Aliansi Jurnalis Independen


AJI Menolak Kriminalisasi Pers Dalam RUU Pemilu
July 24, 2007, 10:48 am
Filed under: Pernyataan Sikap

No : 020/AJI-Adv/Siaran/VII/2007
Hal : Siaran Pers untuk segera disiarkan

Kriminalisasi terhadap pers seharusnya tidak mendapat tempat di negara demokratis dan negara yang menghargai hak atas informasi rakyat. Landasan mengenai hak rakyat akan informasi dan Kemerdekaan Pers telah tercantum dalam Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945. Continue reading



AJI Menolak Kriminalisasi Pers dalam RUU Pemilu
July 24, 2007, 8:08 am
Filed under: Berita

Kriminalisasi terhadap pers seharusnya tidak mendapat tempat di negara demokratis dan menghargai hak atas informasi rakyat. Landasan mengenai hak rakyat akan informasi dan kemerdekaan pers telah tercantum dalam Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945.

Kemerdekaan pers diperlukan agar pers dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara (watch dog). Untuk itulah di semua negara demokratis, pers diberi peran siginifikan, bahkan dianggap sebagai pilar ke-empat dalam sistem demokrasi. Untuk itu pula setiap upaya mempidanakan pemberitaan pers (kriminalisasi) harus ditentang karena tidaksesyai dengan dengan nilai-nilai demokrasi dan berpotensi dapat merampas hak informasi publik.  

AJI menemukan dalam penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terdapat pasal yang bertendensi mengkriminalkan pemberitaan pers dan profesi jurnalistik. Ini tampak dari isi pasal  260 RUU Pemilu yang jelas-jelas betendensi menghukum jurnalis dengan pidana penjara dan denda dengan alasan pemberitaan pers. Padahal selama ini masyarakat pers termasuk AJI berupaya menghapuskan pasal-pasal dalam berbagai produk hukum yang berpotensi melakukan kriminalisasi terhadap pemberitaan pers dan porofesi jurnalistik. 

Pasal 260 RUU Pemilu :

Setiap pemimpin redaksi media cetak dan elektronik yang melanggar larangan pemberitaan kampanye pada masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai kriminalisasi terhadap pers melalui Pasal 260 dengan rujukan Pasal 103 ayat (3) jo Pasal 260 RUU Pemilihan Umum justru mereduksi makna kemerdekaan pers yang telah dijamin melalui UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945.

Pasal 103 ayat (3) RUU Pemilu :

Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama minggu tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan dan/atau merugikan peserta pemilu.

AJI menyatakan, peran pers tidak perlu lagi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya karena pers telah mempunyai UU No 40 Tahun 1999 yang mengatur secara khusus tentang pers di Indonesia.

 

Melalui surat ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

1.     Menolak upaya kriminalisasi terhadap pers dalam segala bentuknya. RUU Pemilu yang mengatur penyelenggaraan pemilu secara demokratis tidak boleh memiliki aturan yang bertentangan dengan demokrasi karena niatnya untuk mempidanakan pers (kriminalisasi).

2.     Mendesak DPR agar mencabut ketentuan kriminalisasi terhadap pers dalam RUU Pemilu, khususnya pasal 260 dan pasal 103 ayat 3.

3.     Meminta kepada setiap pihak yang untuk menjadikan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pranata untuk menyelesaikan setiap sengketa pemberitaan dan menjadikan Dewan Pers sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan

Jakarta, 24 Juli 2007

Heru Hendratmoko

Ketua Umum

Eko Maryadi

Koord Divisi Advokasi



AJI Dukung Pencabutan Pasal 154 dan Pasal 155 dari KUHP
July 19, 2007, 10:14 am
Filed under: Pernyataan Sikap

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

Nomor : 019/AJI-Adv/Siaran/VII/2007
Perihal : Siaran Pers untuk segera disiarkan

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-V/2007 yang menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28 D Perubahan II UUD RI Tahun 1945. Continue reading



Siaran Pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI): Dukung Pencabutan Pasal 154 dan Pasal 155 dari KUHP oleh Mahkamah Konstitusi
July 19, 2007, 8:00 am
Filed under: Press Release

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-V/2007 yang menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28 D Perubahan II UUD RI Tahun 1945.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berterimakasih kepada Dr. R Panji Utomo yang telah mengajukan uji materi terhadap pasal 154 dan 155 KUHP ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan rumusan Pasal 154 dan 155 dalam KUHP terbukti menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena mudah ditafsirkan menurut selera penguasa. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan, ketentuan Pasal 154 dan 155 KUHP saat itu dimaksudkan untuk menjerat tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia sehingga bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Para masa penjajahan Belanda, Ir. Soekarno, presiden RI pertama, pernah menjadi korban pasal 154 KUHP dan harus mendekam di penjara Sukamiskin.

AJI menilai penggunaan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP selama ini berpotensi dapat mengirim jurnalis ke penjara dan kerap dipakai untuk melindungi pejabat pemerintah dari kritik publik melalui pers. 

Pada 1995, dalam kasus majalah Independen, dua anggota AJI Ahmad Taufik dan Eko Maryadi, dipidana 3 tahun penjara bersama staf sekretariat AJI, Danang Kukuh Wardoyo. Mereka dijerat Pasal 154 KUHP jo pasal 55 ayat 1-e KUHP yaitu menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia di muka umum. Mereka juga didakwa pasal 134 KUHP karena melakukan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Oleh karena itu, AJI menyambut gembira keputusan Mahkamah Konstitusi mencabut pasal 154 dan 155 KUHP yang secara tidak langsung telah mengembalikan kebebasan sipil dan melindungi kemerdekaan pers. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tentang penghinaan terhadap presiden tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Melalui surat ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan sikap sebagai berikut :

 

  1. Menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya mendorong lahirnya ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan iklim demokrasi dan keterbukaan.
  2. Mendesak Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi terhadap sejumlah ketentuan dalam KUHP yang berpotensi melanggar kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers
  3. Mengingatkan kembali bahwa sejak ketentuan perlindungan HAM diadopsi melalui Perubahan II UUD 1945 dan ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, pemerintah Indonesia berkewajiban melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

Jakarta, 19 Juli 2007

 

Heru Hendratmoko

Ketua Umum

Eko Maryadi

Koordinator Div Advokasi



UU Pers Tidak Perlu Direvisi
July 18, 2007, 1:16 pm
Filed under: Kliping

Momentum Perubahan Tak Tepat, Berpotensi Kekang Kembali Kebebasan Pers

(18 Juli 2007)

Jakarta, Kompas – Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tak perlu terburu-buru direvisi, mengingat UU ini pada dasarnya telah bersemangatkan kebebasan yang bertanggung jawab. Guna menutupi berbagai kelemahannya dapat ditempuh berbagai jalan.

Hal itu terungkap dalam diskusi bertema “Upaya Mengefektifkan Pelaksanaan UU Pers” yang diadakan Dewan Pers di Jakarta, Selasa (17/7). Hadir sebagai pembicara antara lain pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rudy Satriyo Mukantardjo; anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi; Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara; dan Pemimpin Redaksi antv Karni Ilyas.

Rencana merevisi UU tersebut dalam situasi yang berbeda pada masa pembentukannya tahun 1999 dikhawatirkan justru memberi peluang masuknya berbagai pasal yang akan mengekang kembali kebebasan pers.

Wina Armada mengingatkan, UU Pers lahir memanfaatkan momentum reformasi, yakni saat terjadi perubahan politik ke arah yang lebih demokratis. Perundangan tersebut bernapaskan kemerdekaan pers. UU Pers telah memberikan keseimbangan karena kemerdekaan pers sesungguhnya milik rakyat yang diamanahkan kepada pers, bukan milik wartawan.

“Kerja pers dilindungi hukum sehingga tidak ada pembredelan dan sensor. Namun, guna mengontrol pers, partisipasi masyarakat dibuka lewat hak jawab. Pers juga dituntut melakukan perannya, antara lain menegakkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan,” kata Wina Armada.

Revisi terhadap perundangan tersebut dalam suasana kebatinan bangsa yang jauh berbeda dari era reformasi dikhawatirkan akan membuka peluang masuknya pasal-pasal yang kembali mengekang kemerdekaan pers.

“Apa momentum perubahan itu tepat? Apa keinginan pemerintah sekarang yang ingin merevisi UU Pers sama dengan saat terbentuknya dulu? Jangan-jangan cenderung otoriter,” ujar Wina.

Kekhawatiran serupa disampaikan Leo Batubara. Keinginan pemerintah untuk merevisi UU Pers, dengan argumen pers telah kebablasan dan terjangkit penyakit berbohong, provokasi, pornografi, dan munculnya wartawan tanpa surat kabar, dinilai sebagai bentuk penyamarataan yang sangat lemah.

“Permasalahannya, tidak semua media dapat disamaratakan. Terdapat sejumlah media yang bekerja profesional dan bertiras besar,” ujar Leo Batubara.

Guna menghindari kembali terjadinya pemenjaraan kemerdekaan pers, Dewan Pers akan memperjuangkan hak konstitusional untuk pers, seperti telah diterapkan di sejumlah negara, misalnya India, Amerika Serikat, dan Jepang.

Bagi Rudy Satriyo Mukantardjo, kemerdekaan menyatakan pendapat ialah salah satu hak asasi manusia. Peran pemerintah atau penguasa dalam pelaksanaan kemerdekaan itu adalah menjamin agar rakyat terlindungi dalam melaksanakan hak tersebut.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke kantor Redaksi Kompas kemarin malam, Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh menegaskan, “Saya sependapat kebebasan pers harus kita kawal. Revisi ini sifatnya penyempurnaan.” Dia menambahkan, dalam konsep rancangan tak ada pasal yang menyebut pembredelan. “Freedom of press menjadi kata kunci, dilengkapi tanggung jawab,” ujarnya. (INE/isw)

 



Diskusi Panel: Perkembangan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik, Pers Dan Media Dalam R KUHP
July 6, 2007, 8:10 am
Filed under: Agenda

Di negara demokratis, pers berfungsi sebagai media penyampai informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai.Kemerdekaan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju, bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers itu tidak ada, maka martabat manusia jadi hilang. Selain itu Pers tidak hanya bagian dari instrumen demokrasi tetapi sekaligus juga sebagai penjaga demokrasi

Agar tetap bekerja secara etis dan profesional, pers tentu membutuhkan kontrol internal yang dilakukan melalui kode etik profesi dan pengawasan dari organisasi profesi. Selain itu kontrol eksternal juga dilakukan melalui Dewan Pers, lembaga pemantau media (media watch), dan pengawasan oleh publik. Dalam menjalankan peran jurnalistiknya secara profesional, pers ikut menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan ini berarti bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan.

Komunitas pers menolak upaya kriminalisasi/pemidanaan terhadap pers jika itu terkait masalah pemberitaan pers. Namun ancaman penggunaan KUHP ternyata tidak berkurang di zaman reformasi. Saat ini komunitas pers menilai R KUHP ini lebih buruk dibandingkan KUHP yang ada. Dalam KUHP, pasal-pasal pidana bagi pers (biasa disebut delik pers) hanya ada 37. Sedangkan dalam R KUHP terdapat 61 pasal yang berpotensi membahayakan kebebasan pers dan mengancam profesi jurnalis. Potensi ini bukan sekedar dugaan, karena dengan menggunakan KUHP yang berlaku sekarang, jurnalis juga sering dikriminalisasikan dikarenakan karya jurnalistiknya.

Problem pemidanaan terhadap karya jurnalistik di Indonesia masih menjadi ancaman yang serius bagi jurnalis dan media. Meski terdapat beberapa perkembangan yang positif dalam berbagai kasus pers, seperti dalam kasus Tempo (Bambang Harymurti), namun perkembangan ini masih terlampau prematur untuk dikatakan bahwa proses pemidanaan pers akan berhenti. Komunitas pers secara konsisten menolak apabila karya jurnalistik dapat dengan mudah dipidanakan, namun selama ini sering disalah artikan bahwa komunitas pers meminta keistimewaan di depan hukum. Penggunaan Hukum Pidana, seperti yang terjadi selama ini, untuk menilai sebuah karya jurnalistik tidak tepat karena sangat terkait dengan etika profesi yang melandasi pembuatan karya jurnalistik. Disamping itu UU Pers juga telah memuat mekanisme yang berupaya melindungi kepentingan individu dan masyarakat akibat terjadinya pemberitaan yang salah.

Sub Tema

Sejarah Penggunaan Delik Pers di Indonesia

Pembicara : Abdullah Alamudi, Anggota Dewan Pers

Sub Tema

Praktek-praktek penggunaan delik pers di Pengadilan: Solusi dan Tantangannya

Pembicara: Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LLM

Sub Tema

Perkembangan rumusan tindak pidana yang terkait dengan karya jurnalistik dalam R KUHP

Pembicara: Dr. Mudzakkir, SH, MH

Download TOR Diskusi Panel di sini

Download makalah Abdullah Alamudi di sini

Download makalah Dr. Mudzakkir, SH, MH di sini dan di sini

Download proseding diskusi di sini



Dewan Pers Tolak Pembreidelan
July 4, 2007, 5:32 am
Filed under: Kliping

(4 Juli 2007)

Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara menegaskan, pihaknya akan menolak dimasukkannya poin yang mengarah pada upaya pembreidelan pers dalam revisi terhadap UU Nomor 40/1999. “Saya tidak menolak revisi UU Pers, tapi Dewan Pers akan menolak jika revisi itu memasukkan poin atau pasal-pasal untuk membreidel dan mengatur kebebasan pers,” kata Leo di Bengkulu, Selasa (3/7).

Ia menjelaskan, revisi UU Pers yang mengarah ke pembredeilan media tidak sesuai dengan kemerdekaan pers yang sudah berjalan sekarang ini. Menurutdia, memang UU Nomor 40/1999 masih perlu disempurnakan sebab masih ada beberapa kelemahan, namun ada juga kelebihannya, revisi hendaknya lebih menyempurkan agar kehidupan dan kebebasan pers lebih terjamin. [143]