia menanyakan
identitas wartawan sekaligus “mengusut” apakah kedatangan mereka
sudah lapor piket serta mengantungi izin. Dengan sikap sama, Haka
menyuruh wartawan keluar.

Tanggal 3 Juli : PWI Digugat
Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) menyelenggarakan
diskusi yang membahas tentang peranan PWI, sebuah tema yang
aktual dan tinggi urgensi-nya. Diskusi tersebut menampilkan
pembicara Wina Armada, Wapemred Forum Keadilan, yang juga Ketua
Seksi Hukum dan Politik PWI Jaya; Soebagyo IN, wartawan senior;
dan Soedjati Djiwandono, Ketua Litbang Harian Suara Karya.
Diskusi dipandu oleh Atmakusumah, wartawan almarhum Indonesia
Raya.
Soedjati secara kritis mengkaji ketetapan Menpen, yang
menjadikan PWI sebagai wadah tunggal wartawan. Organisasi yang
diakui sekarang, PWI, adalah alat kontrol dari negara kepada
masyarakat. Bukan sebaliknya. Dan, dengan kompartmenisasi itu,
“PWI menjadi road to power,” kata Soedjati, doktor lulusan London
School of Economics.

Tanggal 5 Juli : Wartawan Sinar Ditangkap
Wartawati dan fotografer Majalah Berita Mingguan Sinar,
Victoria Sidjabat dan Yul Adriansyah ditangkap polisi karena
memasuki rumah Rachmawati tanpa izin pada pukul 21.15. Mereka
menjadi korban kemelut pasangan Dicky-Rachma.

Tanggal 6 Juli : Wartawan Dirampok
Irwanto, seorang wartawan freelance, dirampok dua penjahat
saat melakukan wawancara untuk penulisan artikel tentang
kejahatan di ibukota. Kedua penjahat ini segera mengarahkan pisau
ke leher Irwanto, sesaat setelah wawancara selesai dilakukan.
Mereka memaksa Irwanto untuk menyerahkan uang (Rp 1,2 juta), jam
tangan dan tiga pasang kacamata hitam miliknya serta mengantar
mereka dari Jalan Sudirman ke Grogol.

Tanggal 17 Juli : Pemred Kabar Dari Pijar Diadili
Perkara aktivis Pijar, Tri Agus Siswomihardjo mulai
disidangkan. Ia dituduh menghina Presiden Soeharto dan diancam
hukuman maksimalnya 6 tahun penjara. “Penghinaan itu dilakukan
terdakwa lewat tulisan,” kata jaksa Baginda Lumban Gaol saat
membacakan dakwaannya, yang cuma setebal 5 halaman.
Tulisan yang dimaksud Baginda adalah rangkaian tulisan
berjudul “Adnan Buyung Nasution: Negeri Ini Telah Dikacaukan Oleh
Seorang Yang Namanya Soeharto”, yang dimuat dalam bulletin Kabar
Dari Pijar edisi Juni 1994. Selain membuat, Tri Agus juga dituduh
jaksa menyebarkan tulisan tersebut.

Tanggal 2 Agustus : Ricky Dianiaya Polisi
Wartawan Kompas di Bandung, Ricky Pitoy Tafuama, dianiaya
puluhan polisi, ketika tengah bertugas meliput eksekusi sebidang
tanah di Cibeureum. Para petugas tak risi untuk menendang,
menjambak, serta menyeret Ricky sejauh puluhan meter, dihadapan
para saksi, termasuk sejumlah wartawan dari berbagai media massa.
Peristiwanya terjadi sekitar pukul 15:00. Pada saat itu, Ricky
berada di rumah Sutardi, warga yang mempertahankan tanahnya dan
baru saja diwawancarainya. Ketika Ricky sedang membereskan
peralatannya, datang seorang berpakaian preman mengaku sebagai
petugas. Petugas itu menyuruh Ricky memindahkan skuter inventaris
Kompas, yang diparkir di depan rumah Sutardi. Ricky bertanya,”apa
alasan harus memindahkan skuter itu?” Petugas tak menjawab. Malah
Pergi.
Tak lama, datang seorang lagi berpakaian preman, mengaku
petugas dari Polres Cibabat, mengulang perintah supaya Ricky
memindahkan skuternya. Nada perintahnya lebih kasar. Bahkan
sempat mendorong bahu Ricky. Rupanya persoalannya bukan soal
parkir. Karena kemudian si petugas datang lagi. “Saudara wartawan
Kompas? Saudara diminta datang ke Polres Cibabat. Ini perintah
atasan,” katanya. Ketika Ricky menanyakan identitasnya, malah
dijawab, “Anda bukan atasan saya. Mengapa saya harus memberikan
kartu saya?” Dan ketika ditanyakan surat penangkapan, lagi-lagi
petugas menjawab,” Tidak perlu. Saya berhak menangkap saudara!”.
Di tengah perdebatan itu, satu pleton pasukan Brimob 5123,
berseragam, lengkap dengan peralatan anti huru-hara, mendekat.
Tiba-tiba seorang yang diketahui bernama Kapten (Pol) J Mihatmo
KS, berteria, “Ciduk saja kalau melawan.” Pasukan berperisai dan
bertongkat pemukul itu, lansung menarik dan mendorong Ricky.
Pemuda itu berteriak,” saya wartawan Kompas, bukan penjahat.”
Sang Kapten membalas teriak, “Gebuk saja! Tendang!” Spontan para
petugas yang mestinya melindungi rakyat itu berlomba memukul,
menendang, menjambak rambut, memelintir kedua tangan Ricky ke
belakang, sambil menyeret sejauh lebih dari 25 meter.
Belakangan diketahui bahwa kejadian itu ternyata berpangkal
dari dugaan petugas, bahwa Ricky ikut menghasut warga yang
tergusur untuk mempertahankan tanah mereka.
Sementara itu, sebulan sebelumnya, Asep Setia, wartawan
Gala, koran lokal yang terbit di Bandung tertimpa kasus lain.
Wartawan yang biasa berpos di Polwiltabes Bandung itu,
diintimidasi sejumlah petugas, setelah Gala memuat surat pembaca
yang mengadukan adanya pungutan liar oleh polisi lalu lintas.

Tanggal 7 Agustus : Ultah AJI di Pengadilan
AJI merayakan tahun pertama usianya di dua tempat:
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selamatan sederhana di Rutan
Salemba pada sore hari.

Tanggal 13 September : Harmoko Bantah Budaya Telepon
Menpen Harmoko dengan tegas mengatakan saat ini di kalangan
pers sudah tidak dikenal lagi istilah budaya telepon atau budaya
panggil. Yang ada, menurut Harmoko, adalah pertemuan rutin antara
pejabat Deppen dengan para pemimpin redaksi. Pernyataan tersebut
dikemukakannya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR-RI di
Jakarta.

Tanggal 29 September : Pertemuan AJI-PWI di Paris Gagal
UNESCO memprakarsai pertemuan AJI-PWI di Paris. PWI diwakili
Tribuana Said, Soekarno SH — mantan Dirjen PPG — dan Abdul
Razak, sedangkan AJI mengirim P. Hasudungan Sirait sebagai
utusan. Peristiwa ini merupakan yang pertama duduknya wakil kedua
organisasi wartawan Indonesia itu pada satu meja perundingan.
Pembicaraan ini dihadiri juga oleh Sekjen International
Federation of Journalists (IFJ), Aidan White; serta staf UNESCO
lainnya yakni Alain Modoux (Direktur Divisi Komunikasi), Carlos
Arnaldo (Chief Section of Free Flow), Jayaweera (Project Officer
for Asia) serta Coudray (Project Officer for Pess Freedom).
Pertemuan sehari di markas UNESCO di Paris ini tidak
menelorkan keputusan apa-apa. “Namun pertemuan itu tetap berarti
bagi kami. Pertama, ini menunjukkan bahwa eksistensi kami diakui
internasional, dalam hal ini oleh badan dunia UNESCO. Jadi akan
menepis kesan yang diciptakan selama ini, yakni seolah AJI
organisasi liar yang ilegal. Kedua, ini jadi bukti bahwa kami
membuka diri untuk dialog,” kata Hasudungan dalam wawancara live
di markas radio itu di London.

Tanggal 5 Oktober : Golkar Masuk Suara Karya
Serah terima pergantian komisaris, direksi dan juga pemegang
saham PT Suara Rakyat Membangun (SRM), penerbit harian Suara
Karya, direalisasi. Peristiwa ini jadi menarik lantaran sejumlah
pucuk pimpinan DPP Golkar masuk ke harian itu. Selain agar warna
Golkarnya lebih kental ada spekulasi yang berkembang bahwa ini
juga untuk menggeser peran CSIS.
Ketika Suara Karya (SK) diterbitkan pada 1971, pemegang
sahamnya terdiri dari Soedjati Djiwandono, Yusuf Wanandi, Sofyan
Wanandi, Djoko Soedjatmiko, Soemiskum, dan Cosmas Batubara. Tapi
sesungguhnya saham itu kosong. Maka untuk merintis Suara Karya,
Ali Moertopo meminta uang ke Pak Harto.
Pada 1992, Cosmas Batubara mengusulkan pembagian laba
perusahaan. Namun, Tjokropranolo tak setuju karena mereka tak
pernah menyetor modal. Bahkan, ia mengadukan persoalan itu pada
Pak Harto.
Akhirnya diputuskan oleh Pak Harto, 60% saham PT SRM
dilimpahkan ke DPP Golkar, sisanya untuk karyawan. Sejak saat
itu, dipertimbangkan untuk mengganti pucuk pimpinan PT SRM dengan
personil yang mewakili DPP Golkar mengingat merekalah pemegang
saham mayoritas.
Tetapi, resminya, serah terima baru dilaksanakan 5 Oktober
1995 dengan mengangkat Arie Mardjono, Sekjen DPP Golkar, menjadi
Komisaris Utama sekaligus pemimpun umum, yang semula dipegang
Soemiskum. Theo Sambuaga (Wakil Sekjen DPP) duduk sebagai wakil
pemimpin umum.

Tanggal 7 Oktober : Wartawan Surabaya Gugat Walikota
Sejumlah wartawan berniat mengajukan walikota Surabaya yang
dinilai mengancam diri mereka serta melecehkan profesi jurnalis.
Kol. Sunarto Sumoprawiro yang biasa dipanggil Cak Narto dianggap
tidak sedang berguyon lagi ketika berbicara di hadapan pelajar
SLTA Surabaya menjelang acara “Surabaya Bersih Corat Coret”.
Pamong yang suka ceplas-ceplos tersebut waktu itu mengkritik pers
yang ia anggap telah kelewat batas. Menurut dia, banyak berita
miring perihal Gubernur Basofi Soedirman terutama yang menyangkut
pembangunan pantai Timur Surabaya. Ia pun mengatakan dalam dialek
Suroboyoan, “Koen atik nulis sing apik-apik ae. Ojo nulis sing
elek-elek, timbang tak musuhi repot engko. Tak goleki omahe, tak
gusur, tak gawe jalur ijo”. Kalau dibahasa Indonesiakan artinya
kira-kira ‘Kalau nulis yang baik-baik saja. Jangan nulis yang
jelek-jelek, dari pada saya musuhi, akan repot. Saya cari
rumahmu, saya gusur, saya bikin jalur hijau.”
Entah bergurau atau sungguhan, para wartawan menanggapi
ucapan walikota ini dengan serius. Mereka manganggapnya ancaman
sekaligus pelecehan. Apalagi sebelumnya, tak lama setelah dilan-
tik menjadi walikota, Cak Narto juga pernah melontarkan ancaman.
Waktu itu ia pernah menyebut “Kalau wartawan menjelek-jelekkan,
aku hajar kalian.” Kali ini mereka ingin pertanggungjawaban sang
walikota. mereka pun menunjuk Trimoelya Soerjadi sebagai kuasan
hukumnya.

Tanggal 7-8 Oktober : Kongres I AJI
AJI menggelar kongres pertamanya di Yogyakarta. Kongres ini
diikuti lebih dari 80 peserta terdiri dari wartawan media massa,
aktivis pers kampus, aktivis ornop, pengamat serta pakar dari
dalam dan luar negeri. Juga hadir atase pers dari beberapa
kedutaan negara sahabat.

Tanggal 11 Oktober : Wartawan Kartini Diamuk Massa
Dua wartawan majalah wanita Kartini, masing-masing Nestor
Rico Tambunan dan Nita Indrawati Arifin menjadi korban amukan
warga desa Kemanten, Kabupaten Airhangat, Kerinci Jambi. Keduanya
dipukuli oleh masyarakat yang sedang kalap, karena termakan isu
adanya perampokan dan penculikan gadis di Desa Koto Datok. Karena
isu tersebut sebuah mobil Toyota Kijang yang diparkir di depan
kantor Polsek Airhangat dibakar oleh massa.
Akibat penganiayaan itu, Nestor menderita di bagian kepala,
sementara rekannya Nita mengalami sembab-sembab kena pukul dan
terjangan berkali-kali dari massa yang mengamuk. Selain itu,
wartawan foto Suara Pembaruan Ashari, juga sempat diseret massa
yang sebagian di antaranya memegang pedang dan pentungan-
pentungan kayu.

Bulan Oktober : Perspektif Dibredel
Acara, Perspektif, dihapuskan secara mendadak dari SCTV.
Talk show yang dipandu Wimar Witoelar ini hilang dari SCTV sejak
pertengahan Oktober 1995. “Pihak SCTV menghubungi kami dan mereka
mengatakan tidak bisa menayangkan Perspektif lagi,” kata Wimar,
yang mantan aktivis ITB.
Wimar memperkirakan, tayangan Perspektif terakhirlah yang
membuat tayangan rutin itu dibredel. Pada siaran pamungkas,
Mochtar Lubis dua kali berturut. Ini tak lazim, karena biasanya
seorang tokoh hanya ditampilkan sekali. Seperti biasa, dalam dua
kesempatan ini pun Mochtar Lubis berbicara blak-blakan termasuk
ketika mengomentari pers di era Orde Baru.
Apa komentar Wimar tentang penghentian acara tersebut? Wimar
melihat bahwa penghentian siaran ini bukanlah kehendak SCTV, tapi
pihak luar. Ia pun mengaku tak kecewa. “Secara pribadi, ini bukan
masalah besar buat saya. Ada yang lebih besar: kebebasan
berpendapat.”
Wimar kelihatan masih ingin terus mengutarakan pendapat. Tak
habis akal, ia pun mencoba menggelar lagi acara Perspektif. Kali
ini bukan di televisi tapi di hotel, di Jakarta dan Surabaya.
Meski tersendat, akhirnya jadi juga. Selain itu ia juga mengisi
kolom, yakni di Kompas minggu. Informasi terbaru, Wimar akan
menghadirkan Perspektif di radio dan sejumlah koran. Kreativitas
semacam itu, bisakah disebut sebagai sebuah ‘sisi positif dari
pembredelan’?

Bulan Oktober 1995 : Wartawan Lampung Post Dipecat
Komunisme sejagad sudah bangkrut tapi arwahnya tampaknya
masih tetap saja ditakuti, termasuk di Indonesia. Begitulah,
sebuah wawancara dengan figur yang dianggap berafiliasi ke PKI
pun berakhir dengan pemecatan wartawan.
Ceritanya, empat wartawan Lampung Post menggarap wawancara
dengan sastrawan Pramoedya Ananta Toer, dan menurunkannya dalam
tulisan Pramoedya Ananta Toer: Kemerdekaan Saya Justru Hilang
Setelah Merdeka.
Pelaksana Harian Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Lampung
Post, Bambang Eka Widjaya, menilai mestinya redaksi tidak
menurunkan tulisan tersebut karena dianggap menyimpang dari misi
pemberitaan. “Tulisan yang dimuat itu tidak melalui mekanisme
budgetting,” ujar dia kepada Forum Keadilan.
Sebetulnya, menurut Forum, wawancara dengan Pram bukan sama
sekali tak direncanakan. Dalam rapat proyeksi koran itu, topik
dan sumber ini sudah masuk dalam rencana. Hanya, di harian itu
tulisan-tulisan yang sudah lolos rapat proyeksi tetap harus
melalui budgetting.
Buntutnya, Uten Sutendy, Izhar Laily dan Supriyadi pun
diskors dengan alasan indisipliner. Sedang Fajrun Najah Ahmad,
tak diganjar karena tengah menjalani hukuman dalam kasus lain.
Sanksi ini menurut Bambang telah dikonsultasikan dengan
Direktorat Bina Wartawan Departemen Penerangan.
Dalam perkembangan berikutnya, dua wartawan ini akhirnya
dipecat. Keputusan pemecatan in konon datang dari manajemen
puncak Lampung Post, Direksi Surya Presindo. Seperti diketahui,
tahun 1990 separo saham koran ini telah dibeli oleh Surya
Presindo, milik Surya Paloh.

Tanggal 10 Desember : Kemelut PHK di Suara Pembaruan
Turunnya kualitas manajemen redaksi, kesejahteraan anggota
dan profesionalisme wartawan di tubuh Suara Pembaruan (SP) yang
dibicarakan dalam sarasehan wartawan SP di Cibubur Januari 1994,
berbuntut panjang. Delapan wartawan yang dianggap sebagai otak
(Petron Curie Nadeak, Kooswadi, Isaac Sinjal, Djandjan Saputra,
Nelson Simanjuntak, Constantinus de Gani, Charles Manurung dan
Bidramnanta) telah di PHK oleh PT Media Interaksi Utama (MIU).
Upaya hukum lalu ditempuh oleh kedelapan wartawan itu untuk
memulihkan haknya. Dan tanggal 24 April 1995, oleh Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), putusan
tersebut dinyatakan batal, dan MIU diwajibkan untuk mempekerjakan
kembali dan membayar pemotongan upah yang dikenakan kepada Petron
dkk. Kemudian dipertegas oleh Penetapan dari Pengadilan Negeri
(PN) Jakarta Pusat yang melimpahkan eksekusinya kepada PN Jakarta
Timur dimana PT MIU berdomisili.
Tetapi PT MIU balik menggugat Menaker Abdul Latief selaku
Ketua P4P ke PTTUN. Karena di mata MIU penerapan hukum dalam
putusan P4P adalah tidak tepat. “Dasar hukumnya salah, begitu
juga dengan penerapan hukumnya,” ujar Iskandar Yusuf, Kepala Biro
Hukum MIU. Sejak akhir Agustus lalu hingga kini gugatan MIU yang
diajukan ke PTTUN belum juga ditangani.
Tampaknya Petron dkk. masih harus menempuh perjalanan
panjang untuk menggapai hak mereka, apalagi nama mereka sudah
tidak muncul di boks susunan redaksi.

Tanggal 12 Desember : Dianggap Subversif, Mahasiswa di-DO
Pupus sudah harapan Ali Nuryasin untuk meraih gelar sarjana
dari Univ. Pembangunan Nasional (UPN) setelah turun SK Rektor No.
100/XII/1995. Pemred majalah kampus UPN, Aspirasi, ini dianggap
subversif dan menghasut lewat tulisan renungan kemerdekaan yang
ia buat. Tulisan ini dianggap menghina Presiden Soeharto serta
dicap PKI dan OTB.
“Keputusan pemecatan merupakan hasil rapat senat yang
dipimpin rektor dan disetujui Hankam selaku dewan pembina,” kata
Wahyu Slamet, Purek III UPN.
Wahyu mengingatkan, majalah yang diterbitkan UPN itu
sepenuhnya dibiayai kampus yang notabene-nya adalah milik Dep.
Hankam. “Jadi wajar jika kami menindak mahasiswa tersebut karena
dia dapat berbahaya bagi keamanan dan ketertiban kampus. Itu sah-
sah saja dan salah kalau mahasiswa makar.”

Tanggal 12 Desember : Iklan Gila di Kompas
Mungkin yang satu ini luput dari perhatian banyak orang.
Sebuah iklan baris yang ‘gila’ muncul di deretan iklan mobil pada
halaman 5 Kompas edisi 12 Desember. Di bawah nama BMW tertulis
“Mobil dijual. BMW. 318i M40 90+91+318i E34 89+520i M50 91 ABS,
Selected and Presiden Soeharto quality Used Car Center, Jl. Cik
Ditiro 11-ABC (Menteng) ph 3103040-41.” Luar biasa mobil yang
diiklankan ini, sampai menyebut Presiden Soeharto quality Used
Car Center. Seperti apa gerangan? Eh, ternyata ada yang keliru.
Esok harinya (13/12) pada halaman dan kapling yang sama muncul
iklan. Isinya, di bawah tulisan BMW, “Perbaikan iklan baris Mobil
dijual BMW urutan ke 2 kol.9 hal 5 tanggal 12 Desember 1995,
iklan tsb seharusnya berbunyi: 318i M40 91+90+318i M40 318i E36
92+520i E34 89+520i M50 91 ABS, Selected and quality Used Car
Center. Jln T.Cik Ditiro 11-ABC (Menteng). ph 3103040-41. Mohon
maaf atas kekeliruan ini.”
Jelas sudah, ada yang keliru. Tapi bagaimana ikhwalnya kok
sampai nama Presiden Soeharto bisa nongol? Mungkin hanya teledor
saja, atau…? Entahlah. Yang pasti persoalannya tak berhenti di
situ saja. Menurut sebuah sumber, pihak Kompas harus membayar tak
kurang dari Rp 600 juta kepada oknum aparat keamanan dan Rp
1,5 milyar kepada oknum di Deppen untuk menyelesaikan perkara
iklan “ngawur” ini.

Tanggal 19 Desember : Wartawan Jakarta Post Dianiaya
Wartawan foto Jakarta Post Arief Suhardiman menjadi korban
penganiayan Satpam dan sejumlah sopit di basement parkir Wisma
Dharmala. Arief yang saat itu bertugas memotret peluncuran buku
di Kedubes Masyarakat Ekonomi Eropa, kesulitan mencari tempat
parkir. Ketika memarkir mobilnya di sebelah kendaran berpelat CD
(korps diplomatik), ia ditegur seorang satpam.
Ketika memundurkan kendaraannya, seorang satpam menggedor-
gedor pintu mobil Arief sambil menanyakan mengapa menabrak dia.
Arief mengatakan sudah membunyikan klakson. Ketika itulah,
menurut Arief, muncul tujuh satpam dan sepuluh supir. Meski
menyebut dirinya wartawan, Arief digiring ke pos satpam dan
diinterogasi. Di sana wajahnya dihajar dua sopir, dan satpam
membiarkan saja. “Saya kaget tak satu pun satpam itu membantu
mencegah. Ketika saya hendak lari, seorang satpam bernama SP
menarik baju saya sampai beberapa kancingnya putus.”

Bulan Desember : Spanduk Forum Keadilan Dilarang
Aparat keamanan Sulawesi Selatan melarang pemasangan spanduk
Forum Keadilan. Seperti biasa, spanduk promosi Forum nomor 14
edisi minggu pertama Oktober dipasang di tujuh tempat strategis
di Ujungpandang. Tapi, meski Kasat Intelpam Poltabes telah
memberi izin, spanduk yang menjadikan laporan utama berjudul Di
saat Tahun Emas ABRI, Mungkinkah PKI Bangkit Kembali’ sebagai
highlight, polisi merasa kecolongan. “Judul itu mendiskreditkan
ABRI,” kata Kol. Andi Hasanuddin, Kapoltabes Ujungpandang. Sejak
itu, tulis Media Indonesia Minggu, Poltabes dan Kantor Sospol
Kotamadya bertindak. Hasilnya, tiga edisi spanduk tak boleh
dipasang. Yakni Siapa Meneror Mereka (Ongky-Paula), Menyorot
Kabinet Baru Habibie serta Melacak Tuntas Tuduhan Pungli Haryanto
Dhanutirto. Alasannya, dianggap meresahkan masyarakat. Lucunya,
spanduk yang mengiklankan laporan utama Prabowo: Telah Datang
Komandan Baru, malah lolos Litsus.

From: apakabar@access.digex.net
Date: Tue Feb 13 1996 – 15:59:00 EST


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: