Aliansi Jurnalis Independen


Pengadilan Tolak Gugatan AJI dan SEAPA
May 21, 2003, 2:37 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Rabu, 21 Mei 2003

Kasus Pembunuhan Wartawan Udin

Jakarta, Kompas – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (20/5), menolak gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang diajukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta dan Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) Jakarta terhadap Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Korps Reserse Mabes Polri dan Panglima TNI Cq Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom).

Sebaliknya, majelis hakim menerima eksepsi dari pihak tergugat (Kepala Korps Reserse Mabes Polri) dan turut tergugat (Danpuspom), serta menyatakan PN Jaksel tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Demikian putusan sela yang dibacakan ketua majelis hakim yang diketuai Tusani Djafri, dalam sidang yang digelar kemarin di PN Jaksel. Sidang tersebut dihadiri kuasa hukum AJI dan SEAPA, yang diwakili oleh Daniel Panjaitan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan tim kuasa hukum dari Polri dan Puspom yang dipimpin Palmer Situmorang.

Seperti diberitakan, awal April 2003, Kepala Korps Reserse Mabes Polri dan Danpuspom digugat perbuatan melawan hukum oleh AJI Yogyakarta dan SEAPA, dan dituntut membayar ganti rugi sebesar Rp 1 miliar.

Gugatan itu diajukan kedua organisasi pers tersebut karena kedua pejabat Polri dan TNI itu dianggap melindungi Ajun Inspektur Dua (Aipda) Edy Wuryanto, tersangka kasus rekayasa penganiayaan wartawan Bernas, Fuad M Syafruddin alias Udin. Proses hukum kasus itu menjadi terhambat karena pihak tergugat tidak menyerahkan Edy Wuryanto untuk diproses hukum.

Tindakan penguasa

Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa PN Jaksel tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan alasan gugatan penggugat pada hakikatnya mempersoalkan tindakan seorang penguasa. Oleh karena itu, menurut majelis hakim, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan PN Jaksel.

Menurut majelis, sesungguhnya yang dipersoalkan oleh penggugat dalam surat gugatannya adalah mengenai pelaksanaan administrasi dari suatu institusi, yakni Polri.

Menanggapi putusan sela tersebut, Daniel Panjaitan menyatakan pihaknya tidak menerima putusan tersebut dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

“Kami banding karena pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak tepat, bahkan salah sama sekali. Kami akan mengajukan banding ke PT DKI dan meminta majelis hakim pengadilan tinggi untuk memerintahkan agar perkara pokoknya diperiksa,” ujarnya.(SON)


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: