Aliansi Jurnalis Independen


Kunjungan Media (Republika)
November 8, 2007, 9:43 am
Filed under: Agenda

Republika, 8 November 2007 dihadiri oleh Tim Redaksi Republika: Asep Nurjaman, Subroto, Ikhwanul, dan Nashihin.  AJI diwakili oleh Sekretaris Jenderal AJI Abdul Manan, anggota pengurus AJI Indonesia Mujib Rahman, Sunudyantoro, dan Office Manager Dian Silalahi

 

Dari pertemuan tersebut, ada beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers versi AJI yaitu:

1.      Lebih banyak pada keluhan-keluhan praktek, dan keluhan-keluhan ini tanggungjawab kita sebagai warga.

2.      Merumuskan konsepsi-konsepsi jurnalis itu sendiri memang tidak gampang.

3.      Boleh ada rahasia (untuk menjaga hak-hak nara sumber), tapi  harus ada klasifikasi dan ada pembatasan waktu

4.      Akan ada perdebatan pada suatu soal tanggungjawab hukum. Kalau kasus di temukan kalau menurut uu pers itu kan pertanggungjawaban fiktif.

5.      Harus ada klausul yang menetapkan bahwa hal-hal yang akan digunakan oleh pers berkaitan dengan kegiatan apa saja harus di minta pertanggungjawabannya 

6.      Pers harus didorong untuk melakukan hal tersebut dengan campur tangan minimal dari pemerintah, bila perlu tanpa ada campur tangan sama sekali jika kita dapat mengandalkan fungsi self relgulatory body

7.      Perlu dipikirkan bagaimana melahirkan UU Pers yang berwibawa yang dihasilkan oleh masyarakat pers sendiri, yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan jurnalis dan pers. Ada kekhawatiran bila ada campur tangan pemerintah, maka itu bisa membahayakan kebebasan pers yang sudah diperjuangkan sejak lama.  Satu pasal saja yang tidak berpihak pada pers bisa berdampak besar terhadap nasib kebebasan pers.

8.      Ada juga kekhawatiran bahwa UU Per itu dibuat oleh kelompok-kelompok Islam yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan situasi Indonesia yang majemuk.  Padahal itu sebenarnya hanya dampak lantaran masyarakat pers sendiri tidak bisa membuat aturan yang bisa mengeliminir hal seperti itu.

9.      Prinsipnya adalah mengatur diri sendiri, tapi juga ada semangat membangun lembaga pers yang berwibawa.  Dan proses ini harus terus dikawal oleh masyarakat pers sendiri.

10.  Bila perusahaan pers-nya sudah memiliki kewibawaan, maka kita bisa membuat kesepakatan dengan pemerintah yang biasanya kerap tidak rela adanya pers bebas.

11.  Kalau mendengarkan pendapat Rudi Satrio, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, dia membedakan antara de facto lex spesialis dan de jure lex spesialis.  Kita tidak mungkin mengadopsi KUHP di dalam UU Pers, hanya agar UU Pers dikatakan lex spesialis.


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: