Aliansi Jurnalis Independen


Komisi A Janji Jembatani Polda-Wartawan
May 24, 2003, 2:40 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Sabtu, 24 Mei 2003

Surabaya, Kompas – Komisi A DPRD Jawa Timur yang diwakili oleh L Soepomo SW berjanji akan menjembatani pertemuan dan dengar pendapat antara wartawan dalam wadah Forum Lintas Media Jawa Timur (FLMJ) dengan pihak Kepolisian Daerah Jatim. Pertemuan itu diharapkan dapat menjelaskan kebijakan Polda Jatim yang melarang pengambilan gambar tersangka dan barang bukti kasus kriminal bagi seluruh wartawan.

Dalam acara dengar pendapat antara Komisi A dan FLMJ di ruang Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jatim, Jumat (23/5), terungkap bahwa kebijakan tersebut menimbulkan hambatan dalam proses pencarian berita.

“Masalah ini sudah mulai kami rasakan sejak tiga bulan lalu dan memuncak pada tanggal 13 Mei yang berupa perbedaan jumlah barang bukti antara press release dengan keterangan Kepala Polsek Tegalsari. Bahkan, pada akhirnya, wartawan hanya boleh berhubungan dengan Kepala Bidang Humas Polda,” kata Bagong Sriyono dari Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

Kebijakan Polda Jatim yang jelas-jelas menghambat kerja wartawan ini dipertanyakan oleh sekitar 40 wartawan dalam FLMJ yang hadir dalam dengar pendapat. “Kami tidak tahu, apakah kebijakan ini berasal dari pusat atau dari pribadi Kepala Polda,” ujar Herlambang dari Trans-TV.

Akibat sulitnya memperoleh gambaran yang tepat mengenai tersangka maupun barang bukti, dikhawatirkan kondisi itu akan memberi peluang bagi oknum polisi yang “nakal”. “Kami minta maaf kepada masyarakat karena tidak dapat memberikan informasi yang transparan karena hambatan ini,” tutur Herlambang.

Forum ini bahkan sudah menyiapkan surat perihal peliputan berita kriminal yang ditujukan untuk Kepala Polda Jatim dengan tembusan bagi Kepala Polri, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Komisi A DPRD Jatim, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan redaksi masing-masing media.

Pernyataan sikap FLMJ yang tercantum dalam surat itu antara lain meminta Polda Jatim untuk meninjau kebijakan yang tidak sesuai dengan arus reformasi dan membatasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebenarnya. Selain itu, jika kebijakan tetap dilakukan, pihak media tidak mau disalahkan jika memuat berita tanpa konfirmasi dan tidak seimbang akibat pihak kepolisian yang tertutup.

“Jika tidak ada kesepakatan, bisa jadi kami akan boikot berita dari kepolisian,” kata Herlambang.

Menyikapi hal itu, Soepomo yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Jatim akan mempertanyakan masalah tersebut kepada Polda Jatim. Menurut rencana, Sabtu ini Soepomo akan berkunjung ke Polda Jatim.

“Saya akan mengusahakan pertemuan antara pihak media dengan Kepala Polda pada hari Senin, usai Rapat Paripurna DPRD,” ujar Soepomo.

Soepomo menambahkan, pihaknya menyayangkan jika kebijakan tentang hambatan dan larangan tersebut benar-benar dikeluarkan oleh Polda Jatim. “Padahal, koreksi suatu kejadian dapat diperoleh dari pers,” kata Soepomo. (IDR)


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: