Aliansi Jurnalis Independen


Diskusi Kelompok Terfokus “Menjamin Kemerdekaan Pers dalam RUU Perubahan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers”
August 15, 2007, 4:59 am
Filed under: Agenda

Acara diskusi kali ini menurut Sekjen AJI Indonesia, Abdul Manan, sebenarnya merupakan wacana perubahan UU No. 40 Tahun 1999 yang sudah lama terdengar.

Ada 2 pendapat yang berbeda. Di satu pihak, ada yang menganggap bahwa tidak perlu dilakukan amandemen karena UU ini sudah cukup baik memberikan kebebasan pers. Dikhawatirkan amandemen justru akan mengekang kebebasan pers.

Pendapat lain mengatakan bahwa UU ini memang sudah  baik tapi belum lengkap mengatur berbagai hal, misalnya soal etnik, sehingga perlu diamandemen dan yang menjadi persoalan adalah kapan waktu yang tepat? Menurut Abdul Manan tahun yang tepat adalah tahun 2008. Karena tahun 2009 terlalu dekat dengan Pemilihan Umum sehingga isu kebebasan pers menjadi tidak menarik. Saat ini draft perubahan ini sudah masuk dalam daftar Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Disini membahas 4 persoalan utama dalam wacana perubahan UU No. 40 Tahun 1999.

 

1. Perlindungan terhadap kemerdekaan pers.

   Aspek yang didiskusikan :

   1.Perlindungan kemerdekaan Pers, cukupkah diatur melalui UU atau harus diatur     

      melalui UUD ?

   2.Bagaimana mengatur perlindungan terhadap kemerdekaan pers?

   3.Perlukah mekanisme tertentu untuk melindungi kemerdekaan pers?

 

2. Pengaturan Badan Hukum untuk Media.

   Aspek yang didiskusikan :

   1.Perlukah ketegasan agar perusahaan pers berbentuk badan hukum tertentu ?

   2.Adakah hubungan antara bentuk pilihan badan hukum dengan kesejahteraan 

      jurnalis?

   3.Apakah perlu adanya ombudsman di tiap media?

 

3. Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis.

   Aspek yang didiskusikan :

   1.Perlukah ada perlindungan hukum terhadap jurnalis ?  

   2.Bagaimana dengan model nperlindungannya?

   3Bagaimana pengaturan penegakan etika terkait perlindungan hukum terhadap  

     jurnalis?

 

4.Peran Dewan Pers.

   Aspek yang didiskusikan :

   1.Perlukah anggota Dewan Pers dipilih melalui mekanisme di DPR?

   2.Bagaimana pengaturan pendanaan Dewan Pers terkait dengan mekanisme

      pemilihannya?

   3.Perlukah Dewan Pers diberikan kewenangan senagai arbitrer dalam sengketa

     pemberitaan pers?

   4.Perlukah dibentuk badan peradilan khusus pers sebagai bagian dari badan peradilan 

     umum untuk menangani sengketa pers?

 

Acara diskusi diikuti oleh Ketua Umum AJI Indonesia, Heru Hendratmoko, Eko Maryadi,  M. Muzakir dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Miscbah H. Gasma sebagai penasihat hukum, dari Dewan Pers bekti Nugroho dan Abdullah Allamudi, Don Bosco Selamun dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dari DRSP, serta dari AJI Jakarta Margiono.

 

 

 

 


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: