Aliansi Jurnalis Independen

JAKARTA, 25 April 2007 — MIOL: Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Syofyan Djalil bersama Dewan Pers sepakat membentuk panitia bersama yang akan membahas revisi UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Konten perubahan tersebut ditujukan untuk penyempurnaan UU, bukan untuk kembali mengekang kebebasan pers.

Hal tersebut mengemuka dalam ‘diskusi pagi’ yang digelar di Kantor Departemen Kominfo, Jakarta, Selasa (24/4).

“Saya tegaskan, pemerintah tidak berkepentingan kembali mengekang kebebasan pers. Ke depan, komunikasi seperti ini harus ditingkatkan agar tidak ada lagi saling curiga antara pemerintah dengan komunitas pers,” kata Syofyan.

Dalam acara tersebut, hadir Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal bersama tiga anggota Dewan Pers, yakni Abdullah Alamudi, Wikrama Abidin dan Satria Narada.

Selain itu, juga terlihat Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tarman Azzam, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan, pengurus Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) sejumlah pimpinan media cetak dan elektronik serta jajaran Depkominfo.

Ichlasul dalam pengantarnya mengakui, hubungan antara Dewan Pers dengan Depkominfo memang kurang harmonis akhir-akhir ini. “Pertemuan seperti ini baik untuk memperlancar komunikasi.”

Sekjen AJI Abdul Manan mempertanyakan kebenaran rencana Menkominfo merevisi UU Pers agar bisa kembali mengontrol pers. “Bila untuk mengatur agar pers menjadi profesional, seharusnya dengan sosialisasi ke seluruh pemerintah daerah untuk tidak lagi menyediakan biaya amplop untuk wartawan.”

Abdullah Alamudi menambahkan, rencana Menkominfo membuat aturan modal minimum untuk media massa tidak akan menjamin perusahaan pers sehat. Menurut dia, banyak bukti perusahaan pers dengan dana besar akhirnya tumbang.

“Kami mohon agar untuk saat ini jangan dulu bicara revisi UU Pers. Inilah UU terbaik yang pernah dihasilkan negeri ini,” katanya.

Menanggapi itu, Syofyan membantah pemerintah ingin kembali mengontrol pers. Kata dia, tidak mungkin lagi di zaman seperti saat ini, mengontrol pers. Ia hanya melihat UU Pers masih kurang sempurna karena belum memuat jaminan kesejahteraan wartawan dan jumlah minimum modal perusahaan pers.

“Walau belum ada jaminan akan sehat, modal minimum itu perlu,” tegasnya.

Rencana penyempurnaan tersebut, menurut dia, baru sebatas konsultasi yang dilakukan dengan beberapa pakar komunikasi dari Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. “Hal itu perlu dimuat dalam UU, karena UU Pers sendiri tidak mengatur adanya peraturan pelaksana dalam bentuk PP.”

Agar tidak ada lagi kecurigaan, Syofyan menawarkan agar Dewan Pers bersama Depkominfo membentuk panitia bersama untuk membicarakan isi perubahannya. “Isinya biar komunitas pers yang menentukan, kami hanya menfasilitasi. Saya juga yakin DPR tidak akan menjadikan ini bola liar, karena bila kemerdekaan pers kembali diambil, itu melanggar konstitusi dan bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi.”

Tawaran tersebut diterima oleh komunitas pers. Dalam waktu dekat, direncanakan akan dibentuk panitia dengan ketua dari Dewan Pers dan wakil ketua dari Depkominfo. Selain mengatur kesejahteraan wartawan, penyempurnaan itu juga disertai usaha menjadikan Dewan Pers sebagai arbiter, menengahi sengketa pers.

Menanggapi pengaduan SPS tentang naiknya pajak kertas, Syofyan juga berjanji memperjuangkannya kepada Menteri Keuangan. Gedung Dewan Pers yang selama ini tidak terurus baik, juga dijanjikan akan direnovasi dan kembali dikelola negara untuk diserahkan sebagai pusat kegiatan pers nasional. (HR/OL-02). (Hendra Makmur)