Aliansi Jurnalis Independen


Kunjungan Media (RCTI)
October 31, 2007, 9:27 am
Filed under: Agenda

RCTI, 31 Oktober 2007 dihadiri oleh pemimpin Redaksi RCTI, Arief Suditomo, dan dua orang tim redaksinya Denny Reksa, dan Atika Suri.  Sedangkan AJI diwakili oleh Sekretaris Jenderal Abdul Manan, pengurus AJI Indonesia Eko Maryadi, dan staf advokasi AJI Indonesia Anggara.

 

Dari Pertemuan tersebut ada beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers Versi AJI:

  • Ada kecenderungan untuk saling menyerang antara industri televisi dan cetak seperti pada kasus UU Penyiaran
  • Advokasi terhadap UU Pers bisa maju jika ada kesepakatan bersama antara industri televisi dan cetak
  • Harus membangun persepsi masyarakat bahwa gerakan ini bukan berarti jurnalis kebal hukum
  • Dewan Pers harus lebih mewakili masyarakat
  • Industri televisi lebih hati-hati (prudent) dalam pemberitaan, tetapi berarti aman dalam hal pencemaran nama baik
  • Dalam MNC ada training reguler yang diikuti oleh semua orang dan dilakukan secara berkesinambungan
  • Hak atas informasi penting untuk dimasukkan dalam RUU Pers
  • Kepemilikan silang tidak menjadi masalah sepanjang tidak ada tekanan untuk kebijakan redaksi
  • Pengaturan kepemilikan silang sebaiknya tidak mengikuti UU Penyiaran
  • Pengaturan kepemilikan silang sebaiknya diserahkan pada mekanisme pasar karena media yang punya integritas akan lebih mudah diterima pasar


Undangan Diskusi Terbatas untuk Membahas Isu & Agenda Strategis Media
October 12, 2007, 9:40 am
Filed under: Agenda

                                                                                                     

Kepada Yang Terhormat

Bapak/Ibu

di Tempat

 

Perihal: Undangan Diskusi Terbatas untuk Membahas Isu & Agenda Strategis Media

 

Salam Demokrasi!

 

Kita semua memahami bahwa eksistensi media ataupun pers adalah bagian yang tak terpisahkan bagi demokrasi di Indonesia. Namun, meskipun telah ada sejumlah UU (tentang pers dan penyiaran) maupun regulator yang dibentuk sejak awal era reformasi, kita juga tahu bahwa tidak serta-merta tantangan yang berkaitan dengan media, khususnya kebebasan pers, telah hilang sama sekali.

 

Bagaimanapun terdapat sekian banyak kepentingan yang secara langsung maupun tidak hendak mempengaruhi media. Ada kepentingan kekuasaan politik, modal, pekerja media maupun publik – yang sering terpinggirkan.

 

Untuk memahami berbagai isu kontemporer dalam dunia media, yang terkait dengan konteks demokratisasi di Indonesia, serta untuk membahas sejumlah agenda strategis yang telah dan baru akan dirumuskan oleh sejumlah stakeholders media, kami bermaksud mengundang Anda dalam acara “Diskusi Terbatas untuk Membahas Isu & Agenda Strategis Media”. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada:

 

Hari/Tanggal               : Jum’at 30 November & Sabtu,  1 Desember 2007

Pukul                           : 18.00 (Kamis) hingga 17.00 (Jumat)

Tempat                        :

*Masing-masing peserta akan diberikan biaya transportasi  dengan jumlah total Rp500,000 (di luar biaya penginapan yang telah ditanggung panitia)

 

Demikian maksud undangan ini. Kami sangat mengharapkan partisipasi Anda untuk turut memberi sumbang-saran bagi terciptanya atmosfir dan kehidupan media yang ideal bagi penguatan demokrasi di Indonesia, melalui pertemuan kita kali ini. Bila ada pertanyaan tentang kegiatan ini silakan menghubungi panitia (Heru Hendratmoko 0811 851 083 atau Wandy “Binyo” Nicodemus 0815 8600 5815). Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungan Anda.

 

 

Jakarta, 12 Oktober 2007

 

Turut Mengundang

 

 

 

 

Todung Mulya Lubis                                                                                    Heru Hendratmoko

 

 

 


 

Daftar Peserta

 

  • Todung Mulya Lubis (Pengundang)
  • Komaruddin Hidayat (Pengundang)

 

  • Heru Hendratkmoko (AJI)
  • Abdul Manan (AJI)
  • Bambang Harymurti (Majalah Tempo)
  • Abdullah Alamudi (Dewan Pers)
  • Lukas Luwarso (Dewan Pers)
  • Santoso (Kantor Berita Radio 68H)
  • Chrisma Albandjar (Staff Komisi I)
  • Eva K Sundari (PDI-P – DPR RI)
  • Nursyabani Katjasungkan (PKB – DPR RI)
  • Marzuki Darusman (Golkar – DPR RI)
  • Teten Masduki (ICW)
  • Agus Sudibyo (Yayasan SET)
  • Eri (PT LSI)
  • Ahmad Nyarwi (PT LSI)
  • Ahmad Syafii Ma’arif (Tokoh Masyarakat)
  • Ati Nurbaiti (The Jakarta Post)
  • Karni Ilyas (ANTV)
  • Hendrayana (LBH Pers)
  • Misbah (Mantan LBH Pers)
  • Trimulya D. Suryadi (Surabaya – Pakar hukum media)
  • Effendy Gazaly (UI, Newsdotcom)
  • Izzul Muslimin (Komisi Penyiaran Indonesia)

 

  • Tessa Piper (Panitia)
  • Wandy “Binyo” Nicodemus (Panitia)
  • Andrew Thornley (Panitia)


Kunjungan Media (Suara Pembaruan)
October 4, 2007, 9:22 am
Filed under: Agenda

Suara Pembaruan, 4 Oktober 2007 dihadiri oleh tim redaksi Suara Pembaruan: Aa Sudirman, Sujud Swatoko, Dwi Aryo Santosa, Ovier, Ivindiarto, Vera Indrasuwita, dan Gusti Lesek.  Sedangkan AJI diwakili oleh Sekretaris Jenderal Abdul Manan dan staf advoksi AJI Indonesia Anggara.

 

Dari Pertemuan tersebut ada beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers Versi AJI:

  1. Dewan Pers kurang bergigi
  2. Pelaksanaan UU Pers sendiri kurang berjalan dengan baik
  3. Perlu ada pembatasan mana produk pers dan yang bukan produk pers dan cara membedakannya
  4. UU Pers yang sekarang belum sepenuhnya melindungi pers, meski dari sisi materi UU Pers sudah lumayan baik
  5. Proses pemilihan anggota Dewan Pers perlu diatur
  6. Pelanggaran etika justru sering dilakukan oleh media mainstream
  7. Perlu diatur saham media untuk karyawan dalam UU Pers
  8. Dalam revisi UU Pers perlu juga dipikirkan tentang bagaimana pemilihan kerusakan nama baiknya
  9. Pelanggaran etika oleh jurnalis perlu dipikirkan mekanisme penegakkannya
  10. Penegakkan etika harus ada melaporkan ke Dewan Pers dan publik

 



Rapat Perumusan RUU Pers Versi AJI
October 3, 2007, 9:39 am
Filed under: Agenda

Rapat I ini dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2007, dihadiri oleh tim  perumus RUU Pers Versi AJI. yang terdiri dari: Suprijadi WE, Agus Sudibyo, Aa Sudirman, dan Anggara dalam rapat kali ini ada beberapa identifikasi masalah dan juga telah mulai akan dibahas penulisan RUU Pers draft I antara lain

1.       Perlu ada penambahan kewajiban badan publik untuk memberikan informasi kepada jurnalis

a.       Mekanisme sanksi: sanksi administratif atau sanksi pidana atau sanksi administratif dan pidana

2.       Perlu pengaturan lebih lengkap tentang Dewan Pers

a.       Kedudukan dewan pers sebagai lembaga negara atau lembaga independen

b.      Mengatur keanggotaan dewan pers

c.       Susunan dewan pers untuk lebih mencerminkan wakil masyarakat

d.      Dewan pers menjadi portal sebelum masuk ke proses hukum

e.       Pembiayaan dewan pers diutamakan dari komunitas pers atau dengan apbn

3.       Pengaturan tentang Perusahaan Pers

a.       Istilah perusahaan pers diganti dengan istilah yang lebih tepat

b.      Detail tentang kesejahteraan

c.       Soal saham apakah hak prioritas atauy kewajiban pemberian saham kepada karyawan

4.       Ketentuan tentang sanksi

a.       Ada klausula khusus tentang sanksi pidana yang terdapat di undang-undang lain hanya diberlakukan sanksi pidana denda berdasarkan uu pers

b.      Pembatasan tuntutan ganti kerugian dalam perdata

 

Rapat II dilaksanakan pada 24 Oktober 2007, dihadiri oleh Suprijadi WE, Aa Sudirman, Agus Sudibyo, Abdul Manan, Eko Maryadi, dan Anggara. Dalam rapat kali ini sudah masuk RUU Pers versi AJI draft I dari hasil pembahasan pada rapat sebelumnya. Dalam rapat kali ini ada beberapa pokok bahasan yang perlu dimasukkan dalam RUU Pers Draft II antara lain

  • Pembahasan menggunakan draft yang sudah disusun oleh Suprijadi WE
  • Dalam konsideran RUU perlu memasukkan soal RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang rencananya akan disahkan November 2007
  • Konsistensi istilah mengganti perusahaan menjadi korporasi
  • Perubahan definisi jurnalis
  • Perubahan istilah sengketa pers menjadi sengketa pemberitaan
  • Penambahan di pasal 4 ayat (4) untuk dipecah jadi orang dan pemerintah
  • Perubahan pada pasal 5 ayat (1) tentang kewajiban memberitakan sesuai dengan kode etik
  • Perubahan dalam pasal 6 menjadi pers nasional berfungsi
  • Perubahan pasal 7 ayat (3)
  • Penghilangan pasal 10
  • Penambahan pasal 12 tentang kewajiban korporasi pers untuk memberikan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat (1)
  • Pasal 12 ayat (2) adalah yang semula pasal 12 ayat (1)
  • Penambahan Pasal 14 ayat (4) tentang larangan bagi korporasi pers yang melarang jurnalisnya untuk memasuki asosiasi profesi
  • Perubahan pasal 15 dari preusan iklan menjadi korporasi pers serta penambahan larangan iklan yang menganjurkan peran dan pertikaian
  • Perubahan dalam pasal 16 tentang setiap warga negara menjadi korporasi pers dan penambahan tentang mekanisme pendirian cantor berita harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • Penambahan dalam Pasal 19 yaitu menetapkan standar pendirian korporasi pers
  • Penting memasukkan ketentuan tentang kewajiban lembaga negara untuk memberikan informasi
  • Perumusan Kode Etik dalam bab tersendiri
  • Organisasi jurnalis dalam ketentuan tersendiri
  • Penting ada pembatasan kepemilikan dan kepenguasaan dalam korporasi pers yang berbentuk badan hukum PT dalam monopoli dan kepemilikan silang


Kunjungan Media (Kompas dan The Jakarta Post)
October 2, 2007, 9:19 am
Filed under: Agenda

Kompas, 2 Oktober 2007 dihadiri oleh tim redaksi Kompas: Budiman Tanurejo (desk politik), Retno Bintarti (sekretaris redaksi), dan jurnalis senior Trias Kuncahyono. Sedangkan AJI diwakili oleh Ketua Umum Heru Hendratmoko, Skretaris Jenderal Abdul Manan, dan anggota pengurus AJI Indonesia: Mujib Rahman, Willy Pramudya, dan staf Advokasi AJI Indonesia Anggara.

 

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers versi AJI yaitu:

1.      Ada kekecewaan dari masyarakat terhadap kinerja media yang diakibatkan oleh media sendiri

2.      Dewan Pers kurang menjalankan fungsinya secara optimal, seharusnya Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dipublikasikan di seluruh media

3.      Media terkesan menjadi entitas yang benar sendiri

4.   Hak jawab/hak koreksi dapat ditafsirkan secara luas, karena terkadang narasumber menginginkan sudut pandang pemberitaan sesuai dengan keinginannya

5.  Putusan MA terhadap kasus majalah Time menjadi perhatian oleh media di Indonesia, karena suatu permberitaan yang sudah memenuhi kaidah jurnalistik dinyatakan sebagai perbuatan pencemaran nama baik dan menyebabkan Majalah Time harus membayar denda yang tertinggi di dunia yang pernah

6.      Diusulkan agar dalam RUU Pers, ada ketentuan yang menyatakan segala sesuatu yang terkait dengan pers diselesaikan berdasarkan UU Pers

7.      Penegakkan etika harus menjadi titik penting

8.  Tidak ada persoalan bila harus ada pendidikan untuk menjadikan jurnalis profesional.

 

The Jakarta Post, 2 Oktober 2007 dihadiri oleh Pemimpin Redaksi The Jakarta Post (JP) Endy M Bayuni dan sejumlah tim redaksi JP: Merdy, Kurniawan, Novan IS, Riyadi Suparno, dan Junaidi.  AJI diwakili oleh Sekretaris Jenderal Abdul Manan, anggota pengurus AJI Indonesia Mujib Rahman, dan staf Advokasi AJI Indonesia Anggara.

 

Dari pertemuan tersebut, ada beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers versi AJI yaitu:

  1. Dewan Pers perlu didukung agar membuat standar kompetensi dan mewajibkan media untuk membuat pelatihan
  2. RUU Pers sebaiknya tidak memberikan definisi yang tegas tentang siapa yang dimaksud jurnalis, karena akan membuka peluang intervensi lebih jauh
  3. Dewan Pers gagal dalam membela kepentingan publik, seharusnya dewan pers bisa menyatakan pers salah dan pers harus dihukum. Selama ini terkesan dewan pers hanya membela kepentingan pers, dewan pers harus terlihat pro publik
  4. RUU Pers sebaiknya difokuskan pada bagaimana Dewan Pers untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga semangatnya adalah pelayanan publik (public services)
  5. Anggota Dewan Pers sebaiknya dipilih melalui fit and proper test di DPR
  6. PPR perlu dipublikasikan oleh setiap media
  7. Dewan Pers perlu membuat benchmark tentang profesionalisme jurnalis dan media