Aliansi Jurnalis Independen


Jurnalis Tolak Amplop, Perjuangkan Upah Layak
April 30, 2007, 7:07 pm
Filed under: Press Release

Press Release
Peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2007:
JURNALIS TOLAK AMPLOP, PERJUANGKAN UPAH LAYAK!

Jurnalis adalah buruh. Itulah kenyataannya. Sayang, hingga kini, nasib jurnalis masih belum secerah yang diharapkan. Upah jurnalis masih jauh dari kata layak. Jika dibandingkan dengan upah jurnalis Malaysia ataupun Thailand, gaji jurnalis Indonesia hanya seperempatnya. Continue reading

Advertisements


AJI Tuntut Kenaikan Upah Jurnalis
April 30, 2007, 5:24 pm
Filed under: Berita

JAKARTA, SENIN – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama sejumlah elemen buruh akan bergabung dalam aksi “Mayday” pada Selasa (1/5) besok, untuk menuntut kenaikan upah ke level yang layak bagi jurnalis. Continue reading



AJI Makassar Diskusikan Perda Syariat Islam
April 28, 2007, 6:39 pm
Filed under: Berita

Sabtu, 28-04-2007

Makassar, Tribun — Kelompok-kelompok yang menginginkan penerapan syariat Islam tetap diberi ruang untuk mensosialisasikan impelementasinya karena itu adalah hak warga negara. Yang penting penerapannya tidak mengganggu kelompok lain. Continue reading



AJI Gelar Konferensi Regional tentang Pencemaran Nama Baik
April 27, 2007, 2:55 pm
Filed under: Agenda

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bekerjasama dengan Dewan Pers menggelar Konferensi Regional bertema “Dekriminalisasi Defamasi: Tantangan dan Solusi” yang akan diadakan pada :

Hari/Tempat : Kamis, 3 Mei 2007
Jam : 08.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Santika, Ruang Betawi 1&2
Jl. KS. Tubun No. 7 – Jakarta
Continue reading



Sharing Jurnalistik ke-4 AJI Jakarta
April 27, 2007, 1:58 pm
Filed under: Agenda

Topik : Jurnalis dan Reformasi bidang Keamanan

Pada Sabtu, 28 April 2007 nanti, AJI Jakarta akan mengadakan kelas Sharing Jurnalistik yang ke empat. Topik kali ini “Journalists and Security Sector Reform, Skills Needed and Potential Risks” bersama Ms. Lukic (jurnalis, peneliti dan analis media) dan Andi Widjadjanto (Dewan Redaktur Jurnal Politik Internasional, PACIVIS) . Continue reading



Pengumuman Pemenang Press Freedom Award 2007
April 25, 2007, 2:26 pm
Filed under: Agenda

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menggelar Pengumuman Pemenang Press Freedom Award (PFA) 2007 yang akan diadakan pada :

Hari/Tempat : Rabu, 2 Mei 2007
Jam : 10.00 – 13.00 WIB
Tempat : Hotel Santika, Ruang Betawi 1&2 Jl. KS. Tubun no.7 – Jakarta

Acara:
Pengumuman Pemenang Press Freedom Award 2007
Keynote speaker : Prof. Dr. Amien Rais Continue reading



Menkominfo-Dewan Pers Sepakat Revisi UU Pers
April 25, 2007, 6:48 am
Filed under: Kliping

JAKARTA, 25 April 2007 — MIOL: Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Syofyan Djalil bersama Dewan Pers sepakat membentuk panitia bersama yang akan membahas revisi UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Konten perubahan tersebut ditujukan untuk penyempurnaan UU, bukan untuk kembali mengekang kebebasan pers.

Hal tersebut mengemuka dalam ‘diskusi pagi’ yang digelar di Kantor Departemen Kominfo, Jakarta, Selasa (24/4).

“Saya tegaskan, pemerintah tidak berkepentingan kembali mengekang kebebasan pers. Ke depan, komunikasi seperti ini harus ditingkatkan agar tidak ada lagi saling curiga antara pemerintah dengan komunitas pers,” kata Syofyan.

Dalam acara tersebut, hadir Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal bersama tiga anggota Dewan Pers, yakni Abdullah Alamudi, Wikrama Abidin dan Satria Narada.

Selain itu, juga terlihat Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tarman Azzam, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan, pengurus Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) sejumlah pimpinan media cetak dan elektronik serta jajaran Depkominfo.

Ichlasul dalam pengantarnya mengakui, hubungan antara Dewan Pers dengan Depkominfo memang kurang harmonis akhir-akhir ini. “Pertemuan seperti ini baik untuk memperlancar komunikasi.”

Sekjen AJI Abdul Manan mempertanyakan kebenaran rencana Menkominfo merevisi UU Pers agar bisa kembali mengontrol pers. “Bila untuk mengatur agar pers menjadi profesional, seharusnya dengan sosialisasi ke seluruh pemerintah daerah untuk tidak lagi menyediakan biaya amplop untuk wartawan.”

Abdullah Alamudi menambahkan, rencana Menkominfo membuat aturan modal minimum untuk media massa tidak akan menjamin perusahaan pers sehat. Menurut dia, banyak bukti perusahaan pers dengan dana besar akhirnya tumbang.

“Kami mohon agar untuk saat ini jangan dulu bicara revisi UU Pers. Inilah UU terbaik yang pernah dihasilkan negeri ini,” katanya.

Menanggapi itu, Syofyan membantah pemerintah ingin kembali mengontrol pers. Kata dia, tidak mungkin lagi di zaman seperti saat ini, mengontrol pers. Ia hanya melihat UU Pers masih kurang sempurna karena belum memuat jaminan kesejahteraan wartawan dan jumlah minimum modal perusahaan pers.

“Walau belum ada jaminan akan sehat, modal minimum itu perlu,” tegasnya.

Rencana penyempurnaan tersebut, menurut dia, baru sebatas konsultasi yang dilakukan dengan beberapa pakar komunikasi dari Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. “Hal itu perlu dimuat dalam UU, karena UU Pers sendiri tidak mengatur adanya peraturan pelaksana dalam bentuk PP.”

Agar tidak ada lagi kecurigaan, Syofyan menawarkan agar Dewan Pers bersama Depkominfo membentuk panitia bersama untuk membicarakan isi perubahannya. “Isinya biar komunitas pers yang menentukan, kami hanya menfasilitasi. Saya juga yakin DPR tidak akan menjadikan ini bola liar, karena bila kemerdekaan pers kembali diambil, itu melanggar konstitusi dan bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi.”

Tawaran tersebut diterima oleh komunitas pers. Dalam waktu dekat, direncanakan akan dibentuk panitia dengan ketua dari Dewan Pers dan wakil ketua dari Depkominfo. Selain mengatur kesejahteraan wartawan, penyempurnaan itu juga disertai usaha menjadikan Dewan Pers sebagai arbiter, menengahi sengketa pers.

Menanggapi pengaduan SPS tentang naiknya pajak kertas, Syofyan juga berjanji memperjuangkannya kepada Menteri Keuangan. Gedung Dewan Pers yang selama ini tidak terurus baik, juga dijanjikan akan direnovasi dan kembali dikelola negara untuk diserahkan sebagai pusat kegiatan pers nasional. (HR/OL-02). (Hendra Makmur)