Aliansi Jurnalis Independen


UU Pers Tidak Perlu Direvisi
July 18, 2007, 1:16 pm
Filed under: Kliping

Momentum Perubahan Tak Tepat, Berpotensi Kekang Kembali Kebebasan Pers

(18 Juli 2007)

Jakarta, Kompas – Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tak perlu terburu-buru direvisi, mengingat UU ini pada dasarnya telah bersemangatkan kebebasan yang bertanggung jawab. Guna menutupi berbagai kelemahannya dapat ditempuh berbagai jalan.

Hal itu terungkap dalam diskusi bertema “Upaya Mengefektifkan Pelaksanaan UU Pers” yang diadakan Dewan Pers di Jakarta, Selasa (17/7). Hadir sebagai pembicara antara lain pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rudy Satriyo Mukantardjo; anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi; Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara; dan Pemimpin Redaksi antv Karni Ilyas.

Rencana merevisi UU tersebut dalam situasi yang berbeda pada masa pembentukannya tahun 1999 dikhawatirkan justru memberi peluang masuknya berbagai pasal yang akan mengekang kembali kebebasan pers.

Wina Armada mengingatkan, UU Pers lahir memanfaatkan momentum reformasi, yakni saat terjadi perubahan politik ke arah yang lebih demokratis. Perundangan tersebut bernapaskan kemerdekaan pers. UU Pers telah memberikan keseimbangan karena kemerdekaan pers sesungguhnya milik rakyat yang diamanahkan kepada pers, bukan milik wartawan.

“Kerja pers dilindungi hukum sehingga tidak ada pembredelan dan sensor. Namun, guna mengontrol pers, partisipasi masyarakat dibuka lewat hak jawab. Pers juga dituntut melakukan perannya, antara lain menegakkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan,” kata Wina Armada.

Revisi terhadap perundangan tersebut dalam suasana kebatinan bangsa yang jauh berbeda dari era reformasi dikhawatirkan akan membuka peluang masuknya pasal-pasal yang kembali mengekang kemerdekaan pers.

“Apa momentum perubahan itu tepat? Apa keinginan pemerintah sekarang yang ingin merevisi UU Pers sama dengan saat terbentuknya dulu? Jangan-jangan cenderung otoriter,” ujar Wina.

Kekhawatiran serupa disampaikan Leo Batubara. Keinginan pemerintah untuk merevisi UU Pers, dengan argumen pers telah kebablasan dan terjangkit penyakit berbohong, provokasi, pornografi, dan munculnya wartawan tanpa surat kabar, dinilai sebagai bentuk penyamarataan yang sangat lemah.

“Permasalahannya, tidak semua media dapat disamaratakan. Terdapat sejumlah media yang bekerja profesional dan bertiras besar,” ujar Leo Batubara.

Guna menghindari kembali terjadinya pemenjaraan kemerdekaan pers, Dewan Pers akan memperjuangkan hak konstitusional untuk pers, seperti telah diterapkan di sejumlah negara, misalnya India, Amerika Serikat, dan Jepang.

Bagi Rudy Satriyo Mukantardjo, kemerdekaan menyatakan pendapat ialah salah satu hak asasi manusia. Peran pemerintah atau penguasa dalam pelaksanaan kemerdekaan itu adalah menjamin agar rakyat terlindungi dalam melaksanakan hak tersebut.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke kantor Redaksi Kompas kemarin malam, Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh menegaskan, “Saya sependapat kebebasan pers harus kita kawal. Revisi ini sifatnya penyempurnaan.” Dia menambahkan, dalam konsep rancangan tak ada pasal yang menyebut pembredelan. “Freedom of press menjadi kata kunci, dilengkapi tanggung jawab,” ujarnya. (INE/isw)

 


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: