Aliansi Jurnalis Independen


Menkominfo: Tumbuhkan Saling Percaya antara Pemerintah dan Pers
November 28, 2007, 6:42 am
Filed under: Kliping

Jakarta, 28 Desember 2007 – RRI-Online, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh mengharapkan di masa mendatang dapat ditumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholders) pers.

“Ke depan, perlu menumbuhkan adanya saling percaya antara `stakeholders` sehingga energi tidak habis untuk saling mencurigai,” kata Nuh didampingi jajaran Dirjen Depkominfo dalam jumpa pers akhir tahun Depkominfo di Kantornya di Jakarta, Jumat (28/12).
Nuh mengungkapkan hal tersebut karena saat ini masih ada kekhawatiran dan kecurigaan dari sebagian kalangan pers bahwa pemerintah akan merevisi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Hal tersebut terbukti dengan masih adanya tulisan di media massa yang mengungkapkan munculnya UU Pers yang tidak demokratis atau membredel kebebasan. Dia menegaskan kembali bahwa pihaknya tidak akan melakukan revisi UU Pers apalagi untuk membatasi kebebasan pers.

“Tidak akan ada UU Pers yang sifatnya membredel. Sampai saat ini kita belum pernah mengutak-atik RUU Pers. Depkominfo belum pernah membahas secara departemensial RUU Pers itu,” katanya. Nuh menegaskan agar semua semua komponen bangsa untuk mengkonvergensikan pemikiran demi memajukan negara ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara menegaskan, pihaknya akan menolak dimasukkannya poin yang mengarah pada upaya pembredelan pers dalam revisi terhadap UU Nomor 40/1999.

“Saya tidak menolak revisi UU Pers, tapi Dewan Pers akan menolak jika revisi itu memasukkan poin atau pasal-pasal untuk membredel dan mengatur kebebasan pers,” kata Leo di Bengkulu, Senin (3/7).

Ia menjelaskan, revisi UU Pers yang mengarah ke pembredelan media tidak sesuai dengan kemerdekaan pers yang sedang berjalan. Menurut dia, memang UU Nomor 40/1999 masih perlu disempurnakan sebab masih ada beberapa kelemahan, namun ada juga kelebihannya, revisi hendaknya lebih menyempurnakan agar kehidupan dan kebebesan pers lebih terjamin.

Dia mengatakan, jangan sampai revisi UU Pers justru mematikan kehidupan pers dan akan mengembalikan pers Indonesia kembali ke masa lalu.

Ia menyatakan, upaya untuk mencegah revisi terhadap UU Pers tidak bisa dilakukan karena tidak ada pasal yang menjadi payung hukum dalam UUD dan hal itu menjadi kelemahan sehingga setiap saat manakala DPRD atau menghendaki perubahan, tetap bisa dilakukan.

Leo menegaskan, Dewan Pers tidak menolak revisi, tapi revisi itu harus dilakukan secara rasional dan tetap mendengarkan aspirasi masyarakat pers yang perannya sangat besar dalam kehidupan demokrasi di tanah air. (WD)


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: