Aliansi Jurnalis Independen


Terantuk Surat Kaleng
January 8, 2007, 11:12 am
Filed under: Berita

Majalah Tempo, Edisi. 46/XXXV/08 – 14 Januari 2007

Peraturan Presiden tentang Keanggotaan Dewan Pers yang baru tak kunjung terbit. Pengaduan masyarakat pun jadi telantar.

Sepucuk surat membuat hubungan Departemen Komunikasi dan Informatika serta Dewan Pers menjadi tegang. Diteken Freddy Tulung selaku pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika, surat bernomor 393/M.KOMINFO/10/2006 itu singkatnya mempertanyakan alasan terpilihnya Leo Batubara, Abdullah Alamudi, dan Wikrama Abidin sebagai anggota baru Dewan Pers.

Surat bertanggal 12 Oktober 2006 itu jelas telah menohok Dewan Pers. Soalnya, pemilihan anggota Dewan Pers pada 25 September 2006 telah melalui prosedur yang benar. Pemilihan dilakukan lewat pemungutan suara yang dilakukan badan pekerja dan anggota Dewan Pers lama yang tak mencalonkan diri kembali.

Badan Pekerja Dewan Pers beranggota tujuh orang. Mereka berasal dari tujuh organisasi konstituen Dewan Pers, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI), dan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Ketua Badan Pekerja adalah Tarman Azzam dari PWI.

Dari seratus lebih nama calon yang masuk, akhirnya terpilih sembilan anggota baru Dewan Pers untuk periode 2006-2009. Mereka adalah Bambang Harymurti, Wina Armada, dan Bekti Nugroho yang mewakili unsur wartawan. Kemudian Leo Batubara, Satria Naradha, dan Abdullah Alamudi dari unsur pimpinan perusahaan pers. Adapun Ichlasul Amal, Garin Nugroho, dan Wikrama Abidin mewakili tokoh masyarakat.

Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Departemen Komunikasi Widiadnyana Merati beralasan, Leo dan Abdullah dianggap bukan pemimpin sebuah perusahaan pers. Sedangkan Wikrama belum layak ketokohannya. ”Terpilihnya ketiga orang itu bisa dianggap melanggar Undang-Undang Pers,” ujarnya. Anehnya, Departemen Komunikasi menyandarkan semua anggapan itu pada sehelai surat yang tak jelas siapa pengirimnya alias surat kaleng.

Hal itu kontan memicu reaksi keras dari Dewan Pers. Leo Batubara menuding Departemen Komunikasi berniat mencampuri urusan pemilihan anggota Dewan Pers. Tindakan itu, menurut dia, mengancam kebebasan pers. ”Anggota Dewan Pers sepakat tidak akan tunduk pada tekanan itu. Apalagi semua itu hanya berdasarkan informasi dari surat kaleng,” ujarnya.

Leo pun menepis anggapan dirinya tidak layak mewakili unsur pimpinan perusahaan pers. Kendati tidak lagi menduduki kursi Wakil Pemimpin Umum Suara Karya, dia masih menjadi redaktur senior di harian tersebut. Wikrama Abidin juga menolak dianggap tidak memenuhi syarat. ”Saya sangat paham dunia pers,” kata bekas Pemimpin Redaksi Majalah Sinar itu.

Kemelut ini membuat status anggota baru Dewan Pers terkatung-katung. Peraturan Presiden tentang Keanggotaan Dewan Pers 2006-2009 tak kun-jung keluar. Padahal sudah tiga kali Dewan Pers mengirim surat, meminta aturan tersebut segera diterbitkan.

Masa jabatan Dewan Pers periode sebelumnya pun telah habis pada 13 Agustus 2006. Vakumnya Dewan Pers membuat pengaduan masyarakat menjadi telantar. Secara hukum Dewan Pers lama memang sudah tidak berhak mengambil keputusan strategis.

Toh, Leo berkeras Dewan Pers tidak akan membalas surat Departemen Komunikasi. Mereka justru berniat mengadukan persoalan ini ke DPR. Sebaliknya Wikrama menawarkan jalan damai. ”Menjawab surat Departemen Komunikasi sama sekali tidak mengurangi esensi kebebasan pers,” ujarnya.

Niat serupa disampaikan Menteri Ko-munikasi dan Informatika Sofyan Djalil. Ketika berkunjung ke kantor Tempo Kamis malam pekan lalu, Sofyan menegaskan sama sekali tak berniat membatalkan hasil pemilihan Dewan Pers.

Ia mengaku cuma meminta konfirmasi Dewan Pers soal prosedur pemilihan anggota baru. Tujuannya agar Presiden tak mendapat gugatan dari masyarakat di belakang hari. ”Kalau Dewan Pers memberikan penjelasan secara tertulis, saya akan segera menulis surat agar Presiden menerbitkan peraturan presiden itu.” Urusan segera beres?

ND/Sapto Pradityo


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: