Aliansi Jurnalis Independen


Kunjungan Media (Metro TV dan Media Indonesia)
November 14, 2007, 9:44 am
Filed under: Laporan

Metro TV, 14 November 2007 dihadiri oleh tim redaksi Metro TV: Swasti Ain. Sedangkan AJI diwakili oleh Sekretaris Jenderal Abdul Manan, Mujib Rahman, Willy Pramudya, Eko Maryadi, dan Office Manager Dian Silalahi

Dari Pertemuan tersebut ada beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers Versi AJI:
1. Harus ada klasifikasi dan peraturan tentang modal usaha bagi setiap orang yang ingin terjun ke bisnis pers.
2. Dunia pers harus dikelola oleh orang yang memahami jiwa pers itu sendiri.
3. Pendiri perusahaan pers haruslah merupakan orang pers,
4. Selama ini, kita tidak menyiapkan cara bagaimana menghadapi masalah etika secara utuh.
5. Seharusnya tidak boleh ada celah yang memungkinkan orang menjadi jurnalis amplop.
6. Asosiasi profesi misalnya, seharusnya bisa melakukan screening untuk jurnalis agar jurnalis tidak menerima amplop dan melakukan pelatihan-pelatihan jurnalistik dan pengembangan kapasitas SDM.
7. Kurang ada keterkaitan antara regulasi-regulasi dengan teknis kerja jurnalistik di lapangan. Seharusnya regulasi-regulasi ini benar-benar memperhatikan aktivitas-aktivitas jurnalis dan pers dalam penggalian berita di lapangan.
8. Banyak hal-hal yang berkembang saat ini di dunia pertelevisian yang terkait dengan persoalan etika. Misalnya tentang hidden camera (kamera tersembunyi). Aturan KPI menyebutkan bahwa penggunaan kamera tersembunyi itu harus dengan ijin narasumber. Kita justru menggunakan kamera tersembunyi untuk mendapatkan informasi di tempat-tempat yang belum terang dan ada indikasi ketidakberesan sedang terjadi.
9. Ada kecenderungan dewan pers tidak netral terutama dalam hal-hal yang terkait dengan pelanggaran etika. Seringkali Dewan Pers lebih mengedepankan kepentingan pemerintah.
10. Ada kecenderungan membuat dewan pers menjadi lembaga yang lebih kuat dengan menjadikannya sebagai lembaga negara. Tapi persoalannya disini adalah kalau Dewan Pers didanai melalui anggaran negara maka anggotanya harus dipilih melalui DPR lebih dulu. Ini juga mengkhawatirkan. Dan yang lebih merepotkan lagi, sekitar 70% media di Indonesia merupakan media yang menjalankan jurnalisme investigasi sebagai muatan beritnya, secara internal sebagian dari mereka memiliki aturan sendiri.
11. Masalah yang terbanyak datang dari aturan dari pemerintah. Selain itu, juga belum ada sertifikasi yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi jurnalis.
12. Harap diingat, bahwa industri pers tidak akan berkembang jika jurnalisnya tidak kuat.
13. Jika kita lihat saat ini, industri persnya tidak sehat. Dunia televisi misalnya, pada akhirnya hanya akan dipenuhi oleh sinetron-sinetron karena lebih mengedepankan keuntungan industrinya ketimbang idealismenya. Industrinya hanya makin sakit. Di sisi lain, aosiasi profesinya juga tidak ada yang kuat dan tidak mau kuat.
14. Kita harus belajar dengan orang kapitalis, jangan setengah-setengah. Dalam sistem kapitalis murni masih ada peraturan yang pro rakyat, mereka menentang dan menolak monopoli.
15. Kita sebetulnya punya mata yang lebih basah untuk melihat persoalan mengenai etika yang ditangani oleh Dewan Pers dan keputusan yang dijatuhkan oleh dewan pers. Tapi, beberapa putusan itu ditolak, ini mempengaruhi kredibilitas Dewan Pers. Sampai saat ini, kita masih belum punya lembaga yang dapat dipercaya untuk mengolah kasus-kasus yang selama ini masuk ke Dewan Pers.

Media Indonesia, 14 November 2007 dihadiri oleh Tim Redaksi Media Indonesia, Jurnalis senior Djaffar Assegaf, Sedangkan AJI diwakili oleh Sekretaris Jenderal Abdul Manan, Anggota pengurus AJI: Mujib Rahman, Willy Pramudya, Eko Maryadi, dan Office Manager Dian Silalahi

Dari Pertemuan tersebut ada beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers Versi AJI:
1. Jangan menutupi jalan pikiran dan terhenti pada prasangka bahwa Perubahan UU Pers pasti akan sangat tidak menguntungkan
2. Perubahan UU Pers ini kelihatannya hanya revisi sementara karena memang banyak kelemahannya.
3. Ini buku lama tentang kontroversi pers yang menyebutkan bahwa yang namanya negara demokrasi liberal harusnya juga sudah pindah, karena itu terjadi setelah revolusi berakhir, sehingga yang tertinggal adalah social resource flexibility (flesibilitas sumber daya sosial).
4. Dalam UU pers yang baru disebutkan tentang prinsip bebas aktif dengan tanggungjawab, karena pada prinsipnya jurnalis harus membangun tanggungjawab itu di dalam dirinya sendiri. Sehingga rasa tanggungjawab ini jelas jalurnya.
5. Kemudian tentang Dewan Pers. Sebetulnya dewan pers didirikan untuk saluran regulasi, sehingga masyarakat pers tidak perlu takut karena ada pimpinannya.
6. Dulu pers menjadi alat Menkokesra untuk mengatur berita, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang kita balik: kita pergunakan pers untuk mengangkat berita yang terjadi di tengah masyarakat.
7. Dewan pers mendapatkan anggaran Rp 13 miliar dari Kementerian Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo), tapi dia tidak berbuat apa-apa.
8. Tetapi yang paling penting kita ingin menghasilkan UU Pers yang modern dan memiliki jurnalis yang pintar. Karena itu pendidikan menjadi satu hal penting dalam dunia pers.
9. Kalau di Jerman, jerman itu menjadi anggota DJF (Dutche Jerman Feurbach). Mau menjadi jurnalis tidak gampang, mereka harus sekolah, kursus dan masuk organisasi DJF ini.
10. Selain itu perlu perfectional journalism. Serta jaminan asuransi, terutama ketika anda sudah berada dalam peliputan di wilayah konflik dan di daerah-derah berbahaya.
11. Persoalan moral dalam kerja jurnalistik juga sangat dalam artinya. Karena orang bekerja tidak hanya mengandalkan otak, tapi juga menyertakan hati nurani.
12. Problem berikutnya yang kita hadapi adalah: jurnalis yang bekerja di lapangan dituntut mempunyai kompetensi yang baik dalam pelaporan dan penulisan berita, tetapi dalam perjalanannya banyak keluhan yang masuk,
13. Menyarankan kepada asosiasi jurnalis seperti AJI agar bersikap lebih keras dan tegas menanggapi pelanggaran etika. Buatlah buku saku tentang masalah etika dan bagikan kepada jurnalis secara proaktif.
14. AJI harus memiliki peranan dalam mencoba paradigma jurnalisme kelompok (group journalism)


1 Comment so far
Leave a comment

Hantu……itulah singakatan dari kata Hormon Tanaman Unggul Multiguna Exclusive yang ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Jimmy Di Kp.Nyalindung Ds.Sukamantri Kec.Tamansari Kab.Bogor. Hormon tersebut diramu dengan menggunakan bahan-bahan herbal atau tidak mengandung kimia. Hormon tersebut akan di sosialisasikan / Launching oleh Kecamatan setempat kepada warga sekitar pada tanggal 20 February 2008 di Kecamatan Tamansari Bogor. Anda pasti bertanya “ Apa sih kelebihan Hormon tersebut? Kami akan menjawab “ Hormon ini akan menyelesaikan masalah Pemerintah Indonesia, khususnya di bidang pertanian” betapa tidak, sebelum Hormon tersebut di Produksi, 5 Bulan sebelumnya kami melakukan proses uji coba, dan hasilnya sangat mengagumkan, dan tak kalah menariknya, khasiatnya langsung terlihat dalam waktu yang relative cukup singkat. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kiranya apa yang saya berikan dapat membantu dalam kinerja anda, wassalam terima kasih…………..

Contack Person

Andi :0856 9277 4696-
Jimmy :0813 8713 8989-
Herman :0812 1027 3989
0813 9869 100

Comment by andi




Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: