Aliansi Jurnalis Independen


Sejumlah Organisasi Perjuangkan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi
February 16, 2001, 2:38 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Jumat, 16 Februari 2001

Jakarta, Kompas

Sebanyak 17 organisasi yang tergabung dalam Koalisi untuk Kebebasan Informasi tengah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebebasan Memperoleh Informasi. Selain menyampaikan konsep RUU tersebut kepada Badan Legislatif DPR hari Jumat 9 Februari yang lalu, koalisi mengadakan seminar Hak atas Informasi: Menuju Perwujudan Pemerintahan Terbuka dan Masyarakat Sipil di Jakarta, Rabu 14 Februari.

Kepala Program Hukum Organisasi Nonpemerintah Article 19 yang berbasis di London, Toby Mendel, dalam seminar yang dipandu Prahastoeti Prajitno Adhitama itu menyebutkan hak untuk memperoleh informasi merupakan jantung bagi hak-hak asasi manusia dan sudah diakui keperluannya dalam Sidang Umum PBB pada tahun 1946.

“Kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan masyarakat sipil sebagai manifestasi demokrasi memprasyaratkan hak memperoleh informasi,” kata Mendel. Dalam ungkapan lain, Mendel menyebutkan informasi sebagai oksigen dari demokrasi.

Jaminan akan hak mencari dan menerima informasi bagi setiap warga negara, menurut Mendel, merupakan kewajiban positif negara, khususnya atas informasi yang dipegang pemerintah.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi dalam pernyataan yang dibagikan kepada pers saat seminar itu menyatakan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi berangkat dari kesadaran betapa mendesak perwujudan pemerintah yang transparan, bertanggung jawab, dan terbuka bagi partisipasi masyarakat. Kesadaran itu, menurut koalisi, hendak diwujudkan pertama-tama dengan menciptakan dasar hukum yang kuat bagi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi lembaga-lembaga negara.

“UU Kebebasan Memperoleh Informasi ini (nanti) juga selaras dengan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang menjadikan UU Transparansi Pemerintahan dan Kebebasan Memperoleh Informasi sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang politik,” demikian pernyataan koalisi.

Koalisi menyebutkan pengundangan UU Kebebasan Memperoleh Informasi merupakan prasyarat untuk mengundangkan UU Rahasia Negara yang sudah diajukan Lembaga Sandi Negara kepada Komisi I DPR tahun lalu. Tanpa jaminan hak atas informasi terlebih dahulu, menurut koalisi, UU Rahasia Negara dapat menjadi bumerang bagi usaha menciptakan pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan partisipatif.

Koalisi ini terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Forum Rektor-YPDM, Indonesian Corruption Watch, ICEL, ISAI, Indonesia for Media Law and Policy Center, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, LBH Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, LSPP, Elsam, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, MTI, Sains Etika dan Teknologi-KTVPI, South East Asian Press Aliance (SEAPA), Walhi, serta Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia.

Ketua Dewan Pers Atmakusumah mencontohkan tiadanya UU Kebebasan Memperoleh Informasi itu di masa lalu telah merugikan rakyat ketika menjual tanah mereka kepada para pejabat dengan harga murah.

“Setelah membeli dengan harga murah dari rakyat, para pejabat yang mendapat informasi akan penggunaan tanah itu menjualnya dengan harga yang sangat tinggi… Ini tidak akan terjadi kalau rakyat berhak mendapat informasi untuk apa digunakan tanah mereka,” kata Atmakusumah. (sal)


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: