Aliansi Jurnalis Independen


Depkominfo dan Revisi UU Pers
June 19, 2007, 1:55 pm
Filed under: Kliping

Oleh H. Naungan Harahap, S.H., M.H. (19 Juni 2007)

ISU pembelengguan pers kembali marak dalam beberapa bulan terakhir ini, seakan isu ini terus menghantui media massa menyusul beredarnya wacana revisi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menghendaki dihidupkannya kembali pers beredel yang pernah berlaku pada masa orde-orde sebelumnya. Jika wacana revisi UU Pers itu benar, itu patut disesalkan. Alasannya mengapa muncul justru di tengah masyarakat pers yang sedang berproses menuju pers independen yang demokratis. Lebih spesifik lagi dengan memberlakukan pers beredel kembali berarti secara juridis formal ide pokok revisi tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Pers itu sendiri yang menolak praktik pemberedelan pers.

Rancangan revisi UU Pers yang menghebohkan itu mencuat sejak bulan April lalu, revisi itu dinilai membawa misi yang sangat bernuansa pembangunan yang otoriter dan berusaha mengatributif pemerintah dengan berbagai kewenangan mengontrol pers. Keadaan pers yang telah kebablasan, berbohong, pornografi, provokasi, anarkis, dan wartawan terlibat pemerasan menjadi pertimbangan pemerintah untuk merevisi UU Pers.

Merespons isu rencana revisi UU tersebut Dewan Pers dalam diskusi bertema “Upaya Mengefektifkan Pelaksanaan UU Pers” mengemuka pernyataan kekhawatiran, dan berpendapat justru revisi undang-undang tersebut memberi peluang masuknya berbagai pasal yang akan mengekang kembali kebebasan dan kemerdekaan pers. Dewan Pers menolak pertimbangan pemerintah yang menyamaratakan keadaan pers amatiran karena masih banyak pers di Indonesia yang profesional dan mass medianya berkembang serta memiliki kinerjanya yang baik. Kekhawatiran kalangan pers itu semakin transparan setelah adanya pemuatan iklan Depkominfo di media massa beberapa bulan lalu mengenai penyusunan kajian revisi RUU Pers.

Entah khawatir dengan berbagai reaksi praktisi pers yang tidak setuju dengan rencana revisi UU Pers itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Mohammad Nuh, mengatakan ia sependapat bahwa kebebasan pers harus dikawal, revisi ini sifatnya penyempurnaan (Kompas 18/07/2007). Dia menjelaskan, dalam konsep rancangan tidak ada pasal yang menyebut pemberedelan, “Freedom of press menjadi kata kunci, dilengkapi tanggung jawab,” ujarnya.

Revisi UU Pers

Menurut pengamatan sejak merebaknya isu pengekangan kebebasan pers ini, Menkominfo M. Nuh dalam bulan Juli lalu saja sudah beberapa kali secara resmi melontarkan penjelasan terhadap revisi UU Pers tersebut, baik di Jayapura Papua ketika seminar PWI, pada diskusi Dewan Pers di Jakarta, dan di Bandung (30/7/2007) dalam diskusi media massa dengan Redaksi Pikiran Rakyat. Pada setiap kesempatan itu M. Nuh wanti-wanti menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk memberedel surat kabar yang ada. Depkominfo menyangkal tidak mempunyai agenda revisi UU Pers.

Pada hakikatnya kemerdekaan pers bukan milik wartawan melainkan hak masyarakat. Kebebasan pers (freedom of the press) atau kebebasan mempunyai dan menyatakan pendapat (freedom of opinion and expression) serta kebebasan berbicara (freedom of speak) adalah beberapa di antara hak manusia yang asasi. Bukankah dengan hak tersebut memungkinkan manusia sebagai warga negara untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara tanpa diganggu.

Terkait dengan penyusunan revisi UU Pers maka harus cermat dilakukan dapat memenuhi dimensi normatif dan empiris. Dimensi normatif terkait teori jurnalistik dan asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu transparan dan demokratis sesuai ketentuan dan harapan masyarakat.

Pasal 2 UU Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Sedangkan Pasal 5 menyebutkan pers nasional wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma hukum yang berlaku, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi.

Sepanjang sejarah, kemerdekaan pers kita selalu dalam posisi dilematis. Perspektif hukum pers pada era Orde Baru dan era reformasi sangat berbeda. Pada era Orde Baru kemerdekaan pers dipasung dengan alasan demi stabilitas, sehingga hak-hak berbicara dibatasi oleh berbagai ketentuan represif. Sedangkan pada era reformasi sebaliknya, keadaan kemerdekaan pers kita cenderung responsif. Namun para pakar telah sepakat bahwa landasan konstitusional pasal 28 yang sudah diubah menjadi Pasal 28 F UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi tentang kemerdekaan pers di Indonesia.

Pasal 28 berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam Pasal 28 F amandemen kedua berbunyi sbb; “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Rancangan revisi UU Pers yang mengedepankan otoritas formal dan mengabaikan kriteria yang diperlukan akan merugikan perkembangan pers dalam mewujudkan proses reformasi total yang demokratis. Kerugian sosial akan timbul dalam memberikan pendidikan dan penerangan, karena pers tidak leluasa melaksanakan perannya melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran yang terkait dengan kepentingan umum.

Unsur nilai

Menkominfo M. Nuh berjanji dalam mempertahankan kemerdekaan pers atau kebebasan pers, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada organisasi media untuk mengawasi pengolahan dan proses suatu pemberitaan atau penyiaran sebelum dikomunikasikan kepada khalayak. Namun kepercayaan yang diberikan pemerintah tidak berarti serta-merta bebas persyaratan, pemberitaan media masih dituntut harus memenuhi nilai-nilai penting yaitu memiliki unsur edukasi pencerahan pikiran khalayak melalui informasi produk jurnalistik yang berisi pemberdayaan khalayak (empowerment) dan membawa misi pesan moral nasionalisme untuk menjaga NKRI, Pikiran Rakyat (31/7).

Ketiga unsur itu sekaligus menjadi dasar pemerintah turut campur dalam hal content media massa. Dengan perkataan lain turut campur berarti pula suatu intervensi baik positif maupun negatif sifatnya. Memang intervensi pemerintah hanya menyangkut isi, sedangkan masalah teknis menjadi tanggung jawab masing-masing media massa. Tapi, perlu diingatkan, intervensi negatif terhadap pers sangat merusak, keadaan yang tidak kondusif bisa timbul akibat kewenangan pemerintah yang terlalu dominan. Situasi seperti itu pernah terjadi pada masa Orde Baru serta menjadi pengalaman anak bangsa yang sangat berharga.

Ketiga kriteria tersebut merupakan versi baru dari rezim pemerintahan KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) dalam mengolah suatu informasi menjadi berita, sekaligus menjadi persyaratan dan unsur-unsur penting dalam kegiatan jurnalistik. Bisa ditafsirkan bahwa hak kebebasan wartawan dalam mengolah isi berita di media massa tidak bersifat mutlak, kebebasan yang dimiliki oleh pers di media massa dewasa ini hanya sebatas teknis. Artinya media bersangkutan harus piawai mengemas suatu informasi sebelum disiarkan atau diberitakan kepada publik. Jika mengabaikan ketiga kriteria tersebut tentu kepercayaan itu bisa dicabut kembali dan dengan sangat mudah pemerintah berwenang dapat menjatuhkan sanksi berat berupa vonis pers beredel.

Secara ideal, rencana penyempurnaan UU Pers jika ditinjau dari nilai-nilai yang diinginkan pemerintah yaitu edukasi, empowerment, dan nasionalisme jelas tujuannya untuk memberdayakan fungsi dan peran pers yang kita kenal selama ini. Sesungguhnya, kriteria pemberitaan itu bukan suatu hal baru di tataran pers nasional, bahkan sangat relavan dengan jiwa dan semangat reformasi UU Pers No. 40/1999. Bandingkan isi perundang-undangan pers yang berlaku dengan kriteria persyaratan yang dimaksudkan dalam rencana revisi. Pasal 3 UU Pers menyebutkan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Pasal 6 d selanjutnya berbunyi bahwa pers nasional berperan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Tetapi, jika revisi hanya menekankan pada unsur-unsur pemberitaan dan ambisi kewenangan pers kontrol semata, tanpa melihat keadaan media massa di lapangan, dikhawatirkan hanya akan membuka peluang masuknya berbagai pasal yang akan mengekang kembali kebebasan pers atau pemenjaraan kemerdekaan pers.

Agaknya terjadi kesalahan persepsi terhadap pengawalan kebebasan pers yang diupayakan oleh penguasa melalui revisi UU Pers dengan menerapkan persyaratan nilai-nilai yang abstrak. Penilaian terhadap suatu nilai bisa mengundang multi tafsir, sehingga kepastian hukum yang ingin dicapai menjadi bias. Jika terdapat pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya kasus delik pers seharusnya pengawasan itu dioperasionalkan berdasarkan hukum melalui badan peradilan yang sah, bukan dengan kekuasaan.*** 

Penulis, Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Jawa Barat, Program S-3 Bidang Kajian Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: