Aliansi Jurnalis Independen


Rancangan Revisi UU Pers
June 14, 2007, 2:45 pm
Filed under: Kliping

Oleh : Serikat Penerbit SuratKabar (14 Juni 2007)

“Rencana revisi ini bisa menjadi bola.”

Jakarta – Ketua Masyarakat Pers dan Penyiaran Leo Batubara menilai draf revisi Undang-undang Pers no 40 Tahun 1999 (UU Pers) sebagai rancangan yang otoriter dan berindikasi memberangus kemerdekaan pers.

“Lihat saja isi pasalnya, muncul lagi penyensoran, pembreidelan, dan penghentian siaran terhadap media oleh pemerintah,” ujar Leo kepada Tempo kemarin.

Dalam draf revisi UU Pers yang diperoleh Tempo, pada pasal 4 tentang kemerdekaan pers, tercantum tambahan satu ayat baru yang menegaskan: penyensoran, pembreidelan, atau pelanggaran siaran akan diberlakukan terhadap media yang memuat berita, gambar, atau iklan yang merendahkan martabat agama, mengganggu kerukunan hidup umat beragama, atau membahayakan sistem pertahanan dan keamanan.

Isi draf itu bertolak belakang dengan penegasan Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh saat berkunjung ke kantor Dewan Pers pekan lalu. Menteri Nuh bahkan menyatakan tidak akan melakukan intervensi atau berinisiatif dalam melakukan revisi.

“Tidak pantas pemerintah mengambil insiatif. Kalau memang harus di-review, yang lebih tahu, kan, Dewan Pers. Nggak ada nalarnya pemerintah mengatur-ngatur,” ujar M. Nuh saat itu.

Rencana revisi UU Pers awalnya dilontarkan bekas Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil – yang kini menjadi Menteri Negara BUMN. Revisi yang disusun pemerintah ini, menurut dia, berasal dari keinginan melindungi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Sofyan bahkan memasukkan revisi UU Pers dalam program kerja 2008. Namun, dia berjanji akan bersikap akomodatif dalam proses amandemen. Belakangan, dia memutuskan menunda pengajuan revisi ke parlemen. Alasannya, tahun 2008 sudah mendekati kondisi pemilihan Umum 2009. “Rencana revisi ini bisa menjadi bola liar.”

Namun, menurut Leo, ketika Menteri Nuh berkunjung ke Dewan Pers, salah seorang anggota stafnya menyerahkan draf revisi UU Pers kepada anggota Dewan.

Leo, yang juga anggota Dewan Pers, menilai usul sejumlah ayat baru dalam revisi UU Pers sangat mudah digunakan untuk membatasi kegiatan jurnalistik. Sebab, interpretasi terhadap ayat tersebut bisa digunakan sesuai kepentingan kelompok tertentu.

“Bisa-bisa nanti pemberitaan tentang penembakan oleh marinir atau korupsi pejabat dianggap mengganggu stabilitas negara, koran langsung diberediel,” ujarnya.

Leo menambahkan, kemunduran dari isi draf revisi UU Pers juga terlihat kembalinya pemerintah mengatur tata cara pemberian hak jawab. Padahal, dalam ketentuan sebelumnya, pemerintah tidak campur tangan.

Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal menyatakan belum memberikan sikap terhadap revisi tersebut. Namun, dia meminta jaminan, bila revisi dilakukan, tidak akan membungkam kebebasan pers dalam kegiatan jurnalistiknya. “Jaminan itu harus ada.”


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: