Aliansi Jurnalis Independen


“May Day” di Jogja: Tuntut 1 Mei Jadi Hari Libur Nasional
May 2, 2007, 1:25 pm
Filed under: Berita

Rabu, 2 Mei 2007 07:52:50

JOGJA — Ratusan buruh, mahasiswa, dan LSM kembali turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Sedunia tanggal 1 Mei alias May Day, Selasa (1/5). Meski terbagi dalam beberapa kelompok aksi, dalam tuntutannya kali ini, mereka sepakat menuntut agar tanggal 1 Mei dijadikan hari libur nasional.
“Libur adalah hak buruh. Mengingat 1 Mei adalah Hari Buruh Internasional. Oleh karena itu, 1 Mei sebagai libur nasional atau mogok nasional!” teriak Kordum Aksi Hikmah Diniah dari Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta (ARPY) yang terdiri dari elemen gerakan mahasiswa dan LSM di sela-sela aksi.
Tuntutan libur nasional juga diusung oleh massa buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY). Sekjen ABY Tigan Solin juga mengingatkan, bahwa dari waktu ke waktu buruh tak henti-hentinya lepas dari kemelut persoalan yang menyangkut hubungannya dengan pengusaha maupun dengan kebijakan pemerintah.
Seperti soal revisi UU Ketenagakerjaan juga pengesahan UU Penanaman Modal yang mengarah pada PHK massal dengan menutup perusahaan. Juga Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketenagakerjaan yang mengatur pesangon, out-sourching (sub-kontrak), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan upah pekerja justru semakin menambah penderitaan buru.
“Secara garis besar, kebijakan-kebijakan itu hanya untuk memuluskan kelangsungan pasar bebas. Alias bentuk penjajahan gaya baru dengan mengusai sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia. Bisa dipastikan, negara lebih mengabdikan dirinya pada pemodal asing yang jelas-jelas sebagai biang kerok kemiskinan dan pengangguran,” tegas Solin.
Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, berbagai serikat buruh di Yogyakarta yang tergabung dalam ABY tidak turun ke jalan. Mereka menggelar Pagelaran Budaya Buruh dan Deklarasi Koperasi Sekunder Buruh Yogyakarta yang terpusat di pelataran Monumen Serangan Umum 1 Maret.
Hal senada juga disampaikan orator dari massa Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Yogyakarta dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO yang menyesalkan pengesahan UU Penanaman Modal yang semakin menindas buruh.
Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta yang turut serta bergabung dalam aksi hari buruh melalui ketuanya Bambang MBK menegaskan, bahwa jurnalis juga buruh karena mereka bekerja untuk pemilik media massa dan mendapat imbalan dalam bentuk uang atau gaji.
“Kepada pemilik media massa, kami himbau agar memberikan upah yang layak kepada para jurnalis, sehingga tidak perlu lagi menerima amplop karena merupakan pelanggaran kode etik. Juga tidak memberlakukan sistem kontrak pada para jurnalis, karena itu pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan 13/2003,” tandas Bambang.
Massa datang dari berbagai arah. Yakni dari perempatan Tugu Jogja, Taman Parkir Abu Bakar Ali, juga di Monumen Serangan Umum 1 Maret sejak pukul 9:00 WIB dengan pengawalan aparat kepolisian. Mereka yang melakukan long march menjadikan perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta sebagai pemberhentian akhir aksinya, setelah sebelumnya sempat mendatangi Gedung DPRD DIY dan Kantor Gubernur DIY di Kepatihan.
Sementara itu, menanggapi tuntutan yang diajukan oleh ARPY dalam demonstrasi memperingati Hari Buruh Internasional, anggota DPRD Provinsi DIY siang itu diwakili oleh 4 anggotanya, Drs Gandung Pardiman, Wajdi Rahman, Yunuhedi, dan Drajat selo Rujito mengatakan, untuk saat ini Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di DIY memang terlalu jauh dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia.
“Kita akan memperjuangkan tuntutan yang disuarakan buruh saat ini, upah yang hanya Rp 500 ribu akan kita perjuangkan untuk mengalami kenaikan sesuai yang diharapkan. Kita juga akan memperjuangkan agar status buruh tidak lagi hanya sekedar sebagai alat dari pengusaha, melainkan menjadi sebuah aset,” ucap Gandung Pardiman dihadapan para demonstran
Selain itu, Gandung juga menyoroti masalah Undang-undang Penanaman Modal yang menurutnya sangat merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. “Saya menyetujui dihapuskannya Undang-undang Penanaman Modal, karena itu sangat melukai hati rakyat dan buruh,” tegasnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh anggota dewan lainnya, Yunuhedi, penyebutan batasan upah bagi buruh yang menggunakan istilah minimum sebaiknya mulai diubah dengan istilah layak agar standarisasi upah tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan nyata para buruh.
“Dalam sidang-sidang penentuan nilai UMP, buruh tidak terwakili 100 persen. Kedepannya diharapkan perwakilan dari para buruh dapat lebih pro aktif dan progresif menyuarakan aspirasinya dalam setiap sidang-sidang penentuan UMP, sehingga UMP yang disetujui benar-benar dianggap layak bagi para buruh,” ujarnya. (c2/ito)

http://www.bernas.co.id/news/cybernas//4362.htm


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: