Aliansi Jurnalis Independen


Penyadapan Telepon Wartawan Dikecam
September 13, 2007, 10:36 pm
Filed under: Berita

JAKARTA — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam penyadapan percakapan telepon jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya. “Itu ancaman terhadap kebebasan pers,” kata Koordinator Divisi Advokasi AJI Jakarta, Umar Idris, kemarin.

Menurut AJI, penyadapan terhadap pembicaraan jurnalis dengan sumbernya bisa menghambat kerja-kerja investigasi. “Sumber informasi dan wartawan bisa terintimidasi,” kata Umar. “Kasus kejahatan akan semakin sulit disingkap.”

AJI mengeluarkan pernyataan khusus berkaitan dengan penyadapan atas telepon milik wartawan majalah Tempo, Metta Dharmasaputra, yang tengah menyelidiki kasus penggelapan pajak sebuah perusahaan.

Beberapa pekan setelah Metta melakukan investigasi itulah kemudian beredar rekaman percakapan lewat layanan pesan singkat (SMS) antara Metta dan sumbernya. Pesan singkat yang “direkam” itu adalah pesan yang berasal dari telepon genggam yang menggunakan jaringan Telkom Flexi.

Dua hari lalu, Metta pun melaporkan kasus penyadapan itu kepada AJI Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers. Kepada AJI, Metta membenarkan telah menjalin komunikasi dengan mantan karyawan PT Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto, sejak akhir 2006. “Itu saya lakukan sebagai bagian dari tugas jurnalistik,” kata Metta.

Motif komunikasi tersebut, menurut Metta, untuk penggalian data yang dipegang Vincentius tentang dugaan manipulasi pajak pada anak perusahaan Raja Garuda Mas milik Soekanto Tanoto. Hasil penelusuran itu kemudian ia terbitkan sebagai laporan utama Tempo pada Januari 2007.

Menurut AJI, penyadapan pembicaraan wartawan bisa melanggar hukum. AJI mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000. Kedua aturan itu mengatur bahwa penyadapan percakapan lewat alat komunikasi hanya bisa dilakukan terhadap orang-orang yang terlibat tindak pidana korupsi, aksi terorisme, dan penyalahgunaan narkotik.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudi Satrio Mukantardjo, menyatakan hal senada. Menurut dia, penyadapan terhadap percakapan seseorang hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan atau penetapan dari pengadilan.

Menurut Rudi, aparat bisa menyadap tanpa persetujuan pengadilan asalkan situasinya termasuk kategori mendesak. Itu pun, setelah penyadapan, harus diikuti dengan penetapan pengadilan. Penyadapan tanpa izin pengadilan, menurut Rudi, merupakan pelanggaran hukum, dan aparat bisa dipraperadilankan atau dituntut secara perdata.

Ajun Komisaris Besar Aris Munandar, Kepala Satuan Fiskal Moneter dan Devisa pada Satuan Reserse dan Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, mengatakan polisi tak pernah menyadap SMS Metta. “Saya tak pernah meminta transkrip SMS Metta ke PT Telkom,” kata Aris. Aris pun mengaku tak tahu-menahu beredarnya salinan SMS tersebut.

Namun, Aris mengakui, polisi mengambil salinan chatting Metta dengan Vincent di Internet. Salinan percakapan itu diambil dari flash disk milik seorang adik Vincent yang disita polisi. “Kami memanggil Metta untuk klarifikasi isi chatting,” kata Aris.

| FERY FIRMANSYAH | ENI SAENI

Koran Tempo, 13 September 2007


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: