Aliansi Jurnalis Independen


URGENT : STOP Pembakaran dan Pemusnahan Buku Sejarah!
August 8, 2007, 10:31 am
Filed under: Pernyataan Sikap

Siaran Pers Aliansi Jurnalis Indepeden (AJI)


Aliansi Jurnalis Independen (AJI) MENGUTUK KERAS tindakan pembakaran buku sejarah yang dilakukan aparat pemerintah di sejumlah kota di Indonesia. Seperti tampak pada rekaman berita SCTV yang disiarkan dalam ajang pertemuan peminat sejarah dan jurnalis di Taman Ismail Marzuki (7/8), aparat kejaksaan dan pegawai negeri di kota Semarang dan Samarinda sedang membakar buku. SCTV merekam gambar aparat pemerintah menghancurkan, membakar dan merobek-robek buku sejarah yang sebagian isinya dinilai “tidak benar”. Yakni diantaranya karena tidak memuat tulisan “G-30-S/PKI” , melainkan hanya menulis “G-30-S” (tanpa PKI) pada tulisan peristiwa Gerakan 30 September 1965 di Indonesia. 


Penyitaan buku sejarah kurikulum 2004 didasarkan pada Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor 019/A-JA/10/ 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang pelarangan buku sejarah tahun 2004 dan Surat Perintah Kejaksaan Agung Nomor Ins. 003/A-JA/03/ 2007 tentang instruksi penarikan buku sejarah kurikulum 2004 dari wilayah Indonesia. Padahal buku sejarah itu ditulis dan diterbitkan oleh sejarawan dan perusahaan yang jelas dan bertanggung jawab. Buku-buku itu juga disusun berdasarkan kurikulum 2004, dimana pemerintah ikut bertanggung jawab karena dalam kurikulum tidak mengatakan harus menyebut G30S/PKI. 


SK pelarangan Kejakgung ini kemudian dieksekusi oleh kantor-kantor kejaksaan negeri (Kejari) di sejumlah kota. Kejaksaan Negeri Kota Depok misalnya telahmemusnahkan 1.247 buku sejarah kurikulum 2004 hasil penyitaan dari lima SMP dan tiga SMA di wilayah Depok. Demostrasi pemusnahan buku sejarah itu dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok Bambang Bachtiar, Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, dan Kepala Dinas Pendidikan Depok Asep Roswanda dengan cara dibakar.


AJI menilai penyitaaan dan pembakaran buku-buku pendidikan yang “tidak sesuai dengan selera penguasa” merupakan bentuk kebodohan struktural dan vandalisme yang nyata. Tindakan itu juga bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat (secara lisan/tulisan) , juga kebebasan memperoleh, memiliki, dan mengolah informasi (Pasal 28E dan 28F, UUD 1945). 


Sederet tokoh seperti Asvi Warman Adam (sejarawan), Goenawan Mohammad (jurnalis dan penulis), Franz Magnis Suseno (dosen ilmu filsafat), Ariel Heryanto (kolumnis dan dosen ilmu politik), Marco Kusumawijaya (arsitek/ketua DKJ), Ganjar Pranowo (politisi PDI-P), M Ridha Saleh (Komnas HAM), Setia Dharma Madjid (ketua IKAPI), dan banyak lagi, sebelumnya telah memprotes tindakan perampasan dan pemusnahan buku sejarah kurikulum 2004 oleh aparat Kejaksaan Negeri (Kejari).


AJI mengutuk penyitaan buku dari sekolah-sekolah, karena tindakan itu merupakan teror terhadap dunia pendidikan, sama dengan memberangus isi pikiran seseorang, menyerimpung kebebasan pendapat dan kebebasan akademik yang dijamin Konstitusi.


AJI mengecam tindakan penggerebekan terhadap kantor penerbit buku sejarah 2004 seperti halnya pemberangusan terhadap bandar narkoba. Tindakan yang mengklaim sebagai nasionalis dan anti-komunis itu sejatinya telah meniru cara pemberangusan buku ala rejim komunis di Cina, tokoh fasis seperti Mussolini di Italia, atau Adolf Hitler yang membakar buku-buku di Berlin pada masa Perang Dunia Pertama. 


AJI menilai negara telah melanggar hak warga negara untuk mendapat informasi dan melanggar hak warga negara untuk memperoleh pendidikan secara demokratais dan manusiawi. Pada saatnya, bukan tidak mungkin negara akan memberangus kebebasan berpikir dan mungkin kebebasan pers. 


Untuk itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan sikap sbb :


1. Meminta Presiden RI agar menegur aparatur pemerintah terkait agar menghentikan tindakan represif-inkonstitu sional, yang tidak mencerminkan citra pemerintahan yang demokratis dan tidak mampu melindungi hak-hak dasar warga negara


2. Menuntut Kejaksaan Agung RI berikut aparat di bawahnya untuk menghentikan tindakan penyitaan dan pembakaran buku pelajaran sejarah secara demonstratif dan barbar, serta mencabut Surat Keputusan tentang pelarangan buku sejarah nasional yang “tidak sesuai dengan selera penguasa”.


3. Mengajak jurnalis dan masyarakat Indonesia untuk kembali kepada falsafah negara Pancasila, semangat Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 yang telah terbukti menyatukan bangsa, mengakui dan melindungi perbedaan, serta mengakui demokrasi sebagai sistem pemerintahan negara Indonesia.


Jakarta, 8 Agustus 2007


Ketua Umum 

Heru Hendratmoko


Koordinator Divisi Advokasi

Eko Maryadi


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: