Aliansi Jurnalis Independen


UU ITE dan Hatzaai Artikelen Gaya Baru
April 10, 2008, 1:08 pm
Filed under: Berita | Tags: , ,

Ada sejumlah pasal dalam UU ITE yang potensial memberangus kebebasan pers dengan ancaman pidana lebih berat dibanding KUHP.

Penghujung Maret 2008, DPR mengesahkan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi Undang-undang. Regulasi yang telah dirancang sejak 1999 itu mengatur banyak hal, mulai dari kegiatan hacking, transaksi via sistem elektronik, hingga soal hak kekayaan intelektual, berikut ketentuan tentang ancaman sanksi pidananya. Continue reading

Advertisements


Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan
December 26, 2007, 8:26 am
Filed under: Agenda, Berita

Isu perburuhan dinilai kurang mendapatkan perhatian, utamanya dari media. Padahal, jika tak muncul ke permukaan melalui pemberitaan media, isu-isu semacam ini kerap diabaikan. Peliputan media yang menyangkut isu perburuhan sangat berharga untuk mengetuk kesadaran pengusaha dan penentu kebijakan agar lebih memperhatikan kepentingan mereka. Oleh karena itulah, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), American Centre for International Labour Solidarity (ACILS) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES) menyelengarakan “Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan” Continue reading



Penyadapan Telepon Wartawan Dikecam
September 13, 2007, 10:36 pm
Filed under: Berita

JAKARTA — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam penyadapan percakapan telepon jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya. “Itu ancaman terhadap kebebasan pers,” kata Koordinator Divisi Advokasi AJI Jakarta, Umar Idris, kemarin. Continue reading



AJI Menolak Kriminalisasi Pers dalam RUU Pemilu
July 24, 2007, 8:08 am
Filed under: Berita

Kriminalisasi terhadap pers seharusnya tidak mendapat tempat di negara demokratis dan menghargai hak atas informasi rakyat. Landasan mengenai hak rakyat akan informasi dan kemerdekaan pers telah tercantum dalam Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945.

Kemerdekaan pers diperlukan agar pers dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara (watch dog). Untuk itulah di semua negara demokratis, pers diberi peran siginifikan, bahkan dianggap sebagai pilar ke-empat dalam sistem demokrasi. Untuk itu pula setiap upaya mempidanakan pemberitaan pers (kriminalisasi) harus ditentang karena tidaksesyai dengan dengan nilai-nilai demokrasi dan berpotensi dapat merampas hak informasi publik.  

AJI menemukan dalam penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terdapat pasal yang bertendensi mengkriminalkan pemberitaan pers dan profesi jurnalistik. Ini tampak dari isi pasal  260 RUU Pemilu yang jelas-jelas betendensi menghukum jurnalis dengan pidana penjara dan denda dengan alasan pemberitaan pers. Padahal selama ini masyarakat pers termasuk AJI berupaya menghapuskan pasal-pasal dalam berbagai produk hukum yang berpotensi melakukan kriminalisasi terhadap pemberitaan pers dan porofesi jurnalistik. 

Pasal 260 RUU Pemilu :

Setiap pemimpin redaksi media cetak dan elektronik yang melanggar larangan pemberitaan kampanye pada masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai kriminalisasi terhadap pers melalui Pasal 260 dengan rujukan Pasal 103 ayat (3) jo Pasal 260 RUU Pemilihan Umum justru mereduksi makna kemerdekaan pers yang telah dijamin melalui UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945.

Pasal 103 ayat (3) RUU Pemilu :

Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama minggu tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan dan/atau merugikan peserta pemilu.

AJI menyatakan, peran pers tidak perlu lagi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya karena pers telah mempunyai UU No 40 Tahun 1999 yang mengatur secara khusus tentang pers di Indonesia.

 

Melalui surat ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

1.     Menolak upaya kriminalisasi terhadap pers dalam segala bentuknya. RUU Pemilu yang mengatur penyelenggaraan pemilu secara demokratis tidak boleh memiliki aturan yang bertentangan dengan demokrasi karena niatnya untuk mempidanakan pers (kriminalisasi).

2.     Mendesak DPR agar mencabut ketentuan kriminalisasi terhadap pers dalam RUU Pemilu, khususnya pasal 260 dan pasal 103 ayat 3.

3.     Meminta kepada setiap pihak yang untuk menjadikan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pranata untuk menyelesaikan setiap sengketa pemberitaan dan menjadikan Dewan Pers sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan

Jakarta, 24 Juli 2007

Heru Hendratmoko

Ketua Umum

Eko Maryadi

Koord Divisi Advokasi



Jamin Kemerdekaan Pers di Pakistan
June 21, 2007, 8:05 am
Filed under: Berita

Pada hari ini, Kamis 21 Juni 2007, Delegasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bertemu dengan Duta Besar Republik Islam Pakistan untuk Indonesia, Maj. Gen (Retd) Ali Baz, untuk menyampaikan keprihatinan dan solidaritas untuk jurnalis di Pakistan

Dalam pertemuan ini AJI menyampaikan bahwa berdasarkan data dari International Federation of Journalists (IFJ) dan Pakistan Federal Union of Journalists (PFUJ) tentang adanya empat kasus jurnalis yang terbunuh sejak pertengahan 2006 dan dua jurnalis telah menjadi target pembunuhan, data ini tidak termasuk jurnalis yang mendapatkan intimidasi, penculikan, dan penyiksaan. Jurnalis yang berada di wilayah pedalaman juga berada dalam keadaan terancam

AJI menyerukan kepada pemerintah Pakistan untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis serta mengadakan investigasi dan membawa para pelaku kekerasan terhadap jurnalis ke depan pengadilan. AJI juga mendesak pemerintah Pakistan untuk menjamin keselamatan jurnalis, karena jurnalis adalah non combatan meski berada di wilayah konflik

AJI juga mendukung langkah dari PFUJ untuk mengambil langkah-langkah untuk menjamin keselamatan jurnalis di Pakistan termasuk (1) mengadakan asuransi jiwa untuk semua jurnalis, (2) pelatihan keselamatan jurnalis, (3) menyediakan jaket dan topi anti peluru untuk semua jurnalis yang dikirim ke wilayah konflik, dan menyediakan tindakan medis untuk semua jurnalis dan staf media.

AJI juga menyerukan agar pemerintah Pakistan untuk menekan para pemilik media untuk segera mengimplementasikan 7th Wage Award yang akan memberikan upah yang layak untuk pekerja media.

Oleh karena itu, AJI menyerukan kepada pemerintah Pakistan untuk segera mengambil langkah-langkah yang mendukung keselamatan jurnalis dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers di Pakistan

 

Heru Hendratmoko

Ketua Umum

Eko Maryadi

Koordinator Div Advokasi



Tolak Revisi UU Pers, Perjuangkan Kebebasan Pers
June 16, 2007, 7:51 am
Filed under: Berita

Belum genap satu dasawarsa masyarakat Indonesia menikmati kebebasan pers telah muncul ancaman baru dengan beredarnya DRAFT Revisi Undang Undang Pers Nomor 40/1999 versi Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). RUU ini berpotensi besar untuk mengembalikan kontrol pemerintah terhadap kebebasan pers yang telah dijamin melalui UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan ini Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan sikap sbb :

1.     MENOLAK KONSEP Undang-Undang Pers Nomor 40 versi Kominfo yang secara gamblang bertendensi memutarbalikkan esensi kebebasan pers yang telah dijamin Konstitusi, menyerimpung fungsi sosial-politik pers, dan mendudukkan pers sebagai subordinat/alat kekuasaan pemerintah.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meyakini kebebasan pers dan kebebasan publik untuk mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Kebebasan pers, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan, wajib dilindungi oleh negara dan masyarakat.

2.     MENOLAK upaya pihak-pihak yang hendak mengembalikan Indonesia ke zaman kegelapan informasi, penyeragaman informasi, dan pengendalian pers oleh aparat birokrasi sipl dan militer seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

AJI berpendapat upaya merevisi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dewasa ini merupakan upaya negara mengembalikan fungsi Departemen Penerangan (Deppen) sebagai lembaga sensor pemberitaan dan informasi publik dan lembaga pengatur organisasi pers. Dalam sistem demokrasi, pers yang independen dan profesional merupakan pilar keempat setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers berfungsi mengontrol jalannya kekuasaan negara, bukan sebaliknya.

3.     Revisi UU Pers bukanlah hal penting (urgen) pada saat negara menghadapi berbagai masalah yang lebih mendasar, seperti kemiskinan, pemberantasan korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Masih banyak Rancangan Undang Undang lain seperti RUU Kebebasan Mencari Informasi Publik (KMIP) atau revisi Kitab Undang Acara Pidana (KUHP) yang lebih patut didahulukan. Alasan bahwa UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 belum lengkap atau terlalu liberal, tidak bisa dijadikan alasan pembenar revisi. Sebaliknya, AJI akan memperjuangkan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagai Lex Spesialis dan melengkapinya dengan aturan pendukung UU Pers yang diperlukan.

4.     Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengajak seluruh komunitas pers dan masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga kebebasan pers dan hak informasi publik dari campur tangan negara dan upaya pengaturan yang berlebihan oleh aparatur negara dan kaum birokrat.

Jakarta, 16 Juni 2007

Aliansi Jurnalis Independen

1.     Heru Hendratmoko – Jakarta

2.     Abdul Manan – Jakarta

3.     Muhammad Hamzah – Banda Aceh

4.     Ayi Jufridar – Lhokseumawe

5.     Dedy Ardiansyah – Medan

6.     Hasan Basril – Pekanbaru

7.     Juwendra Asdiansyah – Lampung

8.     Jajang Jamaludin – Jakarta

9.     Margiyono – Jakarta

10. Mulyani Hasan – Bandung

11. Tarlen – Bandung

12. Bambang Muryanto – Yogyakarta

13. Dwidjo Utomo Maksum – Kediri

14. Abdi Purnomo – Malang

15. Mahbub Djunaidi – Jember

16. Sunudyantoro – Surabaya

17. Hamluddin – Surabaya

18. Rofiqddin – Semarang

19. Adi Nugroho – Semarang

20. Komang Erviani – Denpasar

21. Mursalin – Pontianak

22. Veraneldy – Padang

23. Fadli – Makassar

24. Cunding Levi – Jayapura

25. Rahmat Zena – Makassar

26. Amran Amier – Palu

27. Bambang Soed – Medan

28. Ruslan Sangadji – Palu

29. M. Nasir Idris – Kendari

30. M. Faried Cahyono – Jakarta

31. Andy Budiman – Jakarta

32. Luviana – Jakarta

33. Suwarjono

34. Nugroho Dewanto

35. AA Sudirman



Pemerintah Melunak Soal Revisi Undang-Undang Pers
June 15, 2007, 12:45 pm
Filed under: Berita

JAKARTA–Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 (UU Pers) sepenuhnya diserahkan ke komunitas pers. Pemerintah, kata dia, tidak akan berinisiatif dalam amendemen tersebut. “Apakah UU Pers ini layak direvisi atau tidak, kami serahkan ke pers,” katanya kemarin. Continue reading