Aliansi Jurnalis Independen


Depkominfo dan Tugas Penerangan
May 24, 2007, 2:22 pm
Filed under: Kliping

Oleh : Agus Sudibyo – Deputi Direktur Yayasan SET dan Penerima Press Freedom Award 2007

(24 Mei 2007)

Perombakan kabinet tentu diharapkan benar-benar berdampak pada pembenahan kinerja dan performance kabinet. Menteri yang baru semestinya adalah figur dengan visi, orientasi, dan pengalaman memadai untuk mendukung keberlanjutan proses reformasi birokrasi dan reformasi kebijakan pada masing-masing departemen atau kementerian.

Tanpa terkecuali, harapan ini juga mengemuka ketika Prof Mohammad Nuh terpilih sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Menkominfo baru diharapkan dapat menghadirkan nuansa dan warna baru pada aras kebijakan, prioritas tindakan dan pola hubungan Depkominfo. Tantangannya adalah bagaimana mengembalikan spirit dan komitmen pemerintah untuk mereformulasi sistem komunikasi politik dan relasi kekuasaan yang demokratis antara negara, masyarakat, dan entitas media.

Fungsi penerangan

Mengapa pemerintah hampir selalu terlambat dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan publik: bencana tsunami, banjir, tanah longsor, flu burung, gizi buruk dan busung lapar, hingga rentetan kecelakaan transportasi publik? Mengapa pemerintah selalu gagal menekan jumlah korban dan kerugian? Salah satu jawabannya adalah karena pemerintah masih memandang remeh pentingnya kebutuhan akan diseminasi informasi dan penerangan publik.

Dalam kasus bencana alam misalnya, masyarakat terkesan dibiarkan menghadapi bencana tanpa memiliki basis pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi indikasi-indikasi datangnya bencana, langkah antisipasi yang diperlukan, serta prioritas-prioritas tindakan untuk evakuasi diri dan pencarian bantuan.

Masyarakat juga hanya bergantung pada pemberitaan media untuk mengetahui seluk-beluk flu burung, sejauh mana persebarannya, seberapa serius gizi buruk dan busung lapar mendera saudara kita di wilayah timur Nusantara, dan seterusnya. Tidak jelas benar sejauh mana pemerintah telah melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan data-data, serta merumuskan strategi komunikasi untuk merespons berbagai masalah tersebut. Alih-alih, masyarakat justru kerap menyaksikan adegan saling lempar tanggung jawab antarpejabat publik, seperti terjadi dalam penanganan kasus flu burung dan lumpur Lapindo.

Rentetan kecelakaan transportasi publik belakangan juga mencerminkan sebuah krisis informasi publik. Masyarakat dipaksa untuk memilih berbagai moda transportasi, semata-mata karena pertimbangan menghemat waktu atau biaya, tanpa informasi memadai tentang kualitas, kelayakan, dan keamanan moda transportasi tersebut.

Krisis informasi publik dan buruknya pola komunikasi publik pemerintah inilah yang mestinya menjadi pekerjaan utama Depkominfo. Bagaimana merumuskan strategi yang efektif untuk mengomunikasikan dan menyebarluaskan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk mengantisipasi berbagai permasalahan sosial. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi Depkominfo sebagai information aparatus, dengan proyeksi untuk membangun kompetensi dan kapasitas penerangan publik dan diseminasi informasi. Orientasi tindakan dan kebijakan Depkominfo semestinya tak beranjak jauh dari fungsi public service pada sektor informasi dan komunikasi.

Termasuk di dalamnya bagaimana membantu menyosialisasikan kebijakan dan rencana kebijakan pemerintah sehingga tidak selalu terbentur pada kontroversi yang kontraproduktif bagi legitimasi pemerintah sendiri. Serta bagaimana merancang semacam public service information center yang lengkap dan mudah diakses guna membantu pengembangan sektor bisnis, investasi asing, pariwisata, iptek, budaya dan seni, pengembangan masyarakat sipil, dan lain-lain.

Regulator media

Namun, fakta yang berkembang sejauh ini berbicara lain. Bukannya serius membangun kapasitas-kapasitas information apparatus, alih-alih Depkominfo lebih sibuk memproyeksikan diri sebagai regulator media-penyiaran. Sejauh ini publik lebih banyak mendengar kontroversi tentang ikhtiar politik Depkominfo untuk mengembalikan otoritas pemerintah di bidang media-penyiaran, dengan berusaha merebut kembali otoritas yang telah dilembagakan kepada institusi semacam KPI dan Dewan Pers.

Melalui berbagai keputusannya, Depkominfo terus-menerus mendelegitimasi kedudukan dan fungsi KPI sebagai regulator penyiaran sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran No 32/2002. Depkominfo juga senantiasa mengampanyekan perlunya amandemen UU Pers, tanpa mengindahkan Dewan Pers sebagai lembaga resmi yang lebih berkompeten memberikan penilaian perlu-tidaknya amandemen tersebut. Muncul kesan Depkominfo secara sistematis berusaha memperlemah eksistensi KPI dan Dewan Pers.

Demokratisasi media dan penyiaran yang berlangsung hingga kini bertumpu pada prinsip-prinsip fundamental: pelimpahan urusan publik kepada publik, desentralisasi penyelenggaraan kekuasaan bidang media-penyiaran, pelembagaan mekanisme check and balance kekuasaan ditandai dengan lahirnya lembaga kuasi negara. Maka kepada Menkominfo baru perlu diingatkan bahwa mengembalikan urusan media dan penyiaran kepada pemerintah (baca: Depkominfo) adalah suatu kemunduran. Suatu langkah yang akan selalu ditatap dan direspons masyarakat sipil dan pers sebagai gejala reorganizing power kelompok dan kepentingan yang antidemokrasi dan antikebebasan pers.

Daripada mengurusi perkara yang tidak lagi membutuhkan intervensi pemerintah, daripada selalu dihadapkan relasi konfliktual-antagonistik dengan unsur-unsur prodemokrasi, mengapa tidak fokus saja mengurusi perkara yang tak kalah besar dan prestisius: membangun kompetensi dan kapasitas sebagai public service information center, menjadi juru penerangan dan juru bicara pemerintah yang baik di hadapan publik. Filsafat politik mengajarkan: pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang banyak memerintah, tidak berambisi untuk mengurusi semua hal

Advertisements


Wartawan Diancam Terkait Berita Pilkada
May 20, 2007, 9:37 am
Filed under: Berita

Ayi Jufridar | Lhokseumawe

TEKANAN terhadap jurnalis terkait dengan pemberitaan masih tertus terjadi. Seorang jurnalis di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, mendapat ancaman untuk tidak memberitakan wacana penundaaan Pilkada putaran kedua. Organisasi jurnalis mengecam tindakan seperti itu karena tidak menghormati kebebasan pers dan mengajak seluruh wartawan untuk melawan setiap  kriminalisasi pers. Continue reading



Dewan Pers Menilai Revisi UU 40 Ancam Kebebasan Pers
May 16, 2007, 8:48 am
Filed under: Kliping

(16 Mei 2007)

Medan (ANTARA News) – Wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang didegungkan pemerintah belakangan ini sangat berpotensi mengancam kebebasan pers di tanah air, terutama dalam melakukan kontrol sosial, kata Wakil Ketua Dewan Pers, Saba, Leo Batubara.

Dewasa ini ada kecenderungan pemerintah melalui menteri dan DPR RI mencoba kembali mengekang kebebasan pers dengan memberi otoritas kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) melalui sejumlah peraturan pemerintah (PP), ujarnya dalam diskusi Efektivitas Pelaksanaan UU Pers di Medan, Rabu.

Menurut dia, empat menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang berpotensi mengancam kebebasan pers. Pertama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) pada masa Hamid Awaluddin telah mengajukan RUU KUHP berisi 61 pasal yang dapat mengkriminalkan pers.

Kedua, Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono, juga menerbitkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara. Ketiga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Ma`ruf, menerbitkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Perlindungan Pejabat.

Keempat, menurut Batubara, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Penyiaran dan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 17 tahun 2006 yang bertentangan dengan UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002, serta pernyataan anggota Komisi I DPR RI dalam diskusi kebebasan informasi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, yang menyebutkan 90 persen anggota DPR RI tidak lagi senang dengan kemerdekaan pers.

“Itu berarti dari hulunya, mereka tidak menghendaki adanya keterbukaan informasi dan sengaja membiarkan terjadinya korupsi,” katanya.

Berdasarkan data “annual worldwide press freedom index”, ia mengemukakan, kemerdekaan pers Indonesia dalam beberapa tahun terkahir mengalami penurunan dari peringkat 67 dari 139 negara pada tahun 2002 menjadi peringkat 111 dari 166 negara tahun 2003, serta dari peringkat 117 dari 167 negara pada 2004 dan peringkat 102 dari 167 pada 2005.

Padahal, ia menjelaskan, sejak 21 Mei 1998 pers profesional mengungkap kinerja pejabat yang tidak becus, dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) pejabat dan pebisnis, pelangaran HAM, serta dugaan beroperasinya bandar judi, meski nyaris tidak ada yang direspon oleh DPR RI dan aparat penegak hukum.

Bahkan, wartawan dan pers dituduh kebablasan, dibiarkan diterpa oleh ratusan tindak kekerasan dan beberapa diantaranya yang melakukan penilaian terhadap kinerja pejabat terancam masuk penjara atau denda yang dapat membangkrutkan perusahaan, demikian Leo Batubara.



Solidarity for Taiwan Journalists
May 11, 2007, 7:45 am
Filed under: Berita

His Excellency Mr. Ban Ki-moon

Secretary General of the United Nations

United Nations Organisation

New York, NY10017 – USA

Via email: inquiries@un.org

cc. Dr Margaret Chan, Director General, WHO c/o chanm@who.int

Dear Secretary-General Ban,

The Alliance of Independent Journalists is deeply concerned over the rejection of accreditation for Taiwanese journalists to cover the 59th annual World Health Assembly in Geneva, for the third year in a row.

We are concerned the World Health Organisation’s (WHO) refusal to accredit Taiwanese journalists, for the fourth year in a row, to cover the event is discriminatory and undermines the ability of the Taiwanese media to cover world affairs.

Journalists are independent individuals and should not be seen as representatives of their country of origin.

It is important that Taiwanese journalists are free to cover all major events, including the WHO annual meeting in Geneva from May 14.

The refusal of accreditation not only disregards journalists’ rights, but also disregards the free flow of information to the public.

It is unacceptable that the UN, as the global leader in human rights issues, would systematically undermine the basic rights of freedom of the press and journalists’ rights to report on our world.

Health issues transcend territorial boundaries, and should also transcend politics.

Globalisation has increased cross-border exchanges, which has heightened the risk of diseases spreading across borders. It is, therefore, in the interest of all peoples that information concerning the WHA be disseminated as quickly and efficiently as possible.

The Alliance of Independent Journalists calls on the UN to adhere to Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, return to its original policy of providing credentials to journalists irrespective of their nationality, and work to ensure that no journalists are denied access to major news events in the future.

The Alliance of Independent Journalists calls on the UN to set a high standard of press freedom and uphold basic journalistic rights by allowing our Taiwanese colleagues to attend and report on the World Health Assembly.

Sincerely,

Heru Hendratmoko

President

Abdul Manan

Secretary General



Tolak Kriminalisasi Pers dan Pemenjaraan Wartawan!
May 7, 2007, 12:09 pm
Filed under: Press Release

No : 015/AJI-Adv/Siaran Pers/V/2007
Hal : Siaran Pers untuk segera disiarkan

Bertepatan dengan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, 3 Mei 2007, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menerima kabar menyedihkan. Yakni keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi berikut perintah pemenjaraan 6 bulan terhadap Risang Bima Wijaya, Pemimpin Umum Harian Radar Yogya. Risang divonis pasal 310 junto 64 KUHP tentang pidana pencemaran nama baik terhadap Sumadi Martono Wonohito, Dirut Harian Kedaulatan Rakyat (KR) Yogyakarta. Continue reading



Rubrik Album: Agus Sudibyo
May 7, 2007, 9:56 am
Filed under: Berita

Majalah Tempo, Edisi. 10/XXXIIIIIII/07 – 13 Mei 2007
Rubrik Album

Agus Sudibyo, 33 tahun

Aktivitas dan artikel yang ditulisnya di media massa mengantar Agus Sudibyo menerima penghargaan Press Freedom Award 2007. Penghargaan diberikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), USAID, dan Democratic Reform Support Programme pada perayaan Hari Pers Sedunia di Hotel Santika, Jakarta, Rabu pekan lalu. Continue reading



AJI Jakarta Desak Polisi Usut Kekerasan terhadap Reporter Lativi
May 5, 2007, 11:56 am
Filed under: Pernyataan Sikap

Kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya kembali terjadi. Kali ini, korbannya adalah Ahmad Sakirin, reporter sekaligus kameramen Lativi. Wartawan yang berstatus kontributor itu mengalami kekerasan fisik saat meliput sengketa tanah antara Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Yayasan Administrasi Indonesia (YAI), di Salemba, 28 April lalu. Continue reading