Aliansi Jurnalis Independen


Depkominfo dan Tugas Penerangan
May 24, 2007, 2:22 pm
Filed under: Kliping

Oleh : Agus Sudibyo – Deputi Direktur Yayasan SET dan Penerima Press Freedom Award 2007

(24 Mei 2007)

Perombakan kabinet tentu diharapkan benar-benar berdampak pada pembenahan kinerja dan performance kabinet. Menteri yang baru semestinya adalah figur dengan visi, orientasi, dan pengalaman memadai untuk mendukung keberlanjutan proses reformasi birokrasi dan reformasi kebijakan pada masing-masing departemen atau kementerian.

Tanpa terkecuali, harapan ini juga mengemuka ketika Prof Mohammad Nuh terpilih sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Menkominfo baru diharapkan dapat menghadirkan nuansa dan warna baru pada aras kebijakan, prioritas tindakan dan pola hubungan Depkominfo. Tantangannya adalah bagaimana mengembalikan spirit dan komitmen pemerintah untuk mereformulasi sistem komunikasi politik dan relasi kekuasaan yang demokratis antara negara, masyarakat, dan entitas media.

Fungsi penerangan

Mengapa pemerintah hampir selalu terlambat dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan publik: bencana tsunami, banjir, tanah longsor, flu burung, gizi buruk dan busung lapar, hingga rentetan kecelakaan transportasi publik? Mengapa pemerintah selalu gagal menekan jumlah korban dan kerugian? Salah satu jawabannya adalah karena pemerintah masih memandang remeh pentingnya kebutuhan akan diseminasi informasi dan penerangan publik.

Dalam kasus bencana alam misalnya, masyarakat terkesan dibiarkan menghadapi bencana tanpa memiliki basis pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi indikasi-indikasi datangnya bencana, langkah antisipasi yang diperlukan, serta prioritas-prioritas tindakan untuk evakuasi diri dan pencarian bantuan.

Masyarakat juga hanya bergantung pada pemberitaan media untuk mengetahui seluk-beluk flu burung, sejauh mana persebarannya, seberapa serius gizi buruk dan busung lapar mendera saudara kita di wilayah timur Nusantara, dan seterusnya. Tidak jelas benar sejauh mana pemerintah telah melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan data-data, serta merumuskan strategi komunikasi untuk merespons berbagai masalah tersebut. Alih-alih, masyarakat justru kerap menyaksikan adegan saling lempar tanggung jawab antarpejabat publik, seperti terjadi dalam penanganan kasus flu burung dan lumpur Lapindo.

Rentetan kecelakaan transportasi publik belakangan juga mencerminkan sebuah krisis informasi publik. Masyarakat dipaksa untuk memilih berbagai moda transportasi, semata-mata karena pertimbangan menghemat waktu atau biaya, tanpa informasi memadai tentang kualitas, kelayakan, dan keamanan moda transportasi tersebut.

Krisis informasi publik dan buruknya pola komunikasi publik pemerintah inilah yang mestinya menjadi pekerjaan utama Depkominfo. Bagaimana merumuskan strategi yang efektif untuk mengomunikasikan dan menyebarluaskan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk mengantisipasi berbagai permasalahan sosial. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi Depkominfo sebagai information aparatus, dengan proyeksi untuk membangun kompetensi dan kapasitas penerangan publik dan diseminasi informasi. Orientasi tindakan dan kebijakan Depkominfo semestinya tak beranjak jauh dari fungsi public service pada sektor informasi dan komunikasi.

Termasuk di dalamnya bagaimana membantu menyosialisasikan kebijakan dan rencana kebijakan pemerintah sehingga tidak selalu terbentur pada kontroversi yang kontraproduktif bagi legitimasi pemerintah sendiri. Serta bagaimana merancang semacam public service information center yang lengkap dan mudah diakses guna membantu pengembangan sektor bisnis, investasi asing, pariwisata, iptek, budaya dan seni, pengembangan masyarakat sipil, dan lain-lain.

Regulator media

Namun, fakta yang berkembang sejauh ini berbicara lain. Bukannya serius membangun kapasitas-kapasitas information apparatus, alih-alih Depkominfo lebih sibuk memproyeksikan diri sebagai regulator media-penyiaran. Sejauh ini publik lebih banyak mendengar kontroversi tentang ikhtiar politik Depkominfo untuk mengembalikan otoritas pemerintah di bidang media-penyiaran, dengan berusaha merebut kembali otoritas yang telah dilembagakan kepada institusi semacam KPI dan Dewan Pers.

Melalui berbagai keputusannya, Depkominfo terus-menerus mendelegitimasi kedudukan dan fungsi KPI sebagai regulator penyiaran sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran No 32/2002. Depkominfo juga senantiasa mengampanyekan perlunya amandemen UU Pers, tanpa mengindahkan Dewan Pers sebagai lembaga resmi yang lebih berkompeten memberikan penilaian perlu-tidaknya amandemen tersebut. Muncul kesan Depkominfo secara sistematis berusaha memperlemah eksistensi KPI dan Dewan Pers.

Demokratisasi media dan penyiaran yang berlangsung hingga kini bertumpu pada prinsip-prinsip fundamental: pelimpahan urusan publik kepada publik, desentralisasi penyelenggaraan kekuasaan bidang media-penyiaran, pelembagaan mekanisme check and balance kekuasaan ditandai dengan lahirnya lembaga kuasi negara. Maka kepada Menkominfo baru perlu diingatkan bahwa mengembalikan urusan media dan penyiaran kepada pemerintah (baca: Depkominfo) adalah suatu kemunduran. Suatu langkah yang akan selalu ditatap dan direspons masyarakat sipil dan pers sebagai gejala reorganizing power kelompok dan kepentingan yang antidemokrasi dan antikebebasan pers.

Daripada mengurusi perkara yang tidak lagi membutuhkan intervensi pemerintah, daripada selalu dihadapkan relasi konfliktual-antagonistik dengan unsur-unsur prodemokrasi, mengapa tidak fokus saja mengurusi perkara yang tak kalah besar dan prestisius: membangun kompetensi dan kapasitas sebagai public service information center, menjadi juru penerangan dan juru bicara pemerintah yang baik di hadapan publik. Filsafat politik mengajarkan: pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang banyak memerintah, tidak berambisi untuk mengurusi semua hal


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: