Aliansi Jurnalis Independen


Waspadai Demokrasi Jadi Otoritarianisme
May 24, 2004, 2:51 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Senin, 24 Mei 2004

Jakarta, Kompas – Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia perlu dipribumikan atau dikontekskan dengan budaya Indonesia. Perkembangan demokrasi perlu diwaspadai agar tidak kembali menuju otoritarianisme. Apalagi yang kini dikembangkan adalah demokrasi yang prosedural, tidak lagi substantif.

Demikian dikemukakan dosen Universitas Islam Negeri Jakarta Bachtiar Effendy dan Mohammad AS Hikam dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam bedah buku “Negara, Demokrasi, dan Berpolitik yang Profesional” di Jakarta, Sabtu (22/5). Diskusi yang dipandu Denny Tewu ini juga menghadirkan Victor Silaen sebagai pembahas.

Demokrasi di Indonesia, menurut Bachtiar, tidak mungkin dikembangkan secara sama dengan di Jepang atau Amerika. Indonesia perlu melakukan pribumisasi demokrasi. Persoalannya, menurut dia, praktik demokrasi sekarang ini belum sama dan sebangun dengan yang diinginkan. Persoalan utama wacana dan praktik demokrasi hampir semua merujuk pada pengalaman bangsa lain. “Kita memang tidak punya pengalaman sendiri,” ujarnya.

Menurut Hikam, demokrasi di Indonesia akan berkembang jika tidak berbalik lagi menuju negara otoritarian. Selain itu, proses demokrasi juga harus mengatur dan menjamin hak dan kewajiban warga negara. “Politik itu harus berbasis warga negara. Apalagi bagi nation state seperti Indonesia yang pluralis,” ujarnya.

Jadi, menurut dia, meski demokrasi perlu dipribumikan, prinsip dasar demokrasi yang universal harus tetap ada. Tanpa jaminan prinsip dasar demokrasi, negara akan menjadi otoriter.

Victor mengatakan, penilaian demokrasi memang bisa diukur dari dua hal. Pertama, demokrasi yang hanya prosedural. Kedua, demokrasi dengan melihat prinsip-prinsip dasarnya, atau demokrasi substantif. “Independensi, persoalan HAM, keragaman, termasuk juga nilai budaya. Ini jelas berbeda dengan demokrasi prosedural seperti di Senayan,” ujarnya.

Waspadai militerisme

Sementara itu, pengamat politik Arbi Sanit kembali mengingatkan semua elemen masyarakat diminta mewaspadai gejala menguatnya militerisme di lembaga legislatif dan eksekutif hasil Pemilu 2004. Gejala itu berbahaya bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

“Suksesi melalui pemilihan presiden langsung 5 Juli mendatang diperkirakan tidak akan membawa pengaruh positif bagi reformasi. Sebab, sebagian besar pasangan calon presiden tidak memenuhi kapasitas dan kekuatan menjadi pemimpin yang dibutuhkan,” ujar Arbi, Sabtu, dalam seminar “Evaluasi Pemilu Legislatif dan Prediksi Pemilu Presiden 2004” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Ia mengakui peluang Wiranto-Salahuddin terpilih lebih besar dibanding calon lain. Sebab, pasangan itu memiliki berbagai keunggulan, seperti kekuatan pemilih Partai Golkar, dukungan dana yang kuat, dan mesin politik yang teruji kemampuannya. “Namun, jika pasangan ini betul-betul menang, kita terancam masuk sarang macan, karena ancaman militeristik,” ujarnya. (ANA/MAM)


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: