Aliansi Jurnalis Independen


Pro-Kontra RUU Sisdiknas Tidak Serumit Penerapannya
May 31, 2003, 2:50 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Sabtu, 31 Mei 2003

Jakarta, Kompas – Pro-kontra terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidaklah serumit penerapannya kelak. Kecurigaan bahwa pemerintah terlalu jauh mencampuri urusan pendidikan, bisa diantisipasi dengan memberikan kontrol ketat dalam penyusunan peraturan pemerintah (PP). Lagi pula, kebijakan sekolah saat ini lebih ditentukan oleh Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

Demikian salah satu wacana dalam Diskusi “Quo Vadis RUU Sisdiknas” di Jakarta, Kamis (29/5). Acara yang digelar Komisi Hukum Nasional dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tersebut menampilkan Ketua Komisi VI DPR Taufikurrahman Saleh, Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Kristen Pdt Weinata Sairin MTh, Anggota Tim Teknis Panja RUU Sisdiknas Dr Ibrahim Musa, serta Pemimpin Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) KH Hussein Umar.

Semula para pembicara dan peserta terlibat perdebatan sengit tentang substansi RUU Sisdiknas seputar peluang pemerintah mengintervensi pengelolaan sekolah dan pengajaran agama. Setelah terjadi uraian panjang lebar dari pembicara berdasarkan paradigma masing-masing, akhirnya terjadi pemahaman bahwa substansi RUU tersebut lebih menyangkut pengakuan negara. Negara tidak akan mencampuri lebih jauh urusan kurikulum dan pengelolaan sekolah.

Dalam pengajaran agama misalnya, substansinya lebih menyangkut pengakuan negara akan hak peserta didik memperoleh pengajaran agama sesuai agamanya. Namanya juga hak, penerapan soal itu sangat bergantung pada anak didik dan sekolah masing-masing.

“Bagaimanapun, dalam era otonomi sekolah, kebijakan sekolah lebih ditentukan oleh komite sekolah atau dewan pendidikan yang melibatkan unsur guru, orangtua murid dan tokoh masyarakat,” ujar Ibrahim.

Lebih jauh tentang PP dalam penerapan RUU Sisdiknas, Taufikurrahman Saleh mengingatkan bahwa era sekarang kontrol masyarakat sudah jauh lebih kuat dari era sebelumnya. DPR sebagai wakil rakyat akan mengawal pemerintah setiap kali merumuskan PP.

“Pemerintah tidak akan seenaknya lagi membuat PP. Lagi pula, jika PP tak dijalankan, pemerintah mau berbuat apa? Toh, RUU Sisdiknas sekarang tidak mencantumkan sanksi,” papar Taufikurahman.

DPR akan mengacu keputusan Bamus untuk mensahkan RUU Sisdiknas tanggal 10 Juni 2003. Namun, menurut Taufikurrahman, sebelum hari “H” pengesahan, antarfraksi akan melakukan lobi dan kompromi berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Secara terpisah, mantan Ketua Panja RUU Sisdiknas Prof Dr Anwar Arifin menegaskan, DPR tetap menghormati usulan yang berkembang di masyarakat. “Tidak ada satu pun pihak yang berhak memonopoli kebenaran,” katanya. (NAR/WIS)


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: