Aliansi Jurnalis Independen


RUU-RUU Pengancam Kebebasan Pers
December 19, 2007, 1:30 pm
Filed under: Kliping

Oleh : Agus Sudibyo – Deputi Direktur Yayasan SET

(19 Desember 2007)

“Terhadap pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran”. Membaca Pasal 4 Ayat 5 RUU Pers versi pemerintah ini, kita segera menduga pemerintah telah bersikap konstruktif dan proporsional terhadap kebebasan pers. Pemerintah telah sadar untuk melindungi hak-hak publik atas informasi, berbagai pembatasan terhadap prinsip-prinsip kebebasan media harus dihapuskan. Continue reading



Menkominfo: Tumbuhkan Saling Percaya antara Pemerintah dan Pers
November 28, 2007, 6:42 am
Filed under: Kliping

Jakarta, 28 Desember 2007 – RRI-Online, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh mengharapkan di masa mendatang dapat ditumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholders) pers. Continue reading



Belum Saatnya Merevisi UU Pers
September 7, 2007, 5:42 am
Filed under: Kliping

(Jakarta, 7 September 2007) Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers belum relevan untuk direvisi karena sudah menjamin kemerdekaan dan kebebasan pers. Berbagai wacana dan upaya mervisi UU Pers tersebut justru sangat tergantung kepada komunitas pers sendiri atau pihak pemerintah.

”Saat ini revisi UU Pers tidak ada urgensinya . Kalau kalangan insan pers menilai sudah waktunya direvisi berarti itu menjadi kontribusi yang perlu direspon,”demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR Theo Sambuaga diskusi buku Memorie van Toelichting: 15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers” di Jakarta, Kamis (6/9) malam.

Dia menjelaskan, rencana perubahan UU Pers itu bisa saja berasal dari kalangan pers atau pemerintah, namun pihak DPR menilai belum saatnya untuk merevisi UU tersebut.

Dikatakan, salah satu alasan untuk tetap mempertahankan UU tersebut karena menjamin kemerdekaan dan kebebasan pers sejak reformasi. Hal tersebut akan mendorong proses demokratisasi di Indonesia. ”Persoalan sekarang bukan lagi merevisi atau tidak, tapi bagaimana UU itu diimplementasikan. Inilah tantangan kita,” ujar mantan aktivis GMN I tersebut.

Untuk itu, lanjutnya, pers diharapkan meninggalkan profesionalisme dan benar-benar memberikan fakta sehingga mengungkapkan kebenaran dan aspiorasi rakyat. Selain itu, kepercayaan publik pun meningkat karena tidak igunakan oleh kepentingan atau kelompok tertentu. Terkait dengan itu, dia menyayangkan sejumlah media yang digunakan untuk kepentingan politik tertentu atau juga kolaborasi pemilik modal dalam memanfaatkan media massa .

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah telah menyiapkan draf revisi UU tersebut yang segera diajukan ke DPR. Namun, penolakan dari berbagai pihak menyebabkan rencana revisi tersebut masih tertunda.

Menurut Leo Batubara dari Serikat Penerbit SuratKabar (SPS), keinginan untuk merevisi tersebut menunjukkan keberadaan UU tersebut belum aman dan pemerintah masih berkeinginan untuk mengontrol media massa. Ancaman terhadap pers saat ini justru tidak saja pada revisi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tetapi juga sejumlah produk UU yang saat ini tengah dibahas dan memuat sejumlah pasal-pasal yang dapat membahayakan kebebasan pers.

”Salah satu pasal dalam RUU Pemilihan Umum terdapat rumusan yang sangat berbahaya karena bisa memenjarakan wartawan. Ancaman-ancaman seperti ini masih banyak dalam beberapa produk RUU yang lagi dibahas saat ini tetapi hampir tidak ada yang memataunya,” tegasnya. [H-12]

 



The media outlook in Indonesia
September 6, 2007, 6:31 pm
Filed under: Kliping

LISTEN NOWDOWNLOAD AUDIO

This week we take a first-hand look at the state of the Indonesian media. The country has experienced some remarkable liberalisation over the last ten years, but what’s that meant for Indonesia’s media sector?
Continue reading



UU Pers Tidak Perlu Direvisi
July 18, 2007, 1:16 pm
Filed under: Kliping

Momentum Perubahan Tak Tepat, Berpotensi Kekang Kembali Kebebasan Pers

(18 Juli 2007)

Jakarta, Kompas – Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tak perlu terburu-buru direvisi, mengingat UU ini pada dasarnya telah bersemangatkan kebebasan yang bertanggung jawab. Guna menutupi berbagai kelemahannya dapat ditempuh berbagai jalan.

Hal itu terungkap dalam diskusi bertema “Upaya Mengefektifkan Pelaksanaan UU Pers” yang diadakan Dewan Pers di Jakarta, Selasa (17/7). Hadir sebagai pembicara antara lain pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rudy Satriyo Mukantardjo; anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi; Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara; dan Pemimpin Redaksi antv Karni Ilyas.

Rencana merevisi UU tersebut dalam situasi yang berbeda pada masa pembentukannya tahun 1999 dikhawatirkan justru memberi peluang masuknya berbagai pasal yang akan mengekang kembali kebebasan pers.

Wina Armada mengingatkan, UU Pers lahir memanfaatkan momentum reformasi, yakni saat terjadi perubahan politik ke arah yang lebih demokratis. Perundangan tersebut bernapaskan kemerdekaan pers. UU Pers telah memberikan keseimbangan karena kemerdekaan pers sesungguhnya milik rakyat yang diamanahkan kepada pers, bukan milik wartawan.

“Kerja pers dilindungi hukum sehingga tidak ada pembredelan dan sensor. Namun, guna mengontrol pers, partisipasi masyarakat dibuka lewat hak jawab. Pers juga dituntut melakukan perannya, antara lain menegakkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan,” kata Wina Armada.

Revisi terhadap perundangan tersebut dalam suasana kebatinan bangsa yang jauh berbeda dari era reformasi dikhawatirkan akan membuka peluang masuknya pasal-pasal yang kembali mengekang kemerdekaan pers.

“Apa momentum perubahan itu tepat? Apa keinginan pemerintah sekarang yang ingin merevisi UU Pers sama dengan saat terbentuknya dulu? Jangan-jangan cenderung otoriter,” ujar Wina.

Kekhawatiran serupa disampaikan Leo Batubara. Keinginan pemerintah untuk merevisi UU Pers, dengan argumen pers telah kebablasan dan terjangkit penyakit berbohong, provokasi, pornografi, dan munculnya wartawan tanpa surat kabar, dinilai sebagai bentuk penyamarataan yang sangat lemah.

“Permasalahannya, tidak semua media dapat disamaratakan. Terdapat sejumlah media yang bekerja profesional dan bertiras besar,” ujar Leo Batubara.

Guna menghindari kembali terjadinya pemenjaraan kemerdekaan pers, Dewan Pers akan memperjuangkan hak konstitusional untuk pers, seperti telah diterapkan di sejumlah negara, misalnya India, Amerika Serikat, dan Jepang.

Bagi Rudy Satriyo Mukantardjo, kemerdekaan menyatakan pendapat ialah salah satu hak asasi manusia. Peran pemerintah atau penguasa dalam pelaksanaan kemerdekaan itu adalah menjamin agar rakyat terlindungi dalam melaksanakan hak tersebut.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke kantor Redaksi Kompas kemarin malam, Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh menegaskan, “Saya sependapat kebebasan pers harus kita kawal. Revisi ini sifatnya penyempurnaan.” Dia menambahkan, dalam konsep rancangan tak ada pasal yang menyebut pembredelan. “Freedom of press menjadi kata kunci, dilengkapi tanggung jawab,” ujarnya. (INE/isw)

 



Dewan Pers Tolak Pembreidelan
July 4, 2007, 5:32 am
Filed under: Kliping

(4 Juli 2007)

Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara menegaskan, pihaknya akan menolak dimasukkannya poin yang mengarah pada upaya pembreidelan pers dalam revisi terhadap UU Nomor 40/1999. “Saya tidak menolak revisi UU Pers, tapi Dewan Pers akan menolak jika revisi itu memasukkan poin atau pasal-pasal untuk membreidel dan mengatur kebebasan pers,” kata Leo di Bengkulu, Selasa (3/7).

Ia menjelaskan, revisi UU Pers yang mengarah ke pembredeilan media tidak sesuai dengan kemerdekaan pers yang sudah berjalan sekarang ini. Menurutdia, memang UU Nomor 40/1999 masih perlu disempurnakan sebab masih ada beberapa kelemahan, namun ada juga kelebihannya, revisi hendaknya lebih menyempurkan agar kehidupan dan kebebasan pers lebih terjamin. [143]



Revisi UU Pers atau Hak Konstitusional?
June 29, 2007, 1:20 pm
Filed under: Kliping

Revisi UU Pers atau Hak Konstitusional?

 Oleh : Leo Batubara – Koordinator MPPI, Anggota Dewan Pers (29 Juni 2007)

Selama 62 tahun ini payung hukum pers belum melindungi kemerdekaan pers. Pada era Orde Baru (Orba), payung hukum pers adalah sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) bersumber Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966 junto No 21/1982. Dengan PP itu Menteri Penerangan menjadi penentu kebijakan pers. PP ibarat cek kosong, terserah Menteri Penerangan mau mengisi apa. Karena kemerdekaan pers—bisa disebut mandatory right—bersumber dari kebijakan pemerintah, maka mandat yang sudah diterima pers bisa dicabut. UU Pokok Pers melarang pembredelan pers, tetapi pada tahun 1984 Menpen menerbitkan Permen No 1 yang dapat membatalkan izin penerbitan pers.


Pers merdeka

UU Pers No 40/1999 memerdekakan pers. Intervensi dan kontrol pemerintah atas pers dihapus. PP dalam penyelenggaraan pers, persyaratan izin pemerintah untuk menerbitkan pers, sensor, dan pembredelan, semua ditiadakan. Fungsi kontrol pers diperkuat dengan tidak lagi ada ancaman pidana penjara bagi wartawan.

Namun, UU Pers sebagai payung hukum pers masih lemah. Sejumlah UU lain dapat membatasi kemerdekaan pers. Pemberitaan kontrol pers dapat dituduh sebagai pencemaran nama baik berdasar KUHP. Karena kemerdekaan pers berdasar UU Pers No 40/1999 dan bersumber dari kesepakatan politik pemerintah serta DPR saat itu—statusnya bisa disebut legislative right—maka nasibnya bisa diubah oleh kompromi politik antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan revisi UU Pers mendatang.

 Di Indonesia, pers merdeka akan selalu terancam bila masih diatur PP dan UU. Pasal 28 UUD 1945 asli dan Pasal 28 F Amandemen II adalah pasal-pasal banci karena tidak berdaya menghadapi peraturan dan perundang- undangan yang mengekang kemerdekaan pers.

Menyadari kondisi itu, sejumlah aktivis pers merdeka mendirikan Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia/MPPI (14 Oktober 1998). MPPI mengajukan draf Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR tentang Kebebasan Informasi ke Sidang Istimewa (SI) MPR November 1998. Salah satu pasal yang diperjuangkan “segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang membatasi kemerdekaan pers, dilarang”—ditolak SI MPR.

MPPI juga melanjutkan perjuangannya agar rumusan itu diakomodasi dalam Amandemen II pada Sidang Tahunan (ST) MPR Agustus 2000 maupun dalam Amandemen IV pada ST MPR Agustus 2002. Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR menolak payung hukum itu.

Kembali ke Deppen

Ketika Dewan Pers menyampaikan kekhawatirannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) (24/5/2007) bahwa revisi UU Pers berpotensi memperlemah kemerdekaan pers, Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyatakan, “Agar kemerdekaan pers kokoh, diperlukan payung hukum berstatus hak konstitusional (constitutional right). Tanpa status itu, MK tidak mungkin memutus bahwa kebijakan, peraturan, dan UU yang dinilai mengekang kemerdekaan pers sebagai melanggar konstitusi”.

Ke mana arah kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh? Dalam pertemuan dengan Dewan Pers (8/6/2007) Muhammad Nuh menegaskan, “Kebijakan Pemerintah tidak akan mengintervensi pers. UU Pers direvisi atau tidak terserah sampeyan, terserah pers. Dewan Pers lebih tahu. Pemerintah tidak ngatur-ngatur.”

Meskipun demikian, setelah pertemuan berakhir, draf Revisi UU Pers yang beredar justru berbeda dengan sikap bijak Menkominfo. Draf revisi justru berisi paling tidak lima ancaman.

Pertama, revisi itu membolehkan sensor, pelarangan pemberitaan, dan pembredelan. Pasal 4 Ayat 5 mengamanatkan, berita yang membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional bisa disensor, dilarang, dan medianya bisa dibredel. Pada gilirannya media yang pemberitaannya bertentangan dengan penyelenggaraan hankamnas dapat dibredel.

Kedua, penyelenggaraan pers oleh PP. Pasal 5 Ayat 4 “Ketentuan tata cara hak jawab dan koreksi diatur dengan PP”. Era Orba saja ketentuan itu masih urusan masyarakat pers. Pasal 9 Ayat 4, “standar persyaratan perusahaan pers diatur dengan PP.” SPPP ini sama dengan SIT gaya baru. Berdasar PP itu, media yang tak memenuhi standar, bisa dicabut.

Ketiga, empat pasal revisi dapat mengkriminalkan pers.

Keempat, Pasal 17 Ayat (2) b, “Masyarakat melakukan gugatan hukum kepada pers yang merugikan kepentingan masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat”. Pasal baru itu mendorong masyarakat langsung melakukan gugatan hukum berdasar KUHP, tidak perlu mengadu ke Dewan Pers.

Kelima, empat pasal/ayat memberi kewenangan kepada Dewan Pers menjadi penguasa baru, menjadi eksekutor penyensoran dan pembredelan, berwenang menindak asosiasi wartawan dan wartawan yang tidak memenuhi standar, serta berkuasa menentukan sendiri sejumlah regulasi pers tanpa menyertakan komunitas pers. Dengan revisi itu, Dewan Pers berubah dari penegak kode etik pers menjadi penegak hukum.

Ke mana arah pers merdeka? Dari uraian itu tersimpul, pertama, bila yang diinginkan memperkokoh kemerdekaan pers, solusinya dengan mengamandemen konstitusi agar kemerdekaan pers mendapat payung hukum berstatus hak konstitusional. Kedua, merevisi UU Pers berarti memberi peluang kembalinya sistem penyelenggaraan pers Orba.

 



Menyoal RUU Perubahan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
June 22, 2007, 8:50 am
Filed under: Kliping

Oleh : Anggara (22 Juni 2007)

Pendahuluan

Masyarakat Pers Indonesia sekali lagi dikejutkan dengan berita tentang munculnya RUU Perubahan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers (untuk selanjutnya disebut dengan RUU Perubahan UU Pers). Setelah sekian lama hanya menjadi rumor, maka kemunculan RUU Perubahan UU Pers ini langsung mengundang kontroversi di tengah masyarakat pers. RUU yang sejatinya digagas oleh Dr. Sofyan Djalil saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi segera mengundang penolakan dari berbagai pihak. Penolakan tidak hanya berasal dari kalangan organisasi wartawan seperti AJI, akan tetapi juga datang dari berbagai kalangan lain seperti DPR dan Dewan Pers. RUU ini dipandang akan mengembalikan pers ke dalam suasana penuh pengaturan sebagaimana yang pernah dialami oleh pers di masa sebelum hadirnya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurut Heru Hendratmoko, Ketua Umum AJI Indonesia, RUU ini akan mengembalikan peran pemerintah sebagai pengontrol dari pers. Hal ini terlihat dari munculnya Peraturan Pemerintah yang akan menjadi peraturan pelaksana apabila RUU tersebut telah menjadi UU.

Dari titik ini penting melihat bagaimana politik hukum yang melatar belakangi pembuatan RUU tersebut dan ancaman apa yang berpotensi timbul apabila RUU ini diundangkan menjadi UU

Problem Paradigma

RUU Perubahan UU Pers ini mengandung problem paradigma, apabila dalam UU Pers, meski belum cukup jelas, paradigma yang dianut adalah self regulating society, maka paradigma yang dianut oleh RUU Perubahan UU Pers ini tidak lagi self regulating society dan meletakkan pengaturan serta kontrol tersebut ke tangan pemerintah. Hal ini dapat terlihat dalam ketentuan-ketentuan dalam RUU Perubahan tersebut bukan memperkuat peran Dewan Pers dan/atau organisasi jurnalis dan media namun malah memperkuat peran pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pers. Munculnya, setidaknya tiga peraturan pemerintah dalam RUU ini bisa menjadi indikasi awal dari menguatnya keinginan pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Dalam profesi yang lain, fungsi pengawasan, pada tahap penegakkan etika dilakukan oleh organisasi profesi, akan tetapi dalam RUU ini fungsi penegakkan etika profesi dilakukan melalui tangan pemerintah.

Problem Inkonsistensi

RUU Perubahan UU Pers ini mengandung masalah inkonsistensi sejak awal. Inkonsistensi ini teerlihat dari definisi pers yang dicantumkan dalam Pasal 1 angka (1) RUU Perubahan UU Pers tersebut

UU No 40/1999 tentang Pers

RUU Perubahan UU Pers

Pasal 1 angka 1

Pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia

Pasal 1 angka 1

Pers adalah lembaga nir-laba dan/atau badan hukum dan/atau badan usaha serta wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, radio, televise, dan perangkat multimedia

Dalam kedua definisi tersebut, RUU Perubahan UU Pers mendefinisikan bahwa pers adalah sebuah subyek hukum yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Definisi ini menjadi rancu ketika muncul ketentuan lain dalam Pasal 3 ayat (2) RUU Perubahan UU Pers yang menyebutkan

“Disamping fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pers nasional juga berfungsi sebagai badan usaha”

Lebih rancu lagi ketika ketika lihat pembahasan dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4)

(3) “Setiap perusahaan pers wajib memenuhi standar persyaratan perusahaan pers”

(4) “Ketentuan lebih lanjut tentang standar persyaratan perusahaan pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Dalam ketentuan yang terkait ini terlihat jelas inkonsistensi dari RUU Perubahan UU Pers ini. Jika pers didefinisikan sebagai subyek hukum dan bentuk badan hukumnya bisa bermacam-macam dari Yayasan, Koperasi hingga PT. Maka akan bertabrakan dengan ketentuan dalam UU Yayasan dan juga UU Koperasi. Kedua UU ini justru mengatur sifat kedua badan hukum ini tidak sebagai badan usaha yang mempunyai kepentingan/motif ekonomi.

Persyaratan pengaturan tentang standar perusahaan pers juga terlampau melangkahi ketentuan yang terdapat dalam berbagai ketentuan misalnya ketentuan dalam UU PT, UU Yayasan, UU Koperasi, dan berbagai bentuk badan hukum lainnya yang diatur dalam KUHPerdata maupun KUHDagang.

Jika pemerintah bermaksud mengatur tentang standar perusahaan (termasuk perusahaan pers) maka pemerintah harus mengaturnya melalui UU dan bukan melalui PP. Ini berarti Pemerintah harus merevisi berbagai peraturan yang terkait dengan badan hukum.

Problem Kontrol dan Sensor

Melalui RUU Perubahan UU Pers, pemerintah bermaksud meletakkan kontrol kembali terhadap kehidupan pers. Kontrol tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) jo ayat (5)

(2) ”terhadap pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran”

(5) ”dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pers yang memuat berita atau gambar atau iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama dan atau bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat dan atau membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional”

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) ini sangat longgar karena sampai saat ini tidak ada penjelasan resmi baik dalam konteks UU maupun dalam berbagai putusan pengadilan tentang apa yang dimaksud dengan:

  1. berita atau gambar atau iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan atau;
  2. mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama dan atau;
  3. bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat dan atau;
  4. membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional

Ketentuan karet yang diadopsi dari KUHP dan RKUHP ini yang kemudian justru menyeret Teguh Santosa, Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka Online dan juga Erwin Arnada, Pemimpin Redaksi Majalah Playboy ke depan pengadilan, serta berpotensi untuk menyeret ”Teguh” dan ”Erwin” lainnya ke depan pengadilan

Tafsir merendahkan, mengganggu, bertentangan, serta membahayakan tersebut justru merupakan tafsir sepihak dan berpotensi besar mengganggu kebebasan berpendapat terutama kebebasan pers. Dalam negara hukum, tafsir demikian justru tidak diperkenankan. Apalagi rumusan ini bertentangan dengan niat dan maksud dari Perubahan II UUD 1945, TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005.

Kontrol Hak Jawab.Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi

Dalam RUU Perubahan UU Pers ini mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi diakui namun pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Mekanisme hak jawab ataupun hak koreksi sebenarnya ada pada tataran etika akan tetapi dalam konteks Indonesia Hak Jawab dan Hak Koreksi telah menjadi prinsip hukum untuk melindungi masyarakat dari pemberitaan pers yang keliru.

Pengaturan tentang Hak Jawab dan Hak Koreksi serta Kewajiban Koreksi ini seharusnya diatur oleh Dewan Pers secara baku mengingat ketiga pranata etik ini telah menjadi pranata hukum.

Dalam konteks hukum setidaknya dalam kasus Tommy Soeharto Vs. Gatra, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat melalui putusannya No 619/Pdt.G/1999/PN Jkt.Pst telahm memberikan guideline tentang pengaturan Hak Jawab. Dalam kasus tersebut PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa

“Hak Jawab diberikan pada kesempatan pada halaman yang sama atau ditempatkan pada letak yang menarik perhatian, maksimum sepanjang berita yang dipertanyakan atau dipersoalkan. Penyiaran Hak Jawab wajib dilakukan segera oleh media siaran, jika dipersoalkan. Penyiaran Hak Jawab dilakukan segera oleh media siaran, jika perlu berulang”

Kasus ini bisa landmark tentang bagaimana pemuatan hak jawab yang seharusnya dan tidak perlu pengaturan lebih jauh melalui Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari RUU Perubahan atas UU Pers ini.

 

 



Revisi UU Pers Jangan Bahas Substansi Pemberitaan
June 22, 2007, 8:43 am
Filed under: Kliping

Anggota Komisi I DPR , Deddy Djamaluddin Malik mengatakan revisi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hendaknya tidak menyangkut substansi pemberitaan, supaya tidak lagi ada pembredelan media massa. “Kita menolak revisi kalau akan membalikkan kebebasan yang sudah ada menjadi tidak bebas,” katanya di Jakarta, Kamis (21/6).

Sebelumnya pada Rapat Kerja Menkominfo dengan Komisi I DPR (Selasa, 18/6), sejumlah anggota DPR mempertanyakan rencana revisi UU Pers, dan mempersoalkan satu pasal yang masih mencantumkan soal pembredelan dan sensor terhadap siaran dan karya tulis jurnalistik media massa oleh pemerintah. Peran pokok pemerintah, kata Deddy , adalah memberikan jaminan dalam hal perizinan dan peniadaan sensor.

Menurut Deddy, revisi bisa dilakukan dengan mengedepankan pembahasan tentang pengaturan kesejahteraan pekerja pers. Selain itu juga harus dibuat ketentuan modal minimal yang harus dimiliki pihak tertentu yang ingin mendirikan industri pers. Kemudian revisi juga diharapkan memuat aturan tegas tentang keberadaan media massa yang mengusung kepentingan politis pihak-pihak tertentu. Media semacam itu, katanya , sering dijumpai menjelang pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Masa terbit media massa semacam itu yang hanya sesaat justru tidak memberi jaminan kesejahteraan kepada pekerja pers.

Lebih lanjut Deddy menegaskan seluruh fraksi di DPR mendukung revisi yang tidak membatasi kebebasan pers. Untuk itu, DPR mendesak pemerintah agar draf revisi UU Pers didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok pers sebelum diajukan ke DPR. Diskusi dengan kelompok pers itu penting untuk menggali masukan tentang revisi yang tidak membrangus kebebasan pers.

Hal senada juga dikatakan Pemimpin Umum LKBN ANTARA Asro Kamal Rokan yang menyetujui perlunya UU Pers direvisi, namun bukan untuk membatasi kebebasan pers. “Revisi itu perlu, namun bukan untuk membatasi kebebasan pers, sebab tidak ada lagi istilah mundur dalam kebebasan pers,” ujar Asro.

Menurut dia, banyak pasal dari UU itu harus diperbaiki, di antaranya soal perlindungan wartawan dan profesionalisme pers. Asro juga mengharapkan ada pengaturan mengenai kantor berita dalam revisi UU Pers. UU Pers sama sekali tidak mengatur tentang kantor berita nasional. Padahal, sebagai perbandingan, dalam UU Penyiaran ada aturan jelas tentang TVRI dan RRI. “Ini menyulitkan bagi ANTARA untuk berkembang,” ujar Asro.



Revisi UU Pers Jangan Bahas Substansi Pemberitaan
June 22, 2007, 8:02 am
Filed under: Kliping, Uncategorized

Anggota Komisi I DPR , Deddy Djamaluddin Malik mengatakan revisi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hendaknya tidak menyangkut substansi pemberitaan, supaya tidak lagi ada pembredelan media massa. “Kita menolak revisi kalau akan membalikkan kebebasan yang sudah ada menjadi tidak bebas,” katanya di Jakarta, Kamis (21/6).

Sebelumnya pada Rapat Kerja Menkominfo dengan Komisi I DPR (Selasa, 18/6), sejumlah anggota DPR mempertanyakan rencana revisi UU Pers, dan mempersoalkan satu pasal yang masih mencantumkan soal pembredelan dan sensor terhadap siaran dan karya tulis jurnalistik media massa oleh pemerintah. Peran pokok pemerintah, kata Deddy , adalah memberikan jaminan dalam hal perizinan dan peniadaan sensor.

Menurut Deddy, revisi bisa dilakukan dengan mengedepankan pembahasan tentang pengaturan kesejahteraan pekerja pers. Selain itu juga harus dibuat ketentuan modal minimal yang harus dimiliki pihak tertentu yang ingin mendirikan industri pers. Kemudian revisi juga diharapkan memuat aturan tegas tentang keberadaan media massa yang mengusung kepentingan politis pihak-pihak tertentu. Media semacam itu, katanya , sering dijumpai menjelang pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Masa terbit media massa semacam itu yang hanya sesaat justru tidak memberi jaminan kesejahteraan kepada pekerja pers.

Lebih lanjut Deddy menegaskan seluruh fraksi di DPR mendukung revisi yang tidak membatasi kebebasan pers. Untuk itu, DPR mendesak pemerintah agar draf revisi UU Pers didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok pers sebelum diajukan ke DPR. Diskusi dengan kelompok pers itu penting untuk menggali masukan tentang revisi yang tidak membrangus kebebasan pers.

Hal senada juga dikatakan Pemimpin Umum LKBN ANTARA Asro Kamal Rokan yang menyetujui perlunya UU Pers direvisi, namun bukan untuk membatasi kebebasan pers. “Revisi itu perlu, namun bukan untuk membatasi kebebasan pers, sebab tidak ada lagi istilah mundur dalam kebebasan pers,” ujar Asro.

Menurut dia, banyak pasal dari UU itu harus diperbaiki, di antaranya soal perlindungan wartawan dan profesionalisme pers. Asro juga mengharapkan ada pengaturan mengenai kantor berita dalam revisi UU Pers. UU Pers sama sekali tidak mengatur tentang kantor berita nasional. Padahal, sebagai perbandingan, dalam UU Penyiaran ada aturan jelas tentang TVRI dan RRI. “Ini menyulitkan bagi ANTARA untuk berkembang,” ujar Asro.