Aliansi Jurnalis Independen


Pemerintah Didesak Bubarkan Depkominfo
December 17, 2005, 2:22 pm
Filed under: Kliping

Kompas, Sabtu, 17 Desember 2005

Cabut Semua Aturan Penyiaran
Pemerintah Didesak Bubarkan Depkominfo

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk membubarkan Departemen Komunikasi dan Informatika. Selain itu, pemerintah juga diminta mencabut seluruh aturan mengenai penyiaran yang dinilai merusak demokratisasi penyiaran dan kebebasan memperoleh informasi.

Pernyataan sikap Aliansi Pembela Pasal 28 itu disampaikan dalam jumpa pers, Jumat (16/12). Kelompok yang merupakan gabungan dari organisasi wartawan dan lembaga swadaya masyarakat itu menilai Depkominfo belum terbukti bermanfaat bagi publik.

Langkah-langkah Depkominfo yang menjadikan dirinya sebagai regulator dan pengontrol penyiaran melemahkan fungsi Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. Hal itu menjadi ancaman serius bagi iklim kebebasan pers di Indonesia, demikian pernyataan Aliansi Pembela Pasal 28.

Deputi Direktur Yayasan Sain Estetika Teknologi Agus Sudibyo mengatakan banyak sekali produk Depkominfo memasung kebebasan pers dan membatasi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selain itu, saat ini Depkominfo juga sedang berusaha merevisi UU Pers. Sampai sekarang pun, Depkominfo belum berniat membahas RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, ungkap Agus menjelaskan.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Heru Hendratmoko menambahkan, satu prinsip dasar demokrasi adalah kebebasan informasi. Pers dan penyiaran memiliki peran penting dalam mewujudkan kebebasan informasi.

Karena itu harus menjadi urusan publik, katanya. Keputusan pemerintah menjadikan Depkominfo sebagai pembuat regulasi bertentangan dengan cita- cita demokratisasi dan kebebasan pers. Karena itu, bubarkan Depkominfo, sekarang juga! ujarnya.

Hal senada diungkapkan anggota Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), Leo Batubara. Ia mengatakan, empat peraturan pemerintah yang ditandatangani Presiden menunjukkan pembalikan sejarah menuju sentralisasi kekuasaan di bidang media dan penyiaran kepada pemerintah.

Lebih lanjut, Leo juga mengatakan, keempat peraturan pemerintah itu bertentangan dengan UU Penyiaran yang menyebutkan KPI sebagai lembaga independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Sementara di peraturan pemerintah disebutkan bahwa pemerintahlah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan penyiaran. Kalau Presiden tidak segara mencabut empat PP tersebut, kami akan mengajukan uji materi ke MA dalam waktu dekat. Kalau hanya penundaan pemberlakuan, itu tak ada artinya. Harus dicabut! kata Leo.

Beberapa waktu sebelumnya, Komisi I serta Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil sepakat menunda pemberlakuan keempat PP tersebut hingga dua bulan ke depan. Namun, hingga kini belum ada keputusan Presiden untuk menunda keempat peraturan pemerintah tersebut. (SIE)


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: