Aliansi Jurnalis Independen


Poso, Bara yang Belum Padam
June 13, 2001, 2:36 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Rabu, 13 Juni 2001

LEBIH dua tahun setelah konflik sosial meletus di Poso, Sulawesi Tengah, Desember 1998, suasana mencekam masih menyelimuti wilayah itu. Barikade untuk menghambat laju kendaraan yang memasuki Poso belum disingkirkan. Ban mobil, tong, dan pot-pot bunga dibiarkan tergeletak di tengah jalan. Aparat berseragam coklat dan pakaian loreng masih siaga di pos-pos penjagaan di sepanjang jalan menuju kota. Suara tembakan dan letusan bom rakitan, menurut warga, masih sesekali terdengar. Insiden-insiden kecil, pembunuhan, dan penculikan masih terjadi.

Selepas azan magrib, Poso bagaikan kota mati. Kalaupun ada segelintir orang dan kendaraan lalu-lalang, semua itu hanya terjadi dalam radius tiga kilometer di sepanjang Jalan Sumatera. Aman tetapi mencekam, begitu gambaran yang diberikan penduduk lokal mengenai keadaan daerah itu pascakerusuhan. Jangan heran bila ketegangan dan ancaman kekerasan timbul-tenggelam ke permukaan.

Sebuah peristiwa pembunuhan yang cukup menggemparkan kembali terjadi Minggu 2 Juni lalu. Seorang wartawan tabloid mingguan Poso Pos, satu-satunya surat kabar yang terbit di kota itu ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan.

I Wayan Sumariasa yang dilaporkan hilang enam hari sebelumnya telah jadi mayat. Tubuhnya yang penuh luka, mata kirinya raib, kepalanya digunduli didapati dalam sebuah karung yang terapung di Sungai Poso. Berdasarkan visum, diduga Wayan dibunuh setelah sebelumnya mengalami penganiayaan.

Belum jelas betul apakah pembunuhan Wayan terkait dengan pemberitaan Poso Pos, aktivitas jurnalistik yang dilakukannya, karena keberadaannya sebagai seorang jurnalis, ataukah karena sebab yang lain. Pemimpin Redaksi Poso Pos Husri Ahmad mengatakan, kemungkinan kematian tersebut tidak ada kaitannya dengan pemberitaan atau aktivitas jurnalistik Wayan. Tabloid itu, menurut Husri, tidak pernah menerima teror atau ancaman sebelum peristiwa itu terjadi. Apalagi, kata Husri, Wayan baru bergabung di media tersebut tiga bulan dan baru sekali menyumbangkan tulisan. Ia muncul terakhir di ruang redaksi awal Mei lalu.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, Maxi Wolor, juga belum yakin apakah kematian Wayan terkait dengan keberadaannya sebagai seorang jurnalis atau tidak. Bisa jadi, kata Wolor, ia dibunuh sekadar untuk mengesankan bahwa Palu tidak aman, bahwa wartawan pun bisa mati terbunuh. Kematian Wayan bisa jadi juga untuk memancing agar konflik antara masyarakat Muslim dan Kristen di wilayah itu meluas dengan melibatkan masyarakat Bali yang beragama Hindu.

***

POSO nyaris terlupakan di tengah hiruk-pikuk dan situasi politik nasional yang tidak menentu. Kekerasan massal atau perang antarwarga memang tidak terjadi lagi sejak pertengahan 2000. Namun, tidak seorang pun menjamin bahwa konflik akan terjadi lagi. Luka-luka itu masih dibiarkan terpelihara melalui penderitaan para pengungsi, penegakan hukum yang setengah hati, dan tidak ada upaya nyata untuk memulihkan hubungan antarkelompok warga yang bertikai.

Kesepakatan damai 14 pemuka adat di Kabupaten Poso di hadapan Presiden Abdurrahman Wahid dan Panglima TNI Widodo AS 22 Agustus 2000 nyaris tak lagi meninggalkan bekas. Seolah-olah Jakarta dan pemerintah lokal tidak ingat lagi bahwa terdapat banyak pekerjaan yang mesti dilakukan untuk memulihkan keadaan, tidak cukup hanya dengan mengedrop pasukan keamanan. Di mana-mana pengungsi mengeluh karena minimnya campur tangan pemerintah. Jangan tanyakan tentang bagaimana masalah pengungsi akan diselesaikan dalam jangka panjang. Penegakan hukum dilakukan setengah hati sehingga justru memperdalam dendam dan sakit hati.

“Bila hanya bicara rekonsiliasi di atas kertas, mengumpulkan beberapa orang tokoh untuk bertanda tangan ria, kita tidak akan melihat perdamaian di Poso,” ujar Ustad Yahya Al Amrie, anggota Dewan Ulama Alkhairaat, Palu.

Tanpa keseriusan, tanpa ada upaya untuk merajut kembali masyarakat dari bawah, kesepakatan damai yang didrop dari atas tidak membuahkan hasil apa-apa. “Yang bertikai masyarakat bawah sehingga mestinya dialog melibatkan masyarakat bawah,” kata Lurah Sayo, Poso, Alberth Dumasik.

***

KOTA tua yang indah berhadapan dengan Teluk Poso dan di lembah Pegunungan Tineba dan Pompangeo itu kini tinggal kenangan. Daerah sekitarnya merupakan wilayah yang subur dan menjanjikan. Padi, kopi, cokelat, dan tanaman keras lainnya tumbuh subur di daerah itu. Tidak jauh dari Kota Poso terdapat Danau Poso yang selama ini menjadi obyek kunjungan wisatawan papan atas dari mancanegara. Masyarakat Poso sejak dulu dikenal sebagai masyarakat plural dengan sederet etnik lokal dan pendatang. Kini seolah-olah semua kenyataan itu terhapus karena pertikaian yang tidak jelas ujung-pangkalnya.

“Poso telah hancur. Poso tidak ada lagi. Poso telah hilang. Tidak ada lagi pesiar Natal bersama, tidak ada lagi Lebaran bersama. Semua hilang, seolah-olah kami tidak lagi kenal satu sama lain. Kami kini sedang diobok-obok, diperbudak oleh keinginan segelintir orang yang menginginkan kekuasaannya tetap langgeng dan hartanya tetap banyak,” kata Pendeta Damanik, tokoh masyarakat Kristen di Poso.

Konflik Poso mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan konflik yang terjadi di wilayah Maluku. Poso dengan penduduk sekitar 416.000 jiwa (218.000 di antaranya tinggal di kota), secara demografis menyimpan potensi konflik. Komposisi penduduk beragama Islam hampir imbang dengan penduduk beragama Kristen. Perubahan sosial makin pesat saat Poso menjadi salah satu kota persinggahan dengan dibangunnya jalan Trans Sulawesi. Nyaris merupakan keajaiban ketika konflik Poso bisa dilokalisasi sehingga tidak merembet ke daerah lain di pulau tersebut.

Poso yang berubah adalah Poso yang menyimpan potensi konflik. Ketika pendekatan represif untuk merekatkan hubungan masyarakat pudar bersamaan dengan politisi agama yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperebutkan posisi kekuasaan, konflik tinggal menunggu waktu. Saat perkelahian antara seorang pemuda Muslim dan Kristen di Poso 24 Desember 1998, kerusuhan pun merebak. Aparat keamanan lamban bertindak, tokoh pemerintahan sipil tidak sigap.

“Dalam keadaan genting di Kota Poso, Bupati dan Sekwilda malah meninggalkan Poso dengan perahu,” ujar Sulaiman Mawar, guru besar antropologi Universitas Tadulako.

Akhir Desember kerusuhan reda. April 2000 konflik Poso kembali pecah bersamaan dengan pembacaan putusan hakim terhadap seorang tokoh masyarakat Afgar Patanga yang menuduh sejumlah oknum pejabat dalam kerusuhan tersebut dan publikasi salah satu harian lokal tentang pernyataan seorang anggota DPRD yang menyatakan bahwa akan terjadi kerusuhan Poso II apabila Damsyik Ladjani tidak terpilih menjadi Sekwilda Poso. Konflik berulang lagi hanya sekitar dua minggu setelah konflik kedua reda.

“Tampaknya memang ada desain besar untuk meledakkan kerusuhan di mana-mana. Pada akhir Desember 1998, sebelum kerusuhan Poso pecah, beredar selebaran di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen bahwa orang Islam tengah bersiap-siap untuk menyerang mereka yang beragama Kristen. Sebaliknya, di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam beredar selebaran yang mengabarkan bahwa orang Kristen tengah bersiap-siap untuk menyerang mereka,” kata Hedar Laudjeng, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bantaya.

Konflik Poso, kata Hedar, berakar pada persoalan agraria dan perebutan penguasaan sumber daya. Sebuah wilayah yang turun-temurun menjadi tempat hidup masyarakat tiba-tiba dinyatakan sebagai kawasan hutan negara dan ketika warga mau memanfaatkannya dikenai tuduhan kriminal. Penduduk lokal tergeser dari tanahnya ketika camat dan aparat pemerintah daerah mengalihkan kepemilikan tanah itu kepada pendatang sehingga penduduk lokal berada dalam posisi marginal. Ketika itu terjadi, kata Hedar, para pemimpin agama ingin menampilkan surganya dan lupa keharusan untuk hidup bersama-sama.

“Konflik Poso bersumber dari masalah agraria, dipicu oleh perkelahian antarkampung, dan kemudian berkembang jadi pertikaian antar-agama,” tutur Hedar.

***

SEBAGAIMANA pertikaian sosial yang terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia, ketika warga mau memanfaatkan hutan negara dikenai tuduhan kriminal. Penduduk lokal tergeser dari tanahnya ketika camat dan aparat pemerintah daerah Poso hanya meninggalkan tragedi. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, yang tersisa hanyalah penderitaan, kesedihan, sakit hati, dan keinginan untuk membalas dendam. Kerinduan untuk mengakhiri pertikaian, kembali hidup rukun dan berdampingan bukannya tidak ada. Akan tetapi, suara itu kadang-kadang sangat tipis di tengah gegap gempita retorika politisasi agama, baik yang dilakukan oleh politisi yang berbaju agama atau agamawan yang berbaju politik.

Para petani yang telah bertahun-tahun bekerja keras mengolah tanahnya harus gigit jari ketika penen tiba. Rebo Somo (66), transmigran asal Jawa yang kini menjadi pengungsi di Sayo menceritakan bahwa ia kini bagai seorang pencuri di kebunnya sendiri. Ia harus mengendap-endap untuk mengambil hasil kebunnya, dan itu pun tak bisa berlama-lama karena banyak orang asing berkeliaran di sekitar kebunnya. Nathan Daeng juga menyatakan keluhan serupa. Kebunnya yang ditanami cokelat, kopi, dan kelapa kini tidak terawat dan bersaing dengan tanaman liar.

Sebagian besar penduduk, sebagian besar korban, tidak tahu-menahu mengapa mereka mesti bertikai. Mereka tidak berdaya ketika masyarakat terbelah dan terkotak-kotak dan memimpikan bahwa suatu saat mereka bisa bersama lagi sebagai manusia. “Selama ini kami bertetangga tidak ada masalah. Waktu saya mengungsi, saya diselamatkan oleh warga Muslim. Di kantor, tidak ada masalah. Bahkan cerita-cerita kerusuhan jadi bahan humor antara kawan-kawan Muslim dan Kristen,” tutur Yos Toedjoe (48), pengungsi asal Desa Korobono yang kini tinggal di lokasi pengungsian Tentena.

Mama Tina (54) yang tinggal di lokasi pengungsian di arena festival Danau Poso mengatakan bahwa sesekali ia masih berkunjung ke wilayah warga Muslim untuk mengunjungi seorang putrinya. “Seorang putri saya beragama Islam. Belum lama ini saya berkunjung ke rumahnya dan tidak ada masalah. Saya ingin pulang bila semua sudah kembali aman,” ujarnya.

Data resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, konflik di wilayah tersebut mengakibatkan 246 korban meninggal dan 111 korban lainnya ditemukan dalam kuburan massal. Tercatat 3.942 rumah penduduk terbakar, 2.857 rumah hancur, dan 635 rumah lainnya rusak berat.

“Yang paling dirugikan akibat konflik Poso adalah masyarakat Poso sendiri. Karena itu nurani kebersamaan kita harus berkata bahwa tidak ada pilihan lain kecuali kemauan dan kesungguhan dalam melakukan perdamaian. Tuhan tidak mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak berupaya mengubahnya,” kata Hasan Lasiata, tokoh masyarakat Muslim Sulawesi Tengah.
***

BANYAK hal mesti dilakukan untuk memulihkan keadaan fisik akibat kerusuhan, menangani pengungsi, dan menyembuhkan luka para korban dan keluarganya, serta memulihkan hubungan masyarakat yang telah tercabik-cabik. Konflik Poso tidak akan selesai dengan mengerahkan aparat keamanan untuk mencegah terulangnya bentrokan antarwarga. “Mata rantai jaringan kekerasan harus diputus bersama-sama,” kata Damanik.

Pemerintah semestinya mengambil bagian penting dalam proses rekonsiliasi dan penyembuhan konflik. Namun, jangankan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten pun tidak cukup serius menangani konflik tersebut. Penilaian itu dikemukakan oleh Komandan Kodim Poso Letkol Inf Dede Kusnadi Atmawidjaya. Menurut dia, penegakan hukum terhadap pelaku dan penggerak kerusuhan masih lemah. Oknum yang diduga sebagai pelaku dan otak penggerak massa telah ditangkap, namun belum diproses.

“Potensi konflik masih tinggi, personel keamanan sedikit. Tidak ada keseriusan Pemda dalam menangani konflik,” kata Dede.

Bahkan pengungsi di berbagai lokasi penampungan mengeluhkan kurangnya perhatian pejabat Pemda terhadap nasib mereka. Bupati Muin Pusadan yang dituding, mengatakan bahwa ia telah memperhatikan pengungsi. Meski mengaku, ia tidak secara langsung mengunjungi pengungsi, namun aparatnya telah ditugaskan untuk mengunjungi pengungsi di seluruh kecamatan dan desa di wilayah itu. “Bukan berarti saya menutup mata terhadap masalah pengungsi,” kata Muin.

Mengobati Poso tidak cukup hanya berkutat dengan masalah pengungsi. Proses rekonsiliasi perlu dilakukan tahap demi tahap. Masyarakat yang terkoyak perlu dirajut kembali. Rujuk sosial tidak banyak bermakna tanpa menyelesaikan sumber persoalan, mengadili tokoh-tokoh kunci pelaku kekerasan tanpa pandang bulu, disusul pertobatan dan pemberian maaf.

“Masalahnya di Poso belum ada institusi yang bekerja di dua kelompok yang bertikai sehingga ada kesenjangan komunikasi. Kelompok Islam menuduh informasi yang diberikan Crisis Center bohong, sementara kelompok Kristen juga menyatakan kelompok Islam dengan tuduhan yang sama,” kata Tahmidi, sosiolog dari Universitas Tadulako yang tengah mengupayakan rekonsiliasi masyarakat Poso.

Penuntasan masalah, kata Ustad Yahya, perlu dilakukan. Perlu ada perlucutan senjata yang berkeadilan. Siapa pun yang memegang senjata secara tidak sah harus dilucuti. Apakah ia Kristen atau Muslim, bila memiliki senjata harus dilucuti. Hak-hak orang dikembalikan. Kebun orang-orang Muslim dikembalikan kepada orang Muslim. Tanah orang Kristen dikembalikan kepada orang Kristen. Hak-hak itu harus dikembalikan untuk wujudkan perdamaian. Selanjutnya pemerintah dan semua institusi berupaya untuk merehabilitasi berbagai kerusakan.

“Hari ini di Poso telah terjadi perlombaan senjata. Kalau saja aparat tidak ada di sana, mereka siap bertempur kapan saja. Namun, sampai kapan aparat harus berdiri di jalan-jalan? Sampai kapan mereka harus tinggal di barak? Mungkin ketika polisi itu punya cucu, dan cucunya jadi polisi lagi, ia tetap berdiri di sana untuk berjaga-jaga,” ujar Yahya. (P Bambang Wisudo)


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: