Aliansi Jurnalis Independen


Round Table Evaluation Meeting II
August 30, 2007, 6:29 am
Filed under: Agenda

Dalam rangka evaluasi evaluasi program kerja antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dengan International Federation of Journalist (IFJ) yaitu program Media For Democracy Indonesia, AJI Indonesia mengadakan Round Table Evaluation Meeting II di Jakarta pada 30 Agustus 2007. “Program ini sudah berjalan selama 3 tahun dimulai sejak September 2004 dan akan berakhir nanti secara resmi pada 7 September 2007,” ujar Lensi Mursida selaku National Project Coordinator of MFDI menjelaskan.

Hadir dalam evaluasi adalah Wahyu Handono dari Uni Eropa dan Christopher Warren dari IFJ Asia Pasifik dan berlaku sebagai fasilitator adalah Wiladi Budiharga dari SCN. Peserta yang hadir adalah :

  • Dwidjo Utomo Maksum dari AJI Kota Kediri, AJI persiapan
  • Muhammad Ridwan dari AJI Kota Denpasar
  • Yuni dari AJI Kota Kendari
  • Hadawiah dari AJI Kota Makasar
  • Yus Ardiansyah dari AJI Kota Jakarta
  • Bibin Bintariadi dari AJI Kota Malang
  • M. Amrulah dari AJI Kota Kediri
  • Maria dari AJI Kota Jakarta
  • Margiyono dari AJI Kota Jakarta
  • Rana Akbari dari AJI Kota Bandung
  • Yuni dari AJI Kota Jember
  • Dedy Ardiansyah dari AJI Kota Medan
  • Amran Amir dari AJI Kota Palu
  • Syarief Amir dari AJI Kota Makasar
  • Amir Tejo dari AJI Kota Surabaya
  • Syofiyardi dari AJI Kota Padang
  • Abdul Manan dari AJI Indonesia


FGD Medan dan Surabaya
August 27, 2007, 9:55 am
Filed under: Agenda

AJI Indonesia bekerja sama dengan AJI Medan menyelenggarakan kegiatan FGD pada 27 Agustus di Medan. FGD ini membahas draft I Kertas Posisi yang telah dihasilkan dalam FGD di Jakarta. FGD ini dihadiri oleh 16 orang (12 laki-laki, 4 perempuan), yang terdiri dari: pakar media (1 orang), pakar komunikasi (2 orang),  wakil dari organisasi jurnalis (Dedy Ardiansyah, AJI, dan Usep, IJTI), dan wakil dari media (3 orang, Shoking S. Saleh, Pemred Sumatera Post, Warjamil Wakil Pemred Harian Analisa, Dan Dimardi Abas, Direktur Radio Kiss FM). Pelaksanaan FGD di Makassar ini berjalan dengan baik dan dinamis. Hasil dari FGD ini akan dituliskan dalam draft II Kertas Posisi. Hasilnya perlu adanya  ketentuan yang melarang ketentuan dibawah UU membatasi kemerdekaan pers, peningkatan profesionalisme dan peningkatan standar kompetensi jurnalis menjadi tanggung jawab perusahaan pers. Peningkatan standar kompetensi dan peningkatan profesionalisme ini, dilakukan melalui pendidikan jurnalisme yang diadakan oleh perusahaan pers.

 

 

AJI Indonesia bekerja sama dengan AJI Surabaya menyelenggarakan kegiatan FGD pada 27 Agustus di Surabaya. FGD ini membahas draft I Kertas Posisi yang telah dihasilkan dalam FGD di Jakarta. FGD ini dihadiri oleh 20 orang yang keluruhannya laki laki, yang terdiri dari: pakar media (3 orang), pakar hukum (2 orang),  wakil dari organisasi jurnalis (Dhimam Abor, PWI), wakil dari DPRD Jawa Timur (2 orang, Kusnadi dan Zainuri Ghazali, Komisi A DPRD Jawa Timur ), dan wakil dari media . (5 orang, Rochman Budijanto, Pemred Jawa Pos, Iman DH Pemred Suara Surabaya) Pelaksanaan FGD di Makassar ini berjalan dengan baik dan dinamis. Hasil dari FGD ini akan dituliskan dalam draft II Kertas Posisi. Hasilnya perlu adanya standar kompetensi yang diatur melalui organisasi jurnalis, sehingga keanggotaan di organisasi profesi sepenuhnya dikontrol oleh organisasi jurnalis. Perlu ada standar organisasi jurnalis yang verifikasinya dilakukan oleh Dewan Pers, perlu pembentukan dewan pers di daerah

 



FGD Makasar
August 25, 2007, 9:52 am
Filed under: Agenda

AJI Indonesia bekerja sama dengan AJI Makassar menyelenggarakan kegiatan FGD pada 25 Agustus di Makassar. FGD ini membahas draft I Kertas Posisi yang telah dihasilkan dalam FGD di Jakarta. FGD ini dihadiri oleh 20 orang (16 laki-laki, 4 perempuan), yang terdiri dari: pakar media (2 orang), pakar komunikasi (2 orang),  , dan wakil dari media (5 orang) Pelaksanaan FGD di Makassar ini berjalan dengan baik dalam diskusi yang dinamis.  Hasil dari FGD ini kami kumpulkan bersama FGD di kota-kota lainnya untuk menjadi bahan revisi draft II Kertas Posisi. Hasilnya adalah perlu adanya pengaturan tentang apa yang digolongkan dengan karya jurnalistik dan mana yang bukan karya jurnalistik. Perlu ada dorongan agar wartawan memiliki pendidikan khusus jurnalistik, Perlu ada mekanisme/urutan yang baku dalam menyelesaikan sengketa pers, Perlu ada pengaturan  yang rinci soal code of conduct dan juga code of ethics

 



STOP Violence and Criminalization against the Press!
August 24, 2007, 6:01 pm
Filed under: Press Release

Press Statement of the 13th Anniversary of the
ALLIANCE OF INDEPENDENT JOURNALISTS (AJI)
August 2007

STOP Violence and Criminalization against the Press!

On this occasion, the Alliance of Independent Journalists (AJI) Indonesia announces the figure of violence against journalists in 2007*), the most dangerous provinces/cities for journalists and the 2007 enemy of press freedom Continue reading



Anugerah Udin Award dan Tasrif Award 2007
August 22, 2007, 6:04 pm
Filed under: Press Release

SIARAN PERS ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Anugerah Udin Award dan Tasrif Award 2007

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada hari ulang tahun (HUT)-nya yang ke-13 pada tahun 2007 ini kembali memberikan dua anugerah tahunannya. Kedua anugerah tersebut adalah Anugerah Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin Award dan Penghargaan Suwardi Tasrif atau Tasrif Award. Continue reading



Aliansi Jurnalis Independen Indonesia : Anugerah Udin Award dan Tasrif Award 2007
August 22, 2007, 5:12 am
Filed under: Press Release

SIARAN PERS Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada hari ulang tahun
(HUT)-nya yang ke-13 pada tahun 2007 ini kembali memberikan dua
anugerah tahunannya. Kedua anugerah tersebut  adalah Anugerah Fuad
Muhammad Syafruddin atau Udin Award dan Penghargaan Suwardi Tasrif
atau Tasrif Award.
Udin Award dipersembahkan oleh AJI Indonesia kepada jurnalis atau
sekelompok jurnalis yang menjadi korban kekerasan karena komitmen dan
konsistensinya dalam menegakkan kemerdekaan pers, kebenaran dan
keadilan. Sementara Tasrif Award diberikan kepada individu/kelompok/organsiasi/institusi yang membantu dunia pers demi
terpenuhinya hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi.

Dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut AJI telah mengirimkan surat
kepada semua mitra kerja AJI agar mengirimkan usulan penerima Udin
Award dan Tasrif Award. Usulan yang masuk dari mitra kerja AJI untuk
penerima Udin Award pada tahun ini sebanyak tiga orang dan untuk
penerima Tasrif Award sebanyak 16 lembaga dan perorangan.

Seluruh usulan tersebut kemudian diseleksi berdasarkan kriteria yang
ditetapkan oleh panitia AJI Indonesia. Berdasarkan hasil seleksi
tersebut didapatkan nominasi penerima Udin Award adalah Jeis
Montesori, Koresponden HU Suara Pembaruan di Sulawesi Tengah. Untuk
nominiasi penerima Tasrif Award di antaranya adalah Alm. Nurcahyadi
(Aktivis TII Riau), Inu Kencana (Pengajar STPDN), Dra. Hj,
Rustriningsih Msi (Bupati Kebumen), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia (PSHK), Komunitas Air Mata Guru (KAMG), dr. R Panji Utomo
(Direktur Forak), dan News Dot Com.

Nominasi tersebut oleh Panitia kemudian diserahkan kepada Dewan Juri
yang terdiri dari Andi Samsan Nganro (Ketua PN Jakarta Selatan yang
pernah memenangi Tasrif  Award), Stanley Adi Prasetyo (Komisioner
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/ Komnas HAM dan jurnalis senior),
dan Heru Hendratmoko (Ketua Umum Aji Indonesia dan jurnalis senior).
Setelah melakukan penilaian atas para nomine dan melakukan rapat

    penentuan, akhirnya  Dewan Juri Udin Award dan Tasrif Award Tahun
2007 memutuskan hanya memberikan Tasrif Award 2007 sedangkan untuk
kategori Udin Awrad tidak ada pemenangnya. Penerima Tasrif Award 2007
ada dua, yakni Dra. Hj. Rustriningsih Msi (Bupati Kebumen) dan News
Dot Com.

 

Willy Pramudya (Koordinator Udin dan Tasrif Award 2007 Indonesia)

Heru Hendratmoko (Ketua Umum AJI Indonesia)

 

AJI Indonesia mengucapkan selamat kepada para pemanang Tasrif Award
tahun 2007 ini. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan
penyertaan-Nya kepada mereka semua dalam menjalankan tugas mereka,
terutama dalam memperjuangkan kebebeasan berekspresi di Indonesia.

Jakarta, 22 Agustus 2007



Kegiatan AJI-UNICEF
August 20, 2007, 9:14 am
Filed under: Agenda

 

  1. Mulai tanggal 20 Agustus 2007, dilakukan pembuatan Term of reference (TOR). Dari pihak sekretariat mengirimkan contoh TOR tahun sebelumnya. Kemudian saya sebagai PO (Project Officer) membuat yang baru. Awalnya pada 21 Agustus tema yang diangkat adalah ‘Hak-Hak Asasi Anak di Media’. Namun terjadi perubahan tema kegiatan itu karena diangkat tema itu terlalu sempit. Sehingga tema yang diangkat adalah ‘Penghargaan AJI-UNICEF untuk Karya Terbaik tentang Anak’.Para dewan juri dihubungi untuk meminta kesediaannya menjadi dewan juri penghargaan AJI-UNICEF’. Mayoritas menggatakan bersedia. Jadwal rapat dewan juri pertama kali, rencananya akan dilaksanakan pada Senin, 27 Agustus. Namun, pada saat dewan juri dikonfirmasi teryata banyak yang tak bisa datang sehingga rapat dewan juri di undur menjadi Kamis, 30 Agustus pukul 18.00 WIB di Sekretariat AJI.
  2. Meskipun demikian, tak semua dewan juri yang hadir. Dewan juri yang hadir adalah Magdalena Sitorus, Santi Kusumaningrum, Kendartanti Subroto, Heru Hendratmoko dan Eddy Suprapto. Sedangkan dari sekretariat AJI yang hadir adalah Rach Alida Bahaweres, Luviana dan Handaru Putro. Rapat perdana ini menjelaskan tentang penghargaan AJI-UNICEF. Selain itu juga dibahas tentang sistem penilaian. Nanti akan ada dua sistem penilaian yakni penilaian adminsitrasi oleh AJI dan kedua oleh dewan juri.
  3. Setelah ditemui kesepakatan maka dilakukan penyebaran informasi melalui fax kepada media massa di Jakarta, pemberitahuan kepada seluruh AJI Kota se Indonesia, email wartawan atau kenalan PO dan ke milis-milis. Hampir setiap hari diberikan PO memposting pengumuman melalui milis dan email-email kawan wartawan. Pemberitahaun ini juga dilakukan melalui pesan pendek ke telepon genggam Ketua AJI Kota atau kawan-kawan wartawan PO. Serta di Ambon pula dilakukan informasi tentang ‘Penghargaan ini.
  4. Disamping itu juga, dibuat desain poster untuk penghargaan. Butuh waktu sekitar tiga hari (mulai tanggal 9-11 September) hingga poster itu jadi. Ada beberapa yang harus diperbaiki seperti ada ketentuan yang hampir mirip, warna yang kurang cerah serta nama dewan juri yang masih kurang tepat. Kesalahan itu terletak pada PO yang kurang teliti.
  5. Setelah desain poster siap maka poster itu dicetak sebanyak xxxx buah. Poster-poster yang telah siap langsung disebarkan kepada media massa serta ke AJI Kota se Indonesia. Penyebaran ini juga dilakukan pada saat AJI melakukan seminar atau kegiatan-kegiatan. Selain itu juga melalui kenalan pribadi.

Setelah itu dilakukan pemasangan iklan di Koran Tempo, Detik dan 68H. Siaran Pers juga dikirimkan kepada mediamassa serta milis.

  1. Penerimaan naskah hingga 31 Oktober. Tapi lantas diperpanjang hingga 13 November karena tidak banyak yang memasukkan naskah. Total hingga penutupan ada 110 naskah yang masuk. Sebelum penilaian dewan juri, Alida, Luviana dan Abdul Manan melakukan seleksi administrasi. Setelah itu naskah para peserta yang lolos tahap administrasi digandakan sesuai jumlah dewan juri.
  2. Naskah yang masuk itu lantas dinilai pada rapat dewan juri terakhir yakni pada Rabu, 28 November 2007. Pada saat rapat terakhir itu tak semua dewan juri hadir. Magdalena Sitorus teryata belum memasukkan penilaian karena katanya di luar negeri. Tapi tak ada pemberitahuan sama sekali sehingga sulit menghubungi beliau. Heru Hendartmoko juga tak hadir karena di luar kota. Penilaian dikirim dua hari berikutnya. Arya Gunawan dan Ninuk walaupun tidak bisa datang tetapi mengirimkan hasil penilain. Tetapi pada saat rapat penilaian ini terjadi kesalah pahaman pada lembar penilaian. Jadi ada dua kali pengiriman lembar penilaian. Lembar penilaian yang dikirim keliru sehingga dikirim lagi. Tapi sayangnya pengiriman ulang ini tidak diberitahu sebelumnya sehingga dewan juri masih menilai dengan lembar penilaian yang lama. Hal ini karena sekretariat AJI tidak teliti, cekatan.
  3. Toh, penilaian itu akhirnya rapat memutuskan pemenang dari ketiga kategori yakni televisi, cetak dan radio.
  4. Setelah itu karya para pemenang di tulis ulang dan di edit untuk dijadikan buku. Lay out buku, ilustrator dan desain cover buku dihubungi.
  5. Mencari lokasi penyerahan sangat sulit. Hotel yang dihubungi mayoritas full seperti Nikko, Shangrilla, Grand Melia, Mulia-Senayan, Crown, Le Meridien. Tapi ada juga yang masuk waiting list yakni Four Seasons (waiting list 2), Santika, hotel Sultan dan Hotel Atlet. Kalaupun ada tapi tidak sesuai dengan budget. Akhirnya setelah melalui masa pencarian yang panjang diputuskan lokasi penganugerahan di Ruang Merak 1, JCC karena sesuai budget dan waktunya kosong pada tanggal 17 Desember.
  6. Menghubungi keynote speakter juga tak mudah. Ada beberapa prioritas yakni Mufidah Kalla, Jusuf Kalla, M Nuh, Fuad Hasan dan Jacoeb Oetama. JK awalnya menyatakan kesediaannya tetapi untuk mengantispasi kalau pak JK tidak datang maka M Nuh selaku Menkominfo dihubungi. Teryata JK tidak datang dan mengutus Meutia Hatta sebagai ganti. Tetapi M Nuh pun sudah menyatakan kesediaannya. Sedangkan MC akhirnya yang datang adalah Farhan, Shanaz Haque tak bisa menjadi MC. Sebelum kegiatan berlangsung kami melaksanakan rapat pemantapan. Undnagan disebarkan tapi karena terbatas maka hanya 100 saja yang di undang. Undnagan umum dikirimkan kepada media msaa melalui fax dan milis.
  7. Acara pun dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2007 di Ruang Merak 1 Balai Sidang Jakarta, JCC. Semua lancar dan terkendali. Masalah baru timbul belakangan setelah saya baru tahu hingga saya membuat laporan teryata pemenangbelum mendapatkan haknya 100 persen. Saya harap ini bisa tertangani

 

Salam

Rach Alida Bahaweres

PO ‘Penghargaan AJI-UNICEF untuk Karya Jurnalistik Terbaik tentang Anak’



FGD Jakarta
August 15, 2007, 9:47 am
Filed under: Agenda

Pada 15 Agustus diadakan Fokus Grup Diskusi (FGD) di Jakarta dengan tema “Perlindungan Kemerdekaan Pers Melalui Perubahan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers”. Dalam FGD ini dihasilkan draft Kertas Posisi AJI tentang tujuh isu krusial yang penting untuk dimasukkan dalam RUU Perubahaan UU Pers tersebut, yaitu:

 

1.      Kerangka Konstitusionalitas Dalam kemerdekaan pers

2.      Penegakkan Etika, Peningkatan Profesionalisme dan Fungsi Organisasi Jurnalis

3.      Etika dan Penegakkan Hukum

4.      Pengaturan Peran Dewan Pers

5.      Pengaturan Badan Hukum Untuk Media

6.      Peran Perusahaan Media

7.      Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Profesionalisme Pers

 

Draft Kertas Posisi ini kemudian kami jadikan bahan diskusi untuk rangkaian FGD yang kami selenggarakan di tiga kota yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu: FGD di Makassar (25 Agustus 2007), Medan (27 Agustus 2007) dan Surabaya (27 Agustus 2007) untuk membahas draft Kertas Posisi.

 

FGD di tiga kota ini dihadiri oleh para tokoh pers lokal, praktisi hukum, anggota Dewan Pers, anggota DPR/DPRD, dan akademisi.  Beberapa diantara tokoh penting yang hadir di FGD tersebut antara lain:

Makassar: Susy Smita P (anggota DPRD Sulawesi Selatan, Komisi A), Muhammad Siswa (Humas Polda Sulawesi Selatan), dan Mansyur Semma (Dosen Fisip Unhas)

Medan: A. Halwi Siagian (DPRD Sumatera Utara), Isar Jamil (KIPPAS), Amir Purba (Universitas Sumatera Utara)

Surabaya: kusnadi (Komisi A DPRD Jawa Timur), Luthfi Adbullah (PRSSNI), dan Dhimam Abror (PWI Jawa Timur)

Diskusi di tiga kota ini berjalan menarik dan dinamis, banyak lontaran menarik yang muncul di sini seperti: keinginan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 khususnya pada Pasal 28F, perlunya standarisasi kompetensi, perlu rincian kode etik dan kode perilaku, perlunya mekanisme khusus dalam menyelesaikan sengketa, dan penguatan peran dewan pers melalui pembentukan dewan pers di daerah, pentingnya media membentuk kode perilaku dan juga ombudsman media.  Namun ada juga beberapa ide yang tampaknya berjalan mundur dan tidak terlalu progresif, misalnya lontaran ide tentang pencatuman kembali delik pers yang diatur dalam KUHP kedalam UU Pers, adanya lisensi bagi wartawan, dan banyak ketidakpedulian terhadap organisasi profesi jurnalis dan tidak beruppaya mengoptimalkan penguatan Dewan Pers.

Kusnadi, anggota DPRD Jawa Timur memandang bahwa perumusan Pasal 28F msasih terlampau umum, akan tetapi tidak mudah mengubah UUD. Sayang inisiatif perubahan dari pemerintah tentang UU Pers justru lebih buruk. Abdul Hakim Siagiaan, anggota DPRD Sumatera Utara, memandang penting adanya standar kompetensi wartawan untuk menjadi tolok ukur profesionalisme wartawan. Susy Smita, anggota DPRD Sulawesi Selatan, menyatakan perlunya memperkuat organisasi jurnalis agar anggota-anggota organisasi jurnalis menerima manfaat terbesar dari organisasi jurnalis

Hasil dari rangkaian FGD ini ditambah dengan dukungan riset materi terkait dengan isu tersebut, AJI kemudian memperbaiki dan menuliskan kembali Kertas Posisi menjadi draft Kertas Posisi II. Penulisan Kertas Posisi ini akan terus dilanjutkan hingga akhir September 2007.  Kertas Posisi ini nantinya akan menjadi salah satu bahan acuan bagi tim legal drafter AJI.

 

Dalam pelaksanaan FGD di Jakarta pada 15 Agustus 2007, AJI melaksanakan diskusi pada 15 Agustus 2007 yang bertujuan untuk menjaring masukan dari para pakar, baik pakar hukum maupun pakar media , terutama berkaitan dengan isu bagaimana melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan dan intervensi pemerintah. Masukan tersebut kemudian dituliskan dalam draft I Kertas Posisi. FGD ini dihadiri oleh 21 orang (16 laki-laki, 5 perempuan) , terdiri dari: pakar media (3 orang), pakar hukum (2 orang), aktivis LSM yang memiliki perhatian terhadap kebebasan pers (2 orang), organisasi jurnalis (IJTI), dan Dewan Pers (Abdullah Alamudi). 

 

Hasilnya peserta menginginkan adanya perubahan terhadap UUD 1945 untuk lebih menegaskan jaminan terhadap kemerdekaan pers, ada usulan untuk wartawan mengikuti pendidikan etika profesi yang diselenggarakan oleh Dewan Pers, dan membuat PPR Dewan Pers mempunyai kekuatan mengikat secara hukum serta pengaturan peran ombudsman



Diskusi Kelompok Terfokus “Menjamin Kemerdekaan Pers dalam RUU Perubahan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers”
August 15, 2007, 4:59 am
Filed under: Agenda

Acara diskusi kali ini menurut Sekjen AJI Indonesia, Abdul Manan, sebenarnya merupakan wacana perubahan UU No. 40 Tahun 1999 yang sudah lama terdengar.

Ada 2 pendapat yang berbeda. Di satu pihak, ada yang menganggap bahwa tidak perlu dilakukan amandemen karena UU ini sudah cukup baik memberikan kebebasan pers. Dikhawatirkan amandemen justru akan mengekang kebebasan pers.

Pendapat lain mengatakan bahwa UU ini memang sudah  baik tapi belum lengkap mengatur berbagai hal, misalnya soal etnik, sehingga perlu diamandemen dan yang menjadi persoalan adalah kapan waktu yang tepat? Menurut Abdul Manan tahun yang tepat adalah tahun 2008. Karena tahun 2009 terlalu dekat dengan Pemilihan Umum sehingga isu kebebasan pers menjadi tidak menarik. Saat ini draft perubahan ini sudah masuk dalam daftar Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Disini membahas 4 persoalan utama dalam wacana perubahan UU No. 40 Tahun 1999.

 

1. Perlindungan terhadap kemerdekaan pers.

   Aspek yang didiskusikan :

   1.Perlindungan kemerdekaan Pers, cukupkah diatur melalui UU atau harus diatur     

      melalui UUD ?

   2.Bagaimana mengatur perlindungan terhadap kemerdekaan pers?

   3.Perlukah mekanisme tertentu untuk melindungi kemerdekaan pers?

 

2. Pengaturan Badan Hukum untuk Media.

   Aspek yang didiskusikan :

   1.Perlukah ketegasan agar perusahaan pers berbentuk badan hukum tertentu ?

   2.Adakah hubungan antara bentuk pilihan badan hukum dengan kesejahteraan 

      jurnalis?

   3.Apakah perlu adanya ombudsman di tiap media?

 

3. Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis.

   Aspek yang didiskusikan :

   1.Perlukah ada perlindungan hukum terhadap jurnalis ?  

   2.Bagaimana dengan model nperlindungannya?

   3Bagaimana pengaturan penegakan etika terkait perlindungan hukum terhadap  

     jurnalis?

 

4.Peran Dewan Pers.

   Aspek yang didiskusikan :

   1.Perlukah anggota Dewan Pers dipilih melalui mekanisme di DPR?

   2.Bagaimana pengaturan pendanaan Dewan Pers terkait dengan mekanisme

      pemilihannya?

   3.Perlukah Dewan Pers diberikan kewenangan senagai arbitrer dalam sengketa

     pemberitaan pers?

   4.Perlukah dibentuk badan peradilan khusus pers sebagai bagian dari badan peradilan 

     umum untuk menangani sengketa pers?

 

Acara diskusi diikuti oleh Ketua Umum AJI Indonesia, Heru Hendratmoko, Eko Maryadi,  M. Muzakir dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Miscbah H. Gasma sebagai penasihat hukum, dari Dewan Pers bekti Nugroho dan Abdullah Allamudi, Don Bosco Selamun dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dari DRSP, serta dari AJI Jakarta Margiono.

 

 

 

 



Pernyataan Bersama soal Pemberangusan Sajak
August 14, 2007, 6:48 pm
Filed under: Pernyataan Sikap

DENGAN ini kami menyampaikan tanggapan kami terhadap pemberangusan atas sajak yang berjudul “Malaikat” karya penyair Saeful Badar, yang pernah dipublikasikan melalui lembaran budaya “Khazanah”, suplemen suratkabar Pikiran Rakyat , yang terbit di Bandung, edisi Sabtu, 4 Agustus 2007. Continue reading