Aliansi Jurnalis Independen


UU ITE dan Hatzaai Artikelen Gaya Baru
April 10, 2008, 1:08 pm
Filed under: Berita | Tags: , ,

Ada sejumlah pasal dalam UU ITE yang potensial memberangus kebebasan pers dengan ancaman pidana lebih berat dibanding KUHP.

Penghujung Maret 2008, DPR mengesahkan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi Undang-undang. Regulasi yang telah dirancang sejak 1999 itu mengatur banyak hal, mulai dari kegiatan hacking, transaksi via sistem elektronik, hingga soal hak kekayaan intelektual, berikut ketentuan tentang ancaman sanksi pidananya. Continue reading



Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan
December 26, 2007, 8:26 am
Filed under: Agenda, Berita

Isu perburuhan dinilai kurang mendapatkan perhatian, utamanya dari media. Padahal, jika tak muncul ke permukaan melalui pemberitaan media, isu-isu semacam ini kerap diabaikan. Peliputan media yang menyangkut isu perburuhan sangat berharga untuk mengetuk kesadaran pengusaha dan penentu kebijakan agar lebih memperhatikan kepentingan mereka. Oleh karena itulah, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), American Centre for International Labour Solidarity (ACILS) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES) menyelengarakan “Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan” Continue reading



Penyadapan Telepon Wartawan Dikecam
September 13, 2007, 10:36 pm
Filed under: Berita

JAKARTA — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam penyadapan percakapan telepon jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya. “Itu ancaman terhadap kebebasan pers,” kata Koordinator Divisi Advokasi AJI Jakarta, Umar Idris, kemarin. Continue reading



AJI Menolak Kriminalisasi Pers dalam RUU Pemilu
July 24, 2007, 8:08 am
Filed under: Berita

Kriminalisasi terhadap pers seharusnya tidak mendapat tempat di negara demokratis dan menghargai hak atas informasi rakyat. Landasan mengenai hak rakyat akan informasi dan kemerdekaan pers telah tercantum dalam Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945.

Kemerdekaan pers diperlukan agar pers dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara (watch dog). Untuk itulah di semua negara demokratis, pers diberi peran siginifikan, bahkan dianggap sebagai pilar ke-empat dalam sistem demokrasi. Untuk itu pula setiap upaya mempidanakan pemberitaan pers (kriminalisasi) harus ditentang karena tidaksesyai dengan dengan nilai-nilai demokrasi dan berpotensi dapat merampas hak informasi publik.  

AJI menemukan dalam penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terdapat pasal yang bertendensi mengkriminalkan pemberitaan pers dan profesi jurnalistik. Ini tampak dari isi pasal  260 RUU Pemilu yang jelas-jelas betendensi menghukum jurnalis dengan pidana penjara dan denda dengan alasan pemberitaan pers. Padahal selama ini masyarakat pers termasuk AJI berupaya menghapuskan pasal-pasal dalam berbagai produk hukum yang berpotensi melakukan kriminalisasi terhadap pemberitaan pers dan porofesi jurnalistik. 

Pasal 260 RUU Pemilu :

Setiap pemimpin redaksi media cetak dan elektronik yang melanggar larangan pemberitaan kampanye pada masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai kriminalisasi terhadap pers melalui Pasal 260 dengan rujukan Pasal 103 ayat (3) jo Pasal 260 RUU Pemilihan Umum justru mereduksi makna kemerdekaan pers yang telah dijamin melalui UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945.

Pasal 103 ayat (3) RUU Pemilu :

Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama minggu tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan dan/atau merugikan peserta pemilu.

AJI menyatakan, peran pers tidak perlu lagi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya karena pers telah mempunyai UU No 40 Tahun 1999 yang mengatur secara khusus tentang pers di Indonesia.

 

Melalui surat ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

1.     Menolak upaya kriminalisasi terhadap pers dalam segala bentuknya. RUU Pemilu yang mengatur penyelenggaraan pemilu secara demokratis tidak boleh memiliki aturan yang bertentangan dengan demokrasi karena niatnya untuk mempidanakan pers (kriminalisasi).

2.     Mendesak DPR agar mencabut ketentuan kriminalisasi terhadap pers dalam RUU Pemilu, khususnya pasal 260 dan pasal 103 ayat 3.

3.     Meminta kepada setiap pihak yang untuk menjadikan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pranata untuk menyelesaikan setiap sengketa pemberitaan dan menjadikan Dewan Pers sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan

Jakarta, 24 Juli 2007

Heru Hendratmoko

Ketua Umum

Eko Maryadi

Koord Divisi Advokasi



Jamin Kemerdekaan Pers di Pakistan
June 21, 2007, 8:05 am
Filed under: Berita

Pada hari ini, Kamis 21 Juni 2007, Delegasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bertemu dengan Duta Besar Republik Islam Pakistan untuk Indonesia, Maj. Gen (Retd) Ali Baz, untuk menyampaikan keprihatinan dan solidaritas untuk jurnalis di Pakistan

Dalam pertemuan ini AJI menyampaikan bahwa berdasarkan data dari International Federation of Journalists (IFJ) dan Pakistan Federal Union of Journalists (PFUJ) tentang adanya empat kasus jurnalis yang terbunuh sejak pertengahan 2006 dan dua jurnalis telah menjadi target pembunuhan, data ini tidak termasuk jurnalis yang mendapatkan intimidasi, penculikan, dan penyiksaan. Jurnalis yang berada di wilayah pedalaman juga berada dalam keadaan terancam

AJI menyerukan kepada pemerintah Pakistan untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis serta mengadakan investigasi dan membawa para pelaku kekerasan terhadap jurnalis ke depan pengadilan. AJI juga mendesak pemerintah Pakistan untuk menjamin keselamatan jurnalis, karena jurnalis adalah non combatan meski berada di wilayah konflik

AJI juga mendukung langkah dari PFUJ untuk mengambil langkah-langkah untuk menjamin keselamatan jurnalis di Pakistan termasuk (1) mengadakan asuransi jiwa untuk semua jurnalis, (2) pelatihan keselamatan jurnalis, (3) menyediakan jaket dan topi anti peluru untuk semua jurnalis yang dikirim ke wilayah konflik, dan menyediakan tindakan medis untuk semua jurnalis dan staf media.

AJI juga menyerukan agar pemerintah Pakistan untuk menekan para pemilik media untuk segera mengimplementasikan 7th Wage Award yang akan memberikan upah yang layak untuk pekerja media.

Oleh karena itu, AJI menyerukan kepada pemerintah Pakistan untuk segera mengambil langkah-langkah yang mendukung keselamatan jurnalis dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers di Pakistan

 

Heru Hendratmoko

Ketua Umum

Eko Maryadi

Koordinator Div Advokasi



Tolak Revisi UU Pers, Perjuangkan Kebebasan Pers
June 16, 2007, 7:51 am
Filed under: Berita

Belum genap satu dasawarsa masyarakat Indonesia menikmati kebebasan pers telah muncul ancaman baru dengan beredarnya DRAFT Revisi Undang Undang Pers Nomor 40/1999 versi Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). RUU ini berpotensi besar untuk mengembalikan kontrol pemerintah terhadap kebebasan pers yang telah dijamin melalui UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan ini Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan sikap sbb :

1.     MENOLAK KONSEP Undang-Undang Pers Nomor 40 versi Kominfo yang secara gamblang bertendensi memutarbalikkan esensi kebebasan pers yang telah dijamin Konstitusi, menyerimpung fungsi sosial-politik pers, dan mendudukkan pers sebagai subordinat/alat kekuasaan pemerintah.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meyakini kebebasan pers dan kebebasan publik untuk mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Kebebasan pers, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan, wajib dilindungi oleh negara dan masyarakat.

2.     MENOLAK upaya pihak-pihak yang hendak mengembalikan Indonesia ke zaman kegelapan informasi, penyeragaman informasi, dan pengendalian pers oleh aparat birokrasi sipl dan militer seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

AJI berpendapat upaya merevisi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dewasa ini merupakan upaya negara mengembalikan fungsi Departemen Penerangan (Deppen) sebagai lembaga sensor pemberitaan dan informasi publik dan lembaga pengatur organisasi pers. Dalam sistem demokrasi, pers yang independen dan profesional merupakan pilar keempat setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers berfungsi mengontrol jalannya kekuasaan negara, bukan sebaliknya.

3.     Revisi UU Pers bukanlah hal penting (urgen) pada saat negara menghadapi berbagai masalah yang lebih mendasar, seperti kemiskinan, pemberantasan korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Masih banyak Rancangan Undang Undang lain seperti RUU Kebebasan Mencari Informasi Publik (KMIP) atau revisi Kitab Undang Acara Pidana (KUHP) yang lebih patut didahulukan. Alasan bahwa UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 belum lengkap atau terlalu liberal, tidak bisa dijadikan alasan pembenar revisi. Sebaliknya, AJI akan memperjuangkan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagai Lex Spesialis dan melengkapinya dengan aturan pendukung UU Pers yang diperlukan.

4.     Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengajak seluruh komunitas pers dan masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga kebebasan pers dan hak informasi publik dari campur tangan negara dan upaya pengaturan yang berlebihan oleh aparatur negara dan kaum birokrat.

Jakarta, 16 Juni 2007

Aliansi Jurnalis Independen

1.     Heru Hendratmoko – Jakarta

2.     Abdul Manan – Jakarta

3.     Muhammad Hamzah – Banda Aceh

4.     Ayi Jufridar – Lhokseumawe

5.     Dedy Ardiansyah – Medan

6.     Hasan Basril – Pekanbaru

7.     Juwendra Asdiansyah – Lampung

8.     Jajang Jamaludin – Jakarta

9.     Margiyono – Jakarta

10. Mulyani Hasan – Bandung

11. Tarlen – Bandung

12. Bambang Muryanto – Yogyakarta

13. Dwidjo Utomo Maksum – Kediri

14. Abdi Purnomo – Malang

15. Mahbub Djunaidi – Jember

16. Sunudyantoro – Surabaya

17. Hamluddin – Surabaya

18. Rofiqddin – Semarang

19. Adi Nugroho – Semarang

20. Komang Erviani – Denpasar

21. Mursalin – Pontianak

22. Veraneldy – Padang

23. Fadli – Makassar

24. Cunding Levi – Jayapura

25. Rahmat Zena – Makassar

26. Amran Amier – Palu

27. Bambang Soed – Medan

28. Ruslan Sangadji – Palu

29. M. Nasir Idris – Kendari

30. M. Faried Cahyono – Jakarta

31. Andy Budiman – Jakarta

32. Luviana – Jakarta

33. Suwarjono

34. Nugroho Dewanto

35. AA Sudirman



Pemerintah Melunak Soal Revisi Undang-Undang Pers
June 15, 2007, 12:45 pm
Filed under: Berita

JAKARTA–Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 (UU Pers) sepenuhnya diserahkan ke komunitas pers. Pemerintah, kata dia, tidak akan berinisiatif dalam amendemen tersebut. “Apakah UU Pers ini layak direvisi atau tidak, kami serahkan ke pers,” katanya kemarin. Continue reading



Pemerintah Melunak Soal Revisi UU Pers
June 15, 2007, 10:58 am
Filed under: Berita

Jum’at, 15 Juni 2007 | 00:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh menegaskan, rencana revisi Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 (UU Pers) sepenuhnya diserahkan ke komunitas pers. Pemerintah, kata dia, tidak akan berinisiatif dalam amendemen tersebut. “Apakah UU Pers ini layak direvisi atau tidak, kami serahkan ke pers,” katanya, kemarin. Continue reading



Call to Safeguard Press Freedom in Pakistan
June 15, 2007, 7:47 am
Filed under: Berita

Pervez Musharraf

President of Pakistan

Islamic Republic of Pakistan

Dear President Musharraf

I am writing to you on behalf of The Alliance of Independent Journalists (AJI) Indonesia, to express our deep concern over the increasing dangers faced by journalists in Pakistan and the growing restraints on the functioning of the media in the country.

In this letter which is dated the day before the one-year anniversary of when the body of Pakistan journalist Hayatullah Khan was found dumped with bullet wounds in North Waziristan, we fear there have been far too many targeted attacks on journalists and their family members, not to mention ongoing open threats and intimidation, to deter them from their professional pursuits. The International Federation of Journalists (IFJ), during an international mission they led in February this year, highlighted four cases of journalists killed since mid-2006, two cases of journalists’ immediate kin being targeted, not to mention innumerable cases of coercion and intimidation, including kidnapping and torture. (http://www.ifj.org/default.asp?index=4679&Language=EN)  

We are alarmed at reports from news sources that political bodies, often linked to your government, are the ones responsible in generating fear and concern amongst journalists. For instance, the Mohajir Rabita Council (MRC) an affiliate of the Mottahida Qaumi Movement (MQM) – a political party aligned with your government – has since released a list of twelve journalists, who were identified as ethnic and linguistic “chauvinists” and “enemies”. This list includes some senior office-bearers of the Pakistan Federal Union of Journalists (PFUJ), an IFJ affiliate. The subsequent discovery of bullets wrapped in brown paper envelopes in the cars of three Karachi journalists on May 29, of whom two had been named in the MRC list, has engendered a real and terrifying sense of insecurity within Pakistan’s media community.

In addition to this, the deadly dangers that journalists in Pakistan face in the daily performance of their duties was highlighted by the death of a 22-year old freelance photographer, Mehboob Khan, in a suicide bombing that targeted a senior minister of the Pakistan Federal government, in the northwestern town of Charsadda on April 28.

Due to these mounting risks on the personal safety of journalists, we call for the Pakistan government to take immediate and imperative action to provide a secure environment for all Pakistan media personnel to work in.

Along with these grave concerns for the safety of journalists in Pakistan, we feel that there is undoubtedly a rising trend of intolerance for media freedom in Pakistan.

Although we acknowledge your announcement last Saturday June 9 to withdraw the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (Amendment) Ordinance 2007 (and instead require broadcasters to curtail themselves by self-regulation in the form of a code of conduct), a law which we consider would be a serious curtailment for the electronic media in Pakistan to operate freely, we are still deeply troubled by a clear pattern of intimidation towards the media in the country.

The most recent manifestation of this comes in the form of a prohibition of live coverage of events involving the suspended chief justice of Pakistan, Mr Iftikhar Mohammad Chaudhry. We have learnt that within hours of the amended PEMRA ordinance being decreed on June 4, two major TV channels – Aaj TV and Geo TV were blacked out – the former almost nationwide and the latter in the cities of Lahore and Islamabad.

We are convinced that this issue is an undesirable fallout of the snowballing political crisis involving Mr Chaudhry and you Mr Musharraf, the Pakistan army chief and president. To impose these totally unwarranted curbs on the media in the context, conforms to the classic – and ultimately self-defeating – practice of blaming the messenger.

 The first indication that your government intended to use the PEMRA to restrain the live coverage of certain events, came from a statement by the Pakistan Information Minister, Mr Mohammad Ali Durrani. This explicit statement of intent came a day after your address to a military garrison in the town of Jehlum, when you suggested that the PEMRA’s powers of enforcement could be used to restrain “unbalanced reporting and presentation”.

Your warning that all Pakistanis must respect the country’s armed forces, was also repeated by the Information Minister the following day. We believe that with the debate on the role of the uniformed services in administration being a live issue in Pakistan, this is an effort by you as the President to place yourself above and beyond legitimate expressions of political dissent.

We have learned from reports that the Pakistan Government had sought on May 12, to stop the live coverage of a rally in Karachi involving Mr Chaudhry, but failed. As an affiliate body of the IFJ, we are deeply disturbed that there has been no effort since that day of mayhem on the streets of Karachi, to charge those responsible for an outrageous attack on the offices of Aaj TV, the first news channel to report that armed vigilantes belonging to the Mottahida Qaumi Movement (MQM) were responsible for much of the violence.

We realise there have been instances where you have listened to the public’s outcry. For instance, we are relieved to hear that the Pakistan government intervened to drop the charges made against approximately 200 individuals, including senior journalists and members of the PFUJ, during a protest demonstration in Islamabad. We nevertheless are deeply troubled that these individuals were charged in the first place for allegedly violating prohibition orders. For Pakistan to be free and democratic, we urge the Pakistan government to support the right for their people to have the freedom to express their beliefs and views by removing repugnant laws which prohibit them from doing this, such as protesting in public.

We urge the Pakistan government to explicitly distance itself from the coercive methods that have been employed by its friends and foes alike. We call upon you, President Musharraf, to take the initiative to rebuild trust, so that the media in Pakistan is at liberty to pursue its calling with the appropriate sense of commitment and purpose.

We believe that the working conditions in the Pakistan media have deteriorated to a point where a clear and unequivocal message of solidarity from the worldwide community of journalists is called for.

We therefore fully endorse the PFUJ calls for the prompt institution of comprehensive “safety measures” for journalists. These could include, as immediate measures, (1) life insurance for all journalists, photographers and cameramen; (2) safety training for which international groups could be invited to familiarise local bodies with global best practices; (3) provision of flak jackets and helmets for all journalists sent into conflict zones; and (4) complete medical cover for regular staff of established newspapers, agencies and channels.

We also express our solidarity with the demand for a fair wage settlement for the community of journalists in Pakistan under the institution of the national wage boards system.

Overall, it is time your government step up to become a supportive ally of the Pakistan media, and assist them in tackling the intensifying challenges which are pushing them to a point of dire crisis.

Thank you for your time and consideration.

Yours sincerely

Heru Hendratmoko

President

Abdul Manan

Secretary General



Wartawan Diancam Terkait Berita Pilkada
May 20, 2007, 9:37 am
Filed under: Berita

Ayi Jufridar | Lhokseumawe

TEKANAN terhadap jurnalis terkait dengan pemberitaan masih tertus terjadi. Seorang jurnalis di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, mendapat ancaman untuk tidak memberitakan wacana penundaaan Pilkada putaran kedua. Organisasi jurnalis mengecam tindakan seperti itu karena tidak menghormati kebebasan pers dan mengajak seluruh wartawan untuk melawan setiap  kriminalisasi pers. Continue reading