Aliansi Jurnalis Independen


Pemerintah Belum Berinisiatif Merevisi UU Pers
June 18, 2007, 8:12 am
Filed under: Kliping

Jakarta, 18 Juni 2007 (Kominfo-Newsroom) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh menyatakan, pemerintah belum berniat mengambil inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Pers, dan juga belum pernah menyampaikan draff RUU Pers ke DPR maupun kepihak mana pun.

Rasa-rasanya saya kaget, kalau dikatakan pemerintah mempunyai inisiatif mengajukan revisi Undang-Undang Pers, meskipun ada draff yang sudah sampai di tangan publik, mungkin itu berupa kajian-kajian dan darff tersebut dinilainya belum rampung,” kata Menkominfo pada RDPU dengan Komisi I (Polhukam) DPR RI di gedung DPR-RI Jakarta, Senin (18/6).
Wacana untuk merevisi UU Pers memang ada pada saat Menkominfo diundang ke Dewan Pers, namun pada waktu itu pihaknya menyampaikan terlebih dahulu kepada para anggota Dewan Pers mengenai posisi dari pemerintah yang menanyakan apakah UU Pers yang sudah ada perlu direview, tetap, atau hanya per item yang harus diperbaiki. “Saya pikir, sebaiknya yang berinisaif untuk mengajukan refisi UU Pers adalah para insan pers sendiri,” katanya.

Dia menambahkan, seandainya pemerintah yang berinisiatif dari awalnya maka akan dinilai tidak tepat, karena sekarang jamanya demokrasi, tetapi yang paling penting untuk diketahui bersama bahwa UU atau peraturan apapun jika akan dilakukan perubahan maka harus melihat tiga fungsi yang saling terkait terlebih dahulu. Pertama, adalah fungsi waktu, Kedua, fungsi content dan, Ketiga fungsi konteks. “Jadi kalau diantara ketiga fungsi tersebut teryata tidak dapat menjawab persolalan yang ada, maka UU tersebut lazim untuk dilakukan perubanhan,” jelasnya.

Untuk itu, sebaiknya yang berinisiatif adalah dari insan pers, namun pemerintah bukan berarti diam saja dan tidak memfasilitasinya, pemerintah pun mempunyai kewajiban untuk ikut mendorong kalau memang item-item harus dituangkan dalam RUU, baru pemerintah siap melakukan review

Menteri menjelaskan, kenapa revisi UU Pers ini menjadi wacana, karena item tersebut dicantumkan ke dalam mata anggaran 2008, ini adalah bagian dari tindak lanjut amanat yang disampaikan anggota dewan pada tahun 1999-2004 untuk melakukan kajian kembali UU Pers. Menkominfo mengungkapkan, yang menjadi konsen di dalam pemerintah saat ini adalah pentingya informasi, oleh karena itu informasi seperti oksigen, jadi kalau produsen oksigen dapat memberikan oksigen murni, maka persolan akan cepat selesai.
“Tetapi yang dipikirkan sekarang bagaimana menangani produsen oksigen yang sudah terkontaminasi, padahal pada dasarnya kami sama-sama ingin memberikan informasi yang sehat,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Depkominfo, Widiadnyana Merati menambahkan, revisi UU Pers baru sebatas kajian, dan Pemerintah belum pernah mengajukan rancangan ataupun amandeman ke DPR atau ke pihak manapun.
“Seandainya draffnya sudah ada, itu baru sebatas kajian Depkominfo bersama para akademisi, karena selama ini kami telah melakukan kajian-kajian akademis bersama UI dan UNPAD,” jelasnya.

Namun, di dalam kajian tersebut tidak diungkapkan atau dicantumkan kata “pemberedelan”. Kajian tersebut juga di dasarkan dari usulan DPR 1999-2004 yang meminta agar pemerintah melakukan kajian-kajian UU Pers.

Pada saat itu DPR menginginkan dalam UU Pers harus ada, pertama adanya jaminan bagi pekerja pers, kedua hal-hal menyangkut perusahaan pers, ketiga agar UU Pers menjadi UU Legs Spesialis.(T.wd/Yr/toeb/b)

 


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: