Aliansi Jurnalis Independen


AJI Indonesia: Kebijakan TNI di Aceh Mulai Ganjil
January 14, 2005, 10:31 am
Filed under: Berita

January 14, 2005

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai ganjil kebijakan TNI yang diterapkan di daerah bencana, khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Menurut organisasi wartawan ini, TNI mulai memberlakukan pembatasan-pembatasan bagi pekerja kemanusiaan dan jurnalis yang bekerja di Aceh.

Sumber: Rilis, 2005-01-13 17:33:59

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai ganjil kebijakan TNI yang diterapkan di daerah bencana, khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Menurut organisasi wartawan ini, TNI mulai memberlakukan pembatasan-pembatasan bagi pekerja kemanusiaan dan jurnalis yang bekerja di Aceh.

“Selain pembatasan masa kerja bagi tim relawan militer dari negara sahabat, TNI juga mewajibkan seluruh tim relawan dari dalam dan luar negeri untuk mendaftarkan diri. Belakangan, sejumlah wilayah ditetapkan sebagai lokasi terlarang bagi tim relawan maupun para jurnalis yang melakukan liputan, dengan alasan kemanan,” tulis pernyataaan pers AJI yang ditandatangani Ketua Umum, Eddy Suprapto, hari ini (13/1).

Sebagaimana diketahui, pihak TNI menyatakan hanya akan memberikan waktu tiga bulan kepada militer negara-negara sahabat untuk melakukan tugas kemanusiaan di Aceh. Lalu, dengan dalih keamanan, wilayah yang saat ini boleh dikunjungi para relawan asing hanya meliputi Banda Aceh dan Meulaboh.

Terhadap pembatasan jurnalis dan media yang melakukan liputan di Aceh, AJI juga menyatakan protes keras sebab, kebijakan yang diambil TNI dengan membatasi ruang gerak liputan jurnalis telah mengancam dan menghambat jurnalis dan media untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Tindakan ini pada gilirannya akan mengganggu hak masyarakat memperoleh informasi yang sebenar-benarnya tentang kondisi Aceh, terutama berkaitan dengan penyaluran bantuan.

Kendati demikian, dalam keterangan persnya, AJI tidak menyebut secara spesifik kasus penghalang-halangan kerja jurnalis yang dimaksud. Hanya saja, sebagaimana diberitakan situs ini, sejumlah wartawan mengaku tidak dapat memperoleh keterangan yang semestinya dari para pengungsi di kamp Meunasah Jeunib, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen. (baca, Pengungsi yang (Diperintahkan) Tutup Mulut)

Menurut para relawan, para pengungsi di kamp tersebut dilarang berbicara kepada media massa oleh pasukan pemerintah yang berada di sana.

Kasus lain adalah perintah wajib lapor bagi tim relawan Kantor Berita Radio (KBR) 68H yang akan membangun sumur bor di kawasan Masjid Raya Baiturrahman. (baca, MMI Bantah Diusir TNI, Tapi Bikin Sumur Harus Izin TNI). Menurut relawan KBR 68H, Santoso, peristiwa ini terjadi pada hari Minggu (9/1) saat tim relawan KBR 68H mengerahkan sejumlah tukang untuk membangun sumur-sumur guna menyediakan air bersih bagi para pengungsi. Saat itulah, menurut Santoso, dirinya didatangi sejumlah pasukan bersenjata lengkap yang memintanya melapor kepada komandan mereka.

“Saya bilang, kenapa harus melalui prosedur yang rumit? Lagipula air ini sangat dibutuhkan,” protes Santoso saat diwawancarai acehkita.

“Di tengah situasi Aceh yang masih memerlukan batuan tim relawan dan akses informasi bagi masyarakat Aceh khususnya, dan masyarakat Indonesia untuk mengetahui kondisi Aceh, TNI seharusnya membuka akses seluas-luasnya serta bahu membahu bersama masyarakat, relawan dan jurnalis untuk membangun kondisi Aceh sampai pulih. Bukan dengan membatasi ruang gerak para relawan dan jurnalis. Hal tersebut jelas menunjukan arogansi TNI,” tandas AJI.

Menyikapi pembatasan yang dilakukan TNI terhadap ruang gerak peliputan jurnalis dan media, AJI Indonesia menuntut pihak TNI untuk segera mencabut larangan pembatasan ruang gerak jurnalis dan media dalam melakukan liputan di Aceh.

AJI mengingatkan “bahwa pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi” Pasal 4 ayat (3) UU Pers No 40/1999.

AJI juga mengingatkan kembali bahwa tugas utama TNI di Aceh ialah memulihkan keamanan dan ketertiban, melindungi rakyat Aceh, serta mengefektifkan roda pemerintahan, bukan mengontrol pers apalagi mempersulit kerja jurnalistik.

AJI juga menuntut pemerintah dan TNI membuka akses yang seluas-luasnya bagi tim relawan kemanusian baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk memulihkan kondisi Aceh. [dan]


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: