Aliansi Jurnalis Independen


Raker Kejari Se Jatim, Diwarnai Unjuk Rasa Masyarakat Anti Korupsi
December 17, 2004, 6:21 pm
Filed under: Berita

Rapat Kerja para Kepala Kejaksaan Negeri se-Jatim di kantor Kejaksaan Tinggi Jatim hari ini diwarnai aksi unjuk rasa. Massa sebanyak 50 orang yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Uang Rakyat Surabaya (KPURS) dari beberapa elemen.

Rapat Kerja (Raker) para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Jatim di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim hari ini diwarnai aksi unjuk rasa. Massa sebanyak 50 orang yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Uang Rakyat Surabaya (KPURS) dari beberapa elemen seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Rakyat Miskin Kota (Ramiskot), Yayasan Pengembangan Sumber Daya Indonesia (YPSDI), BEM FH Unair, LBH Surabaya, Jukir, Masyarakat Anti Korupsi Surabaya (MARAKs) dan UPKBH Unair.

Korlap KPURS, Ainul Yaqien ditemui di sela-sela aksi unjuk rasa di halaman Kejati Jatim, Jl Ahmad Yani Surabaya, Kamis (16/120) mengatakan, kedatangannya pertama kali di kejaksaan ini untuk menyoal lemahnya pengusutan kejahatan terselubung di Jatim yang diakibatkan lemahnya mental juang pilar penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
“Agenda pemberantasan korupsi yang dicanangkan 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan harapan besar masyarakat Indonesia. Terapi kejut ini memberikan rasa optimisme jika melihat keseriuan kasus-kasus tindak pidana korupsi di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi, hal serupa tidak kita saksikan di Jatim, khususnya Kota surabaya,” ujar Yaqien didampingi Presidum Ramiskot, Poerwoko.

Indikasi tindak pidana korupsi, menurut aktivis MARAKS tersebut, yakni adanya oknum jaksa nakal yang menerima suap dan tidak dicopot dari jabatannya, melainkan hanya dijatuhi sanksi administratif. Padahal, perbuatannya dianggap memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi yang terdapat pada pasal 5 ayat (2) UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999, bukan PP No 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jenis sanksinya hanya administratif. Serta belum tuntasnya pengusutan kasus korupsi DPRD Surabaya 1999-2004 yang dilakukan secara “berjamaah” oleh 43 anggota dewan, tetapi hanya menyeret tiga orang pelaku, Moch Basuki, Ali Burhan dan M Jasin. “Dasar hukum tersebut cukup lemah sesuai dengan asas hukum Lex Superiori Derogat Legi Inperiori (hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengalahkan hukum yang lebih rendah kedudukannya},” imbuhnya.

Para pengunjuk rasa yang juga terdapat puluhan ibu-ibu dan anak kecil ini menggunakan angkutan truk dan tiba di Kejati jatim pukul 10.00 WIB. Mereka menggelar berbagai macam poster tuntutan, diantaranya berbunyi “Usut tuntas kasus Jaksa Nakal, Koruptor mencuri uang rakyat, SBY adililah Koruptor dan Jaksa Nakal, dan Tuhan hukumlah para koruptor dan jaksa nakal” Mereka menuntut kepada Kejati Jatim melakukan proses ulang terhadap 43 anggota DPRD Surabaya periode 1999-2004, mengambil tindakan 2×24 jam menghukum oknum penegak hukum yang nakal dan Jaksa Agung menerbitkan keputusan mengenai penjelasan pasal 2 UU tindak Pidana Korupsi No 20 Tahun 2001 tentang batasan memperkaya sendiri.

Devi Sudarso SH, salah satu jaksa yang menemui mereka mengatakan, bahwa Kajati Jatim, Moch Huzaini SH sedang memimpin Raker, dan Assintel Kejati, Sutiyono SH yang bersedia menerima dua orang perwakilan dari LSM. Tetapi, dari pihak KPURS menolak ditemui Assintel dan ngotot ingin bertatap muka dengan Kajati sendiri. “Kami datang ke sini hanya ingin ditemui Kajati sekitar 15 menit untuk menyampaikan pernyataan sikap, setelah itu membubarkan diri,” kata Bahwono, perwakilan BEM FH Unair Surabaya ketika melakukan loby dengan Devi Sudarso SH.

Sampai pukul 12.30 WIB, Kajati Huzaini tidak juga menemui pengunjuk rasa yang mulai berorasi persis di depan pintu Kejati dan “memanaskan kuping” para jaksa. Aparat kepolisian dari Polsekta Gayungsari dan kejaksaan membuat pagar betis agar massa tidak masuk ke kantor dan mengganggu acara raker yang masih berlangsung. Karena sudah terlalu kelelahan menunggu selama dua setengah jam, akhirnya massa membacakan pernyataan sikapnya dan membubarkan diri. “Kami akan melakukan aksi yang lebih besar dengan massa yang lebih banyak dari hari ini (16/12). Tunggu saja seminggu kemudian, sebelum kasus korupsi ini tidak diselesaikan sampai tuntas, kami tidak akan berhenti,” tuturnya.

Assintel Kejati Jatim, Sutiyono SH yang ingin dikonfirmasi atas aksi unjuk rasa ini menolak untuk diwawancarai. “Saya tidak berwenang memberikan keterangan, silahkan langsung saja ke Kajati Jatim sendiri,” ujarnya. Sementara itu, Humas Kajati, Mulyono SH yang seharusnya memberikan keterangan kepada pers sedang ada acara di luar menghadiri syukuran pindah kantor salah satu media besar di Jatim.(tok)

Dinas Informasi dan Komunikasi, 17-12-2004 07:07 WIB –
http://www.jatim.go.id/news.php?id=2810


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: