Aliansi Jurnalis Independen


Bersama Kita Perangi Kekerasan Pada Pers
May 4, 2007, 12:48 pm
Filed under: Berita

Opini – Tajuk Rencana – 04 Mei 07 03:04 WIB

WASPADA Online
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia merasa prihatin dengan masih terjadinya tindak kekerasan terhadap jurnalis dan media di tanah air Berdasarkan catatan yang dihimpun oleh AJI Indonesia selama 1 Mei 2006 hingga 30 April 2007 setidaknya tercatat 53 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis dan media dalam berbagai bentuk. Sedangkan di dunia, jumlah wartawan yang tewas saat menjalankan tugasnya mencapai 110 orang. Satu jumlah yang tidak kecil sehingga patutlah dalam memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei 2007 kita patut merenung, introspeksi diri, tetapi harus tetap tegar dan berkomitmen untuk menggalang kekuatan dari berbagai pihak, terutama aparat keamanan agar bersama-sama memerangi tindak kekerasan terhadap jurnalis.

Biasanya, kekerasan terhadap wartawan hanya mendapat perhatian di awal peristiwa saja, setelah berjalan beberapa hari, maka kasusnya dilupakan. Upaya untuk mencari pelakunya sangat minim, sehingga banyak kasus pembunuhan terhadap wartawan tidak terungkap, seperti kasus yang menimpa wartawan Berita Sore Ellyuddin Talaumbanua di Nias, hingga dua tahun berlalu pelakunya tetap bebas berkeliaran.

Menjadi wartawan memang penuh risiko. Sebab, wartawan tidak akan bisa memuaskan semua orang. Fungsi sosial kontrol yang disandang jurnalis membuat mereka harus berpihak kepada rakyat kecil, berpihak kepada yang benar. Yang dikritik biasanya kepanasan. Namun, karena wartawan adalah profesi yang sah sehingga keberadaannya wajib dilindungi. Kalaupun ada kesalahan di pihak wartawan mekanisme penyelesaiannya sudah jelas dibuat dalam Undang-Undang Pers, di mana individu maupun masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa dapat menggunakan hak jawab. Hak jawab itu diatur dalam UU Pers dan wajib dimuat secepatnya. Jika diabaikan maka pengelola media tersebut bisa dikenakan sanksi denda maksimal Rp500 juta jika kasusnya berlanjut ke pengadilan.

Kiranya, keberadaan UU Pers No 40 tahun 1999 sepatutnya digunakan oleh semua pihak. Jika UU tersebut digunakan maka kebebasan pers di Indonesia akan semakin berkembang. Namun jika main hakim sendiri dijalankan oleh individu maupun kelompok maka kebebasan pers di Indonesia akan redup, kontrol sosial tidak lagi berjalan, dan masyarakatlah yang akan dirugikan karena pada hakikatnya kebebasan pers itu adalah miliknya rakyat.

Dalam kaitan mencegah terjadinya kekerasan terhadap wartawan ini sudah sepatutnya organisasi pers menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait. Kita di Sumut merasa sangat senang dengan sikap Kapoldasu saat ini telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya untuk menerapkan UU Pers No 40/99 dalam setiap kasus yang berkaitan dengan wartawan. Selama ini, aparat penyidik termasuk jaksa dan hakim masih menggunakan hukum positif (KUH Pidana) dalam menindaklanjuti kasus pemberitaan di media massa sehingga ada wartawan yang dikenakan hukuman penjara. Padahal, karya jurnalistik dalam UU Pers No 40 tidak dikenakan hukuman badan, tetapi sanksi denda.

AJI mencatat, berbagai tekanan kepada insan pers dan media Indonesia itu berupa ancaman (delapan kasus), pelecehan (empat kasus), penculikan (satu kasus), pengusiran (delapan kasus), penjara (satu kasus), sensor (tiga kasus), serangan (21 kasus), serta tuntutan hukum (tujuh kasus). Di negara-negara lain jumlah yang tewas demikian besar, begitu pula yang mendekam dalam penjara mencapai ratusan wartawan.

Perlindungan terhadap wartawan hendaknya mendapat perhatian serius. Semua pihak hendaknya mengupayakannya, dimulai dari wartawannya, media tempat wartawan itu bekerja, maupun masyarakat harus ikut mencegah terjadinya kekerasan terhadap pers. Tak pelak lagi, pemerintah perlu peduli, diikuti pihak-pihak lainnya, bersama kita memerangi kekerasan terhadap pers sekaligus menjaga agar kebebasan pers tetap terjaga. Bangsa yang besar dan maju biasanya sejalan dengan perkembangan persnya yang semakin bebas dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi.

Justru itu, insan pers dunia khususnya di Indonesia harus terus berjuang untuk menjaga kekebasan pers tetap berkembang. Dukungan publik menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pers pun harus bisa meningkatkan kompetensinya agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang bersih. Hal itu bisa terwujud bila semua pihak mendukung kebebasan pers, dan insan pers terus meningkatkan kemampuannya, menjaga etika, menjadi pers yang benar-benar profesional.+

(am)

http://waspada.co.id/opini/tajuk_rencana/artikel.php?article_id=90978


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: