Aliansi Jurnalis Independen


Paparan Publik Keberimbangan Media dalam Pemberitaan Pilkada DKI Jakarta
September 11, 2007, 12:59 pm
Filed under: Uncategorized

Jakarta, 11 September 2007

Kepada Yth.
Anggota AJI Jakarta
Di Jakarta

Hal : Undangan mengikuti seminar

AJI Jakarta akan mengadakan paparan publik mengenai pemantauan berita selama Pilkada DKI Jakarta. Dalam acara itu, kami mengundang tim sukses dan wakil media massa untuk menanggapi hasil penelitian AJI Jakarta. Kami berharap sebanyak mungkin anggota AJI Jakarta hadir dalam seminar tersebut, sekaligus juga dapat berbuka puasa bersama. Continue reading



Revisi UU Pers Jangan Bahas Substansi Pemberitaan
June 22, 2007, 8:02 am
Filed under: Kliping, Uncategorized

Anggota Komisi I DPR , Deddy Djamaluddin Malik mengatakan revisi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hendaknya tidak menyangkut substansi pemberitaan, supaya tidak lagi ada pembredelan media massa. “Kita menolak revisi kalau akan membalikkan kebebasan yang sudah ada menjadi tidak bebas,” katanya di Jakarta, Kamis (21/6).

Sebelumnya pada Rapat Kerja Menkominfo dengan Komisi I DPR (Selasa, 18/6), sejumlah anggota DPR mempertanyakan rencana revisi UU Pers, dan mempersoalkan satu pasal yang masih mencantumkan soal pembredelan dan sensor terhadap siaran dan karya tulis jurnalistik media massa oleh pemerintah. Peran pokok pemerintah, kata Deddy , adalah memberikan jaminan dalam hal perizinan dan peniadaan sensor.

Menurut Deddy, revisi bisa dilakukan dengan mengedepankan pembahasan tentang pengaturan kesejahteraan pekerja pers. Selain itu juga harus dibuat ketentuan modal minimal yang harus dimiliki pihak tertentu yang ingin mendirikan industri pers. Kemudian revisi juga diharapkan memuat aturan tegas tentang keberadaan media massa yang mengusung kepentingan politis pihak-pihak tertentu. Media semacam itu, katanya , sering dijumpai menjelang pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Masa terbit media massa semacam itu yang hanya sesaat justru tidak memberi jaminan kesejahteraan kepada pekerja pers.

Lebih lanjut Deddy menegaskan seluruh fraksi di DPR mendukung revisi yang tidak membatasi kebebasan pers. Untuk itu, DPR mendesak pemerintah agar draf revisi UU Pers didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok pers sebelum diajukan ke DPR. Diskusi dengan kelompok pers itu penting untuk menggali masukan tentang revisi yang tidak membrangus kebebasan pers.

Hal senada juga dikatakan Pemimpin Umum LKBN ANTARA Asro Kamal Rokan yang menyetujui perlunya UU Pers direvisi, namun bukan untuk membatasi kebebasan pers. “Revisi itu perlu, namun bukan untuk membatasi kebebasan pers, sebab tidak ada lagi istilah mundur dalam kebebasan pers,” ujar Asro.

Menurut dia, banyak pasal dari UU itu harus diperbaiki, di antaranya soal perlindungan wartawan dan profesionalisme pers. Asro juga mengharapkan ada pengaturan mengenai kantor berita dalam revisi UU Pers. UU Pers sama sekali tidak mengatur tentang kantor berita nasional. Padahal, sebagai perbandingan, dalam UU Penyiaran ada aturan jelas tentang TVRI dan RRI. “Ini menyulitkan bagi ANTARA untuk berkembang,” ujar Asro.



Mewaspadai Revisi UU Pers
June 20, 2007, 8:44 am
Filed under: Uncategorized

Oleh: S. Sinansari Ecip Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Di kalangan pers di Jakarta, beredar rancangan revisi Undang-undang (UU) No 40/1999 tentang Pers. Di situ terlihat adanya pelanggaran terang-terangan terhadap Undang-undang Dasar 1945. Itu sangat dikhawatirkan membawa pers Indonesia kembali ke zaman pemerintahan Soeharto. Di masa itu, peran pemerintah sangat dominan sehingga pers menjadi pembantu dan corong kekuasaan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) M Nuh membantah rancangan tersebut sebagai rancangan pemerintah yang akan disodorkan kepada DPR. Melihat bentuknya, borang tersebut berupa naskah akademik, yang memerlukan elaborasi. Mungkin ada sumber dalam Depkominfo yang membocorkannya dengan maksud baik, yakni agar kebebasan pers di Indonesia tetap berjalan sesuai jalur yang sepantasnya.

Itu terbukti dengan ucapan Menkominfo M Nuh, yang menyatakan itu bukanlah rancangan revisi dari pemerintah. ”Urusan pers bukan urusan pemerintah lagi karena sudah ada Dewan Pers,” tutur M Nuh. ”Kalau ada revisi, yang melakukan perubahan adalah kalangan pers sendiri,” ujar dia menambahkan. Kalimat seperti itu dia nyatakan di depan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia di kesempatan yang berbeda. Memang sebelumnya sudah beberapa kali terdengar bahwa pemerintah (Menkominfo yang waktu itu dijabat Sofyan Djalil) ingin merevisi UU Pers karena pers Indonesia kebebasannya berlebihan. Kemungkinan besar rancangan yang menghebohkan itu berasal dari menkominfo yang lama.

UUD versus UU Pers

Pasal 28F UUD 45 jelas-jelas menyatakan, ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Draft revisi (atau apa pun namanya), antara lain mengandung tiga hal penting. Pertama, draft tersebut mengungkapkan bahwa terhadap pers Indonesia akan dilakukan sensor dan kemungkinan pembredelan. Kedua draft tersebut juga menyebutkan bahwa perusahaan pers juga akan melewati syarat tertentu. Ketiga, persyaratan tersebut dibuat oleh peraturan pemerintah.

UU Pers No 21/1982 meski mengandung kebebasan, ternyata dibekap (dibungkam) oleh peraturan menteri (yakni Permenpen No 1/1984) yang bisa membatalkan izin (surat izin usaha penerbitan pers). Bagaimana mungkin peraturan menteri bisa membatalkan undang-undang. Bisa saja, dengan menambahkan kata ‘kecuali’.

Dalam UU Pers No 40/1999 kebebasan pers lahir ketika menteri penerangannya Yusus Yosfiah dan presidennya BJ Habibie. Itu tonggak penting reformasi. Pasal 4 ayat 2 undang-undang tersebut menyatakan, ”Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.” Dalam draft, ditambahkan pengecualiannya, yaitu pers dikenakan penyensoran, pembredelan, bila pers memuat berita atau gambar atau iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan/atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama dan/atau bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat dan/atau membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional. Sejauh ini, pers diberi kepercayaan untuk melakukan penyensoran sendiri yang bertanggung jawab. Tersedianya Hak Jawab dan Hak Koreksi dalam UU Pers (Pasal 5 ayat 2 dan 3), akan diuraikan dalam bentuk peraturan pemerintah.

UU Pers Pasal 9 ayat 1 menyebutkan, ”Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.” Dalam draft revisi ada tambahan, ’’ketentuan lebih lanjut tentang standar persyaratan perusahaan pers, diatur dengan peraturan pemerintah.’’ Artinya, jika ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat, tidak bisa mendirikan perusahaan pers. Lebih jauh lagi, rumusan kalimat tersebut juga bisa diartikan bahwa untuk mendirikan perusahaan pers harus ada izin seperti SIUPP.

Dalam draft revisi juga terdapat ketentuan yang menyebutkan, ’’Perusahaan pers yang melanggar ketentuan (tentang isi karya jurnalisme tertentu) dipidana dengan denda maksimal Rp 500 juta dan dilakukan penghentian pemuatan berita atau gambar atau iklan oleh Dewan Pers setelah ada keputusan hukum berkekuatan tetap dari pengadilan.” Ketentuan seperti ini jelas-jelas bermaksud untuk menjalankan kriminalisasi terhadap pers, yang akan ditolak oleh Dewan Pers.

PP Berbahaya

UU 40/1999 dibuat dengan sederhana dan diharapkan langsung dapat dijalankan, tanpa harus dibuat peraturan pemerintahnya (PP). Jika untuk mengaplikasikan undang-undang tersebut harus dibuat PP, dikhawatirkan pemerintah bisa “bermain.” UU yang baik bisa rusak karena PP yang tidak baik. Kebebasan pers Indonesia akan terpelanting kembali ke zaman dulu jika undang-undangnya tetap bisa dipermainkan.

Sebagai contoh ‘permainan’ yang akhirnya membuat situasi menjadi tidak sehat terjadi di bidang penyiaran. Saat ini sudah lahir UU No 32/2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini memberi iklim yang baik bagi dunia penyiaran. Kemudian pemerintah, tanpa mendengar kiri dan kanan (termasuk tidak mendengar DPR), membuat PP yang mencederai kebebasan di bidang penyiaran. Pemerintah akan menjalankan PP itu tanpa mempedulikan kondisi dan keberatan pihak lain. Tanpa mempedulikan suara yang lain, kafilah berlalu terus.

Adalah menarik pernyataan Menkominfo M Nuh yang terungkap di bagian awal tulisan ini. Pemerintah tidak mengurusi pers lagi karena sudah ada Dewan Pers. Itu perlu diikuti pernyataan, “Pemerintah tidak mengurusi penyiaran lagi (kecuali tentang frekuensi radio) karena sudah ada Komisi Penyiaran Indonesia, yang dibentuk untuk itu oleh undang-undang.

Ribut Berakhir

Semua pihak tentu tidak menginginkan Indonesia terus dalam keadaan ribut. Kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa saat keributan yang satu belum selesai, ditutup dan diteruskan oleh keributan yang lain. Karena itulah, semestinya keributan tentang kebebasan pers yang akan dipasung kembali ini menjadi penutup bagi keributan yang lain. Sudah terlalu banyak keributan yang terjadi.

Kalau akan ada revisi terhadap UU Pers, semestinya dilakukan untuk memperkokoh kebebasan pers yang ada saat ini, jangan sebaliknya. Kepercayaan publik yang besar kepada pers jangan diporoti. Kepercayaan tersebut selama ini sudah dipertanggungjawabkan oleh pers dengan baik. Bentuk tanggung jawabnya itu antara lain dengan berita yang makin bermutu, seimbang, tidak memihak pemerintah (jika tidak dianggap perlu), dan seterusnya.

Bagaimana terhadap pers yang dianggap ‘kebablasan’ atau belum bermutu? Di sinilah peran pemerintah mestinya terpanggil untuk secara serius dan dengan niat baik memperbaikinya. Pemerintah harus jadi fasilitator yang memberi dan memodali mereka dengan pengetahuan teknis dan etika yang baik. Dukungan seperti itu harus terus diberikan hingga produk mereka menjadi lebih baik. Mereka tidak perlu dibunuh melainkan perlu diasuh.

Ikhtisar
– Draft revisi UU Pers yang kini beredar memuat ketentuan yang membahayakan kebebasan pers dan membuat dunia pers mundur kembali ke masa lalu.

– Ketentuan tersebut antara lain menyinggung soal kemungkinan membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan penyensoran dan pembreidelan.

– Lewat menteri komunikasi dan informatika pemerintah membantah bahwa draft yang beredar itu merupakan draft pemerintah.

– Yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini bukanlah menyempitkan ruang gerak pers, melainkan mendukung supaya kualitas dunia pers terus meningkat.

 



Perempuan Indonesia dan Ibu Menteri
April 1, 2005, 2:41 pm
Filed under: Uncategorized

Kompas, Jumat, 01 April 2005

Pameran Foto “Perempuan Indonesia dalam Bingkai”
Perempuan Indonesia dan Ibu Menteri

DEMIKIAN, sore itu Srintil menari dengan mata setengah tertutup. Jari tangannya melentik kenes. (Ronggeng Dukuh Paruk: Ahmad Tohari)

Ahmad Tohari mengisahkan Srintil, gadis kecil yang “ditakdirkan” menjadi ronggeng yang memabukkan setiap lelaki, dengan cara yang mengesankan. Seluruh lanskap pedusunan-antara lain: penduduk desa, tanah, dedaunan, serangga, tetabuhan gamelan, dan juga udaranya-diceritakan begitu detail dan hidup.

TERHADAP trilogi Ronggeng Dukuh Paruh itu, Sapardi Djoko Damono, sastrawan dan guru besar Universitas Indonesia, berkomentar, “.… latar, peristiwa, dan tokoh-tokoh yang terdiri dari orang-orang desa yang sederhana digambarkannya dengan menarik, bahkan tidak jarang sangat menarik”.

Pada tingkatan yang sama, bahkan (barangkali) bisa lebih, fotografi pun menunjukkan visualitas yang detail, hidup, dan menarik. Sepenggal realitas dalam foto bisa menjadi kian hidup dan menjejakkan memori mendalam dalam benak pemandang. Pada kenyataannya, para pemandanglah yang menghidupkan realitas dan mengalirkan waktu yang terbekukan dalam selembar foto. Tak peduli apakah, dalam praktiknya, foto itu dihasilkan dengan cara “mata setengah tertutup” ataukah “membelalak”.

Persoalannya ialah: tatkala fotografi atau aktivitas memotret telah menjadi praksis gaya hidup (instan) bagi sebagian masyarakat urban kita, adakah tata nilai yang disodorkan tidak sekadar pergunjingan permukaan saja.

Menarik untuk mencermati Pameran Foto “Satu Indonesiaku”, subtema “Perempuan Indonesia dalam Bingkai” yang akan digelar di Plaza Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, 6-17 April 2005 mendatang. Sebanyak 156 lembar foto dipamerkan di sana.

Pameran foto-yang didedikasikan kepada organisasi pemberdayaan perempuan Pekka (Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga)-ini digagas dan ditujukan sebagai bentuk apresiasi terhadap ikon perempuan Indonesia: RA Kartini.

Inilah sebuah pameran foto yang melibatkan 12 orang dengan profesi utama mereka yang berlainan: pelajar SMA, mahasiswa, profesional muda, wanita karier, pensiunan, pedagang, jurnalis, seniman, dan para peneliti (pascasarjana S2 maupun S3). Para fotografer yang terlibat adalah Agatha A Bunanta, Arbain Rambey, Bernardo Halim, Budi Darmawan, Damon Rizki, Goenadi Haryanto, Imam Tjahjono, Kristupa Saragih, Lukas Setia Atmaja, Riza Marlon, dan Tatang Christanto.

Bahkan seorang menteri ikut serta di sana, yakni Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Dr Meutia Farida Hatta Swasono.

Indonesiana

Sejumlah besar foto yang dipamerkan itu mempertontonkan keindahan yang etalatif. Sungguh menawan mata dan, ibaratnya, jajaran pakaian atau sepatu mengilat di sebalik kaca gerai-gerai mal yang benderang.

Foto-foto yang indah dan eye-catching itu separuhnya adalah foto pemandangan atau kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Ada foto lanskap Bromo, rerimbunan bambu di tepi sungai, galur-galur (padang) pasir pantai, lingkungan hidup, aktivitas pasar, sekolah, sudut-sudut desa, perahu, seni budaya, suasana peribadatan vihara, atau Monas yang bermandikan cahaya lampu sorot. Seluruh foto itu khas mendendangkan puja-puji Indonesiana: citraan dari realitas keindahan alam dan eksotika kultur Tanah Air.

Aha, ada foto yang mengundang senyum pemandang: tingkah orangutan yang sedang nyengir. Bandingkan foto karya Riza Marlon itu dengan salah satu foto Arbain Rambey, yakni seorang ibu bertutup kepala handuk kecil dengan deretan giginya yang eksotis.

Separuh lagi foto yang dipamerkan menampilkan penggalan peran dan sosok perempuan Indonesia, terutama setting perempuan pedesaan yang bekerja dalam ranah domestik atau sektor ekonomi informal. Lihat saja deretan foto ibu-ibu yang melintas di jembatan bambu di Pundong, Yogyakarta.

Sisanya adalah profil perempuan Indonesia kebanyakan. Mengesankan dan sangat lugu, betapa ibu-ibu tertawa lepas mempertontonkan gusi dan orkestrasi giginya. Begitu juga wajah-wajah sumringah khas masyarakat rural kita.

Di antara deretan foto yang dipamerkan, terselip karyakarya Ibu Menteri. Secara jeli Meutia Hatta Swasono membidikkan kameranya. Kain selendang batik lusuh pada foto “Kasih Sayang Ibu ada di Mana-mana” menjelaskan posisi perempuan pemakainya. “Mencari Nafkah Saat Matahari Pagi Mulai Menyinari Bumi” dan “Perempuan Alor dalam Festival Budaya” menunjukkan dengan jelas pilihan estetiknya.

“Panik” karya Goenadi Haryanto-seorang ibu menggendong anaknya yang terluka-meski mendedahkan kekalutan yang mencekam, toh tampil dalam frame yang elok. Kegetiran lingkungan hidup, “Di Tepi Mahakam”, juga berkesan amat kenes.

Foto-foto “Menatap Masa Depan” (Agatha A Bunanta), “Seperti Tertulis” (Bernardo Halim), “Kecak Dance” (Budi Darmawan), “Pray” (Damon Rizki), “Reflection” (Imam Tjahjono), “Ada Baju di Sepeda” (Kristupa Saragih), dan “Traffic Jam” (Lukas Setia Atmaja) membawa pesan yang kuat dan sekaligus artistik.

Secara umum karya-karya para fotografer itu-dengan gagasan yang sederhana-menampakkan kualifikasi teknis dan capaian artistik yang mengagumkan. Tentu saja keindahan dalam konteks linearitas estetika.

Kemanusiaan

Dari sekian banyak foto “manise” yang ditampilkan, mencuat satu-dua karya yang mengundang imajinasi pemandang. Foto “Addicted” (Bernardo Halim), misalnya, membuat kita bertanya-tanya, ada relasi apakah antara torso gadis belia-yang memakai hotpant dengan pinggang terbuka-dan teks “keranjingan”. Karyanya yang lain, jajaran tiga gantungan baju “Kita adalah sahabat”, menimbulkan asosiasi yang menggugah.

Selain itu, ada satu foto dengan visualitas yang sangat masif. “Kehidupan” (Tatang Christianto) menggambarkan sesosok ibu berpakaian lusuh (pengemiskah?) tengah menengadahkan tangannya di siang bolong. Kerut keriput wajah itu memendam drama manusia papa Indonesia. Sebuah foto yang humanistis.

Kembali pada Ronggeng Dukuh Paruk. Cerita tentang Srintil adalah kisah keindahan sesosok ronggeng desa. Namun, pengarangnya tidak semata-mata mendongengkan kekenesan yang banal, melainkan juga sisi-sisi kemanusiaannya yang terdalam, bahkan tragika seorang Srintil.

Begitu pula, seyogianya, jari-jari lentik para fotografer itu tak sekadar piawai mengeksplorasi kulit luar artistika, sekaligus pula bilik terdalam kemanusiaan kita.

TUBAGUS P SVARAJATI Anggota Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang