Aliansi Jurnalis Independen


FGD Jakarta
August 15, 2007, 9:47 am
Filed under: Agenda

Pada 15 Agustus diadakan Fokus Grup Diskusi (FGD) di Jakarta dengan tema “Perlindungan Kemerdekaan Pers Melalui Perubahan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers”. Dalam FGD ini dihasilkan draft Kertas Posisi AJI tentang tujuh isu krusial yang penting untuk dimasukkan dalam RUU Perubahaan UU Pers tersebut, yaitu:

 

1.      Kerangka Konstitusionalitas Dalam kemerdekaan pers

2.      Penegakkan Etika, Peningkatan Profesionalisme dan Fungsi Organisasi Jurnalis

3.      Etika dan Penegakkan Hukum

4.      Pengaturan Peran Dewan Pers

5.      Pengaturan Badan Hukum Untuk Media

6.      Peran Perusahaan Media

7.      Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Profesionalisme Pers

 

Draft Kertas Posisi ini kemudian kami jadikan bahan diskusi untuk rangkaian FGD yang kami selenggarakan di tiga kota yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu: FGD di Makassar (25 Agustus 2007), Medan (27 Agustus 2007) dan Surabaya (27 Agustus 2007) untuk membahas draft Kertas Posisi.

 

FGD di tiga kota ini dihadiri oleh para tokoh pers lokal, praktisi hukum, anggota Dewan Pers, anggota DPR/DPRD, dan akademisi.  Beberapa diantara tokoh penting yang hadir di FGD tersebut antara lain:

Makassar: Susy Smita P (anggota DPRD Sulawesi Selatan, Komisi A), Muhammad Siswa (Humas Polda Sulawesi Selatan), dan Mansyur Semma (Dosen Fisip Unhas)

Medan: A. Halwi Siagian (DPRD Sumatera Utara), Isar Jamil (KIPPAS), Amir Purba (Universitas Sumatera Utara)

Surabaya: kusnadi (Komisi A DPRD Jawa Timur), Luthfi Adbullah (PRSSNI), dan Dhimam Abror (PWI Jawa Timur)

Diskusi di tiga kota ini berjalan menarik dan dinamis, banyak lontaran menarik yang muncul di sini seperti: keinginan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 khususnya pada Pasal 28F, perlunya standarisasi kompetensi, perlu rincian kode etik dan kode perilaku, perlunya mekanisme khusus dalam menyelesaikan sengketa, dan penguatan peran dewan pers melalui pembentukan dewan pers di daerah, pentingnya media membentuk kode perilaku dan juga ombudsman media.  Namun ada juga beberapa ide yang tampaknya berjalan mundur dan tidak terlalu progresif, misalnya lontaran ide tentang pencatuman kembali delik pers yang diatur dalam KUHP kedalam UU Pers, adanya lisensi bagi wartawan, dan banyak ketidakpedulian terhadap organisasi profesi jurnalis dan tidak beruppaya mengoptimalkan penguatan Dewan Pers.

Kusnadi, anggota DPRD Jawa Timur memandang bahwa perumusan Pasal 28F msasih terlampau umum, akan tetapi tidak mudah mengubah UUD. Sayang inisiatif perubahan dari pemerintah tentang UU Pers justru lebih buruk. Abdul Hakim Siagiaan, anggota DPRD Sumatera Utara, memandang penting adanya standar kompetensi wartawan untuk menjadi tolok ukur profesionalisme wartawan. Susy Smita, anggota DPRD Sulawesi Selatan, menyatakan perlunya memperkuat organisasi jurnalis agar anggota-anggota organisasi jurnalis menerima manfaat terbesar dari organisasi jurnalis

Hasil dari rangkaian FGD ini ditambah dengan dukungan riset materi terkait dengan isu tersebut, AJI kemudian memperbaiki dan menuliskan kembali Kertas Posisi menjadi draft Kertas Posisi II. Penulisan Kertas Posisi ini akan terus dilanjutkan hingga akhir September 2007.  Kertas Posisi ini nantinya akan menjadi salah satu bahan acuan bagi tim legal drafter AJI.

 

Dalam pelaksanaan FGD di Jakarta pada 15 Agustus 2007, AJI melaksanakan diskusi pada 15 Agustus 2007 yang bertujuan untuk menjaring masukan dari para pakar, baik pakar hukum maupun pakar media , terutama berkaitan dengan isu bagaimana melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan dan intervensi pemerintah. Masukan tersebut kemudian dituliskan dalam draft I Kertas Posisi. FGD ini dihadiri oleh 21 orang (16 laki-laki, 5 perempuan) , terdiri dari: pakar media (3 orang), pakar hukum (2 orang), aktivis LSM yang memiliki perhatian terhadap kebebasan pers (2 orang), organisasi jurnalis (IJTI), dan Dewan Pers (Abdullah Alamudi). 

 

Hasilnya peserta menginginkan adanya perubahan terhadap UUD 1945 untuk lebih menegaskan jaminan terhadap kemerdekaan pers, ada usulan untuk wartawan mengikuti pendidikan etika profesi yang diselenggarakan oleh Dewan Pers, dan membuat PPR Dewan Pers mempunyai kekuatan mengikat secara hukum serta pengaturan peran ombudsman


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: