Aliansi Jurnalis Independen


Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan
December 26, 2007, 8:26 am
Filed under: Agenda, Berita

Isu perburuhan dinilai kurang mendapatkan perhatian, utamanya dari media. Padahal, jika tak muncul ke permukaan melalui pemberitaan media, isu-isu semacam ini kerap diabaikan. Peliputan media yang menyangkut isu perburuhan sangat berharga untuk mengetuk kesadaran pengusaha dan penentu kebijakan agar lebih memperhatikan kepentingan mereka. Oleh karena itulah, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), American Centre for International Labour Solidarity (ACILS) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES) menyelengarakan “Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan” Continue reading

Advertisements


Sekolah Serikat Pekerja Media Sesi X
December 19, 2007, 8:30 am
Filed under: Agenda

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 1A, Kompleks BIER, Menteng Dalam, Jakarta
Telp/Fax. 021-83702660, Email: ajijak@cbn.net.id

===========================================================
Hal: Undangan Mengikuti Sekolah Serikat Pekerja Media Sesi X

Kepada Yth:
Kawan-kawan pekerja media/
pengurus serikat pekerja media
di Tempat

Salam solidaritas,

Salah satu hak serikat pekerja berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh adalah mewakili dan membela anggotanya dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Serikat bisa berperan sejak perkara masih berada pada tingkat bipartit, diajukan ke Disnaker, hingga bergulir ke Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI). Sayangnya,peran serikat, terutama ketika harus beracara di PHI, masih kerap digantikan oleh para lawyer umum. Continue reading



Kunjungan Media (Republika)
November 8, 2007, 9:43 am
Filed under: Agenda

Republika, 8 November 2007 dihadiri oleh Tim Redaksi Republika: Asep Nurjaman, Subroto, Ikhwanul, dan Nashihin.  AJI diwakili oleh Sekretaris Jenderal AJI Abdul Manan, anggota pengurus AJI Indonesia Mujib Rahman, Sunudyantoro, dan Office Manager Dian Silalahi

 

Dari pertemuan tersebut, ada beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers versi AJI yaitu:

1.      Lebih banyak pada keluhan-keluhan praktek, dan keluhan-keluhan ini tanggungjawab kita sebagai warga.

2.      Merumuskan konsepsi-konsepsi jurnalis itu sendiri memang tidak gampang.

3.      Boleh ada rahasia (untuk menjaga hak-hak nara sumber), tapi  harus ada klasifikasi dan ada pembatasan waktu

4.      Akan ada perdebatan pada suatu soal tanggungjawab hukum. Kalau kasus di temukan kalau menurut uu pers itu kan pertanggungjawaban fiktif.

5.      Harus ada klausul yang menetapkan bahwa hal-hal yang akan digunakan oleh pers berkaitan dengan kegiatan apa saja harus di minta pertanggungjawabannya 

6.      Pers harus didorong untuk melakukan hal tersebut dengan campur tangan minimal dari pemerintah, bila perlu tanpa ada campur tangan sama sekali jika kita dapat mengandalkan fungsi self relgulatory body

7.      Perlu dipikirkan bagaimana melahirkan UU Pers yang berwibawa yang dihasilkan oleh masyarakat pers sendiri, yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan jurnalis dan pers. Ada kekhawatiran bila ada campur tangan pemerintah, maka itu bisa membahayakan kebebasan pers yang sudah diperjuangkan sejak lama.  Satu pasal saja yang tidak berpihak pada pers bisa berdampak besar terhadap nasib kebebasan pers.

8.      Ada juga kekhawatiran bahwa UU Per itu dibuat oleh kelompok-kelompok Islam yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan situasi Indonesia yang majemuk.  Padahal itu sebenarnya hanya dampak lantaran masyarakat pers sendiri tidak bisa membuat aturan yang bisa mengeliminir hal seperti itu.

9.      Prinsipnya adalah mengatur diri sendiri, tapi juga ada semangat membangun lembaga pers yang berwibawa.  Dan proses ini harus terus dikawal oleh masyarakat pers sendiri.

10.  Bila perusahaan pers-nya sudah memiliki kewibawaan, maka kita bisa membuat kesepakatan dengan pemerintah yang biasanya kerap tidak rela adanya pers bebas.

11.  Kalau mendengarkan pendapat Rudi Satrio, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, dia membedakan antara de facto lex spesialis dan de jure lex spesialis.  Kita tidak mungkin mengadopsi KUHP di dalam UU Pers, hanya agar UU Pers dikatakan lex spesialis.



Kunjungan Media (TPI)
November 7, 2007, 9:41 am
Filed under: Agenda

TPI, 7 November 2007 dihadiri oleh tim redaksi TPI: Ray Wijaya (Pemimpin Redaksi), Driantama, dan Dizar Yussacc.  Sedangkan AJI diwakili oleh, Sekretaris Jenderal AJI Abdul Manan, dan anggota pengurus AJI Indonesia: Mujib Rahman, Willy Pramudya, Eko Maryadi dan staf Advokasi AJI Indonesia Anggara.

 

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers versi AJI yaitu:

1.      Adanya lembaga training center untuk jurnalis yang tidak harus ada di media

2.      Pendekatannya pada kompetensi jurnalis

3.      Penting untuk memiliki organisasi profesi yang berwibawa

4.      Perlu ada penambahan kewenangan Dewan Pers dalam hal kompetensi jurnalis

5.      Dewan Pers harus bertindak sebagai public complaint comission

6.      Jika Dewan Pers mengeluarkan sertifikasi, maka itu harus dipandang sebagai bagian dari membela kepentingan masyarakat

7.      Harus dibuka kemungkinan untuk pemilihan anggota Dewan Pers melalui DPR

8.      Putusan Dewan Pers yang tidak dihormati akan mempengaruhi kredibilitas Dewan Pers

9.      Denda maksimal yang terbatas juga tergantung pada kemampuan perusahaan

10.  Pekerjaan pers bersentuhan dengan persoalan di masyarakat

11.  Pasar tidak 100% mencerminkan masyarakat yang sudah dewasa

12.  UU Pers harus bisa mencerminkan hal-hal ideal yang ada di masyarakat

13.  Penanganan kasus pers dalam kerangka adanya kesalahan yang dilakukan oleh pers

14.  Media harus membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa pers



Workshop : “Membangun Platform Ideal Serikat Pekerja Pers”
November 2, 2007, 5:46 am
Filed under: Agenda

Dalam rangka berbagi pengalaman dan menambah wawasan bersama khususnya pemahaman mengenai Serikat Pekerja (SP) untuk media yang masih rendah di Indonesia maka Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengadakan Workshop dengan tema “Membangun Platform Ideal Serikat Pekerja Pers” pada 2-3 November 2007 di Jakarta.

”Untuk isu SP menjadi satu tawaran, SP tetap menjadi bagian dari perjuangan AJI Indonesia atau perlu membentuk suatu organisasi SP khusus. Federasi merupakan suatu konsersium untuk kita. Itu tawaran yang akan didiskusikan dalam workshop ini,” ujar Heru Hendratmoko, Ketua Umum AJI Indonesia.

Hadir dalam workshop adalah Ami dari Free Voice dan Mark Visch dari Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) serta kepada  Iskandar selaku Direktur Lembaga Hubungan Industrial yang mewakili Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menurut Mark Visch SP tidak akan bisa berjalan tanpa adanya asosiasi profesional terlebih dahulu dan sebaliknya. ”SP akan membutuhkan uang dalam segala aktifitasnya dan tanpa SP anda akan lebih leluasa dibandingkan tanpa SP. Dukungan dari publik lebih dari sekedar tiket menjadi suatu keberhasilan,” tambah Mark.

Selain itu juga hadir perwakilan dari beberapa forum karyawan media yang ada di Indonesia, diantaranya Forum Karyawan SWA, Smart FM, dan Majalah Tempo dan peserta yang hadir adalah perwakilan dari AJI-AJI Kota.

 

 

 



Kunjungan Media (RCTI)
October 31, 2007, 9:27 am
Filed under: Agenda

RCTI, 31 Oktober 2007 dihadiri oleh pemimpin Redaksi RCTI, Arief Suditomo, dan dua orang tim redaksinya Denny Reksa, dan Atika Suri.  Sedangkan AJI diwakili oleh Sekretaris Jenderal Abdul Manan, pengurus AJI Indonesia Eko Maryadi, dan staf advokasi AJI Indonesia Anggara.

 

Dari Pertemuan tersebut ada beberapa masukan yang menarik untuk dimasukkan dalam RUU Pers Versi AJI:

  • Ada kecenderungan untuk saling menyerang antara industri televisi dan cetak seperti pada kasus UU Penyiaran
  • Advokasi terhadap UU Pers bisa maju jika ada kesepakatan bersama antara industri televisi dan cetak
  • Harus membangun persepsi masyarakat bahwa gerakan ini bukan berarti jurnalis kebal hukum
  • Dewan Pers harus lebih mewakili masyarakat
  • Industri televisi lebih hati-hati (prudent) dalam pemberitaan, tetapi berarti aman dalam hal pencemaran nama baik
  • Dalam MNC ada training reguler yang diikuti oleh semua orang dan dilakukan secara berkesinambungan
  • Hak atas informasi penting untuk dimasukkan dalam RUU Pers
  • Kepemilikan silang tidak menjadi masalah sepanjang tidak ada tekanan untuk kebijakan redaksi
  • Pengaturan kepemilikan silang sebaiknya tidak mengikuti UU Penyiaran
  • Pengaturan kepemilikan silang sebaiknya diserahkan pada mekanisme pasar karena media yang punya integritas akan lebih mudah diterima pasar


Undangan Diskusi Terbatas untuk Membahas Isu & Agenda Strategis Media
October 12, 2007, 9:40 am
Filed under: Agenda

                                                                                                     

Kepada Yang Terhormat

Bapak/Ibu

di Tempat

 

Perihal: Undangan Diskusi Terbatas untuk Membahas Isu & Agenda Strategis Media

 

Salam Demokrasi!

 

Kita semua memahami bahwa eksistensi media ataupun pers adalah bagian yang tak terpisahkan bagi demokrasi di Indonesia. Namun, meskipun telah ada sejumlah UU (tentang pers dan penyiaran) maupun regulator yang dibentuk sejak awal era reformasi, kita juga tahu bahwa tidak serta-merta tantangan yang berkaitan dengan media, khususnya kebebasan pers, telah hilang sama sekali.

 

Bagaimanapun terdapat sekian banyak kepentingan yang secara langsung maupun tidak hendak mempengaruhi media. Ada kepentingan kekuasaan politik, modal, pekerja media maupun publik – yang sering terpinggirkan.

 

Untuk memahami berbagai isu kontemporer dalam dunia media, yang terkait dengan konteks demokratisasi di Indonesia, serta untuk membahas sejumlah agenda strategis yang telah dan baru akan dirumuskan oleh sejumlah stakeholders media, kami bermaksud mengundang Anda dalam acara “Diskusi Terbatas untuk Membahas Isu & Agenda Strategis Media”. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada:

 

Hari/Tanggal               : Jum’at 30 November & Sabtu,  1 Desember 2007

Pukul                           : 18.00 (Kamis) hingga 17.00 (Jumat)

Tempat                        :

*Masing-masing peserta akan diberikan biaya transportasi  dengan jumlah total Rp500,000 (di luar biaya penginapan yang telah ditanggung panitia)

 

Demikian maksud undangan ini. Kami sangat mengharapkan partisipasi Anda untuk turut memberi sumbang-saran bagi terciptanya atmosfir dan kehidupan media yang ideal bagi penguatan demokrasi di Indonesia, melalui pertemuan kita kali ini. Bila ada pertanyaan tentang kegiatan ini silakan menghubungi panitia (Heru Hendratmoko 0811 851 083 atau Wandy “Binyo” Nicodemus 0815 8600 5815). Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungan Anda.

 

 

Jakarta, 12 Oktober 2007

 

Turut Mengundang

 

 

 

 

Todung Mulya Lubis                                                                                    Heru Hendratmoko

 

 

 


 

Daftar Peserta

 

  • Todung Mulya Lubis (Pengundang)
  • Komaruddin Hidayat (Pengundang)

 

  • Heru Hendratkmoko (AJI)
  • Abdul Manan (AJI)
  • Bambang Harymurti (Majalah Tempo)
  • Abdullah Alamudi (Dewan Pers)
  • Lukas Luwarso (Dewan Pers)
  • Santoso (Kantor Berita Radio 68H)
  • Chrisma Albandjar (Staff Komisi I)
  • Eva K Sundari (PDI-P – DPR RI)
  • Nursyabani Katjasungkan (PKB – DPR RI)
  • Marzuki Darusman (Golkar – DPR RI)
  • Teten Masduki (ICW)
  • Agus Sudibyo (Yayasan SET)
  • Eri (PT LSI)
  • Ahmad Nyarwi (PT LSI)
  • Ahmad Syafii Ma’arif (Tokoh Masyarakat)
  • Ati Nurbaiti (The Jakarta Post)
  • Karni Ilyas (ANTV)
  • Hendrayana (LBH Pers)
  • Misbah (Mantan LBH Pers)
  • Trimulya D. Suryadi (Surabaya – Pakar hukum media)
  • Effendy Gazaly (UI, Newsdotcom)
  • Izzul Muslimin (Komisi Penyiaran Indonesia)

 

  • Tessa Piper (Panitia)
  • Wandy “Binyo” Nicodemus (Panitia)
  • Andrew Thornley (Panitia)