Aliansi Jurnalis Independen


Pro-Kontra RUU Sisdiknas Tidak Serumit Penerapannya
May 31, 2003, 2:50 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Sabtu, 31 Mei 2003

Jakarta, Kompas – Pro-kontra terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidaklah serumit penerapannya kelak. Kecurigaan bahwa pemerintah terlalu jauh mencampuri urusan pendidikan, bisa diantisipasi dengan memberikan kontrol ketat dalam penyusunan peraturan pemerintah (PP). Lagi pula, kebijakan sekolah saat ini lebih ditentukan oleh Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

Demikian salah satu wacana dalam Diskusi “Quo Vadis RUU Sisdiknas” di Jakarta, Kamis (29/5). Acara yang digelar Komisi Hukum Nasional dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tersebut menampilkan Ketua Komisi VI DPR Taufikurrahman Saleh, Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Kristen Pdt Weinata Sairin MTh, Anggota Tim Teknis Panja RUU Sisdiknas Dr Ibrahim Musa, serta Pemimpin Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) KH Hussein Umar.

Semula para pembicara dan peserta terlibat perdebatan sengit tentang substansi RUU Sisdiknas seputar peluang pemerintah mengintervensi pengelolaan sekolah dan pengajaran agama. Setelah terjadi uraian panjang lebar dari pembicara berdasarkan paradigma masing-masing, akhirnya terjadi pemahaman bahwa substansi RUU tersebut lebih menyangkut pengakuan negara. Negara tidak akan mencampuri lebih jauh urusan kurikulum dan pengelolaan sekolah.

Dalam pengajaran agama misalnya, substansinya lebih menyangkut pengakuan negara akan hak peserta didik memperoleh pengajaran agama sesuai agamanya. Namanya juga hak, penerapan soal itu sangat bergantung pada anak didik dan sekolah masing-masing.

“Bagaimanapun, dalam era otonomi sekolah, kebijakan sekolah lebih ditentukan oleh komite sekolah atau dewan pendidikan yang melibatkan unsur guru, orangtua murid dan tokoh masyarakat,” ujar Ibrahim.

Lebih jauh tentang PP dalam penerapan RUU Sisdiknas, Taufikurrahman Saleh mengingatkan bahwa era sekarang kontrol masyarakat sudah jauh lebih kuat dari era sebelumnya. DPR sebagai wakil rakyat akan mengawal pemerintah setiap kali merumuskan PP.

“Pemerintah tidak akan seenaknya lagi membuat PP. Lagi pula, jika PP tak dijalankan, pemerintah mau berbuat apa? Toh, RUU Sisdiknas sekarang tidak mencantumkan sanksi,” papar Taufikurahman.

DPR akan mengacu keputusan Bamus untuk mensahkan RUU Sisdiknas tanggal 10 Juni 2003. Namun, menurut Taufikurrahman, sebelum hari “H” pengesahan, antarfraksi akan melakukan lobi dan kompromi berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Secara terpisah, mantan Ketua Panja RUU Sisdiknas Prof Dr Anwar Arifin menegaskan, DPR tetap menghormati usulan yang berkembang di masyarakat. “Tidak ada satu pun pihak yang berhak memonopoli kebenaran,” katanya. (NAR/WIS)



Pers Juga Perlu Introspeksi
May 26, 2003, 2:29 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Senin, 26 Mei 2003

Jakarta, Kompas – Menyikapi maraknya peristiwa kekerasan terhadap jurnalis, institusi dan insan pers sendiri perlu memaknai kembali kerja jurnalisme. Dalam kaitan ini, introspeksi menjadi penting untuk menjaga dan mengembalikan kehormatan jurnalisme. Sebab, bagaimanapun kepentingan publik adalah alasan utama hidupnya jurnalisme dalam peradaban manusia.

Demikian salah satu topik yang mengemuka dalam seminar sehari “Ancaman Kekerasan terhadap Jurnalis Peliput Pemilu 2004”, yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Kemitraan bagi Tata Pemerintahan di Indonesia, Sabtu (24/5), di Jakarta. Pembicara yang hadir di antaranya Masmimar Mangiang dari Lembaga Pers dr Soetomo, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Bambang Harymurti, dan Kepala Bidang Kemitraan Hubungan Masyarakat Polri Komisaris Besar Anton Tabah.

“Saat ini, pemahaman di masyarakat tentang wartawan cukup memprihatinkan. Bahkan, banyak yang menggeneralisasikan bahwa wartawan itu pemeras. Kita tidak bisa menutup mata. Itu (memang) dilakukan, baik (oleh) orang yang berpura-pura (mengaku) wartawan maupun yang wartawan sebenarnya,” kata Masmimar Mangiang.

Menurut dia, citra wartawan yang buruk tersebut lama-kelamaan menjadi stigma. Hal itu kemudian menjadi salah satu faktor yang sangat mudah menstimulus sebagian kelompok masyarakat, terutama ketika mereka dalam situasi yang emosional. Terlebih lagi pada masyarakat yang secara kultural masih menganggap wajar kekerasan fisik dan kurang memahami perbedaan pendapat.

Sementara itu, Bambang Harymurti mengusulkan beberapa hal untuk mengantisipasi potensi kekerasan yang terjadi terhadap wartawan saat meliput Pemilihan Umum 2004. Mengingat potensi terbesar kekerasan dapat terjadi antara satuan tugas (satgas) partai politik dan wartawan, perlu dibentuk semacam forum koordinasi antara wartawan dan unit pengamanan tiap parpol.

“Sebenarnya pimpinan parpolnya tidak menginginkan sesuatu yang buruk terjadi pada wartawan, karena itu akan merugikan parpolnya sendiri. Hanya, yang di atas belum tentu dapat mengontrol satgas,” kata Bambang Harymurti. (b14)



Komisi A Janji Jembatani Polda-Wartawan
May 24, 2003, 2:40 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Sabtu, 24 Mei 2003

Surabaya, Kompas – Komisi A DPRD Jawa Timur yang diwakili oleh L Soepomo SW berjanji akan menjembatani pertemuan dan dengar pendapat antara wartawan dalam wadah Forum Lintas Media Jawa Timur (FLMJ) dengan pihak Kepolisian Daerah Jatim. Pertemuan itu diharapkan dapat menjelaskan kebijakan Polda Jatim yang melarang pengambilan gambar tersangka dan barang bukti kasus kriminal bagi seluruh wartawan.

Dalam acara dengar pendapat antara Komisi A dan FLMJ di ruang Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jatim, Jumat (23/5), terungkap bahwa kebijakan tersebut menimbulkan hambatan dalam proses pencarian berita.

“Masalah ini sudah mulai kami rasakan sejak tiga bulan lalu dan memuncak pada tanggal 13 Mei yang berupa perbedaan jumlah barang bukti antara press release dengan keterangan Kepala Polsek Tegalsari. Bahkan, pada akhirnya, wartawan hanya boleh berhubungan dengan Kepala Bidang Humas Polda,” kata Bagong Sriyono dari Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

Kebijakan Polda Jatim yang jelas-jelas menghambat kerja wartawan ini dipertanyakan oleh sekitar 40 wartawan dalam FLMJ yang hadir dalam dengar pendapat. “Kami tidak tahu, apakah kebijakan ini berasal dari pusat atau dari pribadi Kepala Polda,” ujar Herlambang dari Trans-TV.

Akibat sulitnya memperoleh gambaran yang tepat mengenai tersangka maupun barang bukti, dikhawatirkan kondisi itu akan memberi peluang bagi oknum polisi yang “nakal”. “Kami minta maaf kepada masyarakat karena tidak dapat memberikan informasi yang transparan karena hambatan ini,” tutur Herlambang.

Forum ini bahkan sudah menyiapkan surat perihal peliputan berita kriminal yang ditujukan untuk Kepala Polda Jatim dengan tembusan bagi Kepala Polri, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Komisi A DPRD Jatim, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan redaksi masing-masing media.

Pernyataan sikap FLMJ yang tercantum dalam surat itu antara lain meminta Polda Jatim untuk meninjau kebijakan yang tidak sesuai dengan arus reformasi dan membatasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebenarnya. Selain itu, jika kebijakan tetap dilakukan, pihak media tidak mau disalahkan jika memuat berita tanpa konfirmasi dan tidak seimbang akibat pihak kepolisian yang tertutup.

“Jika tidak ada kesepakatan, bisa jadi kami akan boikot berita dari kepolisian,” kata Herlambang.

Menyikapi hal itu, Soepomo yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Jatim akan mempertanyakan masalah tersebut kepada Polda Jatim. Menurut rencana, Sabtu ini Soepomo akan berkunjung ke Polda Jatim.

“Saya akan mengusahakan pertemuan antara pihak media dengan Kepala Polda pada hari Senin, usai Rapat Paripurna DPRD,” ujar Soepomo.

Soepomo menambahkan, pihaknya menyayangkan jika kebijakan tentang hambatan dan larangan tersebut benar-benar dikeluarkan oleh Polda Jatim. “Padahal, koreksi suatu kejadian dapat diperoleh dari pers,” kata Soepomo. (IDR)



Mahasiswa “Segel” Kantor Gubernur Jawa Tengah
May 22, 2003, 2:23 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Kamis, 22 Mei 2003

Semarang, Kompas – Ratusan pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (21/5), sempat telantar selama lebih dari setengah jam untuk masuk kerja, menyusul aksi unjuk rasa yang dilancarkan mahasiswa yang tergabung dalam Perlawanan Rakyat Semarang (Parang).

Mahasiswa beraksi sejak pukul 05.30 pagi dengan mengunci seluruh pintu gerbang masuk ke kantor Pemprov Jateng dan gedung DPRD Jateng di Jalan Pahlawan, Semarang.

Lima pintu gerbang masuk ke kompleks kantor Pemprov Jateng maupun DPRD Jateng itu diblokir mahasiswa yang berunjuk rasa sambil membawa berbagai spanduk dan poster.

Aksi mahasiswa gabungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Kota Semarang ini menuntut pemerintah agar menurunkan harga kebutuhan pokok, menolak pencabutan anggaran subsidi untuk masyarakat, serta menuntut pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akibat aksi pemblokiran pintu masuk ke kompleks kantor Pemprov Jateng sepagi itu, tidak hanya membuat bingung pegawai negeri yang kebetulan berkantor di situ. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas Hansip yang berjaga pun dibuat panik.

Petugas langsung mengontak aparat Poltabes Semarang. Tak lama kemudian, satuan Pengendali Massa Poltabes Semarang tiba dan melakukan negosiasi dengan koordinator aksi.

Di tengah upaya negosiasi, sebagian polisi masuk ke halaman kantor melalui pintu belakang di Jalan Menteri Supeno dengan meloncati pagar. Mereka langsung mendorong sejumlah mahasiswa yang mencoba menahan pintu gerbang. Aparat memukuli mahasiswa itu dengan pentungan rotan, menyebabkan pengunjuk rasa kewalahan.

Sekitar pukul 06.45, situasi kantor Pemprov Jateng sudah dikuasai aparat dan semua pintu gerbang dibuka. Pengunjuk rasa memilih berkumpul di depan gedung DPRD Jateng dan melanjutkan orasinya.

Gubernur Jateng Mardiyanto yang datang ke kantor pada pukul 07.00 leluasa masuk karena pintu gerbang sudah dibuka dan dijaga aparat polisi.

Pemukulan wartawan

Dalam aksi pemukulan oleh polisi terhadap mahasiswa yang melakukan unjuk rasa, ternyata juga menimpa reporter radio El Shinta Jakarta, Andhika Puspita Dewa.

Andhika menuturkan, dirinya hendak menjauhi kerumuman mahasiswa saat polisi menyerbu dan mementungi mereka. Akibatnya, dia terlambat mengelak dan terkena pentungan rotan di bagian punggungnya.

Aksi kekerasan yang menimpa wartawan ini menimbulkan kecaman terhadap polisi yang dilancarkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang dan Aliansi Jurnalis Radio (AJR) Semarang.

AJI Semarang dan AJR Semarang menuntut Kepala Poltabes Semarang meminta maaf atas terjadinya pemukulan terhadap wartawan yang sedang melakukan pekerjaannya dan menindak pelaku pemukulan tersebut.

Peringatan reformasi

Aksi memperingati reformasi dan tumbangnya rezim Orde Baru juga dilakukan ratusan mahasiswa di Yogyakarta dan Purwokerto.

Di Yogyakarta, tiga kelompok mahasiswa, Rabu berunjuk rasa untuk menyatakan keprihatinan atas matinya reformasi di depan Kantor Pos Besar Yogyakarta.

Ketiga kelompok mahasiswa tersebut adalah Komite Aksi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta, Gerakan Aliansi Komisariat HMI Baru Yogyakarta, dan Keluarga Mahasiswa Yogyakarta. Ketiga kelompok mahasiswa menuntut penyelesaian agenda reformasi ekonomi, hukum, dan politik.

Sementara itu, KAMMI Daerah Purwokerto melakukan aksinya di Alun-alun Purwokerto, sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Mereka menggelar aksi keprihatinan dalam rangka memperingati lima tahun perjalanan gerakan reformasi.

Selasa malam lalu, puluhan mahasiswa yang mengenakan kostum pocongan melakukan long march dari kampus Universitas Jenderal Soedirman menuju Alun-alun Purwokerto.

Sambil membawa keranda, mereka meneriakkan yel-yel matinya reformasi. Aksi dilanjutkan Rabu dan massa pun menyuarakan kekecewaan karena reformasi tidak membawa perubahan. (WHO/BSW/ANA)



Pengadilan Tolak Gugatan AJI dan SEAPA
May 21, 2003, 2:37 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Rabu, 21 Mei 2003

Kasus Pembunuhan Wartawan Udin

Jakarta, Kompas – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (20/5), menolak gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang diajukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta dan Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) Jakarta terhadap Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Korps Reserse Mabes Polri dan Panglima TNI Cq Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom). Continue reading



Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Canangkan Gerakan Anti-amplop
May 7, 2003, 2:24 pm
Filed under: Kliping

KOMPAS

Rabu, 07 Mei 2003

Makassar, Kompas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel, dan PWI Reformasi Sulsel, Selasa (6/5), mencanangkan gerakan anti-amplop.

Gerakan ini dibuat untuk mengurangi pemberian amplop kepada wartawan yang masih banyak dilakukan pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel.

Acara pencanangan yang dilakukan Wakil Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di halaman depan kantor Gubernur Sulsel dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel. Turut hadir sejumlah perwakilan wartawan yang mewakili AJI Kota Makassar, IJTI Sulsel, PWI, dan PWI Reformasi. Gerakan pencanangan anti-amplop ini ditandai dengan penempelan stiker anti-amplop pada kendaraan dinas para pejabat dan kendaraan wartawan. Selain itu, stiker juga dibagikan kepada para pejabat yang selanjutnya akan ditempel di kantor-kantor pemerintah.

“Mudah-mudahan dengan gerakan anti-amplop ini, kita semua bisa mendukung dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan kuat. Selain itu, kita bisa sama-sama menemukan langkah keberpihakan pada rakyat. Yang paling penting adalah bagaimana gerakan ini menjadi salah satu jalan keluar mengatasi persoalan KKN,” ujar Syahrul.

Syahrul mengatakan, sejak baru direncanakan, gerakan anti-amplop ini sudah menjadi pembicaraan di lingkungan pejabat Pemprov Sulsel. Sebagian besar di antara pejabat mengaku setuju dan mendukung. Oleh karena itu, gerakan ini akan dilanjutkan dengan pembuatan surat edaran yang akan dikirim ke para pejabat kabupaten dan kota se-Sulsel.

Ketua IJTI Sulsel Husain Abdullah mengatakan, gerakan anti-amplop ini memang tidak serta-merta akan mengubah keadaan atau memperbaiki bangsa Indonesia terutama menyangkut persoalan KKN. “Tapi setidaknya, kita sudah mulai berbuat sesuatu dan ada usaha ke arah itu. Persoalannya selama ini dengan amplop, ada kecenderungan pemerintah untuk memanipulasi banyak hal dalam pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, Ketua AJI Kota Makassar Abdul Haerah mengingatkan, gerakan anti-amplop ini bukan hanya kepada para jurnalis, tetapi juga terutama kepada pihak-pihak pemberi amplop.

Sekretaris Umum PWI Sulsel HL Arumahi menambahkan, selama ini pemberian amplop dalam bentuk apa pun memang telah membuat wartawan kehilangan independensi, bahkan telah berpengaruh ke berita. “Karena itu, kami juga mendukung gerakan ini,” katanya. (ren/luk)