Aliansi Jurnalis Independen


Revisi UU Pers Ditolak – Pemerintah Dinilai Berupaya Kontrol Pers
March 7, 2007, 7:53 am
Filed under: Kliping

Jakarta, 7 Maret 2007 (Media) – Dewan Pers menolak keinginan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang (UU) No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Revisi dilakukan dinilainya hanya upaya untuk mengontrol kembali pers.

“Keinginan revisi yang dilontarkan Mentri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan Djalil itu hanya ‘permainan catur’, sasarannya hanya untuk kembali mengontrol pers,” kata anggota Dewan Pers Leo Batubara ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Berkait dengan revisi UU Pers, sebelumnya Menkominfo menyatakan bahwa UU tersebut belum menjamin kesejahteraan wartawan dan pengaturan modal minimal untuk pendirian perusahaan pers.

Leo menilai, bila hal itu yang dikehendaki pemerintah, tidak harus diatur dengan undang-undang. “Itu bisa diatur sendiri oleh komunitas pers dengan difasilitasi Dewan Pers,” katanya.

Leo menilai usaha pemerintah merevisi UU Pers sebagai langkah otoriter. Pasalnya, dalam UU No 40 Tahun 1999 disebutkan, pemerintah tidak boleh lagi mengatur dan tuntut campur tangan pers. Biarkan pers mengatur dirinya sendiri.

Langkah mengatur diri sendiri tersebut, terangnya, sdah dimulai dengan keluarnya Kode Etik Jurnalistik (KEJ), standar kompetensi wartawan dan standar organisasi wartawan, hasil pembahasan komunitas pers dengan fasilitator Dewan Pers.

“Pada 2007 ini, Dewan Pers bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) sudah merencanakan akan membahas dua standar perusahaan menyangkut modal minimal dan gaji wartawan. Jadi, hal itu tidak perlu diatur UU ataupun Peraturan Pemerintah (PP),” katanya.

Saat ini, menurut Leo, di Indonesia terdapat 829 media cetak. Media cetak sehat hanya 30% dan belum sehat 70%. “Makanya, kita akan mencarikan jalan yang seadil-adilnya bagaimana mengaturnya. Bila pemerintah mengatur dengan UU, apa mau dibubarkan sebagian besar koran itu dan tinggal lima saja?” ujarnya.

Kontrol Pers

Sementara itu, pengamat pers dari Departemen Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali mengatakan persoalan yang terjadi saat ini bukan pada setuju atau tidak setuju pada revisi UU No. 40 Tahun 1999. “Revisi ke arah yang lebih baik, tentunya kita setujui. Namun, tak ada jaminan revisi tersebut untuk tidak kembali mengontrol pers,” katanya.

Effendi menilai, saat ini kala pers dihadapkan pada era ‘menakutkan’. Pasalnyasebagian kalangan di pemerintahan berpandangan cara-cara orde lama.

“Belum jelasnya bagaimana RUU kebebasan Informasi Publik, pengurangan penanganan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan terlambatnya surat keputusan (SK) Dewan merupakan bukti, bahwa ada yang mengkhawatirkan bahwa pers kembali ingin dikontrol,” paparnya.

Karena itu, menurutnya pemerintah ingin memuat aturan tentang minimum perusahaan pers dan standar gaji wartawan cukup dengan PP saja. “Aturan dalam itu hal itu pun tidak boleh ditentukan pihak pemerintah , tapi melalui riset dan angket kepada wartawan, organisasi wartawan dan perusahaan pers,” tambahnya.

Effendi menambahkan angket tentang standar gaji dan kodal perusahaan pers itu harus masuk dan juga sesuai dengan kemampuan perusahaan pers. (HR)

 


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: