Aliansi Jurnalis Independen


Rapat Perumusan RUU Pers Versi AJI
October 3, 2007, 9:39 am
Filed under: Agenda

Rapat I ini dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2007, dihadiri oleh tim  perumus RUU Pers Versi AJI. yang terdiri dari: Suprijadi WE, Agus Sudibyo, Aa Sudirman, dan Anggara dalam rapat kali ini ada beberapa identifikasi masalah dan juga telah mulai akan dibahas penulisan RUU Pers draft I antara lain

1.       Perlu ada penambahan kewajiban badan publik untuk memberikan informasi kepada jurnalis

a.       Mekanisme sanksi: sanksi administratif atau sanksi pidana atau sanksi administratif dan pidana

2.       Perlu pengaturan lebih lengkap tentang Dewan Pers

a.       Kedudukan dewan pers sebagai lembaga negara atau lembaga independen

b.      Mengatur keanggotaan dewan pers

c.       Susunan dewan pers untuk lebih mencerminkan wakil masyarakat

d.      Dewan pers menjadi portal sebelum masuk ke proses hukum

e.       Pembiayaan dewan pers diutamakan dari komunitas pers atau dengan apbn

3.       Pengaturan tentang Perusahaan Pers

a.       Istilah perusahaan pers diganti dengan istilah yang lebih tepat

b.      Detail tentang kesejahteraan

c.       Soal saham apakah hak prioritas atauy kewajiban pemberian saham kepada karyawan

4.       Ketentuan tentang sanksi

a.       Ada klausula khusus tentang sanksi pidana yang terdapat di undang-undang lain hanya diberlakukan sanksi pidana denda berdasarkan uu pers

b.      Pembatasan tuntutan ganti kerugian dalam perdata

 

Rapat II dilaksanakan pada 24 Oktober 2007, dihadiri oleh Suprijadi WE, Aa Sudirman, Agus Sudibyo, Abdul Manan, Eko Maryadi, dan Anggara. Dalam rapat kali ini sudah masuk RUU Pers versi AJI draft I dari hasil pembahasan pada rapat sebelumnya. Dalam rapat kali ini ada beberapa pokok bahasan yang perlu dimasukkan dalam RUU Pers Draft II antara lain

  • Pembahasan menggunakan draft yang sudah disusun oleh Suprijadi WE
  • Dalam konsideran RUU perlu memasukkan soal RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang rencananya akan disahkan November 2007
  • Konsistensi istilah mengganti perusahaan menjadi korporasi
  • Perubahan definisi jurnalis
  • Perubahan istilah sengketa pers menjadi sengketa pemberitaan
  • Penambahan di pasal 4 ayat (4) untuk dipecah jadi orang dan pemerintah
  • Perubahan pada pasal 5 ayat (1) tentang kewajiban memberitakan sesuai dengan kode etik
  • Perubahan dalam pasal 6 menjadi pers nasional berfungsi
  • Perubahan pasal 7 ayat (3)
  • Penghilangan pasal 10
  • Penambahan pasal 12 tentang kewajiban korporasi pers untuk memberikan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat (1)
  • Pasal 12 ayat (2) adalah yang semula pasal 12 ayat (1)
  • Penambahan Pasal 14 ayat (4) tentang larangan bagi korporasi pers yang melarang jurnalisnya untuk memasuki asosiasi profesi
  • Perubahan pasal 15 dari preusan iklan menjadi korporasi pers serta penambahan larangan iklan yang menganjurkan peran dan pertikaian
  • Perubahan dalam pasal 16 tentang setiap warga negara menjadi korporasi pers dan penambahan tentang mekanisme pendirian cantor berita harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • Penambahan dalam Pasal 19 yaitu menetapkan standar pendirian korporasi pers
  • Penting memasukkan ketentuan tentang kewajiban lembaga negara untuk memberikan informasi
  • Perumusan Kode Etik dalam bab tersendiri
  • Organisasi jurnalis dalam ketentuan tersendiri
  • Penting ada pembatasan kepemilikan dan kepenguasaan dalam korporasi pers yang berbentuk badan hukum PT dalam monopoli dan kepemilikan silang

Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: