Aliansi Jurnalis Independen


Merugikan Wartawan, UU Pokok Pers harus Diamandemen
March 28, 2007, 1:30 pm
Filed under: Kliping

(28 Maret 2007) 

Bandung, Pelita

Undang-undang (UU) Pokok Pers harus diamandemen, karena sangat merugikan karyawan pers, terutama menyangkut masalah kesejahteraan dan jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas.

“Amandemen/revisi harus dilakukan terhadap UU Pokok Pers yang dinilai merugikan karyawan pers,” ujar Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Hendry CH Bangun dalam acara Forum Komunikasi Wartawan Dekominfo, di Bandung, 23-24 April lalu

Dikatakannya, UU Pokok Pers sangat longgar, dalam artian sangat mudah untuk tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers dengan tanpa ada sanksi, sekalipun sudah diatur dalam UU maupun peraturan pemerintah (PP).

Kondisi itu menjadi peluang besar bagi perusahaan pers untuk tidak transparan, karena hampir tidah pernah terjadi protes dari wartawan terhadap perusahaan. Ini ironis, wartawan begitu bersemangat memberitakan kasus-kasus orang lain, sementara tidak terhadap kasusnya sendiri.

“Saya tidak tahu, apakah sikap wartawan tidak pernah protes itu dilatar belakangi rasa gengsi dan malu karena pekerjaan wartawan adalah sebagai sebuah profesi yang mulia, atau karena takut dan atau karena memang tidak menguasai UU Pokok Pers,“ ujarnya.

Henry Bangun mengimbau agar wartawan teliti, mulai dari penggajian dan kenaikan gaji, tunjangan jabatan dan keluarga, bonus serta pembayaran Jamsostek yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan gaji yang sesungguhnya atau tidak.

“Dalam UU Pokok Pers No. 40 pasal 3 ayat 2 mengatakan, fungsi pers adalah sebagai lembaga ekonomi,” ujarnya seraya menambahkan, “wartawan berhak mengingatkan perusahaan untuk membayarkan Jamsostek sesuai gaji dan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena menyangkut jaminan hari tua,” ujarnya.

Mengapa persoalan itu penting, ujarnya, karena dalam beberapa kasus, terakhir dua orang wartawan televisi yang menjadi korban dalam meliput kebakaran kapal Levina, perolehan Jamsostek yang mereka terima berbeda. Mestinya sama.

Kesejahteraan wartawan memang boleh dikatakan tidak ada, karena dari hasil survey, 29,1persen wartawan berpendidikan S1 hanya digaji dibawah Rp. 1 juta per bulan, padahal menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2003 harus digaji Rp. 1,48 juta per bulan.

Selain itu masih ada yang menerima gaji Rp. 200 ribu per bulan (1,5 persen), bahkan ada yang dibawah UMP/UMK (11,5 persen). Dan hanya 64,3 persen bergaji Rp. 1.800 ribu per bulan. Itu pun tidak cukup untuk menghidupi keluarga secara memadai.

Dijelaskannya, Aliansi Jurnalis Independen Jakarta membuat standar upah layak minimum untuk wartawan di Jakarta Rp. 3.159.917 per bulan. Hasil Survey di tujuh belas kota pada 2005, hanya 6,6 persen wartawan yang bergaji diatas Rp. 3 juta per bulan. “Bahkan masih ada yang menerima gaji dibawah 2 juta perbulan,“ujarnya.

Judical Review

Sementara dalam hal perlindungan hukum Ketua PWI Jawa Barat juga mantan Pemimpin Redaksi suratkabar terkemuka disana, Us Tiarsa R mengatakan, perlindungan keselamatan kerja dan hukum sangat minim terhadap wartawan saat menjalankan tugas.

“Beda dengan Dokter dan Pengacara. Dokter bisa bebas dari tuntutan hukum atas alasan proses pembedahan. Demikian pula dengan pengacara, atas alasan menjalankan tugas pembelaan terhadap seseorang,” ujarnya

Tetapi apa yang terjadi terhadap wartawan, diintimidasi, dituntut, dipenjarakan, disakiti dan bahkan dibunuh saat menjalankan tugas. “Belum lagi soal kecelakaan yang dialami wartawan hampir tidak ada yang terdeteksi,” tegasnya.

 “Ini harus diapresiasi oleh organisasi-organisasi wartawan, pemerintah dan penegak hukum. Karena itu, pasal-pasal krusial dan pasal-pasal yang merugikan wartawan dalam UU Pokok Pers itu harus diamandemen,” tegasnya.

Ditegaskan Us Tiarsa R, Perlindungan Hukum bagi wartawan hanya lips service, padahal dalam UU ditegaskan, wartawan dilindungi oleh hukum. Tetapi pada implementasinya tidak demikian. Bahkan pasal-pasal yang adasaat ini semakin menjerat wartawan, tegas Us Tiarsa.

Sehubungan dengan itu Hendry Ch Bangun maupun Us Tiarsa R menyarankan, sebagai lembaga yang menangani persoalan pers, Menteri Komunikasi dan Informatika harus bisa memfasilitasi amandemen UU Pokok Pers tersebut.

Hendry juga menghimbau kepada Dewan Pers untuk proaktif memperjuangkan amandemen UU Pokok Pers tersebut, sekaligus dia tahu bahwa Dewan Pers yang baru dikukuhkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sangat cenderung anti-amandemen.

Dikatakannya, PWI akan segera merumuskan pasal-pasal yang perlu diamandemen itu. Kalau toh kemudian terganjal di Dewan Pers, maka PWI akan berusaha mengambil jalan judical review melalui Mahkamah Konstitusi (MK). (kh, skh Pelita)



Press Release The Alliance of Independent Journalists (AJI) on the Trial of Playboy-Indonesia Magazine
March 27, 2007, 9:26 am
Filed under: Pernyataan Sikap

In a response to the latest development regarding the case of Playboy Indonesia, the Alliance of Independent Journalists (AJI) Indonesia stated as followings:

<!–[if !supportLists]–>1.       <!–[endif]–>CONDEMNING threats of violence and intimidation by a group of court visitors against court apparatus, who were carrying their duties. The acts included: making noise in the courtroom, interrupting or protesting judges’ statements, telling inappropriate words in the courtroom, doing oration or reading petition in the courtroom and yelling outside the courtroom that disrupted the trial proceedings.

<!–[if !supportLists]–>2.       <!–[endif]–>REGRETTING acts by omission of police apparatus, who were assigned to keep order during the trial, and that no efforts to enforce law were made against those who had disturbed the trial proceedings. If police let the hearing was terrorized, it means that police had participated in gnawing at the judicial power. AJI also REGRETTED that the judicial panel in the case of Playboy magazine was apparently not resolute to respond the dissatisfaction of some court visitors. Attitudes, which threatened prosecutors, defendants and witnesses during the trial proceedings, should not need to happen if the judicial panel had been resolute and enforced the judicial independence. As stipulated by the law, the panel of judges can drive court visitors, who are impolite, out or ask police officers to arrest those who make disturbances in courtroom.

<!–[if !supportLists]–>3.       <!–[endif]–>URGING leaders of certain mass organizations to show good examples and sympathetic attitudes in expressing their views before the public. Indonesia is a state of law, which is based on Pancasila and the 1945 Constitution, where the freedom to express opinions is regulated and does not harm the rights of other citizens, much less cause fears and unsecured feeling to other people.

<!–[if !supportLists]–>4.       <!–[endif]–>CALLING press colleagues who cover the trial of Playboy to make coverage in accordance to existing professional ethics, which are still valid. Covering both sides, being objective and critical and not judging are pre-requirement for a high-quality coverage, which is wanted by the public. AJI urged all journalists to improve professionalism and maintain independence and press freedom from the threats of any parties.

The position of the Alliance of Independent Journalists (AJI) INDONESIA in the case of Playboy:
That Indonesia is a democratic country, which is based on the law, where the differences in opinions and beliefs should be solved peacefully and based on legislation. The Indonesian press is a part of democratic reality, plurality and legal mechanisms.

Democratic means that all parties have equal rights and opportunities to improve themselves (regardless their religions, races, ethnic and faiths or ideology) and recognize differences available among the community. Playboy magazine, like other products of press publication such as Tempo magazine (news), Sabili magazine (Islam), TSM magazine (military), F1 Racing magazine (automotive), Kosmopolitan magazine (lifestyle), or Penyebar Semangat (Javanese culture), has the equal rights to live and opportunities to improve. The only thing, which can kill a publication, is if there is no readers buying it. But it is not killed under the name of ‘’dislike’’ or differences in beliefs. A similar principle is applied to newspapers, televisions and radios across Indonesia.

Based on law means that all products of publication existing in Indonesia must obey to legal procedures and have equal positions before the law. As long as Playboy magazine meets existing legal requirement (business publication permit), there is no reason for any parties to shut a press product or punish its management. In 1999, Indonesia had already had the Law Number 40 on Press, which guarantees press freedom and the public rights for information. The press can be punished if its media is used to commit crime or the management of the media commits crime. However, punishing a media management for the content of a news report is an effort to criminalize the press, which violates the spirit of democracy and press freedom.

Based on a legal guidance of the previous Press Council, AJI has seen Playboy as a product of press publication, so all objections related to a news report, so all objections to the content of the publication can be expressed through the rights to reply, the rights to make correction or reporting the concerned media to the Press Council.

AJI has a view that a dislike to a certain product of press publication, whether it has a news nuance, entertainment, sports, lifestyle, religion, culture, health, military, etc., can not be made as reasons for a crack-down or punishing the media management. There are still many ways, which is more peaceful and elegant, without violence and intimidation

ASKED the management of Playboy-magazine to improve the aspects of distribution of a magazine -Indonesia by focusing on the socio-cultural of the Indonesian people and aspects of consumer protection  (particularly for children/teenagers) through the magazine’s distribution through the pattern of magazine distribution, which is stricter and selected. 

Jakarta, March 22, 2007

Heru Hendratmoko

Chairman

Eko Maryadi

Coordinator of Advocacy Division

 



The Alliance of Independent Journalists (AJI) on the Trial of Playboy-Indonesia Magazine
March 22, 2007, 2:52 pm
Filed under: Pernyataan Sikap

Press Release

The Alliance of Independent Journalists (AJI) on the Trial of Playboy-Indonesia Magazine

In a response to the latest development regarding the case of Playboy Indonesia, the Alliance of Independent Journalists (AJI) Indonesia stated as followings:

1. CONDEMNING threats of violence and intimidation by a group of court visitors against court apparatus, who were carrying their duties. The acts included: making noise in the courtroom, interrupting or protesting judges’ statements, telling inappropriate words in the courtroom, doing oration or reading petition in the courtroom and yelling outside the courtroom that disrupted the trial proceedings. Continue reading



AJI Minta Pos APBD untuk Wartawan Dicoret
March 19, 2007, 7:30 pm
Filed under: Berita

Senin, 19/03/2007 14:53 WIB

GUNUNGKIDUL – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta meminta agar penganggaran dana untuk wartawan dalam pos APBD di Gunungkidul dihapuskan. Continue reading



AJI Minta Pos APBD untuk Wartawan Dicoret
March 19, 2007, 7:05 pm
Filed under: Berita

Senin, 19/03/2007 14:53 WIB

GUNUNGKIDUL – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta meminta agar penganggaran dana untuk wartawan dalam pos APBD di Gunungkidul dihapuskan. Continue reading



Police prevent television journalist from filming questioning of suspects
March 15, 2007, 10:16 am
Filed under: Kliping

Country/Topic: Indonesia
Date: 15 March 2007
Source: Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)
Person(s): Mochtar Bagus
Target(s): journalist(s)
Type(s) of violation(s): harassed
Urgency: Bulletin

(SEAPA/IFEX) – A broadcast journalist was prevented from filming police as they questioned suspects in the East Java city of Kertosono on 5 March 2007, according to the Alliance of Independent Journalists (AJI), a SEAPA founding member in Indonesia. Continue reading



Indonesia Tak Punya Sejarah Kebebasan Pers
March 15, 2007, 6:17 am
Filed under: Kliping

Jakarta (15 Maret 2007), Kompas – Hubungan pemerintah dan pers di Indonesia tidak mengenal tradisi kemerdekaan pers. Meski sekarang tak lagi terdengar ada media yang dibredel, bukan berarti ada kebebasan pers. Sejak masa pemerintahan Belanda, pers Indonesia mengenal sensor, dan pada masa Jepang dengan surat izin terbit yang dilanjutkan hingga Indonesia merdeka, bahkan hingga pemerintahan Soeharto.

Ini diutarakan wartawan senior Rosihan Anwar pada diskusi seri tokoh Lintas Sejarah bertema “Kemerdekaan Pers Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia” di The Habibie Center, Jakarta, Rabu (14/3). Selain Rosihan, tampil pula tokoh pers Atmakusumah Astraatmadja.

“Meskipun pernah ada periode singkat kemerdekaan pers itu benar-benar ada, tetapi masa itu sudah tak ada lagi,” ujar Rosihan. Ia menjadi wartawan sejak 1942.

Pada masa Orde Baru, papar Rosihan, pers menghadapi kendala SARA, telepon, bahasa eufemisme dan orientasi ke atas yang selalu minta petunjuk. Sayangnya, kita belum keluar dari penyakit ini hingga sekarang. Bahkan, pemerintahan Megawati Soekarnoputri pernah menganggap pers kebablasan.

“Semua orang bisa mendirikan media, tetapi apa betul sekarang merasakan kebebasan pers,” ujar pendiri harian Pedoman ini.

Atmakusumah menambahkan, pemimpin tampaknya belum ikhlas dengan kebebasan pers yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang disetujui DPR pada 13 September 1999 dan disahkan Presiden BJ Habibie 10 hari kemudian.

“Dengan UU Pers, sensor atau penghentian siaran dapat dikenalkan sanksi penjara dan denda. Mudah-mudahan ini bisa jadi jaminan,” papar Atmakusumah. Ia juga menjelaskan tentang mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang pernah mengatakan pers Indonesia tidak nasionalistis dan patriotis.

“Megawati saat itu gelisah karena pers mulai mengungkapkan wawancara dengan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan bukan hanya mengungkapkan sikap pemerintah,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Atmakusumah, meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bukan zamannya memenjarakan wartawan lagi, namun dalam sambutannya di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Presiden menilai pers tak akurat dan berimbang. (mam)