Aliansi Jurnalis Independen


Merugikan Wartawan, UU Pokok Pers harus Diamandemen
March 28, 2007, 1:30 pm
Filed under: Kliping

(28 Maret 2007) 

Bandung, Pelita

Undang-undang (UU) Pokok Pers harus diamandemen, karena sangat merugikan karyawan pers, terutama menyangkut masalah kesejahteraan dan jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas.

“Amandemen/revisi harus dilakukan terhadap UU Pokok Pers yang dinilai merugikan karyawan pers,” ujar Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Hendry CH Bangun dalam acara Forum Komunikasi Wartawan Dekominfo, di Bandung, 23-24 April lalu

Dikatakannya, UU Pokok Pers sangat longgar, dalam artian sangat mudah untuk tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers dengan tanpa ada sanksi, sekalipun sudah diatur dalam UU maupun peraturan pemerintah (PP).

Kondisi itu menjadi peluang besar bagi perusahaan pers untuk tidak transparan, karena hampir tidah pernah terjadi protes dari wartawan terhadap perusahaan. Ini ironis, wartawan begitu bersemangat memberitakan kasus-kasus orang lain, sementara tidak terhadap kasusnya sendiri.

“Saya tidak tahu, apakah sikap wartawan tidak pernah protes itu dilatar belakangi rasa gengsi dan malu karena pekerjaan wartawan adalah sebagai sebuah profesi yang mulia, atau karena takut dan atau karena memang tidak menguasai UU Pokok Pers,“ ujarnya.

Henry Bangun mengimbau agar wartawan teliti, mulai dari penggajian dan kenaikan gaji, tunjangan jabatan dan keluarga, bonus serta pembayaran Jamsostek yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan gaji yang sesungguhnya atau tidak.

“Dalam UU Pokok Pers No. 40 pasal 3 ayat 2 mengatakan, fungsi pers adalah sebagai lembaga ekonomi,” ujarnya seraya menambahkan, “wartawan berhak mengingatkan perusahaan untuk membayarkan Jamsostek sesuai gaji dan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena menyangkut jaminan hari tua,” ujarnya.

Mengapa persoalan itu penting, ujarnya, karena dalam beberapa kasus, terakhir dua orang wartawan televisi yang menjadi korban dalam meliput kebakaran kapal Levina, perolehan Jamsostek yang mereka terima berbeda. Mestinya sama.

Kesejahteraan wartawan memang boleh dikatakan tidak ada, karena dari hasil survey, 29,1persen wartawan berpendidikan S1 hanya digaji dibawah Rp. 1 juta per bulan, padahal menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2003 harus digaji Rp. 1,48 juta per bulan.

Selain itu masih ada yang menerima gaji Rp. 200 ribu per bulan (1,5 persen), bahkan ada yang dibawah UMP/UMK (11,5 persen). Dan hanya 64,3 persen bergaji Rp. 1.800 ribu per bulan. Itu pun tidak cukup untuk menghidupi keluarga secara memadai.

Dijelaskannya, Aliansi Jurnalis Independen Jakarta membuat standar upah layak minimum untuk wartawan di Jakarta Rp. 3.159.917 per bulan. Hasil Survey di tujuh belas kota pada 2005, hanya 6,6 persen wartawan yang bergaji diatas Rp. 3 juta per bulan. “Bahkan masih ada yang menerima gaji dibawah 2 juta perbulan,“ujarnya.

Judical Review

Sementara dalam hal perlindungan hukum Ketua PWI Jawa Barat juga mantan Pemimpin Redaksi suratkabar terkemuka disana, Us Tiarsa R mengatakan, perlindungan keselamatan kerja dan hukum sangat minim terhadap wartawan saat menjalankan tugas.

“Beda dengan Dokter dan Pengacara. Dokter bisa bebas dari tuntutan hukum atas alasan proses pembedahan. Demikian pula dengan pengacara, atas alasan menjalankan tugas pembelaan terhadap seseorang,” ujarnya

Tetapi apa yang terjadi terhadap wartawan, diintimidasi, dituntut, dipenjarakan, disakiti dan bahkan dibunuh saat menjalankan tugas. “Belum lagi soal kecelakaan yang dialami wartawan hampir tidak ada yang terdeteksi,” tegasnya.

 “Ini harus diapresiasi oleh organisasi-organisasi wartawan, pemerintah dan penegak hukum. Karena itu, pasal-pasal krusial dan pasal-pasal yang merugikan wartawan dalam UU Pokok Pers itu harus diamandemen,” tegasnya.

Ditegaskan Us Tiarsa R, Perlindungan Hukum bagi wartawan hanya lips service, padahal dalam UU ditegaskan, wartawan dilindungi oleh hukum. Tetapi pada implementasinya tidak demikian. Bahkan pasal-pasal yang adasaat ini semakin menjerat wartawan, tegas Us Tiarsa.

Sehubungan dengan itu Hendry Ch Bangun maupun Us Tiarsa R menyarankan, sebagai lembaga yang menangani persoalan pers, Menteri Komunikasi dan Informatika harus bisa memfasilitasi amandemen UU Pokok Pers tersebut.

Hendry juga menghimbau kepada Dewan Pers untuk proaktif memperjuangkan amandemen UU Pokok Pers tersebut, sekaligus dia tahu bahwa Dewan Pers yang baru dikukuhkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sangat cenderung anti-amandemen.

Dikatakannya, PWI akan segera merumuskan pasal-pasal yang perlu diamandemen itu. Kalau toh kemudian terganjal di Dewan Pers, maka PWI akan berusaha mengambil jalan judical review melalui Mahkamah Konstitusi (MK). (kh, skh Pelita)


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: