Aliansi Jurnalis Independen


Membiarkan Kekerasan di “Tempo” Polisi Dinyatakan Bersalah
October 7, 2003, 2:25 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Selasa, 07 Oktober 2003

Jakarta, Kompas – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/10), mengabulkan gugatan legal standing (hak gugat organisasi) Aliansi Jurnalis Independen Jakarta terhadap pejabat Kepolisian. Para tergugat, yaitu Kepala Polri, Kepala Polda Metro Jaya, Kepala Polres Jakarta Pusat, dan Kepala Polsek Menteng dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Gugatan legal standing diajukan AJI Jakarta melalui Komite Pembela Kebebasan Pers (KPKP), karena aparat Polri dianggap melakukan pembiaran tindak kekerasan oleh massa Grup Artha Graha di Kantor Tempo dan di Kantor Polres Jakarta Pusat, 8 Maret 2003.

Saat itu, massa pendukung Grup Artha Graha memrotes berita majalah Tempo berjudul Ada Tomy di Tenabang?. Polisi tidak melakukan tugas secara profesional, sehingga terjadi kekerasan atas jurnalis Tempo, Ahmad Taufik, Abdul Manan, Bambang Harymurti, dan Karaniya Dharmasaputra. “Polisi tidak bersikap tegas dan memadai dalam melakukan pengamanan dan perlindungan jurnalis Tempo. Ini bertentangan dengan kewajiban polisi menurut perundang-undangan,” kata Ketua Majelis Hakim Iskandar Tjakke.

Di samping itu, adalah hal yang tidak patut jika teror dan pemukulan para jurnalis terjadi di tengah-tengah polisi, apalagi di kantor polisi. Karena polisi berada di bawah pengawasan atau bawahan para tergugat, maka mereka bertanggung jawab. “Dengan demikian, para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Iskandar, didampingi Andi Samsan Nganro dan Ny Andriani Nurdin.

Karena sikap polisi yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, majelis hakim menghukum para tergugat agar meminta maaf secara terbuka kepada jurnalis bersangkutan dan AJI Jakarta. Dalam gugatannya, AJI Jakarta meminta permintaan maaf dimuat pada lima media cetak, enam stasiun televisi, dan lima stasiun radio.

Majelis hakim tidak mengabulkan permohonan AJI agar Polri memasukkan mata kuliah UU No 40/1999 tentang Pers dalam kurikulum Akademi Kepolisian dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Permohonan itu dinilai tidak beralasan.

Majelis hakim juga menolak permohonan AJI yang meminta pengadilan melakukan sita jaminan atas Markas Besar Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, dengan alasan teknis. Menurut hakim, sita jaminan mestinya tidak diminta lewat tuntutan provisi, melainkan harus masuk pokok perkara.

Seusai sidang, Azas Tigor Nainggolan dari KPKP dan Pemimpin Redaksi Tempo Bambang Harymurti menyambut gembira vonis itu.

“Majelis hakim membuktikan keadilan masih bisa diharapkan dari pengadilan dan masih ada hakim yang bisa dipercaya,” katanya.

Sebaliknya, kuasa hukum Polri AKP Rudi Heryanto menyatakan keberatan dan akan mengajukan banding atas vonis itu. (LAM/SON)


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: